Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini digunakan untuk pengajaran di sekolah. Topiknya mengenai orang (masyarakat) desa pada masa Borobudur, kira-kira seribu tahun yang lampau, mengenai agama Budha, dan mengenai bangunan candi Borobudur."

"Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUUbahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan yang begitu besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden terlibat dalam seluruhproses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU, bahkan adanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)UUD NRI 1945 telah menjadikan Presiden dapat mengontrol agenda legislasi. Besarnya kewenangan Presiden tersebut tidak sesuai dengan tujuan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Adapun gagasan rekonstruksi yang dapat diberikan adalah dengan membatasi kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang dengan tidak melibatkan Presiden dalam proses pembahasan,melainkan memperkuat posisi DPD dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal persetujuan RUU, Presiden seharusnya diberikan hak veto untuk menolak RUU yang diajukan parlemen sebagai bentuk checks andbalances. Dalam bidang pengesahan RUU, gagasan rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi kewajiban bagi Presiden untuk mengesahkan setiap RUU yang telah disetujui oleh dua per tiga anggota DPR dan DPD. Adapun dalam hal Presiden tidak mengesahkan RUU, maka hal ini dapat dilakukan oleh Ketua DPR. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalahdengan melakukan perubahan UUD NRI 1945 dengan mengubah pasal terkait kewenangan Presiden dan DPD dalam pembentukan undang-undang

---

The authority of the President in the law making process in Indonesia expecially in the process of deliberating and granting approval for the deliberation of the Bill that it has deviated from the presidential system and could become problematic. This thesis intends to answer the problem regarding the authority of the President in forming laws and the concept of ideal reconstruction of the President's authority in the formation of laws in Indonesia. The method used in

this study is a normative juridical method with a comparison of 20 countries. The research results show that the President in Indonesia has enormous authority in the law making process. The President is involved in the entire process of constituting legislation starting from the planning stage to the ratification of the

Bill, even the provisions in Article 20 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution have enabled the President to control the legislative agenda. The

amount of authority of the President is not in accordance with the goal of strengthening the presidential system in Indonesia. The idea of reconstruction that could be given is to limit the President's authority in the law making process by

not involving the President in the deliberation process, but rather strengthening the DPD's position in the law making process. Furthermore, in terms of the

approval of the bill, the President should be given veto power to reject the bill proposed by the parliament as a form of checks and balances. In the field of bill ratification, the idea of reconstruction that can be carried out is by giving the President the obligation to pass every bill that has been approved by two thirds of the members of the DPR and DPD. As for the President does not pass a bill, this can be done by the Speaker of the DPR. Suggestions that can be given based on the results of this research are to make changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by changing articles related to the authority of the President and DPD in the formation of laws"

"

Fashion saat ini menjadi komoditas yang besar dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini juga didukung dengan bagaimana fashion saat ini berupaya menjadi pihak yang merefleksikan nilai-niai feminisme dalam kampanyenya. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra mengingat fashion itu sendiri telah mendapatkan banyak kritik dari gerakan feminisme sejak abad ke-19. Perkembangan isu fashion dan feminisme, memberikan efek kepada hubungan keduanya yang juga bergerak secara dinamis. Hal ini tentuanya juga mendorong perkembangan literatur yang juga semakin kaya dan beragam. Kajian literatur ini bertujuan untuk melakukan pemetaan literatur dan analisis terhadap 22 literatur yang membahas mengenai fashion dan feminisme dalam kerangka bahasan studi hubungan internasinal. Pemetaan dilakukan dengan metode taksonomi, dan menghasilkan tiga tema besar, yaitu: kritik feminisme terhadap fashion, kritik terhadap kelompok feminisme, dan fashion dan feminisme di masa modern. Kajian literatur ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan literatur yang mungkin ada dengan melihat pada persebaran waktu, latar belakang akademisi, dan perbedaan perspektif. Kajian literatur ini menemukan bahwa keterkaitan antara fashion dan feminisme berkembang secara dinamis dengan pola yang saling tarik menarik. Kajian literatur ini juga melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh pada substansi, narasi, dan argumentasi dari sebuah tulis

 

 

---

Fashion is one of the biggest commodities in the international trading sector. The current campaigns trends in fashion industries are supporting feminism values. These trends are receiving both positive and negative feedbacks caused by the fact that fashion itself already being criticized by the feminism campaign since the 19th century. The development regarding the issue of feminism and fashion are affecting the relationship between the two dynamically-changing subjects. These subjects also accelerate the produced researches to be wider and richer. The goals of this literature review are to map and analyze the 22 articles about fashion and feminism within the scope of the international relation. The mapping was using taxonomy methods that produced three major topics, i.e. feminism critics on fashion, critics toward feminism groups as well as fashion and feminism in the modern era. This literature review tried to analyze the consensus, debates, and literature's gap that might exist according to the date of publication distribution,  the educational background of the academics, and the differences in perspective. This literature review found that there is a correlation between fashion and feminism that dynamically-changing with a pattern that attracted each other. This literature review also examined several factors that affected the substance, narrative, and argumentation of the articles.

 

 

"