Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 45130 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, 2014
338.959 8 POS
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia : Jakarta, 2013
352KEMD001
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Boediarso Teguh Widodo
"Kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, yaitu stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi pengangguran. Di Indonesia operasi fiskal pemerintah dilakukan melalui APBN, sehingga untuk dapat menjalankan peranan dan fungsi sentral kebijakan fiskal secara balk, APBN, haruslah sehat, dapat dipercaya (credible), dan memiliki ketahanan yang berkelanjutan (sustainable).
Untuk mencapai APBN yang sehat, credible, dan sustainable tersebut harus dipenuhi dua kondisi yaitu necessary condition - defisit fiskal yang terkendali, dan sufficient condition - strategi pembiayaan anggaran yang mampu menjamin ketahanan utang yang berkelanjutan. Dengan demikian, ada dua aspek penting yang selalu menjadi pusat perhatian dari para stakeholders dalam perencanaan dan pengelolaan APBN tahunan, yaitu: (i) penetapan sasaran surplus/defisit fiskal, dan (ii) perencanaan strategi pembiayaan anggaran yang tepat. Hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan sumber-sumber pembiayaan secara berlebihan sehingga tidak menimbulkan beban fiskal yang sangat berat di masa-masa datang.
Sebagai indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable umumnya digunakan rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bungs utang terhadap total pengeluaran, keseimbangan umum (overall balance), dan keseimbangan anggaran primer (primary budget balance).
Dengan basis fiskal yang cukup mantap, maka sejak tahun 1994/1995 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada strategi kebijakan fiskal, dari anggaran defisit pada masa sebelumnya menjadi anggaran berimbang, bahkan anggaran surplus (dengan masing-masing sekitar 2,0 % dari PDB pada tahun 1995/1996 dan sekitar 1,9 % dari PDB pada tahun 1996/1997). Namun demikian, sangat disayangkan, perubahan strategi kebijakan fiskal ini tidak dapat berlangsung lama, karena badai krisis yang menerpa perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memporakporandakan sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional. Sebagai akibatnya, dalam enam tahun terakhir sejak krisis ekonomi, APBN Indonesia kembali mengalami anggaran defisit.
Selama masa pemerintahan Orde Baru, defisit anggaran yang terjadi pada periode sebelum krisis, sepenuhnya ditutup dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Karena itu, pada sebagian besar periode fiskal selama PJP I, instrumen pembiayaan luar negeri menjadi sumber utama pembiayaan defisit anggaran. ]umlah pembiayaan loan negeri (bersih) yang berhasil dihimpun setiap tahun selama PJP I hampir selalu melebihi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk menutup defisit yang terjadi. Dengan demikian, hampir setiap tahun terdapat sisa Iebih pembiayaan anggaran, yang berarti menambah saldo rekening simpanan pemerintah di sektor perbankan sebagaimana tercermin pada pembiayaan perbankan dalam negeri (yang bertanda negatif).
Seperti halnya yang terjadi pada defisit anggaran, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam perkembangan pembiayaan anggaran selama krisis, seining dengan besarnya beban kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN, memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri, melunasi obligasi dan surat utang negara yang jatuh tempo, serta membiayai pembelian kembali (buy back) obligasi dan surat utang negara yang belum jatuh waktu untuk membantu menurunkan stock utang, maka terjadi diversifikasi dalam penggunaan instrumen pembiayaan anggaran, sehingga menjadi semakin beragam. Karena itu, di samping pembiayaan anggaran dari sumber-sumber luar negeri masih tetap diperlukan, kebijakan pembiayaan anggaran selama krisis juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Pengembangan dan optimalisasi penggunaan instrumen pembiayaan dalam negeri ini terutama didasarkan atas pertimbangan adanya risiko kerawanan terhadap ketergantungan yang terlalu berlebihan atas penggunaan pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan APBN.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan berbagai pilihan sumber-sumber pembiayaan dapat disimpulkan bahwa fiscal sustainability masih bisa dipertahankan dalam jangka menengah maupun panjang. Hal ini terlihat dari stok utang total baik nominal maupun rasio terhadap PDB yang mempunyai kecenderungan menurun."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20143
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cucun Ahmad Syamsurijal
"ABSTRACT
In Indonesia, the function of the budget is carried out by the government as a branch of executive power in charge of preparing the draft of State Budget and Revenue (R-APBN), together withthe House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) as a branch of legislative power in charge of participating in discussing and approving the R-APBN, including oversight of the implementation of the State Budget and Revenue (APBN).Duringthe initial observation process and the results of interviews conducted, the author found several indications of problems relating to the State Budget of the Republic of Indonesia in 2018, such as not all the components are on time so that a delay can affect the existing cycleand The attraction of interests that can not be avoided starting from the interests of groups as well as individual interests. Based on the results of research on the analysis of Public Finance in the preparation of the State Budget (APBN) of the Republic of Indonesia in 2018, it can be concluded The existence of a time delay in the realization of the discussion schedule for the Draft Bill on the 2018 APBN has affected the existing cycle."
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019
330 JPP 3:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fitra Deni
"Penelitian ini membahas pengembangan postur Angkatan Laut Indonesia menghadapi kejahatan transnasional. Isu ini bentuk lain dari masalah keamanan yang mengusung nilai-nilai universal terhadap masalah keamanan tidak saja ancaman kepada manusia tetapi juga negara bahkan keamanan intemasional.
Laut sudah lama dijadikan sebagai sarana perdagangan dan transportasi dan komunikasi intemasional. Globalisasi yang berkembang sekarang pada awalnya di mulai dari laut. Kekuatan suatu negara dapat di ukur bagaimana suatu negara mengoptimalkan kekuatan laut dari segala dimensinya baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan hukum.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Pasifik terletak pada posisi pending bagi perekonomian dunia, terdapat 3 ALKI digunakan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional di kawasan Asia Pasifik dan dengan negara lain di luar kawasan. Posisi demikian rawan akan kejahatan transnasional termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga yang dapat dijadikan sebagai basis kejahatan internasional.
Kesimpulan yang diperoleh dad penelitian ini bahwa kejahatan transnasional yang terjadi di perairan Indonesia cenderung meningkat. Beberapa diantaranya ada keterkaitan pembajakan, penyelundupan senjata dan perdagangan obat-obat berbahaya dengan terorisme maritim dalam menjalankan aksinya.Tantangan bagi kekuatan AL adalah kontrol wilayah perairan terhadap kejahatan transnasional dengan kekuatan yang dimiliki. Disamping itu kemungkinan kerjasama internasional dalam penangannya.
Dilihat peran dan fungsinya TNI AL selain fungsi militer juga peran polisionil, dan diplomasi laut sebagai kepanjangan dari Politik Luar Negeri Indonesia yang dalam pelaksanaan dilapangan bersinergi satu sama lain. Perang yang dihadapi negara bukan lagi dalam bentuk serangan militer namun bagaimana memerangi masalah kejahatan transnasional yang terkait dengan isu HAM, demokrasi, lingkungan, kondisi sosial dan budaya serta masalah pelanggaran hukum dan keamanan yang melibatkan warga antar negara. Sementara itu kekuatan TNI AL yang ada sangat terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah.
Kekuatan armada RI di tahun 2003 memiliki 114 KRI + 3 pengadaan baru di tahun 2004, kapal-kapal tersebut telah berusia tua dengan persenjataan yang ketinggalan jaman. Kebijakan TNI AL untuk pengadaan kekuatannya pada tahun 2013 nanti memiliki 113 KRI dengan teknologi yang cukup baik dari yang ada. Menghadapi tugasnya di bidang keamanan laut idealnya Indonesia memiliki 171 KRI dengan penghadiran unsur patroli laut. Pengadaan tersebut disesuaikan dengan alokasi pertahanan negara yang terbatas.
Menyikapi keterbatasan anggaran pengadaan program jangka pendek dilakukan pemanfaatan penduduk pesisir dan nelayan sebagai intel dalam memberikan informasi serta koordinasi lintas sektoral dalam penanganaan kejahatan transnasional. Kekuatan TNI AL yang perlu dikembangkan adalah jumlah kapal-kapal patroli, pesawat amfibi, yang tentunya dapat mempengaruhi posisi bargaining power Indonesia dalam hubungan internasional.
Pada akhirnya pengembangan kekuatan TNI AL terpenting visi dan misi kebangsaan yang berorientasi maritim di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan demikian Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, besar, dan profesional bukan suatu impian tetapi kenyataan yang di dukung oleh semua lapisan masyarakat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13785
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Gunawan
Bandung: Angkasa, 1993
365.023 ILH p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Mangasi
"PENDAHULUAN
Aktivitas pemerintah secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi secara positip peningkatan total output (PDB) negara melalui interaksinya dengan sektor swasta. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, pelabuhan, hukum dan lembaga sosial yang meningkatkan hubungan pertukaran dan produktivitas sosial dengan menjamin hak kepemilikan (Enforcement of Property Rights) (Muller, 1979). Selain itu pemerintah memiliki wewenang memindahkan atau mengatur eksternalities negatip. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi guna memperlancar pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki alokasi sumberdaya ekonomi (faktor produksi). Pembayaran transfer dapat membantu mengatur keseimbangan sosial dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Perlindungan dari eksploitasi luar negeri dan pertahanan militernya juga meningkatkan keamanan modal yang akan dan telah ditanam. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas pekerja. Subsidi yang diberikan memperbaiki neraca pembayaran - bagi komoditi ekspor - dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain pengaruh negatip pengaturan pemerintah dalam perekonomian antara lain melalui peningkatan penerimaan pemerintah (Government Revenue Raising) dan mekanisme transfer untuk peningkatan penerimaan pemerintah dapat mengakibatkan mis-alokasi sumber-sumber daya atau dis-insentip. Di samping itu adalah ketidakefisienan (inefisiensi) dalam penyediaan barang publik (Downs, 1959; Tullock, 1959; Oslon dalam Lin. S.A.Y,1994). Stigler (1971) mengatakan bahwa pengaturan ekonomi (Economic Regulation) ternyata dibuat untuk memperbaiki posisi masyarakat ,mapan (regulated), bukan untuk masyarakat umum. Selain itu pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan memboroskan sumberdaya ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah untuk hukum dan ketertiban umum mungkin pula disertai dengan penindasan. Dampak negatip ini mengurangi bahkan menghapus dampak positip pengaruh pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran untuk memperkecil perbedaan (gap) keahlian pekerja dapat menjadi tidak efektip dan salah arah. Peningkatan pada peningkatan kesejahteraan mengakibatkan dis-insentip dan ketergantungan para penerimanya, sedangkan untuk kesehatan dan infrastruktur meningkatkan biaya individu (private cost) melalui persaingan dengan sektor swasta dalam hal pembiayaannya.
"
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Seldadyo Gunardi
"lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T20522
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Luhulima, C.P.F.
Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997
341.247 3 LUH a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>