Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu perkembangan dalam bingkai politik ketatanegaraan ditandai dengan rumusan konstitusi yang memberikan kerangka dasar bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar rumusan tersebut maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (2). Namun demikian dalam praktek ketatanegaraan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemlihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa model pemilihan dimaksud inkonstitusional. Atas dasar itulah penilaian konstitusionalitas norma pemilihan serentak didasarkan pada metode tafsir konstitusi baik dari sisi original intent maupun tafsir sejarah. Desain konstitusional pemilihan umum serentak sebagaimana dimaksud lahir sebagai upaya untuk menggeser arah transisi demokrasi menuju pada penguatan sistem konsolidasi demokrasi agar praktek buram demokrasi langsung yang cenderung transaksional, koruptif, manipulatif, berbiaya tinggi dan melanggengkan kekuasaan dapat diminimalisasi dalam praktek ketatanegaraan yang berdimensikan pada paham demokrasi dan kedaulatan rakyat."

"Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 SM di Yunani. Demokrasi tidak memiliki standarisasi prinsip, etika dan norma hukum. Memasuki pemilu 2009 popularitas SBY tidak terkejar. Penerapan strategi politik citra yang dimainkan menuai hasil yang gemilang. Hal ini bida dilihat hasil survei mutakhir berbagai lembaga di dalam negeri yang menempatkan SBY pada posisi pertama. Sistem multi partai memaksa partai-partai untuk berkoalisi di mana koalisi diyakini menjadi harga mati karena sulit untuk mencapai suara mayoritas tunggal. Kepentingan kekuasaan dan ekonomi, atau istilahnya siapa mendapatkan apa menjadi sangat prinsip. Bipolarisasi partai berbasis agama dan partai non-agama kian sulit diidentifikasi, aliansi parpol bertujuan semata-mata maraup sebanyak-banyak suara. Bagi parpol kecil, kompetisi ini akan sangat bergantung dari setiap kalkulasi yang ditimbulkan parpol besar di tengah keinginan parpol kecil untuk tetap mempertahankan eksistensi mereka."

"Jika memotret panggung demokrasi Indonesia, terutama pelaksanaan Pemilu 2009, menyangkut proses yang mengawalinya, dapat ditebak seperti apa wajah yang akan tampil pada pemilu 2009. Uraian dalam tulisan ini mencoba memvisualisasikan bayangan pemilu 2009, apakah menarik dilihat atau malah sebaliknya? Teori ‘primacy and recently effect’ yang diperkenalkan oleh Bill Lucas ‘ dalam prinsip penting memori, … Anda cenderung mengingat hal yang terdapat di bagian awal dan bagian akhir’ membuktikan bahwa masyarakat memang mengingat bagian awal acrobat politik yang buram, tetapi sekaligus juga mengingatkan bagian akhir acrobat politik yang indah (happy ending) …. "

"Masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung merupakan bagian yang berperan penting dalam penentuan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara mengingat Indonesia merupakn negara demokrasi. Namun keterlibatan warga negara dalam politik pada pemilu maupun pemilukada tidak terlepas dari status ekonomi dan kualitas partai. Faktanya partisipasi politik menunjukkan belum optimal dengan keragaman status sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan warga negara terhadap partai politik yang disebabkan tidak jelasnya garis ideologi partai, masih berperannya budaya paternalistik dan tidak dilaksanakannya pendidikan politik dan perpolitikan oleh partai politik."

"Diskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan DPR di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa."