Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah"

"On evaluation of local democracy in Indonesia."

"Dalam konstelasi politik di Indonesia, etnik Cina tidak pernah memiliki kekuasaan politik dalam skala kelompok, meskipun di skala individu terdapat beberapa orang yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan tujuan hidup etnik Cina adalah memfokuskan diri untuk mencapai kesuksesan hidup melalui bidang ekonomi. Dengan pandangan tersebut, tidak jarang menjadikan etnik Cina sebagai ldquo;mangsa rdquo; politik melalui kebijakan-kebijakan etnik yang dibuat oleh penguasa. Dalam skala kelompok etnik Cina, Cina Benteng di Pasar Lama adalah saksi sejarah dari berbagai kebijakan politik etnik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, antara lain: a menganalisis relasi sosial etnik Cina Benteng dengan anggota etniknya, dengan masyarakat Muslim lokal, dengan kelompok etnik Cina lainnya maupun dengan etnik Cina Benteng yang tinggal di luar Pecinan, serta dengan non-etnik Cina di luar Pecinan; b pembentukan pola penguasaan ruang kota etnik Cina Benteng sebagai wujud adaptasi dalam melestarikan etniknya di Pasar Lama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etnografi dalam jangka waktu April-Desember 2017. Data primer diperoleh melalui observasi lapang dan wawancara mendalam dan data sekunder melalui artikel jurnal, buku, dan lainnya. Kesimpulannya adalah relasi sosial yang dijalin oleh etnik Cina Benteng mempengaruhi pola penguasaan ruang kota mereka dan menjadikan Pecinan Pasar Lama sebagai Phantasmagoric Multicultural City.

---

AbstractUnder the politic constellation in Indonesia, the Chinese ethnic group has never had a political power in group scale, although in individual level there are several people who held an important position in the government. This relates to the indicator of success held by Chinese Ethnic rsquo s, is to be successful through economic aspect. With such view, is not uncommon for them to be a political ldquo prey rdquo through policies made by the government. In group scale of Chinese Ethnics, Cina Benteng in Pasar Lama is a historic witness of various ethnic policies in Indonesia. The goal of this research is a to analyze the social relation between members of Cina Benteng, Cina Benteng and local communities, Cina Benteng and other Chinese Ethnic group outside Chinatown , and also non Chinese Ethnic group outside Chinatown b the creation of mastery of urban space pattern by Cina Benteng. This research is arranged using qualitative method ethnographic approach and conducted from April December 2017. The primary data field observation and in depth interviews , while the secondary data scientific journal, books, and other sources . The conclusion is social relations established by Cina Benteng influence the mastery of urban space patterns and make Pasar Lama Chinatown as Phantasmagoric Multicultural City. "

"Tingkat permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi cenderung tinggi. Pada tahun 2013, sebanyak 75 pelaksanaan pemilukada dari berbagai daerah diperkarakan ke MK. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut dengan dana perimbangan. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil DBH, Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah merupakan faktor ekonomi dominan yang menjadi alasan para calon kepala daerah untuk berperkara di MK.

---

The level of municipal electoral disputes in Constitutional Court tend to be high. In 2013, about 75 municipal electoral had been filed to the Court. Regional autonomy gives authority to regional head in managing funds form central government. The funds called balance funds consist of profit sharing funds, general allocation funds and special allocation funds. The conclusion of this study indicates that the authority is not a dominant economic factor which is becoming a reason for the candidates of regional head in litigating in Constitutional Court."

"ABSTRAKPerkembangan profesi ilmu komunikasi yang terdiri dari hubungan masyarakat, periklanan, jurnalisme, penyiaran, dan pemasaran berkembang seiring perjalanan Indonesia dalam membentuk identitas nasional nya. Profesi hubungan masyarakat sebagai juru bicara sangat berperan penting untuk meningkatkan efektifitas pekerjaan Presiden. Metode kualitatif dengan stratified sampling terhadap praktisi hubungan masyarakat aktif dan juru bicara di suatu perusahaan umum diambil untuk memenuhi data yang menentukan seberapa efektif seorang juru bicara di Indonesia. Hasilnya, juru bicara setelah masa Reformasi hanya menjadi utilisasi negara untuk mengungkapkan metode propaganda dan komunikasi politik dari satu pihak.

---

ABSTRACTThe development of the communication science profession consisting of public relations, advertising, journalism, broadcasting, and marketing evolved along Indonesia 39 s journey in shaping its national identity. Public relations profession as a spokesperson plays an important role to increase the effectiveness of the President 39 s work. Qualitative methods with stratified sampling of active public relations practitioners and spokespersons in a public company are taken to meet data that determines how effective a spokesperson is in Indonesia. As a result, the spokesperson after the Reformation period only became a utility by the state, to promote propaganda and political communication that is conducted by one party. "

"Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi

---

This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy. "