Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agenda wajib militer dalam RUU komponen cadangan pertahanan negara menuai kontroversi. Ketiadaan pengaturan perlindungan warga negara yang menolak mengikuti wajib militer karena alasan keyakinan dan hati nurani (conscientious objection) berpotensi menyebabkan kriminalisasi dan pelanggaran hak-hak asasi orang-orang tersebut (conscientious objector) ketika wajib militer jadi diberlakukan sebagaimana yang terjadi di negara lain. Jaminan atas perlindungan conscientious objection sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik adalah sebuah keniscayaan jika pemerintah hendak memberlakukan wajib militer, apa lagi Indonesia pernah mengakui keberadaan conscientious objector dalam sejarah militernya"

"This is the first systematic pan-European study on the hundreds of thousands of non-German citizens who fought, either voluntarily or under different kinds of pressures, for the Waffen-SS (or auxiliary police formations operating in the occupied east). Building on the findings of regional studies by other scholars, many of them included in this volume. The book aims to arrive at a fuller picture of those non-German citizens (from eastern as well as western Europe) who served under the SS flag. Where did the non-Germans in the SS come from (socially, geographically, culturally)? What motivated them? What do we know about the practicalities of international collaboration in war and genocide, in terms of everyday life, language, ideological training? Did a common transnational identity emerge as a result of shared ideological convictions or experiences of extreme violence? In order to address these questions (and others), the volume adopts an approach that does justice to the complexity of the subject, adding a more nuanced, empirically sound understanding of collaboration in Europe during World War II, while also seeking to push the methodological boundaries of the historiographical genre of perpetrator studies by adopting a transnational approach."

"Skripsi ini membahas peran sayap perempuan partai politik dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR, dengan studi kasus peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garnita Malahayati pada Pemilu tahun 2019. Untuk membahas keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati, penulis menggunakan teori rekrutmen Pippa Norris (2016) yang mencakup tiga tahap, yaitu certification, nomination dan election (tahap penyusunan Daftar Calon Sementara menjadi Daftar Calon Tetap). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pada proses certification KPPG dan Garnita Malahayati memiliki perbedaan legalitas dalam menjalankan proses rekrutmen caleg perempuan. Perbedaan ini sangat memengaruhi keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati pada proses berikutnya yaitu nomination dan election. KPPG memiliki peran lebih besar dalam proses pencalonan caleg perempuan karena adanya kebijakan one gate policy. Sementara tidak adanya kebijakan yang khusus diberlakukan untuk perempuan dalam internal partai NasDem, membuat Garnita Malahayati tidak memiliki peran besar dalam proses pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

---

This thesis discusses the role of the Golkar Party Women's Unity (KPPG) and Garnita Malahayati in the nomination of women as members of the Republic of Indonesia DPR in the 2019 elections. Using the recruitment theory of Pippa Norris (2016) this paper will discuss the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in 3 processes: certification, nomination and election (the stage of preparing DCS to become DCT). This study used a qualitative approach which was carried out using in-depth interviews. The findings from this study indicate that the process certification KPPG and Garnita have different legalities in carrying out the recruitment process for female candidates. This difference greatly influenced the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in the next process, namely nomination and election. KPPG has a bigger role in the process of nominating female candidates because of the one gate policy. There is no specific policy specifically applied to women within the internal party, making Garnita Malahayati not have a big role in the process of nominating women."

"Tingginya tingkat property theft (dikenal dengan nama korupsi) )yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan di Indonesia mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah, sayangnya, masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara conscietiousness, kontrol diri, dan sikap terhadap property theft dengan kohesi sosial sebagai moderator. Penelitian dilakukan terhadap 258 pegawai di sebuah institusi pemerintahan Indonesia dengan metode survey menggunakan kuesioner. Pengukuran sikap terhadap property theft menggunakan cara baru berupa skenario. Hasil analisis moderated multiple-regresi menujukkan bahwa conscientiousness dan kontrol diri memiliki hubungan negatif dengan sikap terhadap property theft (βcons = -.196, p<0,05), (βkontrol = -.241, p<0,01), Selain itu, kohesi sosial secara signifikan memoderasi hubungan antara kontrol diri dan sikap terhadap property theft (βkohesi x kontrol = -.148, p>0.01).

---

The high level of property theft (known as corruption) committed by government employees in Indonesia resulted in losses up to trillions of rupiah, unfortunately, there is very little research conducted in Indonesia in relation to this topic. This study aimed to examine whether there is a relationship between conscietiousness, self-control, and attitude toward property theft with social cohesion as moderator. The data was gather from 258 public employees of Indonesia‘s government institution with a survey method using a questionnaire. Measurement attitude towards property theft using a new way in the form of scenarios.

Results of moderated multiple-regression analysis showed that conscientiousness and self-control have a negative relationship with attitude toward property theft (βcons = -.196, p<0,05), (βcontrol = -.241, p<0,01). In addition, social cohesion is significantly moderated the relationship between self-control and attitudes towards property theft (βcohession x control = -.148, p>0.01)"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan dan menguji validitas dan reliabilitas ukuran baru perfeksionisme yang lebih pendek dari skala sebelumnya dan mampu menjelaskan sifat maladaptif dan adaptif yang mendasari perfeksionisme dalam hubungannya dengan neurotisme dan sifat berhati-hati. Kuesioner diberikan kepada 129 mahasiswa psikologi di University of Queensland yang hanya terdaftar di mata kuliah Pengukuran PSYC3020 pada saat kelas tutorial berlangsung. Pengukuran baru perfeksionisme, yaitu Skala Perfeksionisme, dikembangkan dan diuji reliabilitasnya, Item Discrimination Indices, dan validitasnya, dalam hubungannya dengan Neurotisme, menggunakan alat ukur IPIP Neuroticism, dan sifat berhati-hati yang menggunakan alat ukur IPIP Conscientiousness. Tiga hipotesa telah dikembangkan dan menunjukkan bahwa perkembangan skala baru Perfeksionisme terbukti memiliki keandalan yang cukup baik dan Item Discrimination Index yang baik. Untuk studi kedepannya diperlukan variabel lain yang dinilai memerlukan perbaikan untuk lebih praktis.

---

ABSTRACTThe objective of current study is to create and test the validity and reliability new measure of perfectionism that is shorter than previous scales and adequately captures underlying maladaptive and adaptive traits of perfectionism in association with neuroticism and conscientiousness. Questionnaires were administered to 129 students in the University of Queensland who enrolled in Measurement in Psychology PSYC3020 course during tutorial class. The new scale of perfectionism, which is the Perfectionism Scale, was developed and tested its reliability, Item Discrimination Indices, and validity in correlation with Neuroticism using IPIP Neuroticism scale and Conscientiousness using IPIP Conscientiousness scale . Three hypotheses have developed and indicated that the new developed Perfectionism scale shown to have a good reliability and discrimination index. Future study suggests the other variable need to be assessed and some need improvement to be more practical. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses seorang anggota Polri untuk menjadi petugas Bhabinkamtibmas serta menganalisis upaya memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme di Polresta Banyuwangi. Penelitian ini memberikan kebaruan konsep dan pemahaman terkait Bhabinkamtibmas yaitu upaya memaksimalkan perekrutan anggota Bhabinkamtibmas dan membangun program pelatihan yang memadai terkait dengan upaya pencegahan terorisme sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen sesuai konsep manajemen sumber daya manusia sehingga ke depan Bhabinkamtibmas dapat menjadi sumber daya manusia Polri yang unggul yang dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam hal deteksi dini. Untuk mengungkap tujuan penelitian ini secara utuh dan obyektif, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Banyuwangi di mana telah ditemukan fenomena perekrutan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri oleh kelompok transnasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) proses rekrutmen Bhabinkamtibmas di Banyuwangi dilaksanakan melalui penunjukan langsung oleh atasan langsung atas kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan program 1 Polisi 1 Desa; dan (2) Perlunya program pelatihan dan peningkatan kompetensi personal, kompetensi dasar, dan kompetensi manajemen bagi Bhabinkamtibmas. Program pelatihan ini dapat diperluas untuk mencakup fungsi-fungsi intelijen sehingga tugas deteksi dini Bhabinkamtibmas menjadi lebih maksimal sehingga tercipta rasa aman ditengah masyarakat.

---

The study aims at detailing the process for a member of Indonesian National Police to be recruited as a Bhabinkamtibmas officer in Banyuwangi and analyzing the efforts of maximizing the role of Bhabinkamtibmas officer in preventing the terrorism within the jurisdiction of Banyuwangi City Resort Police. The current study offers a new concept and understanding pertaining to Bhabinkamtibmas officer namely the efforts of maxizming the recruitment of Bhabinkamtibmas officer and of providing sufficient training programs that are related to the efforts of preventing terrorism as a disturbance to the public order and security. The review within the study is expected to describe the process of recruitment in accordance with the concept of human resources management so that in the future the Bhabinkamtibmas officer can be the excellent human resources who can execute their duty, function and authority mainly in terms of early detection. In order to achieve the objectives of the study through the complete and objective manner, the researcher has adopted the qualitative method with in-depth interview and document study with relevance to the topic of the study. Then, the study is conducted in Banyuwangi where a phenomenon known as “bride” or suicide-bombing candidate recruitment has been found. The results of the study show that: (1) the recruitment of Bhabinkamtibmas officer has been conducted by means of direct appointment by the immediate supervisor based on the organizational needs in meeting the target of the program 1 Police Officer 1 Village; and (2) the competencies that should be improved in the Bhabinkamtibmas officer in conducting their duty, function and authority consist of personal competence, basic competence and managerial competence. The training programs that have been provided can be expanded in order to include the functions of intelligence recalling that intelligence has been very helpful in the conduct of early detection toward the disturbance of the public order and security."