Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstitusi hijau (green constitution) menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki konsekuensi yuridis konstitusional di dalam UUD 1945 untuk menerapkan prinsip-prinsip ekokrasi, yakni setiap kebijaksanaan atau pembangunan dibidang perekonomian selalu memperhatikan lingkungan hidup disegala sektor, termasuk kehutanan. Objek kajian ini adalah putusan MK No. 35/ PUU-X/2012 dengan subjek hukumnya masyarakat adat yang telah dilanggar hak konstitusionalnya. Tujuan dari pengkajian ini adalah: pertama, untuk menguji dan menganalisis konsistensi kewenangan negara atas doktrin welfare state dalam pengelolaan hutan negara dengan kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan kajian socio-legal putusan Mahkamah Konstitusi; dan kedua, menjamin dan menganalisis terlaksananya prinsip-prinsip ekokrasi atas penguatan hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagai living law dalam pengelolaan hutan adat, sebagai konsekuensi logis Indonesia penganut demokrasi berbasis lingkungan dan green constitution. Penulis menggunakan metodologi berdasarkan pengkajian putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menelaah aspek socio-legal dalam putusan ini. Hasil kajian ini terungkap bahwa pertama, terdapat hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubunan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Adapun hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauhmana isi wewenang yang tercakup dalam hutan Adat. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah. Kedua, Pelaksanaan pembangunan nasional ataupun daerah selama ini selalu memprioritaskan unsur ekonomi atau dalam konteks otonomi daerah lebih mengutamakan pendapatan asli daerah, tanpa memperhatikan demokrasi lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup"

"Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata "negara" sehingga menjadi ?hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat?. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan kembali menjadi salah satu obyek hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan banyaknya pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat atas hutan adat, maka diperlukan analisis mengenai pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya terkait kriteria kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat dalam konsep negara kesatuan, status kepemilikan atas tanah dan izin pada hutan adat serta mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dan empiris dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terhadap keberlangsungan penguasaan dan penggunaan hutan adat baik sebagai tempat tinggal maupun tempat memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan tidak hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Hasil penelitian tersebut merupakan salah satu dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan selanjutnya menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan penetapan hutan adat sebagai hak ulayat tidak ternyata menghapus hak-hak pihak lain atas tanah maupun izin yang diperoleh sebelum penetapan hutan adat. Kesimpulan penting dari hasil analisis yaitu penetapan hutan adat sebagai hak ulayat harus sesuai prinsip-prinsip negara kesatuan dengan batasanbatasan yang telah ditentukan baik dalam UU Kehutanan maupun UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

---

This thesis departs from the decision of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012 related judicial test several articles in Law No. 41 of 1999 on Forestry because it is contrary to the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. With the decision of the Constitutional Court, the status of indigenous forests restored into one of the objects within the jurisdiction of communal rights of indigenous peoples. With so many confessions or claims of indigenous people on indigenous forests, it would require an analysis of the recovery of the communal rights of indigenous forest after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012, particularly related to the ownership criteria as communal rights of indigenous forest in the concept of the unitary state, status of land ownership and permissions on indigenous forests and the mechanisms and the role of government in order to recovery the communal rights of indigenous forest. The methodology used is normative study with qualitative descriptive models. The results of the study showed that to prove ownership of indigenous forests as communal rights of indigenous people needed research on the sustainability of communal tenure and forest use either as a residence or a place to meet the needs of everyday life and not just a mere acknowledgment or claim. The results of these studies is one of the basic recognition of customary laws and communal rights by local governments through local legislation, and subsequently became a reference for the central government to establish communal rights of indigenous forest as indigenous peoples. The determination of customary rights of indigenous forest as it turns out doesn?t remove the rights of other to land and permission obtained before the establishment of indigenous forests. Important conclusion from the analysis is the determination of the communal rights of indigenous forest should be according to the principles of the unitary state with the limits specified either in the forestry laws and regulation laws on agrarian basis points."

"Penelitian ini bermaksud menggambarkan strategi dalam perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar kawasan hutan Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS). Kawasan hutan CAGS adalah kawasan konservasi yang mengalami tekanan dari penduduk sekitar kawasan berupa penebangan liar dan perambahan, yang mengakibatkan kerusakan hutan CAGS. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan diantaranya pasokan air berkurang dan munculnya isyu perebutan tanah. Pada gilirannya isyu-isyu tersebut telah memicu lahirnya konflik baik antar warga masyarakat maupun antara warga masyarakat dengan pihak pengelola kawasan CAGS (BKSDA). Dalam melihat hal tersebut, digunakan konsep adaptasi. Konsep ini mengasumsikan bahwa baik individu maupun masyarakat akan mengembangkan berbagai strategi untuk mengadaptasi berbagai persoalan yang dihadapi. Sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang persoalan tersebut, dilakukan beberapa metode dan teknik, diantaranya dengan melalui pengamatan dan wawancara mendalam, kepada informan.Hasil studi ini menunjukkan, bahwa faktor yang mendorong maraknya penebangan liar dan perambahan diantaranya penegakan hukum yang lemah dari aparat berwenang dan mekanisme keterlibatan warga masyarakat yang tidak jelas dalam proses pengelolaan kawasan hutan. Akibatnya, praktik pemafaatan hutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak terkendali, sehingga merusak dan menganggu ekosistem kawasan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, masyarakat mengembangkan strategi adaptasi. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar kawasan CAGS adalah dengan cara membuat aturan berikut dengan organisasi yang bertangung jawab untuk mengontrol aktifitas warga masyarakat dalam mernanfaatkan sumber daya hutan CAGS. Keberadaan aturan dalam bentuk perda (peraturan desa) dan lembaga lokal (Raksabumi) dapat dipandang sebagai bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan CAGS.Keberadaan institusi lokal, sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan konservasi, telah mampu mengatasi persoalan lokai yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pcnebangan liar, perambahan, dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut salah satunya, dibuktikan dengan tidak ada aktivitas warga dalam bentuk penebangan liar dan perambahan sejak tahun 2003.Kendatipun demikian, pembangunan dan pengembangan lembaga lokal harus diikuli dengan pembanguan dan pengembangan pada sektor yang lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakul-can tekanan terhadap kawasan hutan, diantara faktor lain tersebut adalah kesejahteraan dan pendidikan. Oleh karena itu perlu ada upaya perlingkatan ekonomi dan pendidikan warga masyarakat sekitar kawasan CAGS. Karena bukan tidak mungkin, pada gilirannya, persoalan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah akan memicu kembali warga masyarakat untuk melakukan aktifitas yang dapat merusak kawasan CAGS."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi hutan dan industri kehulanan di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan yang sudah sangat memprihatinkan. Pengusahaan hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) selama lebih dari 20 tahun lernyata telah menyebabkan areal hutan yang rusak (deforeslasi) sernakin bertambah dan disisi lain kemampuan pasok bahan baku kayu bulat (log) dari hutan alam produksl lebih kecil dari kapasitas industri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi hutan alam produksl di Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan beragam kepentingan serta merumuskan kebijakan publik bagi pengelotaan hutan alam produksi Kalimantan Selatan dengan memanfaalkan hasil perhitungan optimalisasi yang telah didapatkan.Dengan pendekatanlmetode Linear Goal Pmgramming, optimalisasi manfaat ekonomi hutan alam produksi dapal dijelaskan melalui besar kecilnya nilai penyimpangan terhadap target menurut tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar nilal penyimpangan negalif, semakin jauh dari target yang ditetapkan. Berdasarkan informasi yang ada, maka dilakukan pengembangan model LGP sebagai berikut : 1). Penetapan tujuan atau target dan prioritasnya; 2). Menentukan peubah dan paramelernya; 3). Menentukan fungsi kendala model; 4). Menentukan Fungsi Tujuan Model dan; 5). Penyelesaian Oplimasi.Berdasarkan jenis kayu olahan yang diproduksi industri kayu di Kalimantan Selatan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 target pokok dalam pengusahaan hutan produksi, yailu Memperoleh devisa paling sedikit US$ 313.0,00.000,- ; Penyerapan tenaga kerja sebanyak 60.000 orang; Memperoleh Mai tambah sektor kehutanan paling sedikit US$ 287.000.000,- ;dan Memperoleh penerimaan pungutan kehutananlpajak paling sedikit US$ 64.000.000, Sedangkan kendala dalam mencapai target pengusahaan hutan alam produksi tersebut yaitu : Jatah TebanglProduksi Tahunan Lestari (AAC), Kapasilas Produksi Industri Pengolahan Kayu, Produksi Kayu Olahan, dan Ekspor Kayu Olahan.Berdasarkan hasil analisis, solusi optimal yang dihasilkan jika mengacu pada besarnya jatah tebang tahunan (AAC) yang ditetapkan Pemerintah (Pusat) yailu 66.000 m3ltahun maka banyaknya lag yang diproduksi adalah 66.000 m3, log yang dipasarkan dalam negeri sebanyak 3.801.093,25 m3, kayu olahan yang diproduksi sebanyak 2.280.656 m', kayu olahan yang dipasarkan dalam negeri sebanyak 1.475.998 m3. dan kayu olahan yang diekspor sebanyak 804.658 m . Adapun tingkat pencapaian tujuan ekonomi pengusahaan hutan dengan MC 66.000 m3 yaitu penerimaan devisa sebesar US$ 313.000.000, penerimaan nilai lambah sektor kehutanan sebesar US$ 481.365.952. penyerapan tenaga kerja sebanyak 57.452 orang dan penerimaan pungutan kehutanan/pajak sebesar US$ 208.496.192. Solusi optimal yang dihasilkan jika mengacu pada besarnya AAC menurut perhitungan berdasarkan potensi hutan yailu 186.253,44 m3/tahun, maka banyaknya log yang diproduksi sebesar 186.253,438 m3, log yang dipasarkan dalam negeri sebanyak 3.801.115 m, kayu olahan yang diproduksi sebanyak 2.280.669 m3, kayu alahan yang dipasarkan dalam negeri sebanyak 1.475.305,875 m3 dan kayu olahan yang diekspor sebanyak 805.363,25 m3. Adapun tingkat pencapaian tujuan ekonomi pengusahaan hutan dengan MC 186.253,44 m3 yaitu penerimaan devisa sebesar US$ 313.000.000, penerimaan nilai tambah seklor kehutanan sebesar US$ 481.482.032, penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.246 orang dan penerimaan pungutan kehutananlpajak sebesar US$ 212.919.360.Dengan bantuan program LINDO, diperoleh hasil bahwa perubahan koefisien variabel keputusan berpengaruh pada nilai variabel, besarnya penyimpangan (variabel deviasional) dan pada- pencapaian tujuanltarget. Peningkatan nilai sisi kanan (righthand sides) atau nilai target akan menyebabkan nilai penyimpangan (variabel deviasional) semakin besar, atau dengan kata lain semakin jauh dari target yang ditetapkan.Berdasarkan solusi optimal dan hasil analisis terhadap manfaat ekonomi hutan alam produksi Propinsi Kalimantan Selatan, keputusan optimal yang diambil dapat didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan. Pertama, jika melihat kondisi hutan produksi di Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2003 yang sudah sangat memprihatinkan dengan potensi rata-rata 30 m3 ha, maka hasil perhitungan berdasarkan MC sebesar 66.000 m3/tahun yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, khususnya dalam pengusahaan hutan produksi. Hai ini semata-mata untuk mencegah agar kerusakan hutan produksi tidak bertambah parah dan eksploitasi kayu yang berlebihan dapat ditekan. Kedua, jika didasarkan pada potensi iuas hutan produksi yang masih ada pada tahun 2003, maka hasil perhitungan berdasarkan MC sebesar 186.253,44 m3/tahun yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, khususnya dalam pengusahaan hutan produksi. Namun dengan syarat, bahwa pemenuhan jatah tebangan tahunan itu diperoleh dengan hasil legal logging."

"Disertasi ini dimaksudkan untuk meneliti kompleksitas kognitif (cognitive complexity) para pemimpin perusahaan sosial yang mungkin berpengaruh pada kompleksitas perilaku (behavior complexity), berupa paradoks perilaku komersial (commercial behavior) dan perilaku sosial (pro-social behavior). Paradoks ini dapat mempengaruhi performa keberlanjutan (sustainability performance) usaha. Adapun kompleksitas kognitif adalah kemampuan mengelola informasi secara multi dimensi dan/atau situasi bertolak belakang. Secara alamiah paradoks merupakan bagian dari perusahaan sosial. Yakni paradoks tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Pemimpin berkompleksitas kognitif tinggi akan memiliki kompetensi tinggi mengelola paradoks tersebut, dipengaruhi kompleksitas lingkungan (environmental complexity) serta motivasi kognitif (cognitive motivation). Motivasi kognitif terdiri atas persepsi diri (self efficacy) kebutuhan atas tantangan (needs for cognition) serta penguasaan diri (personal mastery). Studi dilakukan pada seluruh koperasi masyarakat kehutanan di bawah program pemberdayaan Perhutani yang telah berdiri lebih dari 3 tahun. Yakni sebanyak 189 koperasi di 4 provinsi di Jawa, dengan 561 pemimpinnya sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas kognitif berpengaruh positif pada perilaku komersial dan perilaku pro-sosial. Kedua elemen tersebut juga berpengaruh positif pada performa keberlanjutan. Kompleksitas kognitf dipengaruhi oleh kompleksitas lingkungan. Adapun dari tiga elemen motivasi kognitif, hanya kebutuhan atas tantangan (needs for cognition) yang berpengaruh positif pada kompleksitas kognitif. Dia aspek lain, yakni persepsi diri (self efficacy) dan penguasaan diri (personal mastery) tidak berpengaruh nyata.

---

This dissertation examines how cognitive complexity of leaders in social enterprises may affect their paradoxical behaviors needed in managing social enterprises, namely commercial and pro-social behaviors. Cognitive complexity is one's ability to construe information in a multidimensional way, including paradoxical situations. The nature of social enterprise is paradoxical in that it needs to deliver both economic and social purposes. The level of leaders' cognitive complexity is associated with ability to demonstrate both commercial and pro-social behaviors. The higher their cognitive complexity is, the higher their commercial and pro-social behaviors are. Furthermore, higher commercial and pro-social behaviors of the leadership team lead to higher sustainability performance of social enterprises. Leaders under this study are leaders of forestry community cooperatives. These cooperatives may be classified as a simple firms in that the role of their leaders may affect the firm's outcomes. Hence, examining the cognitive complexity of the social enterprises' leaders and relating it to the organizational sustainability performance is considered necessary. There are 567 leaders of 189 cooperatives in the study, which represent all cooperatives who have been working for 3 years or more during the research. The result of the study indicate that the cognitive complexity of cooperatives leaders is positively related to both commercial and pro-social behaviors. In addition, it suggests that the higher leadership's team of forestry cooperatives leads to higher sustainability performance of the cooperatives. "

"ABSTRAKEkosistem hutan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung, dimana kemungkinan nilai tidak langsungnya lebih tinggi daripada nilai guna langsungnya. Dikarenakan tidak adanya harga pasar, maka perlu dilakukan perhitungan manfaat hutan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi manfaat taman hutan wisata alam Grojogan Sewu secara menyeluruh, mengetahui tingkat membayar pengunjung dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya. Nilai manfaat yang dihitung dalam penelitian ini adalah nilai manfaat wisata, nilai potensi kayu, nilai serapan karbon, nilai kesejukan dan nilai serapan air. Metode kontingensi dengan regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengitung nilai guna wisata. Sedangkan untuk nilai kayu dan serapan karbon menggunakan pendekatan harga pasar yang berlaku dan nilai kesejukan dan nilai serapan air menggunakan pendekatan biaya pengganti. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini salah satunya adalah tingkat kemauan membayar pengunjung terhadap objek wisata TWA Grojogan Sewu. Nilai kemauan membayar pengunjung di objek wisata ini yang diperoleh masih lebih rendah daripada harga tiket masuk ketika penelitian dilakukan, yaitu dengan nilai terendah sebesar Rp10,622.56 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan tinggi dan memiliki jarak tempat tinggal ke lokasi wisata lebih dari 500 km, sedangkan nilai tertinggi adalah Rp12,406.39 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan menengah dan jarak tempat tinggal ke objek wisata kurang dari 500 km. Faktor ? faktor yang mempengaruhi nilai kemauan membayar tersebut adalah tingkat tawaran harga, umur, jenjang pendidikan tinggi, jumlah kunjungan, waktu berkunjung, persepsi responden terhadap ekosistem hutan di lokasi rekreasi sebagai daya tarik wisata dan persepsi terhadap TWA Grojogan Sewu sebagai asset nasional dan keamanan dalam melakukan kegiatan wisata di TWA Grojogan sewu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai ekonomi penggunaan langsung lebih rendah daripada nilai penggunaan tidak langsung.dengan nilai total sejumlah Rp68.805.414.238,30.

---

ABSTRACT

Forest ecosystem provides many benefits for human being, those are use values and non-use values, which its non-use values may considerably exceed its use values. Due to lack of market price on forest ecosystem service, therefore needs a comprehensive method of forest ecosystem service valuation. Aims of this study are estimating the benefits value of Grojogan Sewu tourism forest, eliciting willingness to pay of tourist and drawing factors which influence to willingness to pay (wtp) level. The economic values which are estimated in this study are recreation value, commercial timber value, carbon storage value, micro-climate value and watershed service. Contingent valuation method along with logistic regression is used to evaluate the recreational value. However, commercial timber value and carbon storage value are based on market price approach; otherwise micro-climate and watershed value are based on substitution. Result of willingness to pay of tourist in this study is lower than the current price of entrance fee when this research was established which the lowest wtp is around Rp10,622.56 that generated from respondents who have a high education and home distance to attraction site more than 500 km; on the other hand the highest wtp is about Rp12,406.39 which generated from tourists with a medium education level and home distance less than 500 km. In this case, wtp is influenced by bid vehicle, age, a high education level, numbers of visit, the time-length of visit, perception on natural surroundings of forest ecosystem as recreational attraction, perception on statement that Grojogan Sewu as a national asset and safety feeling surrounding recreational site. Based on the study, it is defined that the use value is lower than the non-use value which the amount of total values around Rp Rp68.805.414.238,30."

"ABSTRAK Salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang ada hingga saat ini adalah kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lebong. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan pegunungan Bukit Barisan. Mereka hidup dari hasil memanfaatkan dan mengolah sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/Kpts-II/1996, tertanggal 1 Mei 1996, telah mengubah fungsi dan menunjuk sebagian kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu seluas +/-1.368.000 Ha, menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-11/1999, tertanggal 14 Oktober 1999 Ditetapkan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu dengan luas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam putuh tujuh perseribu) hektar.Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990, kedudukan Masyarakat Hukum Adat serta Hak Ulayat yang dimilikinya secara tegas diakui. Akan tetapi dalam UU No. 41/1999, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi beberapa syarat, artinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam satu wilayah teritorial di Indonesia diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan keberadaannya harus diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya implementasi penyetenggaran otonomi daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terhadap peningkatan kesejahteraan' Masyarakat Hukum Adat akibat pelaksaaan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 192/Kpts-II/1996 yang menetapkan kawasan TNKS sebagai kawasan cagar biosfer, belum memberikan tingkat kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat yang maksimal dikarenakan ketika terjadi pembatasan akses terhadap Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan, hal tersebut tidak diikuti dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Hukum Adat yang tinggal sekitar kawasan hutan."

"Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah buku bacaan untuk para anak-anak yang baru belajar membaca. Buku Pim en Mien (1925) karya Jan Ligthart dan Hindericus Scheepstra adalah salah satu buku yang digunakan sebagai bahan bacaan pada masa Hindia Belanda. Dalam buku tersebut terdapat ilustrasi-ilustrasi masyarakat pribumi yang digambar oleh Cornelis Jetses, seorang ilustrator terkenal di kalangan buku anak-anak pada masa Hindia Belanda. Penelitian ini membahas sosok pribumi dalam ilustrasi-ilustrasi karya Jetses dalam buku Pim en Mien (1925) dengan fokus pada peran dan posisi sosok pribumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dengan pendekatan poskolonial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tujuh dikotomi oposisi biner yang terdapat pada ilustrasi-ilustrasi tersebut. Selain itu, peran pribumi yang digambarkan oleh Jetses adalah sebagai pembantu yang bekerja untuk keluarga Eropa. Sosok pribumi juga hanya dijadikan figuran dalam ilustrasi karya Cornelis Jetses dalam buku Pim en Mien (1925). Penelitian ini menyimpulkan meskipun buku belajar membaca ini untuk anak-anak namun melalui ilustrasi dan narasinya tidak lepas dari ideologi dan praktik kolonial. Selain itu, anak-anak juga diperkenalkan dengan sosok-sosok pribumi yang merupakan bagian dari rumah tangga bangsa Eropa (Belanda) di Hindia Belanda.

---

An illustration is one of the essential elements in a reading book for children just learning to read. The book Pim en Mien (1925) by Jan Ligthart and Hindericus Scheepstra is one of the books used as reading material during the Dutch East Indies. The book contains illustrations of indigenous people drawn by Cornelis Jetses, a famous illustrator among children's books during the Dutch East Indies. This research discusses the figure of the native in the illustrations by Jetses in the book Pim en Mien (1925), focusing on the role and position of the native figure. This research is qualitative research using historical methods with a postcolonial approach. The result of this research is that there are seven binary opposition dichotomies contained in the illustrations. In addition, the role of natives depicted by Jetses is as servants who work for European families. The indigenous figure is also only used as an extra in the illustrations by Cornelis Jetses in the book Pim en Mien (1925). This research concludes that although this learning-to-read book is for children, through its illustrations and narrative, it cannot be separated from colonial ideologies and practices. In addition, children are also introduced to indigenous figures who are part of European (Dutch) households in the Dutch East Indies."