Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai kualitas informasi dan layanan website: studi kasus Perpustakaan Universitas Bina Nusantara, telah dilaksanakan pada bulan Juli 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat pemakai atas informasi tentang perpustakaan, informasi tentang layanan perpustakaan serta layanan melalui website Perpustakaan Universitas Bina Nusantara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pemakai. Sementara pengambilan sampel berdasarkan accidental sampling (sampel secara kebetulan). Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapat responden tentang informasi tentang perpustakaan dan informasi tentang layanan perpustakaan pada umumnya positif atau baik, hanya pada pemanfaatan informasi e-disertasi masih tergolong buruk. Sementara pendapat pemakai tentang layanan melalui website pada umumnya juga baik, namun pada pemanfaatan Jasa Penelusuran Informasi dan pemanfaatan layanan perpanjangan masa pinjam buku melalui website masih tergolong buruk. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendapat pemakai terhadap informasi dan layanan melalui website baik. Namun demikian, untuk meningkatkan penyelenggaraan informasi dan layanan tersebut diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi pada website perpustakaan, seperti penambahan informasi artikel jurnal selain terbitan UBiNus, penyajian informasi karir atau lowongan kerja. 2. Peningkatan layanan melalui website perpustakaan, seperti CD-ROM dapat diakses oleh pemakai secara on-line melalui internet, dengan kata kunci tertentu. 3. Penambahan komputer pada ruang layanan web sebagai sarana penelusuran on line, termasuk untuk pemanfaatan informasi dan layanan melalui website. 4. Peningkatan sosialisasi tentang penyelenggaraan informasi dan layanan melalui website perpustakaan, seperti kerjasama dengan mata kuliah metodologi penelitian atau lain sebagainya. 5. Melakukan up-date e-mail pemakai setiap awal semester, untuk menghindari pengiriman informasi ke alamat e-mail yang sudah tidak aktif. 6. Penyediaan fasilitas komunikasi ilmiah dalam bentuk mailing list antar anggota, sebagai sarana diskusi dan berbagi informasi. 7. Penyediaan layanan peminjaman bahan pustaka antar perpustakaan (interlibrary loan). 8. Penyediaan informasi karir atau lowongan kerja pada website Perpustakaan UBiNus. 9. Penyediaan layanan tur keliling perpustakaan, berupa film singkat di website Perpustakaan UBiNus."

"Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan denganParate Eksekusi atau Eksekusi melalui Pengadilan ataudengan cara Penjualan Melalui Lelang Secara Sukarela.Didalam praktek pencairan barang jaminan kreditur seringdihadapkan pada situasi yang sulit untuk dapat memecahkanpermasalahannya, mungkin karena debitur tidak baik caramengatur managemen perusahaan debitur atau keadaan pasaryang memang tidak mendukung atau kurang baik dan disisilain juga adanya itikad yang tidak baik dari pemilik barangjaminan.Sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggunganatas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan krediturmemberikan kesempatan kepada debitur dengan carareconditioning atau rescheduling/ melakukan restrukturisasikredit antara lain dengan melakukan penurunan bunga, ataupengurangan tunggakan bunga kredit/tunggakan pokok kreditatau menambah fasilitas kredit atau memperpanjang, jangkawaktu kredit atau dengan melakukan pengambilan assetdebitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau konversikredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaandebitur.Bilamana setelah dengan cara pendekatan tersebutdebitur masih tidak dapat melunasi hutangnya maka tidaklahberkelebihan bila Kreditur melakukan upaya upaya untukmemperoleh kembali kredit yang sudah diberikan kepadadebitur .Untuk itu dipandang perlu bagi kita untuk mengkajidan mengetahui apa dan bagaimana upaya yang dilakukan olehBank PANIN Tbk guna memperoleh kembali kredit yang telahdiberikan kepada debitur baik usaha kecil maupun menengahyang tidak mau melunasi utangnya. Umumnya ditempuh jalanpenjualan melalui lelang suka rela.Agar pelaksanaanpenjualan itu dapat dilakukan secara jujur Undang UndangHak Tanggungan mengharuskan agar penjualan dilakukanmelalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukanundang undang agar pelaksanaan penjualan itu dapatdilakukan secara jujur tanpa adanya tuntutan dibelakanghari bahwa penjualan barang debitur dilakukan tidak denganharga dibawah harga pasar.Metode penelitian yang kami pergunakan adalah penelitiandiskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memberikaninformasi mengenai eksekusi Hak Tanggungan terhadap debiturusaha kecil dan menengah."

"ABSTRAKPeran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dibuktikan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (Standar EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Permasalahan dalam pengelolaan usaha bagi usaha mikro secara umum sangat beragam. Permasalahan yang terjadi diantaranya : pemasaran (marketing), pembiayaan, lokasi, keamanan dan pembuatan laporan keuangan sederhana bagi usahanya. Pelatihan pembuatan laporan keuangan merupakan penawaran penyelesaian masalah yang ada.Jumlah usaha mikro yang terdapat di wilayah RW 06 sangat potensial untuk dibantu pengelolaan keuangannya. Pengelolaan yang baik memerlukan dukungan dari laporan usaha, dalam hal ini adalah laporan keuangan. Masyarakat membutuhkan pengetahuan untuk membuat pelaporan sesuai dengan standar yang ada."

"Pendanaan pendidikan merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi Perguruan Tinggi (PT) .Pada saat ini sumber dana yang diandalkan umumnya masih berasal dari masyarakat/orangtua berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya seleksi ujian masuk PT

---

"

"Di era globalisasi, Merger tidak hanya dilakukan antar perusahaan lokal saja tetapi juga dapat melibatkan perusahaan asing. Merger Asing yang dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap persaingan di pasar Indonesia, sehingga perlu diatur. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Merger Asing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatur Merger Asing tersebut. Batasan Merger Asing diatur secara eksplisit dalam Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU tersebut menjelaskan Merger Asing yang wajib melakukan notifikasi kepada KPPU, adalah: i) Merger dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia; ii) berdampak langsung pada pasar Indonesia; iii) Merger memenuhi batasan nilai; dan iv) Merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dalam mengatur dan mengawasi Merger Asing, KPPU menghadapi beberapa kendala, namun yang terberat adalah terkait dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi kendala karena Merger tersebut dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, sehingga KPPU tidak dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk tunduk dan patuh kepada KPPU. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, KPPU harus melakukan kerjasama baik dengan lembaga persaingan di negara lain, maupun lembaga pemerintah lainnya di Indonesia.

---

In the era of globalization, Merger is not only conducted by and between national companies but also by and between foreign companies. Even though Foreign Merger is conducted outside Indonesian jurisdiction it could also affect the competition on Indonesian market and therefore should be regulated. On this perspective this thesis study on how to regulate Foreign Merger which may cause unfair business competition as well as the barriers faced by Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in doing so. Foreign Merger is explicitly regulated and clearly stated on KPPU Regulation No. 10 Year 2011 regarding Guidelines on Merger or Consolidation and Acquisition Shares of Company which may Result in Monopolistic Practice and Unfair Business Competition. On the said Regulation, it is stated that Foreign Merger that should be notified to KPPU, namely: i) Merger conducted outside Indonesian jurisdiction; ii) Merger that has a direct impact on the Indonesian market; iii) Merger that meets threshold, and iv) Merger between unaffiliated companies. However KPPU faces some barriers on controlling and supervising the Foreign Merger with law enforcement as the hardest barrier. Foreign Merger is beyond the Indonesian jurisdiction, where KPPU is not able to force foreign companies to comply. To overcome that matter, KPPU should propose cooperation agreement with competition agencies in other countries, as well as other government agencies in Indonesia."