Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pemikiran Amartya Sen tentang multi-identitas. Dengan sifatnya yang multi, identitas dapat menjadi sumber kesejahteraan dan ancaman. Rasa persamaan identitas dapat memberi sumbangan berarti bagi kehidupan kelompok. Namun, rasa keterikatan yang kuat pada satu kelompok dapat mengandung di dalamnya persepsi tentang jarak dan keterpisahan dengan kelompok lain. Individu akan terjebak dalam kolektivisme. Anggapan bahwa identitas kelompok adalah satu-satunya identitas individu, membuka jalan lahirnya politik identitas. Kebenaran harus dipastikan pada satu kelompok dengan menolak eksistensi kelompok lain. Penolakan tersebut dapat terwujud dalam tindak kekerasan. Solusi atas persoalan ini adalah meningkatkan kapabilitas kebebasan bernalar. Melalui kebebasan bernalar, setiap individu terarah untuk terbuka terhadap kepelbagaian yang ada. Penalaran publik yang berlangsung dalam praktik demokrasi dan imparsialitas dapat ditempuh untuk merealisasikan kebutuhan tersebut.

---

This study discusses about the thought of Amartya Sen of multi-identity. By its multi, the identity can be a source of the threat and the prosperity. The equality of identity can give significant contribution to the group’s life. However, a strong sense of interest to the particular group implies the perception of distance and the separation to other groups. The individual will be trapped to collectivism. The assumption that the group identity is the only individual identity can cause the identity politics. The truth must be ascertained in a particular group by denying the existence of other groups. Violence is the manifestation of the rejection. The solution of this problem is increasing the freedom of reasoning capabilities. Through the freedom of reasoning, any individual is opened to the existing diversity. The public reason which takes place in the practice of democracy and impartiality can be taken to realize those needs."

"Penulisan karya tulis ini membahas mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan penemuan hukum, dimana Notaris sebagai pejabat Negara harus berada ditengah - tengah kepentingan para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian dalam akta. Kewajiban itu ditegaskan dalam Kode Etik dan Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dan bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat, jika ternyata dalam prakteknya seorang Notaris tidak bersikap netral ketika membuat suatu klausula. Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan mengacu pada kaidah dan norma - norma hukum yang sudah ada.

---

This paper discuss the authority of notary to conduct legal discovery, that is the deed as State officials should be in the middle of the interests of the parties who make contracts or agreements in the deed. Liability was asserted in the Code of Ethics and Notary Public Act No. 30 Year 2004, and about the legal consequences of the deed that has been made, if it turns out in practice, a Notary Public is not being neutral when making a clause. The author uses Normative Legal Research Methods, with reference to the rules and norms - the existing legal norms."

"Democracy is the only political model that has offered rights of economy, social , politics, civil and culture. These can be achieved not only by conducting democratic election but also by fulfiling the standard of democracy...."