Ditemukan 131996 dokumen yang sesuai dengan query
RESPON 16:1(2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Daniel Yusmic P. Foekh
Jakarta: Rajawali Pers, 2021
348.02 DAN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"This paper examines the relevance of the term 'nature against the law in negative sense' as the reason for the suppression of criminal law to the facts revealed at trial. The relevance is important because proving the existence of nature against the law in a negative sense associated with the values of decency and living habits in society. The judges in this case seem to ignore assessing the facts of existing law as a unity, and value each of them as something that is partial and stand-alone. The fallacies in judges' legal thinking also happened when assembling the facts to one another because it its illogical that the defendant's actions are assumed to serve public interest when the public interest wants to be served has been completed long before the defendant's caught red-handed transporting timber without legal documentation. When the judges missed in assessing the facts based on reasonable interpretation and logical thought patterns, the decision therein therefore is a decision that denies the values of justice, expediency, and legal certainty as seen in this decision. "
JY 4:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"Hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial. Kalaupun ada perubahan, hanya bersifat parsial
sehingga jiwa dan spirit undang-undang yang berlaku adalah jiwa dan nafas kolonial yang tentu saja apabila diterapkan tidak mencerminkan rasa keadiian masyarakat Indonesia. Salah satu hukum peninggalan kolonial yang berlaku dan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia adaiah KUHP. Bukan tidak ada usaha untuk melakukan pembaharuan KUHP. Tetapi, upaya yang telah berlangsung sejak 1963 tersebut belum menampakkan hasil karena masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Pembaruan yang menyeluruh mutiak secepatnya dilakukan agar terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum. Pembaruan tersebut hendaknya bersifat total criminal law reform, dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, praktis serta adaptif."
MIMBAR 28:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"Judicature as a point spear of law enforcement and justice must be independent. The indendency has to be guaranteed by Constitution. However the rules which stipulate on the constitution has to be formulated clearly in order to achieve certanty. Besides that, independency has to be supported by institutions. The raise of Judicial Comission wil triggers the independency of judicature institutions. Furthermore, when in society it raised judicatire institutions outside the conventional judicature, it needs a restruction of the institutions in oreder to structure of the institution which has the highes institution on the Supreme Court."
JHUII 14:1 (2007)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012
R 348.02 IND b
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
347.01 MAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aditya Pratama
"Perekonomian mengalami perkembangan pesat di abad 21 ini. Krisis ekonomi merupakan salah satu keadaan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian, banyak perusahaan yang bangkrut dalam krisis ekonomi. Lahirlah Hukum Kepailitan untuk menanggulangi kebangkrutan perusahaan-perusahaan saat mengalami krisis ekonomi. Kurator merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Pada saat kurator melakukan tugasnya diketahui banyak sekali rintangan yang dilakukan oleh PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Debitor Pailit) dan PT. Metropolitan Tirta Perdana (Kreditor Pailit). Perlindungan terhadap profesi kurator tidak diberikan secara spesifik, sehingga hal ini sering di manfaatkan para pihak yang berkepentingan untuk menghalangi tugas kurator. Tidak ada peraturan yang spesifik memberikan perlindungan kepada kurator dapat mempengaruhi independensi kurator. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika kurator menjalankan tugasnya diancam dengan tuntutan pidana oleh para pihak yang berkepentingan. Namun tidak adanya peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum, hal tersebut dapat mempengaruhi independensi kurator.
Economy has been through fast growing in the 21st century. The economic crisis is one the circumstances exists on such development. Companies’ bankruptcy in the middle of the economic crisis results in the establishment of Bankruptcy Law, which is believed to be one of the way to solve the issue. Curators play an important part on handling bankruptcy estate. This study uses normative juridical research method. Therefore this paper discuss the responsibility of curators on handling bankruptcy estate for PT Kymco Lippo Motor Indonesia. When the curator is doing the job, there are a lot of problem from PT Kymco Lippo Motor Indonesia as the debtor and PT Metropolitan Tirta Perdana as the creditor. There is no protection spesifically given for curators, especially in relation to their independency, and this circusmtance is often used by several parties who intend to prevent curators from doing their job. Thus, there are times when curators are being threaten with criminal charges and there is no regulation able to legally save them, and that circumstance is affecting their independecy."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57395
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"A judge is very susceptible to various temptations of the parties whose diverse interests in the case. The judge's independence to hear and decide cases is the key why the temptation is so strong. One case happened to a judge, with initials MA, who asked for sum of money to the party litigants whose case he handled. MA was eventually brought to trial on charges of corruption. He was guilty and sentenced two years in prison and fined Rp. 50 millions. This decision hurt the public sense of justice as the punishment was relatively mild, away from proper provisions as contained in the Corruption Act. Such court sentence will not generate deterrent effects to any law enforcer who is supposed to support government efforts to eradicate corruption."
JY 4:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sekjen DPR RI, 2013
340.114 IND P I
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library