Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article examines patent regime in jordan particularly when it applies to pharmaceutical industry...."

"Penjaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang marak dalam masyarakat internasional. Hak paten sebagai bagian dari HKI di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura telah diakui untuk dapat dimanfaatkan yaitu sebagai jaminan pinjaman perusahaan khususnya bagi perusahaan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sementara di Indonesia, pelaksanaan hak paten sebagai jaminan masih kurang memadai karena belum tersedianya suatu ketentuan yang mengatur tentang penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam pembiayaan yang diberikan bagi perusahaan. Disamping itu, masih rendahnya tingkat keberanian bank di Indonesia untuk menerima hak paten sebagai jaminan yang dianggap penuh dengan resiko tinggi.Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan dengan analisis data berupa deskriptif analisis.Tujuan penelitian ini adalah agar HKI khususnya hak paten dapat menjadi terobosan baru bagi para pengusaha UMKM, para pihak penyalur dana baik milik pemerintah maupun swasta dalam memanfaatkan hak paten sebagai sumber dana atau untuk meningkatkan suatu modal usaha sehingga hal tersebut dapat turut memberikan efek peningkatan perekonomian Indonesia. Hak paten memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dengan melihat adanya unsur hak eksklusif yang memberikan kebebasan bagi penciptanya untuk mengalihkan hak paten tersebut.Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura hak paten sebagai jaminan telah diatur dan diakui di dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Beberapa negara diantaranya bahkan telah melaksanakan penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam praktek pembiayaan bagi perusahaan di negaranya. Berdasarkan data yang diberikan secara terbuka pada negara-negara tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan karena adanya pengakuan dan eksistensi dari hukum yang berlaku pada negara bersangkutan.

---

Financing based an IPR assets becomes flare in the international society. In the developed country such as United States, China, United Kingdom dan Singapore, patent rights as the part of the IPR is recognized to be utilized as the company's collateral especially by Small Medium Enterprise (SME) company. Whilst in Indonesia, the implementation of the patent right as the collateral yet inadequate since there is no law and regulation that governs the using of patent as collateral which provided by financing scheme to the company. Other than that, the courage of Indonesian bank to accept patent as collateral is still lack taking to consideration of the high risk in such scheme.

The research methods which support this research is normative legal methods that particularly emphasizes on the documentation study in library research with data analysis in the form of descriptive analysis.

This research is aimed for the IPR, especially patent rights that can be the new breakthrough for the SME entrepreneur, state or private funder in order to utilize the patent right as the capital source or as to increase the business capital itself and therefore it would be affect to increasing the Indonesian economic condition. Patent right has a huge potential to be used as a collateral with its exclusive right in which granting the holder of such rights capability to assign his patent right.

As occurred in the developed country such as United States, China, United Kingdom and Singapore, patent right as collateral has been governed and recognized in the prevailing law and regulation in such country. Some of country among other is even clearly have implemented the using of patent right as collateral related to the financing granted for the company in respective country. According to the disclosure information provided from such

countries concerned can be recognized that basically patent right is being able to be collateral since there is acknowledgement and existences in the prevailing law and regulation regarding patent as collateral."

"Perdagangan produk farmasi memantik sebuah pembahasan dan perdebatan dalam kajian ekonomi politik internasional. Salah satu unsur yang kerap kali menjadi perdebatan dalam perdagangan produk farmasi adalah kehadiran hak kekayaan intelektual berupa paten dan eksklusivitas data yang terkandung dalam perdagangan produk farmasi. Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan perdagangan produk farmasi dalam kajian hubungan internasional, sejak HKI menjadi bagian dari perdagangan internasional pada tahun 1990 sampai 2021. Tulisan ini menggunakan 107 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan antar literatur. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yang terdiri atas (1) HKI dalam perdagangan produk farmasi, (2) TRIPS dalam perdagangan produk farmasi, (3) Deklarasi Doha tentang TRIPS dan Kesehatan Masyarakat dalam perdagangan produk farmasi, (4) TRIPS-Plus dalam perdagangan produk farmasi kontemporer. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren, serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan dalam membahas perdagangan produk farmasi. Penulis menyimpulkan bahwa sebagai sebuah topik, meskipun perdagangan farmasi dianggap sebagai salah satu bagian dari perdagangan bebas, namun pada kenyataannya sistem HKI yang tertanam dalam perdagangan produk farmasi, justru melanggengkan proteksionisme sehingga hingga saat ini perdagangan produk farmasi terus menuai berbagai perdebatan, baik bagi akademisi yang mendukung HKI maupun bagi akademisi yang mendukung akses kesehatan.

---

Pharmaceutical trade has become a discussion and debate in the International Political Economy. One of the elements that triggered the discussion is the presence of patent and data exclusivity in intellectual property rights. Pharmaceutical trade is part of the economical instrument that has political value because it shows the relation and power difference between developed and developing countries. This paper taxonomically reviews the development of pharmaceutical trade in international relations studies, since IPR became part of international trade in 1990 to 2021. This paper uses 107 internationally- accredited literature and classifies them according to the similarities between each literature. Based on the taxonomy method, the literature will be divided into four theme-based categories which consists of (1) IPR in the pharmaceutical trade, (2) TRIPS in the pharmaceutical trade, (3) The Doha Declaration on TRIPS and Public Health in the Pharmaceutical Trade, (4) TRIPS-Plus in contemporary pharmaceutical trade. The paper seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. This paper identifies that the liberal approach is commonly used to discuss the pharmaceutical trade. This writing concludes that although pharmaceutical trade is part of free trade, intellectual property rights embedded in the pharmaceutical trade make protectionism preserved. Therefore, up until now, the pharmaceutical trade is triggering a debate between the academician who supports intellectual property rights and academician who supports health access."

"Fokus skripsi ini adalah untuk menelaah lebih jauh bagaimana impor paralel obat paten terjadi dan bagaimana peraturan-peraturan dari instansi terkait menerapkan perlindungan terhadap hak Pemegang Paten Obat tersebut. Dengan demikian, skripsi ini meneliti segala regulasi terkait isu impor paralel baik dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten serta peraturan-peraturan yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Badan Pengawas Obat Makanan. Sejauh ini, hanya BPOM dan Kemenkes saja yang sudah melindungi kepentingan Pemegang Paten terkait impor paralel obat paten, sedangkan instansi lainnya belum melihat urgensi dalam mengenali impor obat paten ini dan belum ada peraturan yang mengaturnya secara spesifik.

---

The focus of this thesis is to further evaluate parallel importation of patented drug and how regulation from related departments protect the drug Patent Holder's right. Thus, this thesis will refer to the issues of parallel importations in relation to Law no. 14 Year 2001 regarding Patents and other regulations published by the Minister of Trade, Minister of Health, Director General of Customs, and Food and Drug Supervisory Body. To date, only the Food and Drug Supervisory Body and Minister of Health have given adequate protection to the Patent Holder against parallel imports, while other governmental bodies have yet to recognize the urgency of acknowledging the importation of patented drugs therefore no such regulation has been specifically made upon it."