Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKOrigin sebuah arsitektur adalah nyawa dari arsitektur tersebut Ketika terjadi pembaharuan identitas pada umumnya origin ini diabaikan begitu saja Akuisisi merupakan salah satu strategi untuk melakukan pembaharuan identitas spasial pada arsitektur tanpa mengubah atau melupakan originnya terutama pada abandoned building Hal ini karena akuisisi adalah suatu peristiwa yang memang terjadi dalam abandoned building Dalam tugas akhir ini akuisitornya adalah fotografi sedangkan Tjipta Niaga yang menjadi originnya Abandoned building kini dapat dialihfungsikan dan mendapat identitas baru tanpa kehilangan originnya sebagai abandoned building Origin sebuah arsitektur adalah nyawa dari arsitektur tersebut Ketika terjadi pembaharuan identitas pada umumnya origin ini diabaikan begitu saja Akuisisi merupakan salah satu strategi untuk melakukan pembaharuan identitas spasial pada arsitektur tanpa mengubah atau melupakan originnya terutama pada abandoned building Hal ini karena akuisisi adalah suatu peristiwa yang memang terjadi dalam abandoned building Dalam tugas akhir ini akuisitornya adalah fotografi sedangkan Tjipta Niaga yang menjadi originnya Abandoned building kini dapat dialihfungsikan dan mendapat identitas baru tanpa kehilangan originnya sebagai abandoned building.

---

ABSTRACTOrigin is architecture rsquo s life When an identity renewal happens in architecture sometimes their origin is just laid forgotten Acquisition is a strategy to do spatial identity renewal for architecture without changing or forgetting the origin especially for abandoned buildings This could happen because basically acquisition is a phenomenon we often found in an abandoned building In this final project the acquisitor is photography while the origin is Tijpta Niaga Now abandoned building can have function shift and identity renewal without losing its origin., Origin is architecture rsquo s life When an identity renewal happens in architecture sometimes their origin is just laid forgotten Acquisition is a strategy to do spatial identity renewal for architecture without changing or forgetting the origin especially for abandoned buildings This could happen because basically acquisition is a phenomenon we often found in an abandoned building In this final project the acquisitor is photography while the origin is Tijpta Niaga Now abandoned building can have function shift and identity renewal without losing its origin ]"

"Kota tua Jakarta merupakan salah satu area bersejarah, terutama karena signifikansi penggunaan area tersebut selama masa penjajahan. Kota Jakarta yang ada saat ini pun merupakan hasil panjang dari perkembangan yang awalnya terpusat ke area kota tua sekarang. Pada saat tulisan ini dibuat, area kota tua jakarta muncul sebagai sebuah tujuan wisata yang lebih terkesan sebagai wahana. Proyek rancangan ini merupakan bagian dari gagasan proyek revitalisasi kota tua sebagai sebuah pusat kebudayaan, yang secara tidak langsung merupakan bagian dari gagasan pengembangan kawasan Glodok sampai Sunda Kelapa Jakarta sebagai kawasan wisata turis. Proyek rancangan ini mempertimbangkan penggunaan gedung eksisting Tjipta Niaga dan Dharma Niaga sebagai sebuah satuan gedung yang menampung budaya sastra (literatur). Gedung ini berkontribusi terhadap fungsi kota tua jakarta sebagai salah satu penyedia ruang pertunjukan, dan sebagai jalan alternatif antara kali Besar dan lapangan Fatahilah. Gedung ini juga menyediakan ruang eksibisi, toko buku, ruang pameran permanen, dan ruang baca arsip khusus. Gedung ini dinamai Gedung Kata @Kota Tua.

---

Jakarta’s Old Town (Kota Tua Jakarta) is a historical site in Jakarta due to its significance to the people during the colonial era. Jakarta as we see today is a city that have grown from its initial center at Kota Tua. Currently, Kota Tua is well regarded as a tourist destination and a weekend destination for it’s own people, in both cases, for better or worse. This project is part of a general proposal to revitalize Kota Tua as a cultural center in a development program of upper Jakarta’s (Glodok-Sunda Kelapa) to be a tourist destination. This project concerns the use of Tjipta Niaga and Dharma Niaga, two adjacent existing buildings in Kota Tua, as a set that provides the culture of literature. This set also contributes as a provider of performance space for the cultural center and as an alternative public path between Kali Besar – Lapangan Fatahilah. The set would be known as Gedung Kata @Kota Tua.

 

"

"One of the characteristics of Japanese cities is that a lot of farmlands exist in the urban area. In addition, Japanese society is facing the issue of a depopulating society andit is thought that the demand for the urban land use will decrease. So it is necessary to show the direction of efficient utilization of the urban farmland for city planning. This study aims to clarify the amount of stock and the distribution of farmlands in the urban area and to clarify the characteristics of urban farmlands conservation efforts by new utilizations with new entities. The results of this study are as follows: 1) In the Kansai metropolitan area, 8,393 hectares of farmlands exist in 167,805 hectares of the Urbanization Promotion Area and the ratio of the farmland is 5.0%. 2) According to the literature search and the questionnaire survey, 9 types and 268 cases of the new utilizations of urban farmlands were collected in the Kansai metropolitan area. 3) As a result of the direct interview survey or hearing, it was clarified that the understanding offarmers and citizens is a big issue and the role of the intermediary organization is important to entrust the utilization and maintenance of abandoned farmlands by new entities."

"ASBTRAKMasalah utama dalam penelitian ini, adalah: penelantaran bayi yang dilakukan oleh wanita remaja sebagai pekerja industri, yang ditinggal pasangannya.Huang lingkup penelitian ini, meliputi: Pertama: pola hidup, yaitu pola hidup sebagai pekerja, pribadi dan anggota masyarakat di Kawasan industri. Kedua: pola rumah tangga, yaitu rumah tangga untuk pembiayaan hidup antara wanita dengan pasangannya melalui rumah tangga 'hidup bersama?, yang melahirkan kehamilan tak direncanakan. Ketiga. Penelantaran bayi, yaitu larinya pasangannya untuk bertanggungjawab, menyebabkan wanita mencari dukungan kekeluargaan, bekerja dalam kondisi hamil yang menciptakan kelabilan psikologis, dan memicu terjadinya penelantaran bayi. Keempat Perlakuan dalam sistem peradilan pidana. yaitu perlakukan para pelaksana dari tahap pelaporan, penyidikan, penyidangan, pemidanaan dan pelepasan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah kualitatif dalam studi kasus dengan oral history ialah metode pengambil data dari pengalaman hidup informan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu perspektif wanita dalam anti penelitian dimaksudkan untuk menggali pengalaman wanita dan digunakan untuk membantu memecahkan masalahnya. Subjek penelitian adalah 6 wanita pekerja industri yang berstatus sebagai narapidana di LP Wanita Tangerang. Penyajian data dilakukan secara deskriptif, yaitu hasil temuan dan pembahasan dipaparkan dengan kalimat.Hasil penelitian : Pertama, Pola hidup, informan bekerja sebagai operator rangkaian perakitan (assembly line) di industri dan mendapatkan upah rendah. Lingkungan kota di mana mereka tinggal mempengaruhi gaya hidup dalam memenuhi kebutuhan seharihari yang biayanya relatif tinggi. Tuntutan keluarga di desa melalui pengiriman uang dan barang turut mendukung pengeluaran yang tinggi, kebiaasan hidup tersebut menyebabkan mereka sering kekurangan uang dan untuk mengatasinya meminjam pada rentenir, meskipnn dengan bunga. Kondisi ini, diperburuk dengan sikap masyarakat setempat yang mengisolir mereka dengan cara rnenempatkan di rumah kontrakan yang jauh dari pemukiman setempat. Kondisi tersebut, menyebabkan mereka mengalami kemiskinari secara ekonomi dalam arti kekurangan uang dan secara sosial dalam arti terasing dari pergaulan masyarakat. Kedua: Kemiskinan secara ekonomi dan sosial, di atasi dengan menjalin hubungan dengan pekerja laki-laki, yang lambat laun berkembang menjadi rumah tangga 'hidup bersama". Melalui wahana rumah tangga 'hidup bersama' terjadilah perilaku seks ringan sampai menjadi hubungan seks heteroseksual. Gaya hidup tersebut, menimbulkan kehamilan tak direncanakan. Karena rumah tangga tersebut tidak resmi, maka rentan terhadap perpecahan dalam bentuk penghindaran tanggung jawab dari pasangannya dan menuntut wanita menanggung kehamilannya. Ketiga: Wanita berusaha mencari pasangannya tetapi tidak berhasil. Mereka kemudian mencari dukungan dari keluarga, teman, pihak pabrik dan masyarakat. namun semua menolaknya. Untuk mengatasi kebutuhan diri sebagai calon ibu, informan bekerja lagi di pabrik. Kelabilan psikologis bertambah dengan adanya beban kerja, menyebabkannya bayinya lahir lebih dini. Menghadapi kelahiran secara tiba-tiba, wanita yang bersangkutan menjadi ' panik' dan menelantarkan bayi. Keempat tindakan penelantaran bayi, menyebabkan mereka terpidana. Dalam proses peradilan pidana mulai tahap pelaporan, penyidikan, penyidangan, pemidaan sampai pelepasan. mereka memperoleh ketidakadilan dalam bentuk perlakuan yang diskriminatif.Kesimpulan : Selama hidup di Tangerang, wanita pekerja industri mengalami kemiskinan secara ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi kemiskirian, wanita pekerja industri memilih mencari pasangan hidup bersama, gaya hidup tersebut mengakibatkan kehamilan tak direncanakan yang berlanjut dengan terjadinya penelantaran bayi.Ada tiga faktor saling berkait yang mendukung terjadinya penelantaran bayi, yaitu: Pertama kehilangan jaringan kekeluargaan karena kekasih, keluarga, pihak pabrik, teman dan masyarakat sekitarnya tidak mau memberi pertolongan. Kedua: konflik beban kerja karena harus kerja dan menjadi calon ibu. Ketiga; reaksi terhadap sikap sinis masyarakat karena masyarakat memandang wanita sebagai orang yang menyimpang dari nilai lingkungan. Disarankan untuk memberi pelayanan sosial, pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan hukum kepada wanita pekerja industri. "

"Pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan merupakan kewajiban yang diselenggarakan oleh negara. Dalam praktiknya, peluang aksesibilitas hak atas pendidikan mengharuskan adanya pengakuan negara melalui identitas hukum. Keduanya bersinggungan tatkala identitas hukum menjadi prasyarat untuk mengakses pendidikan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, eksistensi anak terlantar disebutkan secara jelas dan tegas. Problematika timbul ketika anak terlantar tidak memiliki identitas hukum, sehingga tidak dapat mengakses pendidikan. Maka, penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan utama tentang upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan melalui identitas hukum bagi anak terlantar yang ditinjau dari keberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU No.20/2003, serta praktiknya di dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan metode socio-legal melalui pendekatan kualitatif. Data berupa bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan didukung dengan hasil observasi di Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta wawancara terhadap beberapa pihak, seperti KPAI, LPAI, PUSKAPA, dan Yayasan Gemilang Indonesia. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan melalui identitas hukum bagi anak terlantar dapat dilihat melalui implementasi Program Wajib Belajar hingga Pendataan Penduduk Rentan Adminduk. Analisis keberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU No.20/2003 yang dikaitkan dengan indikator “tidak diskriminatif” sebagaimana pendapat Katarina Tomasevski, dimaknai bahwa aksesibilitas pendidikan dilakukan melalui penghapusan hambatan terhadap hukum dan administratif. Ketiadaan identitas hukum bagi anak terlantar menjadi aspek krusial yang memberi batasan dan/atau hambatan terhadap pemenuhan dan perlindungan kepentingan anak. Melalui kondisi masyarakat di Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditemukan terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal yang menjadi celah pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan bagi anak belum terpenuhi secara optimal. Bahwa seyogyanya pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan melalui identitas hukum bagi anak terlantar tidak serta merta dikatakan diskriminatif, tetapi memiliki potensi diskriminatif.

---

The fulfilment of the accessibility of the right to education is an obligation held by the State. In practice, opportunities for accessibility of the right to education requires state recognition through legal identity. For two by that intersect are in conflict when legal identity becomes a prerequisite for access to education. According to the Article 34 paragraph (1) UUD NRI 1945, the existence of the abandoned children was mentioned so explicitly also clearly. The problem arises when the child displaced doesn’t have a legal identity, so they can not access to education. Thus, this thesis reseacrh raises the main issues about how the government's providing the fulfilment accessibility of the right to education through legal identity for the abandoned children by the terms of Article 4 paragraph (1) of the Act Number 20/2003, as well as its practice in society. This research use a socio-legal methods and through with qualitative approach. Data on legal material were collected through literature studies supported by observations at Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, South Jakarta, also interviews with several parties, such as KPAI, LPAI, PUSKAPA, and Gemilang Foundation Indonesia. The results of the analysis it can be stated that the efforts of the government in providing the fulfilment of the accessibility of the right to education through the legal identity of the abandoned children can be seen through the implementation of the Compulsory Learning Programme, the City Decent Children Policy, and the Data Collection of Vulnerable Population Administration. Analysis the implementation of the Article 4 paragraph (1) of the Act Number 20/2003, which is associated with the indicator of “non-discrimination” as argued by Katarina Tomasevski, means that accessibility of education is carried out through the removal of obstacles to law and administrative barriers. The absence of legal identity for the abandoned children’s be a crucial aspect that constrains and/or obstacles to the fulfilment and protection of the children's interests. Through the conditions of the community at Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, South Jakarta, was found that there are various internal and external factors has a constitute gaps in the fulfillment accessibility of the right to education for abandoned children had not been fulfilled for optimally. That the implementation of the accessibility of the right to education through legal identity for abandoned children is not immediately said to be discriminatory, but has a potential for discrimination."

"Tanah telantar menimbulkan permasalahan yakni tanah tersebut tidak memiliki nilai atau fungsi. Terdapat kasus yakni PT XYZ selaku pemegang hak atas tanah yang mengajukan permohonan terkait dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penetapan tanah telantar. Adapun tesis ini menganalisis terkait dengan pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan tanah telantar pada kasus PT XYZ dan tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan preskriptif. Secara garis besar, penelitian ini menghasilkan bahwa pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan tanah telantar tentunya memperhatikan bahwa PT XYZ tidak menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnya tersebut. Adapun PT XYZ telah diberikan kesempatan untuk segera mengusahakan, memanfaatkan, menggunakan dan memelihara tanahnya, akan tetapi PT XYZ tidak pernah mengajukan tanggapan atau keberatan terkait hal tersebut sehingga dapat diartikan bahwa PT XYZ menyetujui proses penertiban tersebut ditindak lanjuti ke tahap penetapan tanah telantar. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ tersebut yakni terdapat 2 (dua) upaya hukum yakni upaya hukum pertama yakni pemegang hak dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Penetapan tanah telantar diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2019, maka, pemegang hak dapat mengajukan gugatan hanya dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut. Akan tetapi dalam kurun waktu tersebut PT XYZ tidak mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Singkatnya, kesempatan untuk mengajukan gugatan ini menjadi gugur. Selanjutnya upaya hukum kedua yakni seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengajuan permohonan revisi luas atau pengukuran ulang tanah yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah sebagai salah satu upaya represif setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan tanah telantar.

---

Abandoned land raises the problem that the land has no value or function. There is a case, namely PT XYZ as the holder of land rights who filed an application related to the issuance of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency regarding the determination of abandoned land. This thesis analyzes the considerations of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency in determining abandoned land in the case of PT XYZ and this thesis also discusses the legal remedies that can be taken by PT XYZ. The method used in this research is the doctrinal method with descriptive analytical and prescriptive research types. Broadly speaking, this research results in that the consideration of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in determining abandoned land certainly takes into account that PT XYZ does not use, utilize and maintain the land. PT XYZ has been given the opportunity to immediately cultivate, utilize, use and maintain the land, but PT XYZ has never submitted a response or objection regarding this matter so that it can be interpreted that PT XYZ agrees to the process of controlling it being followed up to the stage of determining abandoned land. Regarding the legal remedies that can be taken by PT XYZ, there are 2 (two) legal remedies, namely the first legal remedy, namely the right holder can file a lawsuit to the State Administrative Court related to the Decree of Determination of abandoned land issued on July 24, 2019, then, the right holder can file a lawsuit only within 90 days from the receipt of the Decree. However, within this period PT XYZ did not file a lawsuit to the State Administrative Court. In short, the opportunity to file a lawsuit was lost. Furthermore, the second legal remedy is that the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency should regulate further provisions related to the submission of applications for area revision or re-measurement of land submitted by holders of land rights as one of the repressive efforts after the issuance of a decree determining abandoned land."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional serta korelasinya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus penelantaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlunya pengkajian secara holistik terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tanah telantar; perlunya penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan terhadap kasus penelantaran tanah perlu diterapkan sanksi berupa hapusnya hak atas tanah sebagai bentuk disinsentif terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan pemegang hak atas tanah.

---

This thesis is discussing about the issue of abandoned land and its implication under national land law, and its corelation with the usage of space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning on the cases of land abandonment. This research is qualitative research with descriptive characteristic.The result of this research advice the need to have holistic analysis on the national laws that deal with abandoned land, there is a need to amend Government Regulation Number 36 Year 1998 on Control and Usage of Abandoned Land; and for land abandonment cases there is a need for sanction such as the lost of rights on the land as a dicentive means towards the violation of laws which conducted by the holders of land rights."

"Walau konsep Brand Origin (BO) sudah banyak diteliti, namun masih jarang yang berfokus pada produk experiential seperti musik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi BO sebagai faktor objektif dengan product usage experience sebagai faktor subjektif terhadap minat beli produk musik yang berasal dari dua BO berbeda, yaitu Indonesia (lokal) dan Amerika Serikat (asing). Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan mayoritas responden berumur muda berjumlah 137 orang. Data empiris yang dikumpulkan lewat survei digunakan untuk menguji dua set hipotesa terkait BO Indonesia dan BO Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan jika persepsi BO memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi kualitas namun tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat beli produk musik baik Indonesia maupun Amerika Serikat. Sedangkan product usage experience memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi kualitas dan minat beli. Hasil penelitian ini juga menunjukkan jika persepsi kualitas memiliki pengaruh langsung terhadap minat beli produk musik Amerika Serikat namun tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat beli produk musik Indonesia.

---

Although the concept of Brand Origin (BO) has been widely studied, but it was rarely focused on experiential products such as music. The purpose of this study is to investigate the influence of BO perception as an objective factor and product usage experience as a subjective factor to the perceived quality and purchase intention of music products that come from two different BO, namely Indonesia (local) and the United States (foreign) among Indonesian consumers.

The method used is quantitative research, involving 137 respondents with the majority of young respondents. Empirical data collected via surveys were used to test two sets of hypotheses related to the BO of Indonesia and the United States.

The results indicated that the BO perception has a direct influence on perceived quality but has no direct influence on purchase intention both Indonesia and the United States music products, while product usage experience has direct influence both on perceived quality and purchase intention. The results also demonstrate that perceived quality has a direct influence on purchase intention of United States music products, but has no direct influence on purchase intention of Indonesia music products."