Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menuntut ketersediaan layanan TIK yang diberikan seperti aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran Untuk itu Kemkominfo harus semakin menyadari akan pentingnya fungsi TIK sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Disaster Recovery Planning DRP. DRP diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana kontingensi untuk Kemkominfo dengan menggunakan standar yang dikeluarkan NIST. NIST SP 800 34 Rev 1 Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga menghasilkan rencana kontingensi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dalam membuat rencana kontingensi perlu melakukan dampak analisis bisnnis sehingga dari sana dapat ditentukan tingkat kritikal sistem informasi yang ada Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa usulan rencana kontingensi sebagai masukan untuk Kemkominfo.

---

The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications. Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia. Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP. DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly.

The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo.;The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo , The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo ]"

"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Governmente-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"

"Disaster Recovery Plan (DRP) adalah rancangan rencana yang fokus kepada sistem informasi untuk melakukan pemulihan target sistem, aplikasi, atau infrastruktur di lokasi alternatif setelah kondisi darurat. Bank XYZ yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dibantu oleh konsultan independen melakukan Current Assessment Recoverability & Resiliency (CARR) tahun pada 2019. Berdasarkan hasil CARR, masih terdapat kesenjangan implementasi DRP Bank XYZ dengan standar leading practice, yaitu belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) untuk komunikasi suara. Pentingya komunikasi suara dibutuhkan untuk membantu hubungan penting antara lokasi pemulihan dan lokasi lain, dimana informasi perlu disampaikan secara tepat waktu, efisien, dan efektif, dengan semua saluran komunikasi yang ada. Oleh karena itu, disusunlah rancangan DRP komunikasi suara menggunakan framework BCI GPG 2018 dan penentuan strategi pemulihan berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies dan action research. Pengumpulan data berdasarkan studi literatur, dokumen internal hasil CARR, dan wawancara stakeholder terkait dengan proses komunikasi suara di Bank XYZ. Dari penelitian ini diperoleh dokumen DRP komunikasi suara yang sesuai dengan kebutuhan Bank XYZ. Tujuan adanya dokumen DRP tersebut, kesenjangan penilaian CARR dapat dipenuhi dan proses pemulihan bencana terkait proses operasional komunikasi suara Bank XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.

---

Disaster Recovery Plan (DRP) is a design plan that focuses on information systems to perform recovery of system targets, applications, or infrastructure in alternative locations after an emergency. Bank XYZ, which is one of the largest banks in Indonesia, assisted by independent consultants conducted a Current Assessment Recoverability &Resiliency (CARR) in 2019. Based on CARR's results, there is still a gap in the implementation of DRP Bank XYZ with leading practice standards, namely not having a Disaster Recovery Plan (DRP) for voice communication. The importance of voice communication is needed to help communicate between recovery sites and other locations, where information needs to be delivered in a timely, efficient, and effective manner, with all existing communication channels. Therefore, voice communication DRP was designed by using BCI GPG 2018 framework and recovery strategy based on NIST SP 800-34 Rev.1 tailored to the needs of the organization. This research is a qualitative study which is included in case studies and action research. Data collection is based on literature studies, internal documents from CARR results, and stakeholder interviews related to the voice communication process at Bank XYZ. From this study, a voice communication DRP document was obtained that was suitable with the needs of Bank XYZ. Benefit of DRP document, CARR's assessment gap can be fulfilled and the disaster recovery process related to the operational process of Bank XYZ's voice communication can run quickly, directed, and precisely so that the impact of the disaster can be minimized."

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."

"ABSTRAKKementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

ABSTRACT

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization. In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact.

In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.

In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang dapat mengelola asetnya secara mandiri. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Universitas Indonesia menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI). Pengelolaan SI/TI pada Universitas Indonesia saat ini belum menjangkau implementasi manajemen risiko yang sesuai dengan tata kelola TI Universitas Indonesia. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan akar permasalahan tidak adanya rencana pemulihan SI/TI jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Indonesia perlu memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi panduan dalam implementasi manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kombinasi antara metode studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pimpinan Universitas Indonesia, studi literatur, dokumentasi, dan observasi proses bisnis, aset SI/TI dan pusat data. Dokumen DRP dirancang berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan penelitian ini dimulai dengan analisis proses bisnis, identifikasi aset SI/TI, pembuatan kebijakan rencana pemulihan bencana SI/TI, analisis dampak bisnis, analisis kontrol pencegahan pada pusat data berdasarakan ANSI/TIA 942-A, dan merancang dokumen DRP. Rancangan dokumen DRP divalidasi oleh pimpinan DSTI. Hasl dari penelitian ini adalah rancangan Dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Indonesia.

---

Universitas Indonesia is a Legal Entity State University (PTN BH) that can manage its assets independently. In carrying out its business processes, the University of Indonesia uses an information system managed by the Directorate of Information Systems and Technology (DSTI). The management of IS/IT at the Universitas Indonesia has not yet reached the implementation of risk management in accordance with the Universitas Indonesia IT governance. The results of the identification of the root problems found the root of the problem is the absence of a IS/IT recovery plan if a disaster occurs. In this regard, the University of Indonesia needs to have a Disaster Recovery Plan (DRP) that can be a guide in the implementation of risk management. This study uses qualitative methods, a combination of case study methods and action research. Data collection was carried out by interviews with the management of the Universitas Indonesia, literature study, documentation, and observation of business processes, IS/IT assets and data center. The DRP document was designed based on NIST SP 800-34 Rev.1. The stages of this research began with an analysis of business processes, identification of IS/IT assets, policy making of an IS/IT disaster recovery plan, business impact analysis, prevention control analysis on data center based on ANSI / TIA 942-A, and designing DRP documents. The DRP document design was validated by the management of the DSTI. The result of this research is the DRP document draft that suit the needs of the Universitas Indonesia."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyelenggarakan layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon I unit at Ministry of Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can still take place even when there is a disruption or disaster. This thing is in line with Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Conduct of the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good disaster recovery plan for Ditjen AHU.

The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens."

"Pembangunan transportasi selama ini telah mampu menghubungkan wilayah Indonesia dalam satu untaian jaringan dan menjadikan perhubungan sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada masyarakat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah melakukan upaya penyampaian informasi secara elektronik, baik informasi tentang transportasi maupun masalah anggaran yang ada di Kemhub. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan ke depan serta berbagai gangguan lainnya seperti bencana alam yang menimpa sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang membawa dampak berupa rusaknya sebagian infrastruktur transportasi, sementara transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air.Melihat besarnya potensi bencana yang terjadi di Indonesia maka perlu dibangun BCP/DRP khususnya bagi instansi pemerintahan, penulis menggunakan penelitian ini untuk membuat sebuah model DRP yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan menggunakan kerangka kerja NIST 800-34 dimana terdapat proses Business Impact Analysis (BIA) dan Strategi Recovery yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pada saat terjadi bencana.

---

Development of transport had been able to connect parts of Indonesia in one thread and make communications networks as the lifeblood of a community, state and nation. To improve service and transparency to the public, the Ministry of Transport (Ministry of Transportation) has made efforts to deliver information electronically, either information about transportation and budget issues in the Ministry of Transportation. However, in addition to the success that has been achieved, there are still many challenges for future development as well as a variety of other disorders such as natural disasters that hit some parts of the unitary Republic of Indonesia which affected the form of the destruction of most of the transport infrastructure, while transport continues to be required to perform the function of supporting and drivers of transportation services to all corners of the country.

Given the scale of the potential disaster that occurred in Indonesia, it is necessary to build BCP / DRP, especially for government agencies, the authors used this research to create a DRP models to suit the needs of government agencies in this case the Ministry of Transportation to use the framework of the NIST 800-34 where there is a process Business Impact Analysis (BIA), and recovery strategies that can be used to overcome disruption in the event of a disaster."