Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8430 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Resnanda Dahono
"Menyelesaikan pekerjaan pada umumnya akan lebih mudah bila diselesaikan bersama dengan orang lain. Tesis ini akan membahas bagaimana suatu kelompok bisa bekerja secara efektif. Dimulai dari cara pembentukan kelompok, pembagian tugas setiap anggota, sampai penyelesaian konflik yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Sehingga, menyelesaikan pekerjaan akan lebih mudah dibandingkan dengan secara individu. Kasus yang digunakan merupakan pengalaman pribadi dalam berorganisasi, lalu dianalisa menggunakan teori ? teori bekerja bersama kelompok.

It is generally accepted that a job will be significantly easier if it is done as a team. This paper will talk about how a group can work effectively. Group structuring, member?s roles, and conflict solving will be define.Therefore, working as a team will actually be better than as an individual. The case was my own experience in an organization, then it is analyzed using working with groups and teams theories.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Delbert Lim
"Dengan menggunakan program R Studio, tesis ini bertujuan untuk melakukan simulasi yang ditunjang oleh teori. Dengan merubah variabel-variabel yang terdapat dalam simulasi tersebut, tesis ini dapat mengkonfirmasi bahwa terdapat koherensi antara teori serta properti dari sebauh hubungan variabel dengan apa yang kita akan observasi di dunia nyata. Melalui tesis ini kita juga dapat belajar untuk dapat mengidentifikasi ciri-ciri suatu hubungan seperti bias dari hasil regresi.

Utilizing the use of R Stuido, this thesis has the aim to conduct simulations that are supported by theory. By changing relevant variables between simulations, this thesis could confirm that there is coherence between the theory and properties of a relationship between variables with what we could observe in a real experiment. Through this thesis, we could also learn how to identify characteristics that is consistnent with a certain relationship between variables, such as bias, from the regression results."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Iksan R.A. Arsad
"Disertasi ini menjelaskan tentang konflik elit lokal formal Gubernur Maluku Utara versus elit lokal tradisional Sultan Tidore dan Walikota Tidore Kepulauan pasca penetapan wilayah Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dengan mengambil periode studi 2010-2016. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana faktor wilayah, politik/kekuasaan, ekonomi, pembangunan kota dan wilayah politik baru sebagai sumber konflik elit lokal itu dan relasi kekuasaan tradisional kesultanan dan kekuasaan formal dalam sistem desentralisasi di Indonesia.
Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah (1) teori konflik Ted Robert Gurr dan konsensus Maswadi Rauf; (2) teori desentralisasi B.C Smith dan pemerintahan lokal John Stewart; (3) teori kekuasaan Robert Dahl, Charles F. Andrain dan Max Weber; dan (4) teori negara lama dan negara baru Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern Christopher W. Morris. Penelitian ini menggunakan metode berupa pendekatan kualitatif dengan mengambil desain studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) kepada narasumber dan informan kunci, data sekunder dari kajian pustaka dan dokumen.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik elit lokal pada proses desentralisasi di Sofifi didorong oleh beberapa faktor sebagai sumber konflik, yaitu ; faktor wilayah, faktor kepentingan ekonomi, faktor pembangunan, faktor wilayah politik baru, dan faktor kekuasaan tradisional Sultan dalam negara. Adapun relasi kuasa pada negara lama dan negara baru, negara baru telah memarjinalkan penguasa tradisional negara lama yang merupakan simbol budaya dan penjaga eksistensi kebudayaan lokal. Sedangkan pada implementasi desentralisasi di Sofifi, proses itu masih mendapat tantangan dari kekuasaan tradisional kesultanan
Implikasi teoritis dalam studi ini adalah ; (1) teori konflik dari Ted Robert Gurr dan konsensus dari Maswadi Rauf terbukti; (2) teori desentralisasi dari B.C. Smith dan pemerintahan lokal dari John Stewart terbukti, (3) teori negara lama (monarki) dan negara baru (republik) dari Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern dari Christopher W. Morris terbukti; dan (4) Konsep pemekaran daerah dari Minako Sakai dan Adi Suryanto didorong oleh faktor-faktor sejarah, ekonomi, etnik dan politik mendapat tambahan faktor elit lokal (tradisional). Adapun kontribusi studi ini terhadap ilmu politik adalah untuk memperkuat negara yang dibangun berdasarkan pluralisme diperlukan eksistensi negara lama di bidang kebudayaan.

This dissertation describes the conflict of the formal local elite of North Maluku Governor versus the traditional local elites of Sultan Tidore and the Major of Tidore Kepulauan after the assignment of Sofifi as the capital of North Maluku Province during the period of study of 2010-2016. This study answers the questions of how territorial, political, and economic factors as well as the town development and new political domain have resulted in the conflict of traditional local and formal local elites in Indonesia’s decentralized system.
This study employs such theories as (1) Ted Robert Gurr’s conflict theory and Maswadi Rauf’s consensus; (2) B.C Smith’s decentralization theory and John Stewart’s local government; (3) Robert Dahl, Charles F. Andrain and Max Weber’s theory of power; and (4) Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state and new state and Christopher W. Morris’s modern state theory. The study uses qualitative approach with case-study design. The primary data was collected from in-depth interview to a number of resource persons and key informants while the secondary data was collected from literature and document review.
Results of the study concludes that the local elite conflict in the process of decentralization in Sofifi originated from a number of such conflict sources as territory, economic interest, development, new political domain, and traditional power of Sultan in the state. With regard to the power relation, the new state has marginalized the ruler of the old state being the cultural symbol that reserve local culture. In the implementation of decentralization in Sofifi, the process has been challenged by the Sultanate traditional power.
The study reveals a number of theoretical implications. First, Ted Robert Gurr’s theory of conflict and Maswadi Rauf’s consensus were supported. Second, B.C. Smith’s theory of decentralization and John Stewart’s local government theory were equally supported. Third, Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state (monarch) and new state (republic) as well as Christopher W. Morris’ modern state were accordingly supported. Fourth, Minako Sakai and Adi Suryanto’s concept of local split is driven by such historical, economic, ethnic, political, and traditional local elite factors. In the sphere of political science, this study contributes to the strengthening of the heterogeneous and pluralistic state through the existence of cultural existence of the old state.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tjipta Lesmana
"Konflik pemilik dan pengelola di. Rumah Sakit Husada dianalisis untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan (a) mengapa terjadi konflik, (b) bagaimana konflik meningkat, (c) apa dampak konflik dan (d) bagaimana konflik diselesaikan.
Dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif, 17 informan di rumah sakit diwawancarai secara mendalam. Informan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama mewakili pelaku utama dalam konflik, yaitu Perkumpulan sebagai pemilik rumah sakit, Direktur sebagai pengelola dan Badan Pembina. Kelompok kedua mewakili masyarakat rumah sakit, yaitu dokter, perawat dan staf-manajemen. Hal ini untuk memenuhi prinsip triangulasi sumber. Kedua kelompok informan dibagi lagi dalam dua subkelompok, masing-masing mewakili pihak pro-Perkumpulan dan pro-Direktur. Keberpihakan informan didasarkan atas observasi peneliti, kemudian dibandingkan dengan pendapat atasannya langsung. Semua data dianalisis dengan menggunakan teknik constant comparative analysis.
Direktur melihat konflik sebagai akibat dari intervensi Perkumpulan terhadap manajemen rumah sakit serta perilaku oknum-oknum Perkumpulan yang didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan di rumah sakt. Perkumpulan melihat konflik disebabkan oleh ambisi Direktur untuk berkuasa terus. Konflik meningkat sejak kehadiran Badan Pembina yang dituduh telah diperalat Direktur untuk mewujudkan ambisinya, kemudian memuncak karena Direktur melalui Badan Pembina hendak membubarkan Perkumpulan dan membentuk perkumpulan baru. Serta, konflik hanya bisa diakhiri dengan pemberhentian Direktur.
Pendapat dominan informan kelompok kedua mendukung pendapat Perkumpulan, termasuk mereka yang pro-Direktur.
Mengenai dampak konflik, informan umumnya percaya bahwa konflik telah menurunkan BOR dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, dari sisi positif konflik telah menimbulkan kesadaran pentingnya menciptakan sistem hubungan kerja yang transparan antara Perkumpulan dan Direktur, suatu faktor yang diyakini ikut melahirkan situasi konflik oleh informan kedua kelompok.

Analysis of Owner and Management Conflict at Husada HospitalThis research was designed to determine cause and effect on conflict of owner and management at Husada hospital. Four research questions were formulated: (a) why conflict, (b) how conflict is escalated, (c) how conflict affects hospital performance and (d) how conflict is resolved. Conflict is defined as incompatible behavior between parties whose interests differ. Specifically, the parties involved in the conflict under study were Husada Foundation (Perkumpulan Husada) and hospital Director.
A qualitative research design was set-up. Using in-depth interviews technique, seventeen hospital informants were asked to answer the four basic questions. They were divided into two groups, representing respectively those directly involved in the conflict and hospital society consisting of medical doctors, nurses and management staff. Each group, for purpose of validating data, was again sub-divided into two units, each representing pro-owner and pro-management side. Data was analyzed using constant comparative analysis technique.
Persistent intervention by the Foundation on hospital management and self-interest oriented behavior by some Foundation members were seen by the Director as the prune causes of conflict. On the other hand the Foundation Was of the opinion that conflict was inevitable due to Director's obsession to grip his power longer. The set-up of Board of Trustees (Badan Pembina/Dewan Penyantun) had contributed to conflict escalation. The Board, established in compliance with the decree of Director General of Medical Services of the Ministry of Health issued in 1996, was misused as a mere vehicle of the Director to substantiate his ambition. Manifest conflict was erupted when the Board of Trustees was heading to dissolve the Foundation and replaced it by a new similar one. Dismissing the Director was seen as the only alternative to end the conflict.
The view was overwhelmingly supported by the majority of the informants in the second group.
Decrease on BOR (bed occupancy rate) and quality of health services provided by the hospital were regarded as the prime effects resulted from the conflict. On the positive side, however, conflict had raised commitment by some members of the Foundation to design a clear job description for the hospital Director.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathurin Zen
"Munculnya pemerintahan Habibie pada pertengahan tahun 1998 mengakibatkan terpencarnya pusat-pusat kekuatan politik massa yang selama orde Soeharto terpusat hanya pada Golkar. Kondisi yang mirip tahun 1950-an ini telah meneguhkan ingatan kita akan munculnya kekuatan-kekuatan yang berbasis pada paham "primordialisme". Salah satu kekuatan massa Islam yang selama ini eksis adalah warga NU (nahdhiyin).
Kesepakatan para ulama NU pada tahun 1984 di Situbondo untuk mengembalikan organisasi ini kepada "khittah 1926" yang menyatakan bahwa NU bukanlah organisasi politik dan sekaligus mempersilahkan warganya untuk bersikap netral dan bebas masuk ke partai politik manapun membuat warga NU `kebingungan' untuk menyalurkan aspirasi politik pada Pemilu demokratis tahun 1999 yang telah dirancang oleh Pemerintahan Habibie.
Atas dasar itulah, beberapa pengurus PBNU dan para politisi NU yang selama ini dipinggirkan oleh PPP, seperti Matori Abdul Jalil, dengan dukungan Abdurrahaman Wahid yang saat itu menjabat Ketua Umum PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini merupakan jendela' (window) yang digunakan oleh para elit politik NU yang memiliki keinginan untuk menjawab kehendak warganya di satu sisi disamping keinginan mereka sendiri untuk terjun langsung ke dalam kancah perpolitikan Indonesia. Munculnya PKB yang mewakili kelompok Islam tradisionalis dan secara historis sangat `dekat' dengan kelompok nasionalis sekuler, membuat golongan Islam modernis terpaksa mengencangkan barisan dengan membentuk "poros tengah".
Pertentangan dan manuver politik antara ketiga kelompok kekuatan massa - kaum nasionalis, tradisionalis, dan modernis - melawan kekuatan lama Partai Golkar dalam perebutan kekuasaan telah menjadikan peristiwa ini sebagai komoditas politik para peliput berita. Mereka melakukan liputan dan suguhan berita-berita mengenai hal itu berdasarkan sudut pandang dan kepentingan masing-masing.
Tesis ini menganalisis berita-berita mengenai NU dari empat surat kabar (Republika, Duta Masyarakat Baru, Kompas, dan Media Indonesia) tentang komunikasi dan konflik politik yang dilakukan tokoh NU - terutama Gus Dur -- dan para tokoh dari ketiga kekuatan lainnya dalam perebutan kekuasaan menjelang SU MPR 1999. Ada empat item berita yang diambil dari masing-masing surat kabar tersebut (jumlah seluruhnya 16 item berita). Dua berita mewakili komunikasi dan persuasi politik, yakni berita tentang Istighotsah dan Doa Politik Warga MI dan Pertemuan Ciganjur sebagai Persuasi Politik. Sedangkan dua berita lainnya mewakili konflik politik yakni berita tentang wacana Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam dan konflik Perebutan Sisa Kursi hasil Stambuss Accord pada Pemilu 1999.
Perspektif konstruksionisme Berger yang dipakai dalam memandang berita-berita mengenai NU dengan framing analysis model Pan dan Kosicki diharapkan mampu melihat "realitas simbolik" tentang `pergulatan politik' diatas yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh bagi pencitraan masing-masing organisasi yang dibawahinya. Tentu saja pilihan angle berita dan penggalan kalimat yang sengaja dikemas oleh media sangat ditentukan oleh gagasan para wartawan, praktek-praktek wacana dan terutama ideologi organisasi media itu sendiri.
Ideologi pada tesis ini diartikan sebagai sekumpulan sistem ide dalam pengertiannya yang juga termasuk pengertian yang oleh Gramsci disebut `ideology organic' yang bersifat historis dan diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Kuatriya `hegemoni ideologi' media dominan dalam menciptakan realitas simbolik mengakibatkan munculnya `hegemoni tandingan' (counter hegemony) yang memberikan ruang publik bagi kelompok atau media yang dirugikan dan dipinggirkan untuk memberikan `konsep tandingan' sebagai alternatif ideology. Dengan demikian, realitas social yang dikonstruksi tidak bersifat tunggal melainkan muncul sebagai "realitas yang beragam" (multiple reality). "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T10455
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sajida Alvi
"Tulisan ini membahas tentang perbandingan konflik internal dan eksternal pada saudara kandung dalam masyarakat distopia dengan menganalisis Katniss dan Tris sebagai tokoh utama sedangkan Prim dan Caleb sebagai tokoh pendukung dalam film The Hunger Games (2012) karya Gary Ross dan film Insurgent (2015) karya Robert Schwentke. Kedua film ini dipilih karena film The Hunger Games (2012) dan Insurgent (2015) sebagian besar menggambarkan isu konflik kakak-beradik pada masyarakat saat ini dengan menggunakan masyarakat distopia. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks.
Tulisan ini menjelaskan tentang baik konflik internal dan eksternal pada saudara kandung di kedua film tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan konflik yang harus dihadapi oleh kakak-beradik dalam film-film tersebut dan bagaimana hubungan mereka memengaruhi cara pandang mereka dalam menghadapi konflik di masyarakat baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan dari konflik-konflik yang harus dihadapi oleh kakak-beradik tersebut.

This study examined the comparison of internal and external conflicts on siblings in a dystopian society by analysing Katniss and Tris as the main characters while Prim and Caleb as secondary characters in Gary Ross’s The Hunger Games (2012) and Robert Schwentke’s Insurgent (2015) movies. Both of these movies are chosen because The Hunger Games (2012) and Insurgent (2015) predominantly illustrates the issue of conflicts on siblings in today’s society by using a dystopian society. This research uses textual analysis method.
The paper explains about both internal and external conflicts on siblings in both movies. The objective of this research is to examine the comparison of the conflicts that the siblings in each movie have to deal with and how their relation affects their perspectives in dealing with conflicts in a new society. This study reveals that there are some similarities and differences of the conflicts that the siblings have to deal with.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Soraya Syafrida
"Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan,sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri. Akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham,mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislative, dapat membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya.

This thesis discusses a conflict of interest over the dual position of the company's organs which can cause an ineffectiveness in carrying out the supervisory function, so that there is no control over the actions of the founder who becomes a shareholder. Founder. It will be open to the possibility of conducting deviant activities that harm the Company. The author focuses on the possibility of unlawful acts committed by shareholders, the majority of which are concurrently as directors who utilize the transfer of company assets for personal gain or misuse of the company's wealth.
The research method used in this paper is juridical-normative conducted by reviewing and analyzing legal concepts relating to the legal issues under study, especially those relating to the law of limited liability companies, conflicts of interest over multiple organs of the Company, and the role of notaries in making deeds establishment and preparation of the Company's Articles of Association.
The results of the study suggest that legal reform needs to be done so that lawmakers in this legislative matter can make arrangements regarding the application of the principle of piercing the corporate veil that is firm in the PT Law specifically regarding the imposition of sanctions on multiple positions of corporate organs that carry out transactions containing collision interests that result in losses, so there is no need to wait for court decisions as a solution.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52113
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Aliansyah
"Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Central Proteinprima Tbk dalam proses RUPS Independen telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.
Kesimpulan yang didapat adalah pengaturan mengenai HMETD terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Pasal Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 dan IX.D.4; perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 dan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk, mengakibatkan RUPS Independen tidak sah, namun penawaran umum terbatas yang telah dilaksanakan tetap berlaku.

Minority shareholders are regularly disadvantaged in the transaction containing conflict of interest. Bapepam has enacted Rule Number IX.E.1 regarding Conflict of Interest as a form of legal protection to the minority shareholders. Main issues discussed in this research are how the regulation rules on the process of limited public Offering conducted with the Rights Issue in order to debt to equity swap transaction, legal protection to the minority shareholders in a transaction that contains a conflict of interest, and procedures performed by the Independent Shareholders of PT Central ProteinaprimaTbk.
This thesis is using the method of normative juridical research on its research and is a qualitative descriptive research. The research found that PT Central Proteinprima Tbk, during the process of Independent General Meeting of Shareholders, has been proven to violate the applicable provisions regarding conflicts of interest and not in accordance with the principles of Good Corporate Governance.
The conclusion is the regulation of rights issues contained in Article 82 paragraph (1) and (2) Capital Market Law, Bapepam Rule Number IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 and IX.D .4; legal protection on the conflict of interest transactions contained in the Law On Limited Liability Company, Capital Market Law and Bapepam Rule Number IX.E.1 and through the application of principles of good corporate governance by the company; violations committed by PT Central Proteinaprima Corporation, giving a result that the Independent General Meeting of Shareholders is not lawful, but limited public offerings which have been executed still remain valid.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1183
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizqan Qadri
"Hampir setiap ada permasalahan, mahasiswa sering mengedepankan fisik dalam upaya menyelesaikannya, Tawuran antar mahasiswa terkait dengan kurang matangnya kerangka berpikir seorang mahasiswa. Dalam mengatasi persoalan yang dialami temannya, mahasiswa sering kali tidak mau berpikir logis dan jernih dan sering mengedepankan emosi yang mengatasnamakan kesetiakawanan.
Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar mahasiswa dan peran Pemerintah Daerah dan pimpinan Perguruan Tinggi dalam menangani konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar dalam menangani konflik antar mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar yaitu Dendam, Doktrin Senior dan Solidaritas. Dalam penanganan konflik mahasiswa, peran Pemerintah Daerah dan pimpinan Perguruan Tinggi masih lemah dalam hal pengawasan aktivitas mahasiswa baik di kampus maupun di asrama-asrama mahasiswa, selain itu kurang optimalnya kinerja forum-forum pemerintah yang dibentuk untuk mendeteksi dini potensi konflik. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antar pimpinan maupun stakeholder dalam upaya penanganan konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar.

Almost every problem, students often put forward in an effort to resolve physical, brawl between students associated with less frame of a student matures. In addressing the problems experienced by his friends, students often do not want to think logically and clearly and often put forward in the name of solidarity emotions.
This research was conducted to know the cause factors of the conflict among university students and the role of local government and head of university in handling the conflict among students in state university of Makassar. This research was conducted by using qualitative method through descriptive analytic approach.
The result of the study showed that the cause factors of the conflict among students in state university of Makassar are vengeance, senior doctrine and solidarity. The role of local government and head of university are still weak in supervising students? activities inside the university or student dormitories. Moreover, government forum which supposed to work as early conflict detection did not work optimally.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricko Nofriansah
"Multikulturalisme mendambakan tatanan masyarakat yang berbeda-beda identitas serta harmonis di dalam berbagai perbedaan tersebut. Akan tetapi, dalam sukacita perbedaan ini, masih terdapat konflik yang terjadi di berbagai kelompok masyarakat di dunia. Salah satu kasusnya yaitu fenomena konflik di Papua. Konflik panjang yang terjadi di Papua ini telah berlangsung sejak integrasi Papua ke dalam bagian Republik Indonesia sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis dan memberikan pemaknaan terhadap konflik di Papua dengan menggunakan pemikiran Charles Taylor, salah satu filsuf yang memberikan banyak sumbangan pemikiran bagi multikulturalisme. Menurutnya, esensi atau inti yang paling dalam dari wacana multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (rekognisi). Politik rekognisi mendorong masyarakat untuk memperjuangkan lahirnya tindakan untuk mempertahankan identitas yang unik di tengah perbedaan identitas dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, tinjauan kepustakaan melalui pendekatan analisis kritis. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, disimpulkan bahwa konflik di Papua dilatarbelakangi oleh tiga diskursus, yaitu diskursus identitas, kekuasaan dan kebebasan yang berimplikasi terhadap terjadinya tindak kekerasan. Langkah dan kebijakan negara dalam penyelesaian konflik di Papua menjadi catatan penting dalam penelitian ini, utamanya agar selaras dengan semangat multikulturalisme di Indonesia.

Multiculturalism craves a different and harmonious social order within these differences. However, in the joy of this difference, there are still conflicts that occur in various groups of people in the world. One case is the phenomenon of conflict in Papua. This long conflict in Papua has been ongoing since the integration of Papua into parts of the Republic of Indonesia to the present. This study aims to analyze philosophically and give meaning to the conflict in Papua by using the ideas of Charles Taylor, one of the philosophers who made many contributions to multiculturalism. According to him, the essence or the deepest core of multiculturalism discourse is the struggle for recognition (recognition). The politics of recognition encourages people to fight for the birth of actions to maintain a unique identity amid differences in identity and culture. The research method used is a qualitative method, literature review through a critical analysis approach. Based on a literature review, it was concluded that the conflict in Papua was motivated by three discourses, namely the discourse on identity, power and freedom that had implications for violence. The steps and policies of the state in resolving conflict in Papua are important notes in this study, especially in order to be in harmony with the spirit of multiculturalism in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2020
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>