Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

---

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.

This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used."

"Di Indonesia, anak dikategorikan sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun dengan kondisi yang masih bergantung pada orang di sekitarnya untuk membantu terhindar dari kesulitan hidup, salah satunya keterlantaran. Pada tahun 2020, anak terlantar di Indonesia mencapai angka 924.520 jiwa. Melihat kondisi keterlantaran anak di Indonesia yang belum mencapai target pengentasan anak terlantar dengan angka 0%, pemerintah menjamin perlindungan anak dari keterlantaran melalui lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang juga dibantu oleh peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak. Adapun pemenuhan kebutuhan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah bertujuan membuat anak berfungsi sosial dan dapat mengatasi masalahnya. Dalam prakteknya, terlihat perbedaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta, seperti perbedaan sumber dana yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak pada aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran upaya pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta. Berangkat dari tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur berjenis context review dengan sumber datanya berupa penelitian terdahulu yang juga membahas topik pemenuhan kebutuhan anak di LKSA. Sumber data yang diperoleh kemudian dikaji oleh peneliti dan dianalisis dengan mengaitkan pada teori hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan anak, serta konsep kesejahteraan dan perlindungan anak. Melihat dari hasil kajian literatur dan analisis, diketahui bahwa LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan anak dengan keunikan dan keterbatasannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah di Jakarta memiliki tantangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis seperti pada pengelolaan jam tidur anak asuh yang sejatinya membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu anak asuh dan pengasuh. Pada LKSA nonpemerintah di Jakarta, tantangan yang muncul dalam proses pemenuhan kebutuhan anak asuh juga terdapat pada aspek kebutuhan biologis, seperti keterbatasan dana yang mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan pangan dan papan dari anak asuh. Selain itu, pada LKSA pemerintah di Jakarta, pemenuhan kebutuhan anak didasarkan pada prinsip klien institusional, sehingga kebutuhan yang disediakan oleh LKSA harus diterima oleh anak asuh berdasarkan keputusan institusional. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA nonpemerintah di Jakarta didasarkan pada keinginan dan kemauan anak asuh, sehingga anak asuh dapat berpartisipasi dalam menentukan pemenuhan kebutuhannya. Walaupun dari LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta memiliki keunikan dan keterbatasannya masing-masing dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak, upaya yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta merupakan bentuk dari peran serta negara dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan anak penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman yang berlaku terkait dengan standar pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia.

---

In Indonesia, a child is categorized as someone under the age of 18 who is still dependent on the people around them to help them avoid difficulties in life, including abandonment. In 2020, the number of abandoned children in Indonesia reached 924,520. Considering the condition of abandoned children in Indonesia, which has not yet reached the target of eradicating abandoned children to 0%, the government ensures the protection of children from abandonment through child welfare institutions (LKSA), which are also assisted by community participation in meeting children’s needs. The fulfillment of needs by government and non-government LKSAs aims to make children function socially and overcome their problems. In practice, there are differences in the efforts to meet children's needs between government and non-government LKSAs in Jakarta, such as differences in funding sources that can affect the fulfillment of children's biological, cognitive, and psychosocial needs. Therefore, this study aims to provide an overview of the efforts to meet children's needs in government and non-government LKSAs in Jakarta. Based on the research objective, the method used in this study is a context review method, with data sources consisting of previous research that also discusses the topic of meeting children needs in LKSAs. The data obtained were then examined and analyzed by the researchers by relating them to the theory of children's rights, meeting children's needs, and the concepts of well-being and child protection. Based on the literature review and analysis, it is known that government and non-government LKSAs in Jakarta have made efforts to meet children’s needs with their respective uniqueness and limitations. Meeting children needs in government LKSAs in Jakarta poses challenges in meeting biological needs, such as managing the sleep schedules of foster children, which requires awareness and responsibility from both the foster children and the caregivers. In non-government LKSAs in Jakarta, challenges arise in meeting the needs of foster children in the biological aspect as well, such as limited funding, which affects the provision of food and shelter for foster children. Additionally, in government LKSAs in Jakarta, meeting children's needs is based on the principle of institutional clients, so the needs provided by the LKSAs must be accepted by the foster children based on institutional decisions. On the other hand, meeting children's needs in non-government LKSAs in Jakarta is based on the desires and preferences of the foster children, allowing them to participate in determining their own needs. Although government and non-government LKSAs in Jakarta have their own uniqueness and limitations in their efforts to meet children’s needs, the efforts made by government and non-government LKSAs in Jakarta represent the involvement of the state and society in protecting and meeting children needs. Therefore, meeting children needs is important to be carried out by the government and society while adhering to applicable guidelines regarding the standards for meeting children’s needs in Indonesia."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"

"Dengan berbagai macam kebutuhan dan masalah pada anak dan remaja di institusi sosial, praktisi kesejahteraan anak di Panti Sosial Bina Remaja PSBR Taruna Jaya, Tebet terkadang merasa kebingungan dalam hal penanganannya. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh praktisi kesejahteraan anak di PSBR Taruna Jaya, Tebet dalam memberikan layanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, FGD, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Purposive sampling digunakan untuk mengikutsertakan 16 informan yang terdiri dari warga binaan sosial, praktisi kesejahteraan anak, dan pihak manajemen lembaga. Hambatan yang dihadapi oleh praktisi kesejahteraan anak antara lain ialah: kompetensi praktisi tidak sesuai dengan fungsi lembaga, ketidakmampuan menghadapi beragam karakter anak, pemberian tugas di luar tugas pokok dan fungsi, ekspektasi harapan dari lembaga yang ambigu, tidak ada metode atau panduan praktik, tidak ada supervisi dan evaluasi, tidak ada pelatihan atau pengembangan profesi, kesempatan berinovasi terhadap layanan terbatas, dan tidak adanya insentif bagi Pekerja Harian Lepas PHL. Kesimpulan dari penelitian ini ialah hambatan-hambatan tersebut ditimbulkan dari pihak internal maupun eksternal. Semua hambatan tersebut saling memengaruhi satu sama lainnya, dan hambatan yang paling signifikan ialah tidak adanya supervisi dan evaluasi walaupun mengingat ranah pelayanan anak merupakan ranah pelayanan yang paling sulit.

---

The variety of children and adolescents rsquo s needs and problems in social institutions sometimes makes child welfare practitioners at the Youth Social Institution Taruna Jaya, Tebet feel confused in providing services. The purpose of this study is to identify and explain the challenges issued by them. This is descriptive qualitative research and used in depth interview, FGD, observation, literature review and documentation technique for collecting data. Purposive sampling was used to select 16 participants representing the residents, child welfare practitioners, and the managers of institution. Challenges that the child welfare practitioners faced are the competence of the practitioner is inconsistent with the function of the institution, inability to handle various character of the child, additional tasks, institutional expectations tend to be ambiguous, no method or practice guide for practitioners, lack of supervision and evaluation, lack of training or professional development, limited opportunity to innovate the services, and there is no incentives provided for contract employee. The conclusion of this research was those challenges are caused by internal and external parties. All of those challenges affect each other, and the most significant is the lack of supervision and evaluation although the domain of child service is the most difficult domain of service."

"Pengabaian menimbulkan dampak serius pada tumbuh kembang anak yang termanifestasi ke dalam problem sosial (DePanfilis, 2006). Intervensi yang digunakan untuk mengatasi problem sosial pada anak yang diabaikan yaitu Theraplay. Theraplay bertujuan untuk membangun hubungan yang sehat antara anak dan orangtua serta meningkatkan attachment. Studi ini menekankan pada pentingnya kualitas orangtua dan anak untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat pengabaian. Hasil penelitian menunjukkan perubahan ke arah positif pada masalah sosial pada hasil pengukuran menggunakan CBCL.

---

Neglect may lead serious problems which manifest as social problems (DePanfilis, 2006). Theraplay is one of the intervention that has been used to overcome the problem of interaction with peers in children neglected by parents. The goal is to enhance attachment and parent-child positive interactions. The study examined the importance of parent-child interaction to overcome social problem due to parental neglect. The result indicated a decreased in social problem as shown in CBCL."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang gambaran perlindungan anak pada anak yang dilacurkan dalam Teori Ekologi oleh Bronfenbrenner yang dibagi dalam lima level sistem yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berdasarkn tujuan penelitian ini didapatkan gambaran terkait mengetahui sistem yang terganggu dalam sistem sosial, dinamika sistem sosial dalam memberikan perlindungan anak perempuan yang dilacurkan, peran sistem yang menarik anak keluar dari pelacuran anak berdasarkan teori ekologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunanakan metode fenomenologi yang mengambil data dari berbagai informan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait pengaruh dari setiap sistem. AYLA dalam penelitian ini merupakan individu yang pernah dilacurkan pada usia anak. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem sosial AYLA berperan dalam menjerumuskan anak dalam pelacuran dan mengentaskan AYLA dari pelacuran sehingga AYLA dapat kembali berfungsi sosial.

---

ABSTRACT

This thesis discusses Bronfenbrenner's description of child prostituted child protection in the Ecological Theory which is divided into five levels of systems, namely microsystems, mesosystems, ecosystems, macrosystems, and chronosystems. Based on the objectives of this study, it is related to the system that was displaced in the social system, the system of social dynamics in providing protection for prostituted girls, the role of the system that draws children out of child prostitution based on ecological theory. This research is a qualitative research using a phenomenology method that takes data from various informants to get a complete picture related to the use of each system. The main informants in this study were individuals who had been prostituted at the age of the child. In this study, discussed how the social system of AYLA was collected proceed children into protitution and alleviating the condition of prostitution so that the AYLA could return to social functioning.

"

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya PSBR Taruna Jaya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak akan kesejahteraan dan perlindungan, juga menggambarkan teknologi PSBR sebagai suatu human service organization dalam memberikan pelayanan sosial kepada para anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PSBR telah memenuhi kebutuhan anak akan kesejahteraan dan perlindungan, kemudian PSBR menggunakan people proessing technology dan people sustaining technology dalam pemberian pelayanan sosial tanpa merubah personal atrribute anak yang menyebabkan tidak adanya peningkatan kesejahteraan ketika sang anak keluar dari PSBR.

---

ABSTRACT

This research discusses the PSBR Taruna Jaya efforts in fulfilling basic needs of the child welfare and protection, also illustrates the PSBR technology as a HSO in providing social services to the children with social welfare issues. This research used a descriptive approach with qualitative methods.

These results indicate that the PSBR has fulfilled the needs of the child welfare and protection and then PSBR uses people proessing technology and people sustaining technology in the provision of social services without changing personal atributte that not led to an increase in well-being when the child hes been out of PSBR."