Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Emisi karbon dioksida merupakan permasalahan pemanasan global saat ini, peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) pada negara berkembang setiap tahunnya harus menjadi perhatian yang serius. Disatu sisi negara di benua Eropa telah berhasil dalam menurunkan emisi CO2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik peningkatan maupun penurunan emisi CO2. Studi ini menganalisis pengaruh efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap emisi CO2 negara G20. Metode estimasi yang digunakan untuk analisis adalah Least Square dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Tipe data panel periode 2000-2013 dan unit cross section negara G20. Pengujian model dan metode menggunakan uji-uji statistik yang relevan dengan bantuan tools Eviews 8. Hasil studi menunjukkan efisiensi energi dan energi baru terbarukan berpengaruh negatif terhadap emisi CO2. Jumlah populasi penduduk dan PDB per kapita berpengaruh positif terhadap emisi CO2. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan secara umum berpengaruh dalam mengurangi emisi CO2.

---

Carbon dioxide emissions is the problem of global warming, an increase in emissions of carbon dioxide (CO2) in developing countries every year should be a serious concern. On one side of the country in the continent of Europe has succeeded in reducing CO2 emissions. There are several factors that affect both the increase and decrease in CO2 emissions.

This study analyzes the effects of energy efficiency and use of renewable energy to CO2 emissions of the G20 countries. The estimation method used for the analysis is the Least Square to approach Fixed Effect Model (FEM). 2000-2013 period panel data type and unit cross section of the G20 countries. Testing models and methods of using tests relevant statistics with the help of tools Eviews 8.

The study shows the energy efficiency and renewable energy negative effect on CO2 emissions. Total population and GDP per capita positive effect on CO2 emissions. Energy efficiency and utilization of renewable energy generally, effect in reducing CO2 emissions."

"Emisi gas rumah kaca yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, sebagian besar berasal dari negara berkembang. Organisasi Kerjasama Islam, sebagai bagian substansial dari negara berkembang, selain memiliki kenaikan emisi gas rumah kaca yang besar (lebih dari 100%) selama periode 1990 sampai dengan 2013 juga memiliki kenaikan tingkat CO2 yang tinggi (7%). Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, negara OKI juga dihadapkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk kegiatan produksi, pada akhirnya akan menghasilkan emisi yang lebih besar. Namun, profil bauran energi negara OKI masih didominasi oleh bahan bakar fosil (97%). Oleh karena dibutuhkan implimentasi kebijakan untuk mengurangi emisi di negara OKI. Menurut Internasional Energi Agency, perbaikan tingkat energi efisiensi dan pemanfaatan energi terbarukan merupakan solusi untuk memitigasi dan membatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dan besarnya dampak efisiensi energi dan pemanfaatn energi terbukan untuk mengurangi emisi CO2 di negara OKI menggunakan model STIRPAT dan pendekatan model estimasi random effect dari data tahun 2010 hingga 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi energi dan energi terbarukan berdampak negatif terhadap CO2 dan implementasi energi terbarukan memiliki dampak yang besar dalam mengurangi emisi CO2 dibandingkan efisiensi energi.

---

Greenhouse gas emissions, which highly contributes to the climate change, largely come from developing country. Organization of Islamic Cooperation (OIC), as a substantial part developing countries, despites having a significant increase of greenhouse gas emission (over 100%) during 1990 to 2013, also has a high increase in share of CO2 from their total greenhouse gas emissions (7%). This is manily due to combustion of fossil fuel. Moreover, OIC is also faced with a fast growing economy, this means there will a need of more energy input to produce, which in turn lead to larger emissions. However, energy mix of OIC is still dominated by fossil fuel (97%). Therefore, OIC needed to implement a set of policy to reduce their CO2 emissions. According to Internasional Energi Agency, improving energi efficiency and utilzation of renewble energi are solution to mitigate and limitate the global warming. This study aims to examine the impact of implementation of energy efficiency and utilization of renewable energi to reduce CO2 emissions in OIC using STIRPAT model and random effect model of estimation from 2010 to 2017 data. The result show that both energi efficiency and renewable energi have a negative impact on CO2 emissions dan implementation of renewable energy has larger impact than improving energi efficiency. "

"Penelitian ini menguji hubungan antara emisi karbon dioksida dari penggunaan energi (CO2), efisiensi energi, dan konsumsi energi terbarukan di ASEAN periode 2000-2011. Dengan menggunakan model STIRPAT dan estimasi data panel random-effects, efisiensi energi dan konsumsi energi terbarukan berhubungan negatif dan signifikan dengan emisi CO2. Peningkatan efisiensi energi sebesar 1% akan menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 0,59% secara signifikan, sedangkan peningkatan 1 percentage point proporsi konsumsi energi terbarukan akan menurunkan emisi CO2 sebesar 1,46% secara signifikan, ceteris paribus. Energi terbarukan memberikan efek lebih besar kepada penurunan emisi CO2, sehingga pemerintah dapat lebih fokus kepada pengembangan konsumsi energi terbarukan.

---

This study examines the relationship between energy-related carbon (CO2) emission, energy efficiency, and renewable-energy consumption in ASEAN during 2000-2011. By using STIRPAT model and panel data estimation random-effects, energy efficiency and renewable-energy consumption have negative impact to CO2 emission significantly. The increase of 1% energy efficiency will reduce CO2 emission by 0,59%, whereas the increase of 1 percentage point of proportion of renewable-energy consumption will reduce CO2 emission by 1,46%. Therefore, government should focus on renewable-energy, since it has greater impact to CO2 emission."

"Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara industrialisasi, energi terbarukan, dan emisi karbon pada sampel 9 negara ASEAN periode 1990–2019. Dengan estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL), membuktikan hipotesa EKC dalam analisis jangka pendek dan jangka panjang di ASEAN. Selain itu, energi terbarukan memediasi hubungan antara industrialisasi dan emisi CO2. Dalam jangka pendek, keberadaan hipotesis EKC juga ditemukan di hampir semua anggota ASEAN. Saat menguji efek moderasi energi terbarukan dalam industrialisasi, energi terbarukan dapat mempercepat titik balik emisi CO2 per kapita di Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Maka dari itu, negara-negara di ASEAN harus terus meningkatkan sektor industrinya sesuai dengan hipotesis EKC yang divalidasi dalam penelitian ini, dengan tetap mengintensifikasikan energi terbarukan di sektor industri untuk perbaikan lingkungan.

---

This research examines industrialisation, renewable energy, and carbon emissions in 9 ASEAN nations from 1990 to 2019. Based on Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimate, short- and long-term studies reveal ASEAN has EKC. Renewable energy also mediates industry value add-CO2 emissions. Short-term, most ASEAN members support the EKC theory. Renewable energy can change the turning point of CO2 emissions per capita in Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, and Malaysia throughout industrialisation. Thus, switching to renewable energy might mitigate ASEAN’s environmental damage from development. According to the models’ EKC hypothesis, regional nations should keep boosting their industry sector. ASEAN energy target nations must deploy renewable energy in industry sectors for environmental benefits.

"

"Peningkatan konsumsi energi yang tinggi di Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan sebagian besar dari konsumsi energi tersebut berasal dari energi fosil dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk menghindari dampak kerusakan tersebut perlu adanya transisi energi fosil menjadi energi terbarukan. Financial development dapat mempengaruhi pemanfaatan sumber energi terbarukan secara efisien. Perkembangan dalam sistem keuangan suatu negara akan mengurangi biaya investasi proyek investasi energi terbarukan dan mendorong konsumsi energi terbarukan. Penelitian ini menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh dari financial development terhadap konsumsi energi terbarukan studi kasus negara anggota OKI. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara financial development di sektor pasar saham dan konsumsi energi terbarukan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa financial development di sektor perbankan tidak memengaruhi konsumsi energi terbarukan.

---

The high energy consumption in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries, with a significant portion of it being derived from fossil fuels, can result in environmental damage. To avoid the impacts of such damage, a transition from fossil fuels to renewable energy is necessary. Financial development can influence the efficient utilization of renewable energy sources. The progress in a country's financial system can reduce the investment costs of renewable energy projects and promote the consumption of renewable energy. This study employs panel data to examine the impact of financial development on renewable energy consumption in a case study of OIC member countries. The research findings indicate a significant positive relationship between financial development in the stock market sector and renewable energy consumption. Additionally, the results show that financial development in the banking sector does not affect renewable energy consumption."

"Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya emisi karbon dioksida yaitu semakin cepatnya pertumbuhan urbanisasi dan industrialisasi, dimana saat ini seluruh dunia sedang fokus pada masalah ini karena dapat menyebabkan emisi global. Group of 20 atau G20 yang berisi 2/3 populasi dunia, berkontribusi sebesar 85% dari perekonomian dunia termasuk didalamnya perdagangan dan investasi, mengakibatkan grup ini menjadi contributor utama terhadap semakin meningkatnya emisi karbon dioksida di dunia. Tesis ini bertujuan untuk menguji hubungan antara urbanisasi dan industrialisasi terhadap emisi karbon dioksida dengan menggunakan metode panel regresi pada periode 1992 – 2014. Hasil utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dampak dari industrialisasi pada emisi karbon dioksida menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, sedangkan  urbanisasi hubungannya positif namun tidak signifikan terhadap tingginya tingkat emisi karbon; (2) Dari hasil analisa, pengembangan sumber energi terbarukan (renewable energy) dapat berkontribusi dalam menurunkan kadar emisi karbon di udara, selain itu, semakin padatnya jumlah penduduk dalam 1 km² wilayah juga dapat mengurangi emisi karbon di wilayah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan mengaplikasikan penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan industry di negara-negara G20 merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menurunkan kadar emisi karbon di atmosphere tanpa harus menghambat pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

---

A rapid growth of urbanization and industrialization contribute to the increase of CO₂ emissions level, in which the world pays a big concern because it has led to global warming. The G20 represents about two-thirds of the world’s population, 85% of global economic output, and over 75% of global trade and investment, which make it, be partly responsible for the increase of carbon emissions in the world. This paper wants to observe the relationship of both urbanization and industrialization on CO₂ emission by using panel regression approach covering the period 1992 – 2014.

These are the main results that can be exposed. First, the impact of industrialization on CO₂ emissions is positive and significant, while urban population is positive but not significantly affects CO₂ emissions. Second, the analysis also presents a clear result that developing renewable energy decreases emissions level. Interestingly, more densely populated area is turning to decrease CO₂ emissions. To address these matters, promoting the development of renewable energy and then implementing it on every industrial and service sector might become the most appropriate way to reduce the CO₂ emissions within the G20 countries without hindering the economic growth."

"Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya dekarbonisasi sistem energi sesuai dengan Perjanjian Paris. Teknologi energi terbarukan diharapkan dapat menjadi solusi. Namun, pasokannya yang bersifat intermittent menyebabkan perlu adanya fleksibilitas sistem kelistrikan. Tantangan lainnya sebagai negara produsen batubara dan kepulauan adalah dampak sosio-ekonomi phase-out batubara dan ketidaksesuaian lokasi pusat permintaan dan potensi energi. Untuk itu, studi ini akan meninjau dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia 2020-2060 menggunakan VEDA-TIMES yang mempertimbangkan aspek operasional dengan resolusi waktu tinggi. Beberapa skenario yang ditinjau, diantaranya sistem kelistrikan berbasis biaya terendah (BAU), kebijakan saat ini (CP), penetrasi ET tinggi (100%RE), pemenuhan Perjanjian Paris (PA), dan integrasi antar pulau (MR INT). Sistem kelistrikan BAU akan tetap didominasi pembangkit batubara ke depannya. Pada 100% RE, diperlukan nuklir dan PLTS skala utlitas pada kapasitas yang besar dengan konsekuensi kenaikan investasi dan BPP yang signifikan. Pada PA, peran dekarbonisasi tidak hanya terbatas pada teknologi ET tetapi juga teknologi fosil bersih yang meningkatkan investasi sebesar 50% pada BPP yang sama. Perencanaan phase-out batubara dapat menurunkan 71% kebutuhan penyimpanan CO2 pada investasi dan BPP yang relatif sama, namun, menghasilkan kerugian kumulatif sebesar bisnis hulu sebesar 758-799 milyar USD. Integrasi antar pulau meningkatkan penetrasi ET hingga 3 kali lipat dan adanya pemerataan investasi diwilayah selain Jawa.

---

Indonesia is committed to decarbonize its energy system align with the Paris Agreement. Renewable energy technology is expected to be a solution, but system flexibility is needed to overcome the intermittency. Other challenges as archipelagic and coal-producing country are the socio-economic impact of the coal phase-out and mismatch between demand center and resource location. Thus, this study reviews Indonesia power sector decarbonization 2020-2060 using VEDA-TIMES, considering operational aspects with high time resolution. Several scenarios were reviewed, including least-cost power system (BAU), current policy (CP), high RE penetration (100% RE), fulfillment of the Paris Agreement (PA), and inter-island integration (MR INT). BAU will continue to be dominated by coal plants going forward. In 100% RE, large capacities of nuclear and Solar PV are needed which significantly increase the investment and BPP. In PA, decarbonization is not only limited to RE technology but also clean fossil technology which increases the investment by 50% in the same BPP. Coal phase-out planning can reduce 71% of CO2 storage needs at similar investment and BPP, but, resulting in USD 758-799 billion upstream business loss. Inter-island integration increases RE penetration by 3 times and there is equity in investment in areas other than Java."

"ABSTRAKEnergi di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital, semakin bertambah tahun kebutuhan energi semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi di dunia saat ini bahwa persediaan energi renewable semakin menipis, memicu pengembangan energi renewable. Indonesia menargetkan pengembangan energi renewable padaa tahun 2025 sebesar 23 bauran energi nasional. Penelitian ini memberikan alternatif proporsi bauran dan pemilihan lokasi EBT yang bertujuan untuk meminimumkan biaya total energi bauran. Hasil yang diperoleh dari metode MINLP yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan energi air dan panas bumi yang memiliki porsi pengembangan terbesar.

---

ABSTRACTEnergy in Indonesia is an important sector that electricity demand always increasing every year. This condition is also influenced by economic and population growth. In fact, non renewable energy is declining and will be vanished in several decades. This condition triggers development of renewable energy to replace it. Indonesia have made a development target of renewable energy become 23 of all energy mix. This paper give an alternative plan of development and site selection to reach minimum cost of all renewable energy mix in Indonesia. The result is hydro and geothermal are dominant in this energy mix."

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Dalam pengembangan suatu wilayah, energi memiliki peranan yang sangat penting untuk menggerakkan segala aktivitas perekonomian, tidak terkecuali di wilayah pulau-pulau kecil. Dalam RUPTL PLN 2018-2027dituliskan jika saat ini Kepulauan Seribu telah memiliki sistem tenaga listrik eksisting, namun sistem tenaga listrik eksisting perlu ditingkatkan keandalannya, yang salah satu tahapnya yaitu dengan pemanfaatan PLTS. Sebelum diterapkannya energi terbarukan, partisipasi masyarakat nantinya terhadap penggunaan energi terbarukan perlu dikaji karena partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji willingness to pay rumah tangga di pulau-pulau yang memiliki peruntukan yang berbeda dengan mengkaitkan pengetahuan masyarakat terhadap tenaga surya dan pola konsumsi listriknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan geografi humanistik sebagai landasannya. Hasil peneltian menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat di pulau dengan fungsi yang berbeda tidak memiliki variasi kedalaman yang beragam dimana pengetahuan masyarakat sebagaian besar hanya mencakup pada mengetahui secara umum terkait ada nya penerapan tenaga surya. Namun rumah tangga yang anggota keluarga nya memiliki mata pencaharian yang lebih banyak interaksi dan akses lebih tinggi dengan lingkungan luar memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sedangkan willingness to pay masyarakat dengan jenis rumah tangga dengan homestay dan rumah tangga dengan usaha di pulau peruntukan wisata dan pulau peruntukan pusat pemerintahan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap tenaga surya, melainkan lebih berorientasi pada jumlah konsumsi listrik yang terbilang dalam jumlah yang cukup besar saat ini. Sementara willingness to pay masyarakat pada jenis rumah tangga biasa baik di pulau permukiman, pulau wisata, dan pulau pusat pemerintahan dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap tenaga surya. Masyarakat yang bersedia membayar pada jenis rumah tangga biasa adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik.

---

Energy is a basic human need that continues to increase in conjuction with their level of life. In developing a region, energy has a very important role to play in all economic activities, so as in the small islands. In the PLN 2018-2027 RUPTL, Its written that currently in Kepulauan Seribu district already has an existing power system, but the existing power system needs to be improved, which one of the steps is by using solar power. Before the implementation of renewable energy, society participation in the use of renewable energy needs to be reviewed because it involves the community to obtain information about the conditions, needs, and attitudes of the local society. Society participation in this research is by assessing willingness to pay on household that live in islands with different function by associating peoples knowledge of solar power with the pattern of electricity consumption. This research is a qualitative study using a humanistic geographical approach as its foundation. The research results show that the peoples knowledge who live on the island with different functions dont have diverse variations on depth level of knowledge where the knowledge of the majority of people only covers knowing in general the existence of solar power. But households whose family members have livelihoods that have more interaction and higher access to the outside environment have better knowledge. Meanwhile, willingness to pay for types of households with homestays and households with businesses both in island as tourism function and island as government centers function are not influenced by knowledge of solar power itself, but rather is oriented to the amount of electricity consumption. On the other side, knowledge affects the willingness to pay for types of households only either in island as settlements function, island as tourism function, and island as government centers function, whereas those who are willing to pay are people who have deeper knowledge."