Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PDAM merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Keberadaan PDAM selain sebagai perusahaan, juga dituntut sebagai operator pelayanan publik di sektor air minum. Sebagai perusahaan, PDAM dituntut untuk memperoleh laba. Sebagian laba PDAM akan masuk pula sebagai dividen yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kondisi di lapangan, tidak semua PDAM memperoleh laba. Pada tahun buku 2012, 52% PDAM mengalami kerugian sementara hanya 48% yang memperoleh laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan PDAM dilihat dari perolehan laba PDAM di Indonesia pada tahun buku 2012. Estimasi model penelitian menggunakan regresi liniear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Jumlah data populasi yang digunakan dalam penelitian sebanyak 350 PDAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel utama yang berpengaruh positif terhadap keuntungan PDAM, yaitu kapasitas produksi (KAPPROD) dengan koefisien sebesar 188,1217, sedangkan variabel utama yang berpengaruh negatif terhadap keuntungan PDAM yaitu tingkat kehilangan air (TKA) dengan koefisien -67713909. Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap laba PDAM, yaitu: pendapatan lain-lain, biaya kimia dan biaya lain-lain. Sedangkan variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap keuntungan PDAM di Indonesia yaitu: tarif, biaya energi, biaya pegawai dan biaya pemeliharaan.

---

Local Water Supply Company (PDAM) is one of local government enterprises which is owned by each regency and city in Indonesia. Beside as a company, PDAM is also demanded to be the operator of public services in water supply sector. As a company, PDAM is demanded to generate profit. Some of the profit earned will be included in Local Own-source Revenue (PAD). However, in practical, not all PDAMs yield proft. From the accounting year of 2012, 52% of the PDAMs had financial loss while only 48% generated profit.

This research aims to analyse the main factor affecting the financial performance of PDAM as seen from the PDAM profit earnings in Indonesia in accounting year of 2012. Total data utilized in this research is 350 PDAMs. The estimation of research model is using double linear regression by Ordinary Least Square (OLS) method.

The result of the research showed that the main variable which has positive effect on PDAM's profit is production capacity (KAPPROD) with coefficient of 181,1217, while the main factor which has negative effect on PDAM?s profit is the level of Non Revenue Water (TKA) with coefficient of -67713909. The other factors which have significant effect to the profit of PDAM are miscellaneous revenue, chemical cost and miscellaneous cost. Meanwhile the variables which have insignificant effect to the profit of PDAM are as follows: tariff, energy cost, labour cost, and maintenance cost."

"Kota Cimahi memiliki dana idle yang cukup tinggi dan salah satu penyumbangnya adalah Dana Alokasi Khusus DAK. DAK bidang Infrastruktur Air Minum merupakan bidang dengan realisasi terendah di tiga tahun terakhir 2013-2015 , sedangkan pada tahun 2014 Kota Cimahi sudah diprediksi akan mengalami kekeringan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan DAK bidang Infrastruktur Air Minum Kota Cimahi tahun 2015 menggunakan strategic framework for public sector project management dari David S. Kassel. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya manajemen proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi serta selama pengerjaan proyek tersendat oleh kondisi alam yang tidak pasti. Selain itu, proyek yang gagal dilakukan tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadi penumpukan DAK di kas daerah Kota Cimahi.

---

Cimahi City has high idle fund and one of its contributor is Dana Alokasi Khusus DAK specific grant . DAK for drinking water infrastructure has the lowest realization in the last three years 2013 2015 , while in 2014 Cimahi City was predicted drought. Based on these problems, this research aims to describe the use of DAK of Cimahi City drinking water infrastructure using strategic framework for public sector project management from David S. Kassel. This research uses post positivist paradigm and data collection through in depth interview and literature study. The result shows the lack of project management in Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman and during project work stalled by unpredictable natural conditions. In addition, the failed project is not budgeted back in the next fiscal year, resulting in the accumulation of DAK in Cimahi City."

"Tesis ini fokus pada model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Pomah, Beteng dan Randulanang dan faktor – faktor yang mempengaruhi tata kelola. Pasca berakhirnya program PAMSIMAS pada tahun 2021, Desa Pomah, Beteng dan Randulanang menghadapi tantangan untuk mencapai akses universal air minum dan mempertahankan pelayanan dasar air minum bagi masyarakat dalam keterbatasan keberlanjutan penganggaran, peran dan partisipasi dan konsistensi terhadap kualitas air. Melalui pendekatan post positivist dan metode kualitatif, peneliti melakukan penilaian terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum yaitu dengan melakukan analisis terhadap governance actors, governance style dan governance component. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara informan dan data sekunder melalui studi dokumen, literatur dan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga desa memiliki model tata kelola yang berbeda meskipun berasal dari program yang sama yaitu PAMSIMAS. Model network yang diterapkan oleh Desa Randulanang menghasilkan ekosistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan dengan jejaring aktor yang terbentuk dengan berbagai aktor di luar desa. Sementara itu model hirarki yang diterapkan Desa Pomah dan Beteng mendorong pengelolaan yang terintegrasi dengan mekanisme tata kelola pemerintah desa. Unit sumber daya dan sistem tata kelola menjadi faktor yang berperan penting terhadap pelayanan dasar air minum di ketiga desa.

---

This thesis discusses the governance model for the fulfillment of drinking water needs in Pomah, Beteng, and Randulanang Village and the factors that influence governance. After the end of the Pamsimas (Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation) program in 2021, Pomah, Beteng, and Randulanang Village faced the challenges of achieving universal access to drinking water and maintaining basic drinking water services for the community within the limitations of budgetary sustainability and roles, participation, and consistency regarding water quality. This research utilizes a post- positivist approach and qualitative data collection method. In order to assess the governance model for fulfilling drinking water needs, the researcher analyzed several variables, namely governance actors, governance style, and governance components. Primary data was collected through in depth interviews, while secondary data was collected through a study of documents, literatures, and the Pamsimas MIS. The network model observed in Randulanang Village generates an independent and sustainable management ecosystem, with a network of actors that was formed with various actors from outside the village. On the other hand, the hierarchical model observed in Pomah and Beteng Village encourages an integrated management with village government’s governance mechanisms. Finally, resource and governance system are the two factors that play an important role in basic drinking water services in the three villages."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."

"Studi ini berfokus pada upaya transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi. salah satu bentuknya adalah laporan pertanggung jawaban RT di Jakarta melalui aplikasi Qlue. Implementasi Qlue merupakan kaitan antara teknologi, institusi dan agensi. Penulis mencoba mengkaji mengenai bagaimana proses relasi antara teknologi, institusi, dan agensi dalam mendorong transformasi pelayanan publik di Jakarta melalui pengadopsian teknologi Qlue pada laporan pertanggung jawaban RT. Argumen utama dalam artikel ini adalah proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi merupakan faktor yang sangat berperan dalam transformasi pelayanan publik. Artikel ini mencoba mengisi pandangan dari artikel sebelumnya yang hanya memperlihatkan peranan perubahan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. Melalui metode wawancara mendalam dan observasi di salah satu wilayah penanganan Qlue terbaik yaitu kelurahan galur.

---

This study focuses on the effort of public services through technology adoption. One of forms is the responsibility report Rukun Tetangga in Jakarta through the Qlue application The implementation of Qlue is how it links between technology, institution, and agency. The author tries to review the process of relation among these three aspects occur to promote the transformation of public services in Jakarta through adoption of Qlue technology for accountability report in RT. The main argument on this article is that the process of relation technology, institution, and agency as they become the main factors in transformation of public services. This article attempts to give different perspective as the other articles with same themes only show the role of the advanced technology in public services. Via the depth interview and observation method in the place that become the sample is in one of the regions which using Qlue in its best way is Kelurahan Galur, Central Jakarta."

"Packaged Drinking Water (AMDK) is a type of industrial products that has been well-known in Indonesia and has even become a potential export commodity. Good market condition and good prospect for AMDK industry have invited many investors to take part in this business. This has made AMDK industry develop rapidly. In line with such development, in order to make the product competitive in the market and also to be able to protect consumers, the technical requirements of AMDK industry needs to be well observed so that the product is safe to be consumed. To support such things, it is urgent that AMDK industry implement the imposed quality standard. AMDK companies operating in West Sumatra also have to do the same thing. However, in practice, many problems and violations in the implementation of such requirements can be found.This research is aimed at making clear of the implementation of the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra, in order to lind out factors that can hinder the implementation of such SNI policies. The research method applied was qualitative descriptive which was based on explanations, that technically focusing attention on phenomena of the factual implementation of the compulsory SNI imposed on AMDK companies operating in West Sumatra.The research found that the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra has been implemented but not optimally, as indicated by some violations of the implementation of the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra, i.e. there are still unregistered products sold in the market and the faking of products. Obedience and responsibility of the AMDK companies in West Sumatra is still low because optimal law enforcement and control have not been carried out by local officials who have authorization to follow up violations. While the aspect of context of policy shows that the compulsory SNI for AMDK is facing the fact of unlatch between the data of AMDK companies found in the tield and the data of AMDK companies registered at related regional offices that causes problems because the implementation of the compulsory SNI for AMDK, anyhow, involves regional level officials. The possible factors that can influence the implementation of the compulsory SNI on AMDK operating in West Sumatra, among others: coordination, obedience and responsibility of the AMDK companies, characteristics of institutions, roles and functions in implementing the policies of the compulsory SNI for AMDK.The rules mentioned in the lndustry and Trade Ministers Decision Number 705/MPP/Kep/11/2003 on Technical Requirements for Packaged Drinking Water and its trade should be well implemented by the related regional and local officials because the decision of the minister can be used as a reference in giving guidance to AMDK companies. To realize this, socialization is needed to be carried out by national level related ofiices to regional and local ofhcials so that there will be no more misunderstandings on the contents, goals and purposes of such policies. For that, capability improvement of the oflicials in charge of guiding industrial and trading sectors needs to be done by carrying out technical and managerial courses and trainings as well as through completion of supporting means. To make the controlling tasks easy to carry out by related offices, SNI number for each industry needs different code, so that violation of the use of SNI can be traced quickly. Continuous campaign and socialization on product standardization is expected to be carried out by regional government in order to improve the perception of West Sumatra people on products that have SNI."

"Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang memodifikasi motornya dengan cara mengganti knalpot dengan tujuan meningkatkan performa ataupun mendapatkan suara yang lebih berisik demi kepuasan pribadi penggunanya. Dalam hal penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi ini pun menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan knalpot tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut. Permasalahan yang timbul pula adalah mengenai penindakan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut karena masih cukup menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian pihak. Penelitian ini akan meneliti mengenai apakah sebenarnya penggunaan knalpot tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dengan kondisi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut oleh aparat kepolisian di DKI Jakarta.

---

The State of Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context related to the mentioned article, it can also be seen that there are In a state of law, of course, legal certainty must also be presented so that there are no errors in law enforcement both in terms of procedural terms, the form of taking action against violations, or to be able to say which are violations and which are not. It also aims to create security, comfort, and order in society. In the use of motorized vehicles on the highway, not a few motorized vehicle users modify their motorbikes by changing the exhaust with the aim of improving performance or getting a louder sound for the personal satisfaction of the user. In terms of the use of a modified exhaust, it also caused complaints from some people who felt uncomfortable with the sound produced by the exhaust so that the police took action against the use of the modified exhaust. The problem that arises is also regarding the handling of the modified exhaust because it is still enough to cause pros and cons by some parties. This study will examine whether the actual use of the exhaust is allowed in the laws and regulations and what about the conditions for prosecuting violations of the use of the exhaust by the police in DKI Jakarta."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari Undang undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari.

---

This thesis examine about recognition as one of fringe area land rights in the area ofspecial jogjakarta Under Law 13 Year 2012 concerning the privilege jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY Under Law 13 Year 2012concerning the privilege of DIY. The principal agrarian legislation 1960 directly eliminate the existence of the autonomous regions one of which is a DIY and fringearea rights and status including the legal consequences for the landowner the right offringe area before and after the issuance of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta. This research is a juridical normative wherethe data collection tools used for the study were obtained via the literature library inthe form of books legislation and articles from the newspaper or from the internet. The results showed that the birth. The principal agrarian legislation 1960 are notdirectly remove the existence of the autonomous regions one of which is in the DIYand this is also confirmed by the birth of Act No 13 of 2012 concerning the privilegeof special regions jogjakarta that gives recognition to the status of tenant rights. Forthat need to be revised provisions in the. The principal agrarian legislation 1960 fourthdictum that should be revoked and abolished autonomous regions as well as DIY asthe area required implementing regulations of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta governing authority of tenant rights are to betransferred can be used as collateral on loans and mortgages encumbered degan onthe fringe area of land certificates."