Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Negara ? Negara ASEAN terutama Negara Indonesia berkaitan dengan tarif yang diberlakukan dalam bidang perdagangan yang terdapat dalam Common Effective Preferential Tarriff Agreement. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang berkaitan dengan skema CEPT-AFTA. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap Negara ? Negara anggota ASEAN yang menyetujui CEPT Agreement. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Skema CEPT yang diterapkan dalam AFTA, sudah cukup banyak memberikan keuntungan, namun masih belum secara maksimal dapat diterapkan oleh Negara ? Negara anggota ASEAN karena masih kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk yang berkaitan dengan bidang perdagangan.

---

This thesis discusses the implementation to know the legal protection of the States of ASEAN countries especially Indonesia relating to the tariffs in force in the field of trade contained in the Common Effective Preferential Tarriff Agreement. The methods used in the writing of this thesis is the juridical normative approach method due to this legal research using data from library materials (secondary data) with regard to the scheme of the CEPT-AFTA. Descriptive writing is analytical specifications, which give an overview in detail, thorough, and systematic about the fact happened, which regarding the implementation of legal protection against the States of ASEAN member countries that approved the CEPT Agreement. The results illustrate that the CEPT Scheme applied in AFTA, already pretty much give you an advantage, but still not optimally can be applied by the States of ASEAN member countries because of lack of supervision of incoming goods related to the field of trade."

"Tourism contributes about 12.3 to ASEAN GDP. ASEAN Economic Community Framework can be a great momentum to accelerate the regional development of tourism in ASEAN region, bear in mind, tourism is one out of 12 sectors that are prioritized in ASEAN Economic Community AEC . In order to augment ASEAN tourism development, several necessary steps are ought to be implemented, one of which is the implementation of ASEAN Common Visa. The possibility of a non ASEAN to enter ASEAN through one visa. The analysis on the mechanism, opportunity as well as threat to be tested for the proposal of ASEAN Common Visa is through the comparison method with the Schengen Visa scheme in European Union. ASEAN Common Visa should be done in order to ease a holistic integration. Precise calculations on legal infrastructure, time frame to implementation, readiness of infrastructure, technology as well as human resources. Visa mechanism shall be joined between Schengen visa scheme and ACMECS visa scheme, where there would be a single visa applicable and co joint information system. Nevertheless, border checks in the internal ASEAN shall be continued even though ASEAN Common Visa is enacted, to reduce the possibility of diminishing national sovereignty.

---

Pariwisata merupakan penyumbang sekitar 12.3 PDB ASEAN. Kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan momentum yang tepat untuk mempercepat pengembangan pariwisata regional ASEAN, mengingat pariwisata masuk dalam 1 dari 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Untuk mewujudkan percepatan pengembangan pariwisata ASEAN, diperlukan beberapa langkah dan komitmen bersama yang harus ditempuh, salah satunya adalah implementasi ASEAN Common Visa. Ini memungkinkan warga negara non-ASEAN masuk ke ASEAN melalui satu visa. Analisa terhadap mekanisme, peluang dan tantangan dilakukan dalam menguji gagasan ASEAN Common Visa ini, yang dilakukan metode komparasi dengan konsep Visa Schengen yang ada di Uni Eropa. ASEAN Common Visa adalah hal yang lebih holistik. Perhitungan yang tepat diperlukan mengenai dasar hukum pembentukan, jangka waktu menuju implementasi, kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Mekanisme visa akan digabungkan antara mekanisme visa Schengen dan ACMECS yang mana tetap akan ada visa tunggal dan diberlakukan sistem informasi bersama Namun pengecekan dan pemeriksaan di tiap batas negara ASEAN akan diberlakukan agar tidak mengurangi kedaulatan negara masing-masing."