Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang, melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya yaitu menggunakan pola INA-CBG. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG. Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu system kendali biaya berbasis clinical pathways.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif dengan mendapatkan data berupa wawancara secara mendalam untuk mengetahui persepsi para pimpinan RS.PMI Bogor dan dokter bedah umum atas kesiapan RS.PMI Bogor untuk melakukan kendali biaya pada pasien-pasien yang menggunakan jaminan BPJS.Hasilnya disimpulkan bahwa terdapat variasi biaya antar penjamin terhadap pasien appendicitis akut tanpa penyulit dan komplikasi yang dirawat di kelas 3 di RS.PMI Bogor, dan rumah sakit belum melakukan kendali biaya secara efektif atas pasienpasien BPJS karena hanya mengandalkan pengalamannya untuk mengelola pasienpasien Jamkesmas dan Jamkesda di kelas 3.

---

Background,through a presidential decree No. 12 of 2013 on health insurance set up payment of health services at the hospital level using prospective payment system that based on INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital is polemical, because there is some gap between the hospital tariffs and INA-CBGs tariff. One of the components that must be prepared by the hospital is making a financial cost containment program based on clinical pathways.This study uses descriptive quantitative and qualitative research to get the data in the form of indepth interviews to determine the perceptions of leaders RS.PMI Bogor and general surgeon on the readiness of PMI Bogor Hospital to control costs in patients who use BPJS.The research concluded that there are variations in costs between the guarantors against acute appendicitis patients without complications that are treated in class 3 room and board in PMI Bogor Hospital, and hospitals do not perform effective control costs on patients BPJS because it only rely on its experience to manage patients JAMKESMAS and JAMKESDA."

"SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitu menggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways. Prioritas untuk pembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yang terbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapat diperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional. Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada 12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang paling minimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yang maksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp 9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memiliki pedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saran untuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost of treatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yang disepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesian people. Through this program, each resident is expected to meet the basic needs of living where things happen that can lead to lost or reduced income, because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement. Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advanced payment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts (prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INACBGs rates for hospital became polemic because there is a large enough difference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of the component that must be prepared by the hospital is making a guideline based on clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufacture of clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost is high, the disease course and outcome can be expected, has provided medical service standards and standard procedures operasional.For herniotomy procedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathway with calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a pure child herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy with concomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculation Hospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospective payment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation of the cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways in PMI Bogor hospital."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penyusunan clinical pathway dan analisis biaya appendicitis akut RS Bogor Medical Center tahun 2014 berdasarkan clinical pathway. Penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dilakukan melalui telaah rekam medik, observasi dan wawancara. Pada akhir penelitian berhasil disusun clinical pathway appendicitis untuk RS BMC dan pada analisis biaya, didapatkan cost recovery rate yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada appendicitis akut adalah 67% untuk perawatan kelas I, 58% untuk perawatan kelas II dan 49% untuk perawatan kelas III.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the clinical pathways arrangement and cost analysis of acute appendicitis in BMC hospital based on clinical pathways in the year of 2014. Qualitative and quantitative research was conducted through review of medical records, observation and interviews. At the end of the study an appendicitis clinical pathways for BMC hospital was successfully arranged and from the cost analysis we obtained that cost recovery rate paid by the Social Security Agency (BPJS) in acute appendicitis are 67 % for first-class inpatient room, 58 % for second-class inpatient room and 49 % for third-class inpatient room."

"It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya."

"ABSTRAKAdanya peningkatan kejadian insiden keselamatan pasien merupakan salah satu refleksidari penurunan kinerja petugas kesehatan di rumah sakit. Disamping itu adanyapeningkatan turn over karyawan menjadi salah satu faktor kurangnya quality of work lifedi tempat kerja. Perawat menempati proporsi terbesar dari sumber daya manusia di rumahsakit dan merupakan tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien selamadua puluh empat jam. Kinerja perawat merupakan cerminan kinerja rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk hubungan Quality of Work Life dengan kinerja dankomponen mana yang memiliki hubungan paling dominan. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dimana pengukuran variabeldependen dan independen dilakukan pada satu waktu. Populasinya adalah semua perawatpelaksana yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi berjumlah 111 orang. Hasilpenelitian secara umum kinerja perawat baik, tapi ada tiga unit pelayanan yaitu instalasigawat darurat, ruang rawat inap sakura dan ruang rawat inap bluebels memiliki kinerjaperawat kurang ≤5o persen Hanya delapan variabel dari komponen kualitas kehidupan kerjayang memiliki hubungan bermakna yaitu Keterlibatan Perawat, Kompensasi yangSeimbang, Rasa Aman terhadap Pekerjaan, Keselamatan Lingkungan Kerja, Rasa Banggaterhadap Rumah Sakit, Pengembangan Karir, Penyelesaian Masalah dan Komunikasi.Berdasarkan analisis multivariat didapatkan variabel yang paling dominan berhubunganterhadap kinerja adalah Komunikasi. Komponen Kualitas kehidupan kerja (Quality ofWork Life) memiliki pengaruh terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru.Manajemen diharapkan memberikan perhatian terhadap program pengembangan kualitaskehidupan kerja perawat terutama komponen komunikasi, rasa aman terhadap pekerjaan,keterlibatan perawat sebagai upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas

---

ABSTRACTIn recent year there has increased case of patient safety incident in Prima Hospital thatreflection of declining health workers performance. Furthermore, there was also anincrease in staff turnover which was apparently caused by a lack of quality of work lifein the workplace. Nurses are the largest population human resource in hospital and givingthe services for 24 hours.The performance of nurses reflects the performance of hospitalsgeneraly. This study aims to analyze relationship between the quality of work lifecomponent to nurses performance and which components have the most dominantrelationship. This research is a quantitative study with a cross-sectional design in whichmeasurements of the dependent and independent variables are held at one time. Thepopulation all implemented nurses who met the inclusion and exclusion criteria for a totalof 111 people. The results of the study in general are good nurse performance, but thereare three service units, namely emergency department, sakura inpatient room andinpatient room bluebels have a nurse performance of less than 50 persen. Only eight variablesfrom the components of work life quality have a significant relationship, namely NurseInvolvement, Balanced Compensation, Job Safety, Work Environment Safety,Hospitality, Career Development, Problem Solving and Communication. Based onmultivariate analysis, it was found that the most dominant variable related to performancewas Communication. The component of quality of work life (Quality of Work Life) hasan influence on the performance of nurses at the Prima Pekanbaru Hospital. Managementis expected to pay attention to the development programs of nurses working life quality,especially the communication component, job security, nurse involvement in an effort toimprove performance and productivity."

"K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) RS adalah suatu Panitia yang dibentuk untuk menjamin keamanan, kesehatan dan menjaga keselamatan hidup pasien, pegawai dan pengunjung serta lingkungan rumah sakit. Di RS PMI Bogor terjadi kenaikan kecelakaan kerja pada karyawan pada tahun 2009 hingga 2011.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi karyawan non medis RS PMI mengenai K3 RS pasca akreditasi 12 pelayanan dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan rancangan cross sectional. Sebanyak 100 self administered questionnaires disebarkan dan hanya 85 kuesioner lengkap yang kembali. Dalam penelitian ini persepsi karyawan non medis yang baik terhadap K3 RS sebanyak 48,2% dan persepsi karyawan non medis yang kurang baik terhadap K3 RS sebanyak 51,8%.Dari hasil uji chi square, variabel pengetahuan, pengalaman dan lingkungan kerja terkait K3 RS berhubungan dengan persepsi karyawan non medis terhadap K3 RS. Peneliti menyarankan diadakan pelatihan K3 RS untuk karyawan non medis agar lebih memahami mengenai K3 RS.Occupational Health and Safety (OHS) in hospital is a committee that formed to keep the security, health, and safety life patients, staffs and visitors and hospital environment. In PMI Bogor hospital, work accidents of employee in 2009 to 2011 are increased.

The purpose of this study is to describe non medical staff perceptions regarding Occupational Health and Safety (OHS) in PMI Bogor hospital Post Accreditation 12 Service and related factors. This research is descriptive by using cross-sectional design. Total of 100 self-administered questionnaires distributed and only 85 complete questionnaires were returned. In this study the good perception of non-medical staffs of Occupational Health and Safety (OHS) in Hospital are 48,2% and the bad perception of non-medical staffs are 51,8%.

From the results of chi square test, the variables of knowledge, experience and work environment related to Occupational Health and Safety (OHS) in hospital associated with non-medical staff's perception of the Occupational Health and Safety (OHS) in hospital. Researcher suggests that Occupational Health and Safety (OHS) in hospital committee in PMI Bogor hospital need to conduct training for non medical staffs to get more understanding about Occupational Health and Safety (OHS) in hospital."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara biaya rawat inap berdasarkan tarif INA-CBGs dengan biaya rawat inap berdasarkan tarif rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diagnosis infeksi HIV di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perbedaan biaya rawat inap antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit disebabkan oleh adanya perbedaan tarif dan perbedaan metode pembebanan biaya. Akibat perbedaan tersebut, rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit dapat menekan kerugian dengan meningkatkan cost effectiveness proses bisnis rawat inap, menetapkan harga target, menyusun biaya standar serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN.

---

This study's objective is to analyze the difference between inpatient cost based on INA-CBGs rates with the one based on hospital rates on JKN patient with HIV infection in Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. This study uses a descriptive-qualitative methods. The study shows for overall the difference casuses loss to the hospital. It because of the rate and the charging method differences between BPJS Kesehatan and the hospital. The hospital reduces the loss by improving the cost effectiveness of business processes, planning and controlling the inpatient cost through target pricing and standard costing as well as monitoring and evaluating the programs."