Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota Ambon merupakan salah satu kota yang pernah dilanda konflik agama beberapatahun yang silam (1999-2004). Meskipun kini telah dinyatakan aman dan kondusif, namunterlihat bekas konflik masih terasa, terutama di ruang bermukim masyarakat yang sudah terpolasesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing sejak konflik dahulu hingga kini. Hal inipada akhirnya turut berdampak pada keberadaan ruang kota (ruang publik) yang semakinmenurun kualitas lingkungannya.Segregrasi yang terjadi di dalam kawasan bermukim pada akhirnya menurunkan kualitasruang kota. Ruang kota yang dapat menjadi ruang publik yang digunakan oleh masyarakatsebagai bagian dari publik pun tidak tercapai dengan baik. Desain dihadirkan sebagai mediator diantara kedua pihak yang terpisah dalam pola bermukim ini. Perancangan dengan menggunakankonsep Shared Space diharapkan akan dapat mengembalikan harmoni ruang kota denganmenghadirkan desain ruang yang menjadi mediasi atau jembatan dengan tujuan untuk menjadipemersatu keragaman etnis dan agama di dalam ruang publik di kota Ambon. Konsep sharedspace akan menampilkan kembali integritas dan keseimbangan serta ‘sense of place’ dalamkawasan pusat kota terkususnya ruang publik, dan mengembalikan identitas Ambon pascakonflik agar menjadi ruang ruang kebersamaan antar komunitas dengan culture oriented danberlandaskan kearifan lokal ikatan persaudaraan Pela-Gandong.

---

ABSTRACTAmbon city is one of the city that has been hit by religious conflict many years ago(1999-2004). Although it has now been declared safe and conducive, but it appears that theconflict is still felt, especially in communities living space (residences) that has been patternedin accordance with their religious beliefs since the conflict a few years ago until now. Therefore,it affects the existence of the urban space (public space), this causes a decreased quality of thecity environment.Segregation that occurred in the area of residences in the end make the quality of urbanspace has decreased significantly. Urban space should be a public space that is used by thecommunity as part of the public was not achieved well. In this thesis, the design presented as amediator between the two parties separated in this living space. Design by using the concept ofShared Space is expected to be able to restore the harmony of urban space which can be amediation or a bridge with the aim to unite ethnic and religious diversity in the public space inthe city of Ambon. The concept of Shared Space will bring back integrity and balance as well asthe 'sense of place' in the downtown area especially public space, and returns the identity of thecity of Ambon in the post-conflict period, in order to become a space of togetherness amongcommunities with culture-oriented and based on local wisdom, which is the bond of Pela-Gandong."

"In a traditionally Central Moluccan communities spread over the islands of Ambon, Haruka, Saparua, Nusalaut and in particular, Ceram, any conflict between two individuals of different denomination, or between two villages of different creeds, is usually settled in very short time. Conflicts do not spur intervillage riots as the Central Moluccan islanders have a strong commitment to their Pela and Gandong alliances and principles. However, the significance alliance systems had been undermined by the influx of migrants who have settled in the residential areas. The migrants have been totally excluded from the traditional pela system. With the decline influence of the traditional mechanism of authority, the outbreak of communal violence between the sa'lam (Moslem) and thesarane (Christian) inhabitants became unavoidable. The traditional laws have been ineffective as a problems-solving mechanism. The author maintains that it is high time to seriously consider the need to revive and maintain the alliance systems, and to adjust then to the present and future circumstances."

"Paska konflik dan tsunami Kota Banda Aceh mengalami pembangunan masif dalam upaya merepresentasikan keislaman. Pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan renovasi Masjid Raya Baiturrahman dengan memasang 12 unit payung elektrik. Kota Banda Aceh mencoba meniru rancangan kota lain yang dianggap lebih sukses dalam merepresentasikan keislaman, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Fenomena ini merupakan fenomena Inter-referencing. Persoalan dari praktek inter-referencing dalam merepresentasikan keislaman adalah pembangunan akan bersifat diskursif, mengabaikan aktivitas masyarakat setempat sebagai pengguna ruang publik perkotaan.Tujuan dari penelitian perancangan ini adalah memberikan alternatif rancangan perkotaan Banda Aceh dalam upaya merepresentasikan keislaman yang tidak beranjak dari pembangunan fisik, namun dengan melibatkan aktivitas masyarakat. Membentuk dan menemukan kembali hubungan antara Islam dengan kehidupan perkotaan di Banda Aceh. Penelitian perancangan ini menggunakan peta mental 50 warga kota Banda Aceh dari berbagai usia yang tinggal di 10 desa sekeliling pusat kota. Peta mental saya gunakan sebagai alat untuk membaca aktivitas keseharian masyarakat dan menentukan teritori perkotaan yang akrab dengan masyarakat. Hasil kajian peta mental masyarakat digunakan untuk menghubungkan kehidupan perkotaan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Menjadikan kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai generator untuk membentuk komunitas muslim dan menghadirkan aktivitas masyarakat dalam upaya merepresentasikan keislaman di ruang perkotaan. Kata Kunci: Kota Banda Aceh, Representasi Keislaman, Inter-referencing, Diskursif, Peta Mental.

---

In post of conflict and tsunami Banda Aceh has done a massive development in the effort of islamic representation. The government of Banda Aceh renovated Baiturrahman Grand Mosque by installing 12 units of electric umbrellas. Banda Aceh tries to imitate design of another city that is considered more successful in islamic representation, in this case is the Nabawi Mosque in Medina. This phenomenon is called inter referencing. The problem of inter referencing in the practice of representation is that development is often discursive, ignoring community activities in the public spaces.The aim of this research design is to provide an urban design alternative of Banda Aceh in the effort of islamic representation which is not only come from physical development, but also sustain from non physical development. Involving community activities and rediscovering the relationship between Islam and urban life in Banda Aceh. This research design collected mental maps from 50 inhabitants of Banda Aceh from various ages living in 10 villages around the center of Banda Aceh City. Mental maps used to read and identify some places that become the center of everyday community activities. These centers will be used to connecting urban life with the Baiturrahman Grand Mosque. Keywords Banda Aceh City, Islamic Representation, Inter referencing, Discursive, Mental Maps."

"ABSTRAKKonflik antar kelompok merupakan salah satu isu penting yang mempengaruhi pembangunan perkotaan di Utara Bekasi. Dimulai dengan pengrusakkan monumen sampai penolakan tempat ibadah oleh organisasi massa. Insiden ini terjadi karena penduduk asli berasumsi bahwa para pendatang mengambil territory mereka. Mereka khawatir dengan pembangunan modern yang dibawa oleh para pendatang yang menyebabkan menyusutnya budaya lokal. Perilaku organisasi massa ini secara tidak langsung membentuk territory yang menjadikan ruang kota seperti lsquo;tidak inklusif rsquo;.Tesis ini menawarkan alternatif lain dalam perancangan perkotaan untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dalam ruang perkotaan. Untuk itu saya perlu mengetahui konteks dari territory tersebut dan mencoba untuk melakukan re-territory terhadap wilayah yang berkonflik. Saya menggunakan pendekatan Reteritorialisasi untuk menteritori kembali lsquo;ruang transisi rsquo;. Saya menggunakan metode pengamatan langsung, pemetaan sosial-budaya, wawancara mendalam, dan model 3D.Tesis ini bertujuan untuk menegaskan territory pada ruang kota yang hadir nantinya akan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari pengguna teritori tersebut. Hasilnya adalah mengembangkan ruang transisi sebagai ruang-ruang publik yang mampu membaurkan semua elemen masyarakat di dalamnya. Membaurkan dalam arti, ruang transisi ini akan membuat masyarakat untuk saling berbagi dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang darimana asalnya. Ruang publik ini merupakan bentuk intervensi hasil Reteritorialisasi untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dan tetap menjaga keheterogenan di ruang perkotaan Utara Bekasi.Kata kunci: Bekasi, Budaya, Konflik Perkotaan, Reteritorialisasi, Ruang Transisi

---

ABSTRACTAbstractInter group conflict is one of the crucial issues affecting urban development in Northern part of Bekasi. It begins with the destruction of monuments until the rejection of worship places in this case is church by mass organizations. These incidents occurred because the native assumed that the migrants took their territory. They concerned about the modern development brought by the migrants that caused the shrinking of local culture. The behavior of these mass organizations constituted the territory that made the urban space seemed lsquo not inclusive rsquo indirectly.This thesis offered another alternative in urban design to reduce conflicts within the territory. I sought about the territory context and reterritorialized the conflicted area. I used Reterritorialization approach to re territory in the transitional space. I conducted direct observation method, socio cultural mapping, in depth interview, and 3D model.This thesis aimed to affirm the territory in urban space that would be able to accommodate the needs of the territory user. The result is developing a transitional space as a public space that is able to blend all elements of society in it. The transitional space will make people to share and interact with each other regardless of where they come from. This public space is an intervention using Reterritorialization approach to reduce conflicts that occur and keep the heterogeneity in the urban space of Northern part of Bekasi.Keyword Bekasi, Culture, Urban Conflict, Reterritorialization, Transitional Space"

"Kota berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, sebuah kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Kebudayaan manusia memiliki kecenderungan untuk hadir dalam wujud ide, artefak, dan aktivitas. Pembahasan di dalam skripsi ini akan difokuskan kepada aktivitas kebudayaan, dengan kekhususan pada pertunjukkan kebudayaan. Pertunjukkan kebudayaan yang terjadi di dalam kota umumnya terjadi pada ruang publik sebagai kepemilikan bersama. Keberadaan ruang publik sebagai panggung yang mengangkat pola kehidupan yang terjadi di masyarakatnya. Di dalam pertunjukkan kebudayaan tersebut bertemu berbagai perilaku dan penggunaan yang berbeda. Skripsi meninjau hubungan ruang publik (space) dengan pertunjukkan kebudayaan (event) di dalamnya. Dari studi kasus yang ditinjau terbaca adanya kebutuhan terhadap keselarasan pola ruang dengan event. Keselarasan ini selanjutnya mampu menggambarkan pola kehidupan masyarakat di dalamnya.

---

Cities evolve along with the development of human culture. Thus, a culture cannot be separated from its context. Culture has a tendency to be presented in the form of ideas, artifacts, and activities. The discussion in this thesis will focus on cultural activities and be specified in cultural performance. Cultural performances that occurred in the city generally take place in public spaces as community shared space. The existence of public space as a stage on which the pattern of life that occurred in the society, be lifted up. Within these cultural performances, lies a convergence of different behaviors and usages. The elaboration of case studies shows the relationship of public space (space) with cultural performances (event) that happened in it. Moreover, we could find there is a need to align the pattern of space with the pattern of event. The alignment, then, could describe the people's pattern of life."

"Pela Gandong merupakan hubungan persaudaraan antara dua atau lebih desa sebagai hubungan kakak adik kandung karena kedua masyarakat desa mengakui bahwa mereka berasal dari satu keturunan atau datuk yang sama. Namun terkadang ada masyarakat dari kedua desa yang memiliki hubungan pela gandong ini melanggar hukum adat dengan melakukan perkawinan. Perkawinan seperti ini dikenal dalam hukum adat Maluku Tengah sebagai perkawinan sedarah. Sedangkan jika melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 butir (a) dan (b) menyebutkan bahwa larangan perkawinan bagi mereka yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, serta berhubungan darah dalam garis keturunan menyarnping. Untuk itu timbul pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimanakah aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan pada masyarakat Maluku Tengah terkait hubungan Pela Gandong, serta bagaimana konsep perkawinan sedarah dan penerapan sanksinya menurut adat Maluku Tengah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen melalui data sekunder di bidang hukum berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel-artikel, laporan penelitian dan wawancara. Bagi masyarakat Maluku Tengah, perkawinan diluar fam (marga) adalah perkawinan ideal, selain itu perkawinan diluar desa diperbolehkan asalkan antar desa tidak memiliki hubungan pela gandong. Menurut Adat Maluku Tengah, perkawinan sedarah adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah menurut konsep Pela Gandong, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sedarah adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dekat dalam garis keturunan lurus ke bawah/keatas serta garis keturunan menyamping. Untuk penerapan sanksi, adat Maluku Tengah menerapkan sanksi berupa bailele (pasangan yang melanggar hukum adat yang di arak keliling desa dengan memakai daun janur kelapa), sedangkan sanksi menurut Undang-Undang Perkawinan menerapkan sanksi berupa pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan ."

"Bersepeda merupakan transportasi hemat energi, bebas emisi karbon, dan merupakan active transportation sebagai perwujudan dari healthy lifestyle. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami proses terjadinya place attachment pada destinasi tertentu dalam jalur bersepeda. Sasaran dari penelitian ini adalah panduan perancangan jalur sepeda baru yang atraktif, meningkatkan minat bersepeda warga kota, dan menuju penurunan emisi karbon di ruang kota. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan teori place attachment dan analisis naratif deskriptif. Penemuan faktor-faktor pembentuk place attachment pada ruang dan destinasi bersepeda diharapkan mampu berkontribusi dalam studi mengenai kemampuan ruang dalam mengakomodir pesepeda atau bikeability di perkotaan. Penerapan konsep tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

---

Cycling is energy-efficient transportation, free of carbon emissions, and is an active transportation embodiment of a healthy lifestyle. This study aims to understand the process of place attachment in cycling spaces. The objective of this research is to guide the design of attractive new bicycle point destinations and paths, increase the interest in cycling among city residents, and contribute to reducing carbon emissions in urban spaces. The research was conducted using a qualitative method with a place attachment theory approach and descriptive narrative analysis. Primary data collection was carried out by observing cyclists, cyclists' destinations, and interviews with cyclists & other actors. In addition, we do active participation as cyclists to get hands-on experience. This study reveals aspects of interaction, activity, memory, and experience as elements that play a role in place attachment at destination points and cycling routes in Yogyakarta."