Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung, untuk mengetahui landasan teori dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui metode penunjukan langsung serta dampak penunjukan langsung terhadap persaingan usaha. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif yang artinya penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah didasarkan pada teori tujuan negara sejahtera (welfare state). Suatu pandangan dimana kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dalam menjalankan aktivitas negara memerlukan infrastruktur penunjang dalam bentuk barang dan/atau jasa oleh karena itu Pemerintah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengundang satu penyedia barang/jasa untuk memasukkan proposal penawaran, tanpa pengumuman informasi pengadaan dan juga tanpa adanya seleksi penyedia barang/jasa. Tidak ada persaingan dan tidak ada penentuan atau penunjukan pemenang. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung berpotensi melanggar Prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat dan melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf d (perilaku menghambat dan praktek diskriminasi), dan Pasal 22 (larangan persekongkolan tender) UU No. 5/1999.Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung diperlukan pengawasan dari pihak internal dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam bentuk pelaporan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kerugian negara yang bisa saja terjadi dengan adanya persekongkolan penunjukan langsung, bukan hanya dengan persekongkolan tender. Dengan kata lain pemerintah pun harus tunduk pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat untuk menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan sehat.

---

This thesis discusses the procurement of goods and/or services to the government's direct appointment method, to determine the theoretical basis and purpose of procurement of goods and/or services and government procurement of goods and/or services of the government through direct appointment method and the effects of direct appointment of competition. The research method used in this study is a normative legal research is research-based law or refer to the rules or norms of law contained in the legislation are prescriptive, which means study aimed to get suggestions on what which must be done to overcome these problems.Procurement of goods and/or services based on the theory of government welfare state goals (welfare state). An overview of where the welfare of society becomes purpose of the establishment of the Republic of Indonesia based on the 1945 opening paragraph IV. To achieve this goal, the government in carrying out the activity states require supporting infrastructure in the form of goods and/or services therefore the Government procurement of goods and/or services. Direct appointment method of procurement of goods/services performed by inviting the providers of goods/services to include the bid proposal, without the announcement of procurement information and also without the selection of providers of goods/services. There is no competition and no determination or designation of a winner. Procurement of goods and/or services to the government's direct appointment method could potentially violate the principles of fair competition and violates Article 19 letters a and d (inhibit behavior and practice of discrimination) and Article 22 (prohibition of bid rigging) Law 5/1999.Procurement of goods/services of government by the method of direct appointment necessary oversight of internal parties in this case the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the form of reporting any activity procurement of goods/services through direct appointment. This is done to avoid any potential losses that could occur by direct appointment conspiracy, not only with bid rigging. In other words, the government must also be subject to the principles of fair competition to create the conditions conducive and healthy market."

"Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasadimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anakperusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebutdiperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yangdiatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidakbertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barangdan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnyapelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender.Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukandengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukanpraktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidakmenciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalamketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkanbatalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkunganPT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakanpermohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yangberlaku.

---

In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned

Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing

providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to

other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies,

this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the

procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of

goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and

ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not

violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory

practices and conspiracy in tenders.

The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero)

which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to

have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of

SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the

elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999

concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but

it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the

construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties

who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court

in accordance with the applicable provisions."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis atas interpretasi pasal 7 ayat 1 P3B Indonesia-Tiongkok. Untuk mengilustrasikan analisis digunakan studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo; dalam lingkup Engineering Procurement Construction contract. Pokok permasalahan penelitian adalah tidak adanya penegasan tentang pemahaman frasa directly or indirectly dan frasa not undertaken or have no relation dalam OECD dan UN Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriftif. Hasil penelitian adalah bahwa frasa directly or indirectly merupakan perluasan atribusi, dan frasa not undertaken or have no relation merupakan pembatasan/syarat dari perluasan tersebut. Penerapan pada studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo;, penghasilan kontrak EPC yang dapat diatribusikan kepada BUT ldquo;Electric rdquo; hanya dari aktivitas Construction. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak untuk menghidari sengketa pajak dikemudian hari. Untuk menjamin dan mengamankan penerimaan negara maka perlu bersinergi dengan Kementerian Teknis untuk membuat peraturan yang memperbesar porsi aktivitas EPC di Indonesia.

---

ABSTRACTThe thesis analyzes the interpretation on article 7 paragraph 1 Tax Treaty between Indonesia and Tiongkok. In order to obtain the comprehensive view, the case of EPC contract ldquo Electric rdquo Permanent Establishment is used as an example on this study. The problem is the absence of affirmation, interpretation, of article 7 paragraph 1 terminology ldquo directly or indirectly rdquo and ldquo not undertaken or have no relation rdquo on Indonesia China Tax Treaty. The terminology has not adopted terminology and definition at OECD UN Treaties Model. This research is conducted with qualitative approach and descriptive analysis. The conclutions of the research show that terminology ldquo directly or indirectly rdquo is an extention of attribution, and the terminology ldquo not undertaken or have no relation rdquo is a restriction of the extentiont. The application of the interpretation on EPC Contract for ldquo Electric rdquo PE elaborates that profit attributable to ldquo Electric rdquo PE are profit from Construction activity only. In order to avoid disputes in the future Directorate General of Taxation as Tax Authority needs to provide guidance of interpretation of the terminology in the form of circular of the DGT. DGT needs to Minister of Public Works to stipulate a regulation about the proportion of activites of the EPC contract should be performed in Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusahaan di lingkungan Pertamina selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina tersebut menimbulkan multiintepretasi terhadap Pertamina selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

ABSTRACTThis thesis generally discuss the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state’s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

---

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."

"Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan salah satu wadah pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tugas pokok instansi pemerintah dengan tujuan pelayanan masyarakat. Tata cara pengadaan mengacu pada konsep dasar, prinsip, dan etika yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 'Penunjukan Langsung' dikenal sebagai salah satu metode pengadaan barang / jasa yang Marak digunakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perspektif hukum persaingan usaha Indonesia terkait metode penunjukan langsung yang dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Apakah penunjukan langsung masuk ruang lingkup 'praktek diskriminasi' yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat at au tidak. Hal ini dikarenakan penunjukan langsung sendiri menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk mengambil bagian dalam persaingan sehingga bersifat kontradiktif dengan sistem persaingan usaha Indonesia yang bertujuan memelihara kondisi kompetisi yang bebas dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang - Undang No. 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan peraturan - peraturan lainnya seperti peraturan Kementerian BUMN dan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

Public goods / services procurement is one of the means of implementing national development policy, recalling the main function of government institutions to serve the public. Procurement procedures based on the concept, principle, and ethics set in the Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement. ' Direct Appointment' is one of the methods that are widely used in public procurement. Based on that, Writer conducting research to know the Indonesian Competition Law perspective related to ' direct appointment' method known in the Presidential Decree Number 4 Year 2015. Whether or not the 'direct appointment' is categorized as ' discrimination' based on the Indonesia Competition Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. 'Direct appointment' leaves a little chance for other business to compete in the first place. Obviously, this is contradictory with Indonesia competition law's system that aims to preserve free and fair business competition instead. The research method used in this thesis is Legal Normative such as Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement, and other kinds of regulations from the Ministry of State-Owned Entities and Guidelines from Supervise Commisioner of the Business Competition."