Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang pernah berlaku di Indonesia. Hal yang akan dianalisi pada penelitian tesis ini meliputi: kewenangan, kewajiban, dan larangan.Hasil penelitian ini menemukan perbedaan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Setiap perubahan undang-undang yang dilakukan untuk mengisi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta dan meningkatkan profesionalisme notaris.

---

Notary shall perform his (her) official jobs honoring laws and ethics as the guidance to carry the jobs and maintain honorable profession. Regulations govern the notary are dynamic to response current developments to suffice public demands. This research aims to provide analysis and elaboration to implement notary`s regulations in Indonesia. The subjects analyzed herein shall cover authority, obligation and restriction.This research resulting the differences of authority, obligation and restriction governed by Staatsblad 1860, Number 3, Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment Law 30 Year 2004 - Notary Offices. All amendments made to meet expectation of public demands for formation of deeds and enhance notary profession."

"ABSTRAKTesis ini membahas kewenangan notaris dan kepastian hukum dari akta risalahlelang notaris. Pasal 15 ayat 2 huruf g UU Notaris menetapkan bahwa notarisberwenang membuat akta risalah lelang sementara Vendu Reglement (Peraturan Lelang) menyatakan bahwa kewenangan untuk menyusun suatu akta lelang dilakukan oleh pejabat lelang. Oleh karena itu, pokok permasalahan dari tesis ini adalah kewenangan hukum dari notaris dalam membuat akta risalah lelang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana kepastian hukum dari akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan prinsip hukum lex specialis derogat legi generalis, penulis menyimpulkan bahwa notaris tidak secara otomatis berwenang untuk membuat akta risalah lelang. Hanya notaris yang ditunjuk sebagai pejabat lelang oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Oleh karena itu, akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai juru lelang akan membuat akta risalah lelang menjadi tidak otentik dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak

---

ABSTRACTThis thesis discussed the authority of a notary and the legal certainty of notary's auction deed. Article 15 paragraph 2 point g of the Notary Act stipulates that a public notary is authorized to draw up an auction deed while vendu reglement (the Auction Act) states that the authority to draw up an auction deed is held by an auctioneer. Therefore, the main issues of this thesis are the legal authority of notary in drawing up an auction deed based on the Notary Act and how the legal certainty of an auction deed drew up by a notary. The method used in this research is juridical normative and equipped by interviews. Based on the legal principle of lex specialis derogat legi generalis, the writer concluded that a notary is not automatically authorized to draw up an auction deed. Only a notary who is also appointed as an auctioneer by the government has the authority to draw up an auction deed. Therefore, an auction deed drew up by a notary who does not qualify as an auctioneer will make the deed not authentic and does not provide legal certainty for the parties."

"Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui oleh siapa pun. Notaris wajib mentaati ketentuan yang terkait dengan dokumen yang dibuatnya. Sejak tahun 2002, Indonesia telah membangun sistem hukum dan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang ditujukan pada industri yang rentan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Konsepsi Hukum Mengenai Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan dan bagaimana Implikasi Hukum dariKewajiban Pelaporan Oleh Notaris Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa konsepsi hukum Jabatan Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan Notaris untuk setia dan patuh pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta turunannya. Dengan demikian, kewajiban penyampaian LTKM tidak melanggar sumpah jabatan, melainkan wujud kepatuhan Notaris terhadap ketentuan hukum anti pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf f. Sebaliknya, kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut menyebabkan implikasi hukum terhadap Notaris, seperti diperiksa oleh penyidik dan hakim.

---

This thesis deals with legal conception and its implication to Notary under the obligation to report suspicious financial transaction in order to prevent and combat money laundering. Notary as a legal profession to make legal documents, have a strong and perfect legal basis to have acknowledged by other parties. Since 2020, Indonesia has built the legal system and prevention and combating money laundering system, that address to all vulnerable industries. The main question of the thesis are How does legal conception of the obligation to report the suspicious transaction, How does implication of reporting the suspicious transaction obligation to the Notary. The research applies normative and legal cases approach. The result are Legal conception of Notary lies in the Law of Notary No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary due to oath profession stating that Notary has to be loyal and obey to Republic Indonesia, Pancasila, Constitution of 1945 and other laws, including The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations. Reporting the suspicious transaction does not infringe the confidentiality principle as stated in The Law No 2 Of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary article 16 point 1 f. Otherwise, the failure of obey the obligation has legal implications as stated in The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations, namely undergoing legal process."

"Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan (impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi penerbit sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap barang yang keluar-masuk (ekspor-impor) daerah pabean dalam upaya menindaklanjuti peraturan larangan dan pembatasan yang telah diterbitkan oleh instansi teknis terkait. Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam dua bab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, dan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh terkait dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap penyempurnaan atas ketentuan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Penyempurnaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

---

Restricted and prohibited goods are goods that are restricted or prohibited on importation or exportation to and from Indonesian customs territory. Each of Restricted and prohibited goods that are restricted or prohibited on importation or exportation are regulated in the provisions on prohibition and/or restriction of certain import or export. the Establishment of provisions on prohibition and restriction of certain import or export is the authority of each government agencies according duties and functions. Directorate of Customs and Excise in accordance with the duties and functions, have the authority to control over the goods that entering (import) or leaving (export) Indonesian customs territory in an effort to follow up the provisions on prohibition and restriction which was published by related agencies. This thesis analyzing two main issues that are divided into two chapters. This research uses normative research methods/ literature legal research. In accordance with the method above, the approaches that used in this research is the regulatory approach/statute approach which aims to researching, steeped in, and examines problems relating to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. By its characteristic, This legal research is a descriptive study because this research is intended to illustrate and elaborate all of obtained data related to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Whereas based on its forms, this legal research is a prescriptive research. After analyzing, can be concluded there is a definite need to make improvements on provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Such improvements is formulated in the form of Regulation of the President as a further regulation from the provisions of Law Number 17 of 2006 on Amendment of Law Number 10 of 1995 on Customs."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban moral dan integritas bagi notaris sebagai syarat peningkatan kualitas dan profesionalitas karena Notaris sebagai pejabat umum harus memiliki moral, tanggungjawab yang baik dan berintegritas. Notaris dalam menajalankan tugasnya harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undang dan Kode Etik Perkumpulan sehingga Notaris mampu menjaga harkat dan martabatnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari perilaku Notaris yang sudah ditahan namun masih membuat akta dan mengenai akibat hukum terhadap perilaku Notaris yang akan dihukum tetapi mengajukan cuti Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris yang membuat akta didalam tahanan dapat di berikan sanksi administratif yaitu diberhentikan dengan tidak hormat karena Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN yaitu melanggar harkat dan martabat Notaris. Kemudian akibat hukum terhadap cuti yang diajukan oleh Notaris yang akan diberikan hukuman adalah cuti nya di tolak karena pengambilan cuti ditujukan untuk mengkelabui hukum dan menghindari pemberian sanksi terhadap akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.

---

As a general office notary must have a moral value, integrity and a good responsibility. Notary in order to carry out their duties must hold on to legislation and associaion codes of ethics so that notary be able to maintain their dignity. This research is a normative juridical research with descriptive analitycal research type and analyzed by qualitative methodes. The result from this research is the notary who make a certificate in detention can be given adminitrative sanctions that is dishonorably discharge because the notary has violated the provisions of the article 12 letters C UUJN which violates the dignity of the notary. The the legal consequences of the leave submitted a notary who will given a sentence is rejected because taking leave is intended to decieve the law and avoid giving sactions to the consequences of the violation carried out."

"Notaris merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berawal adanya laporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris tersebut membuat suatu Akta Pengikatan Jual Beli diluar wilayah jabatannya dimana para pihak hendak melakukan suatu perikatan jaminan utang piutang dan Notaris tersebut mengeluarkan sebuah salinan Akta Pengikatan Jual Beli yang tidak sesuai dengan minuta. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan menganalisis data secara kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta dan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 17 Juni 2104 Nomor: 04/B/MJ.PPN/VI/2014 yang ada di dalam kasus, penulis menyimpulkan bahwa seorang Notaris dapat diberikan sanksi atas perbuatannya yang merupakan bentuk dari tanggung jawab Notaris dan Notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya yaitu Notaris dapat dituntut kerugian oleh pihak yang dirugikan dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang kehilangan otensitasnya.

---

Notary is a public officers authorized to produce authentic deeds. The notary in run his position have to take the provision as regulated in the act of office notary and the code of conduct notary. Started public reports to the tribunal local control that notary is leaving a deed binding trading out areas his position where the parties to undergo an engagement debt collateral receivable and notary the issued that the copy of deed binding trading is not in accordance with the original of deed.

The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and analyzing data qualitatively. Based on the facts and the award of the tribunal supervisory central notary dated June 17, 2014 Number 04 B MJ.PPN VI 2014 is in in the case, the author concluded that a notary can be sanctioned for his actions which is the form of the responsibility of a notary And notary could be charge of a deed which he made that is notary can prosecuted loss when result in losses by the party being disadvantaged And deed this will be the deed under the hand."

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi dasar pembuatan suatu Akta Notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta yang notaril. Notaris dalam hal ini berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan batasan bahwa saran maupun pendapat yang diberikan notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya tidak menyalahi kewenangan yang dmilikinya dalam artian saran atau pendapat yang diberikan notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral sehingga akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan dari kedua belah pihak. "

"Kewajiban insolvensi test pada lembaga Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi (“INA”) diatur di dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang pada pokoknya mengatur bahwa INA tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan INA berada dalam kondisi yang insolven  dengan pembuktian berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, tidak dijelaskan secara rigid bagaimana mekanisme insolvency test yang dimaksud dan bagaimana penerapannya di Indonesia karena sistem kepailitan di Indonesia sama sekali tidak mengenal mekanisme insolvency test karena ada beberapa faktor bahwa insolvency test dianggap sulit diterapkan di Indonesia sehingga lembaga independen yang dapat melakukan insolvency test pun sampai dengan saat ini belum ada. Hal tersebut menyebabkan ketentuan mengenai insolvency test pada INA akan sulit diterapkan karena tidak relevan dengan kepailitan di Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui sejauh mana kewajiban insolvency test pada INA dapat diterapkan di Indonesia dan mengapa insolvency test juga tidak dijawibkan pada kepailitan BUMN yang sama-sama menjadi kewenangan Menteri Keuangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan berdasarkan perkembangan perekonomian Indonesia, saat ini insolvency test tidak hanya dapat diterapkan pada INA, namun kedepannya berkemungkinan dapat diterapkan pada kepailitan BUMN.

---

The insolvency test obligation on the Indonesia Investment Authority or Investment Management Institution ("INA") is regulated in Article 72 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No.74 of 2020 concerning Investment Management Institutions which basically regulates that INA cannot be bankrupted unless it can be proven that INA is in an insolvent condition with proof based on an insolvency test by an independent institution appointed by the Minister of Finance. However, it is not rigidly explained how the insolvency test mechanism is intended and how it is applied in Indonesia because the bankruptcy system in Indonesia does not recognize the insolvency test mechanism at all because there are several factors that the insolvency test is considered difficult to apply in Indonesia so that independent institutions that can conduct insolvency tests do not yet exist. This causes the insolvency test in the INA difficult to apply as it is not relevant to bankruptcy in Indonesia. This study aims to understand and find out the extent to which the insolvency test obligation on INA can be applied in Indonesia and why the insolvency test is also not obliged to the bankruptcy of BUMN which is equally the authority of the Minister of Finance, using normative juridical research methods and based on the development of the Indonesian economy, currently the insolvency test can not only be applied to INA, but in the future it is possible to be applied to the bankruptcy of BUMN."

"ABSTRAKtesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang notaris saat pemeriksaan atau peradilan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatan untuk merahasiakan minuta kata atau surat-surat yang melengkapi akta tersebut. dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adakah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan lampiran-lampirannya telah isampaikan oleh penggugat dalam pemeriksaan an peradilan. artinya pemohon akta kepada notaris berkenan membuka isi akta itu dalam peradilan."