Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan berupa rekening bank di PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Pada tesis ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) hal. Pertama, mengenai rekening yang digadaikan dapat secara sah dan mengikat sebagai jaminkan. Kedua,mengenai apakah pembekuan sejumlah uang (blokir) dalam rekening yang djaminkan secara gadai harus dilakukan. Ketiga, mengenai praktek pemberian gadai rekening pada PT. Bank Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian banyak bersumber pada studi kepustakaan dan dilakukan beberapa wawancara terhadap narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agar gadai sah dan mengikat harus memenuhi dua unsur yaitu adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai serta penyerahan kebendaan yang digadaikan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Dalam hal pemberian gadai rekening maka harus ada pemberitahuan mengenai adanya penjaminan atas rekening bank tersebut serta dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening.Adapun tujuan dari pembekuan dana (blokir) rekening tersebut agar rekening bank tersebut tidak dapat digunakan atau berada dalam kekuasaan pemberi gadai yang menyebabkan syarat inbezitstelling dalam gadai tidak terpenuhi dan gadai menjadi tidak sah. Dalam hal pemberian jaminan berupa gadai rekening di Bank BII khususnya terhadap salah satu debitur yaitu PT. ABC, tidak dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening. Sehingga rekening tersebut masih dapat digunakan oleh PT. ABC yang dalam hal ini berati masih dalam penguasaan PT. ABC yang menyebabkan salah satu syarat sahnya suatu gadai terlanggar dan gadainya menjadi tidak sah.

---

This thesis concerning about the collateral over bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This Thesis mainly focusing about 3 (three) problems. First, about plegde of bank account can be legal and binding as a collateral. Second, explaining about the freeze (blocked) of bank account which is being pledge are neccesary. Third, about implementation of pledge of bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This research is legal normative, which some of the data are based on related literatures and interview with some sources.

The result regarding this research is a pledge of bank account can be legal and binding need to obtain 2 (two) elements, which are pledge agreement and delivering of the good. In case of pledge of bank account there must be notified about the existence of the guarantee of the bank account and freeze (blocked) the bank account.

The purpose of freezing the funds (blocked) the bank account is can not be used or in hand of pledgor which cause inbezitstelling in pledge can not be fulfilled and pledge becomes invalid. In case of pledge of bank account as collateral at Bank BII, which is given by PT. ABC is not freezing (blocked). The bank account still can be used by PT. ABC thats mean the element of pledge is being default and the pledge become invalid."

"Penghimpunan dana masyarakat di bank BNI per juni 1998 meningkat 207,90 % melampaui pertumbuhan rata-rata simpanan masyarakat sektor perbankan sebesar 185,25 %, pertumbuhan rata- rata perbankan pemerintah 14 1,08 % dan rata-rata perbankan swasta 95,51 %. Hal itu menunjukkan dimasa krisis seperti sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap bank BNI justru semakin meningkat. Salah satu produk dari bank BNI adalah SERTI PLUS. SERTIPLUS ini berbentuk dalam lembaran-lembaran bilyet, diterbitkan kepada pembawa, dapat diperjualbe =likan, dan dapat dijadikan jaminan kredit. Bila dillhat bentuknya, SERTIPLUS ini dapat dimasukkan kedalam kelompok Surat Berharga . Menurut KUHPerdata, SERTIPLUS ini masuk kedalam Benda Bergerak yang Tidak Berwujud, yakni berupa piutang kepada pembawa. SERTI PLUS sebagai Benda Bergerak Yang Tidak Berwujud bila hendak dijadikan jaminan kredit maka pengikatannya harus dilakukan dengan cara gadai. SERTIPLUS dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pemberian Cash Collateral Credit. Prosedur penggadaian SERTIPLUS ini pertama-tama dibuat perjanjian pokoknya yakni perjanjian hutang-piutang/perjanjian kredit, lalu dibuat perjanjian penggadaiannya. Selanjutnya SERTIPLUS yang digadaikan itu harus diserahkan kepada kreditur (penerima gadai), penyerahan tersebut merupakan syarat sah terjadinya gadai. Berakhirnya perjanjian gadai SERTIPLUS ini adalah apabila perjanjian kreditnya telah dilunasi oleh debitur (pemberi gadai) atau apabila ada penggantian barang yang dijadikan jaminan oleh debitur (pemberi gadai. Apabila debitur wanprestasi atau tidak melunasi hutangnya kepada kreditur, maka kreditur (Bank BNI) akan menegurnya secara tertulis maksimal 3 kali, apabila debitur tidak menghiraukannya, maka kreditur akan mencairkan bilyet SERTIPLUS tersebut, hal ini disebut dengan Parate Eksekusi (pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata) yakni hak yang dimiliki oleh penerima gadai (kreditur) untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan padanya tanpa melalui perantaraan hakim (pengadilan) jika pemberi gadai (debitur) wanprestasi. Dengan Parate eksekusi, maka perselisihan antara Bank BNI (kreditur) dan debitur dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya yang ringan."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incuned. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in wriiing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to 2 Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concemed of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction’s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction’s execution of movable asset."

"ABSTRAKBank memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk menghimpun dana masyarakat, maka diperlukan rekening sebagai sarana penampungan dana tersebut. Proses pembukaan rekening di Bank ABC menuai banyak keluhan dari customer terkait dengan lamanya proses pembukaan rekening tersebut. Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka akan berdampak terhadap bisnis Bank ABC secara keseluruhan. Untuk mendapatkan proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat dan dengan biaya yang lebih murah, maka diperlukan perubahan proses bisnis secara radikal. Dalam penelitian ini, dilakukanlah analisis perubahan proses bisnis dengan menggunakan metode DMAIC. Setelah diperoleh akar permasalahan, maka bisnis proses yang baru dirancang dengan perubahan mendasar yang berbasis teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan teknologi e-KTP sebagai solusi dalam proses pembukaan rekening. Setelah dilakukan Business Process Reengineering dengan Berbasis teknologi Informasi, maka diperoleh proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat serta dengan biaya yang lebih murah.

---

ABSTRACTThe Bank has a function to collect and disburse public funds. To collect public funds, an account is required as a means of holding these funds. The opening account process at Bank ABC reap many complaints from customers related to the duration of the opening account process. If this process is not improved, it will have a bad impact to the whole business on the ABC Bank. To get a faster, more accurate and cost effective account opening process, radical business process changes are needed. In this research, an analysis of business process changes is done using DMAIC method. Having obtained the root of the problem, the new business process is designed with fundamental changes based on information technology, namely by using e KTP technology as a solution in the opening account process. After doing Business Process Reengineering with Information Technology based, then we have the opening account process which more quickly, accurate and with cheaper cost. "

"Saat ini, banyak debitur korporasi besar yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit, yang mana kemudahan ini tidak diperoleh ketika debitur harus memberikan suatu agunan kepada bank. Oleh sebab itu, bank memberikan alternatif penjaminan berupa Negative Pledge yang didasarkan pada kepercayaan pada nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan negative pledge sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia serta mendeskripsikan praktik perkreditan dengan jaminan negative pledge di Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yang memberikan pemaparan informasi serta analisis yang telah diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan negative pledge sebagai jaminan kredit, baik dari segi hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perjanjian, serta berbagai penerapannya di dunia. Pada penerapannya di Bank XYZ, kredit dengan jaminan berupa kondisi negative pledge tidak mempersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, kredit dengan jaminan negative pledge diberikan pada debitur- debitur segmen korporasi yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Selain itu, bank juga melihat track recod nasabah tersebut dalam ranah finansial serta prospek usahanya.

---

These days, many major corporate debtors is need an easiness to access bank loan, in which could not be obtained if the bank requires them to give any collateral as a security for the loan. Therefore, some banks in Indonesia provide negative pledge as an alternative form of loan security, which based on bank rsquo s trust against debtors. The purpose of this research is to identify the law of negative pledge as a loan security in Indonesia and to describe the application of loan agreements with negative pledge as its security in Bank XYZ. Research method used in this research is qualitative method, in which resulting to an analytic descriptive research that gives some explanations about the information and analysis done by the Writer.

The result of this research is that there are a few legal basis in the area of banking law, security law, contract law, and some best practices in the world, which can be the basis to the practice of negative pledge as a loan security. For the practice in Bank XYZ, loan agreements with negative pledge as a security would not require the debtors to give any collateral to the Bank. Therefore, this kind of facility will only be given to the major corporate debtor that meets the requirements made by the Bank. Furthermore, Bank XYZ also consider the factor in the area of financing and business prospect of such debtors. "

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti peijanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement o f pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession o f Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset."

"Program magang ini bertujuan untuk mempelajari mengenai bagaimana proses talent management diimplementasi oleh PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan proses tersebut secara terstruktur. Laporan magang ini secara berurutan membahas tentang proses identifikasi talent, perancangan rencana program pengembangan talent, dan evaluasi implikasi dari proses talent management yang diimplementasi oleh PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. Adapun proses talent management yang diimplementasi oleh PT Bank Internasional Indonesia telah disusun sebagai kerangka kerja yang disebut dengan Integrated Talent Management Architecture. Sehingga, pembaca dapat memperoleh gambaran besar mengenai bagaimana PT Bank Internasional Indonesia, Tbk mampu mengelola talent mereka dengan sangat baik.

---

The purpose of this internship program is to learn about how talent management process implemented by PT Bank Internasional Indonesia, Tbk as one of the companies in Indonesia who has executed the process in a structured way. This report discusses talent identification, talent development program design, and the evaluation of talent management implication in sequence. The talent management process being implemented by PT Bank Internasional Indonesia, Tbk has been arranged as a framework called Integrated Talent Management Architecture. Thus, readers can acquire the big picture of how PT Bank Internasional Indonesia, Tbk able to manage their talents so well."

"Bank Indonesia ("BI") has been willing to accelerate banking sector consolidation process to ensure the banking industry landscape is in accordance with the Indonesia Bank Architecture (API) by issuing Single Presence Policy. The policy is barring the ultimate shareholders of several banks, who control more than one bank in Indonesia to reduce their holdings, merger or consolidate its ownership or set up a unit of holding company. The implementation of Single Presence Policy is aimed to speed up the bank consolidation and encourage national banks to become more efficient and capitally stronger toward having internationally stronger competitive level. The policy is also viewed as an effort by BI to reduce the number of banks, which may make it easier for the central bank to supervise banks. Merger in general is a unification; meanwhile from legal point of view merger can be in the form of a Merger or a Consolidation. Merger is a legal action of one or more corporations to unify by way of getting into another established corporation where the unifying corporations becoming dissolved. Consolidation is a legal action of one or more corporations to unify by way of creating a new legal entity where all of the unifying entities are dissolved. Temasek Holdings is forced to merge two of its banks in Indonesia, the Bank International Indonesia (BIT) and Bank Danamon. Temasek controls 59% of Bank Danamon and 3 1 % of Bil. The merger of Bil and Bank Danamon would create a bank with projected total assets of almost Rp 180 trillion in 2008 and Rp 200 trillion in 2009 and ranked fifth in the country behind Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia (BNI), and Bank Rakyat Indonesia (BRI). Temasek has another bank dengan proyeksi jumlah aktiva sebesar Rp 180 triliun di tahun 2008 dan Rp 200 triliun di tahun 2009 dan menduduki peringkat kelima bank terbesar di Indonesia di bawah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNT), and Bank Rakyat Indonesia (BRI). Temasek juga memiliki anak perusahaan lainnya yaitu PT Bank DBS Indonesia (DBSI). Apabila Danamon, Bil dan DBSI digabungkan, maka akan membentuk bank yang lebih besar dari BRI. Konsolidasi Bank Danamon dan Bil menjadi suatu bank, Bank Danamon Internasional Indonesia ("BDII") hams mempertimbangkan tidak hanya aspek keuangan semata, narnun juga aspek hukum, dimana kedua bank tersebut juga merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat (publiclisted company banks). Merger kedua bank tersebut juga dip engaruhi oleh beberapa kebijakan Pemerintah seperti ketentuan BI, ketentuan Bapepam-LK dan ketentuan Dirjen Pajak. Apabila dicermati, persaingan yang terjadi di sektor perbankan ditentukan oleh kemampuannya untuk memperoleh dana pihak ketiga atau deposit yang murah. Dengan persaingan pasar, suku bunga pinjaman berada pada level yang sama. Bank yang dapat memperoleh dana murah karena jaringan kantor cabang dan sistem pembayaran kas handal yang dapat menikmati marjin bunga tinggi dan menguasai pangsa pasar. Oleh karena itu, bank hasil merger, BDII, hams memiliki strategi yang tepat dan kinerja yang baik untuk berkompetisi dengan bank-bank yang lebih besar, seperti Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah cabangnya yang besar di wilayah pedesaan dan Bank Central Asia dengan jumlah cabangnya yang besar di wilayah pedesaan. Bagaimanapun, pilihan konsolidasi yang ditawarkan oleh BI dalam Peraturan Kepemilikan Tunggal, tidaklah sebaik pilihan untuk menjual kepemilikan saham atas salah satu bank, dalam hal mi Bil. Pilihan untuk menjual salah sam bank dianggap memiliki keuntungan bagi Temasek oleh karena diperkirakan, kontribusi BiT dalam BDII, bank hasil merger, tidak sebaik Bank Danamon stand-alone (Bank Danarnon tanpa merger). Selain itu, proposal merger diperkirakan akan menghadapi hambatan karena masih terdapat ketentuan-ketentuan Pemerintah yang bersinggungan. Faktanya, sampai saat mi belum ada bank publik yanng melakukan merger sejak diterbitkannya Peraturan Kepernilikan Tunggal Perbankan.

---

Bank Indonesia ("BI") has been willing to accelerate banking sector consolidation

process to ensure the banking industry landscape is in accordance with the Indonesia

Bank Architecture (API) by issuing Single Presence Policy. The policy is barring the

ultimate shareholders of several banks, who control more than one bank in Indonesia

to reduce their holdings, merger or consolidate its ownership or set up a unit of

holding company.

The implementation of Single Presence Policy is aimed to speed up the bank

consolidation and encourage national banks to become more efficient and capitally

stronger toward having internationally stronger competitive level. The policy is also

viewed as an effort by BI to reduce the number of banks, which may make it easier

for the central bank to supervise banks.

Merger in general is a unification; meanwhile from legal point of view merger

can be in the form of a Merger or a Consolidation. Merger is a legal action of one or

more corporations to unify by way of getting into another established corporation

where the unifying corporations becoming dissolved. Consolidation is a legal action

of one or more corporations to unify by way of creating a new legal entity where all

of the unifying entities are dissolved.

Temasek Holdings is forced to merge two of its banks in Indonesia, the Bank

International Indonesia (BIT) and Bank Danamon. Temasek controls 59% of Bank

Danamon and 3 1 % of Bil. The merger of Bil and Bank Danamon would create a bank

with projected total assets of almost Rp 180 trillion in 2008 and Rp 200 trillion in

2009 and ranked fifth in the country behind Bank Mandiri, Bank subsidiaiy which is PT Bank DBS Indonesia. A three-way merger of Bil-Danamon- DBS would create a bigger bank than BR!. The consolidation of Bank Danamon and Bli into a merged bank, namely Bank Danamon Internasional Indonesia ("BDII") may consider not only the financial aspects, but also the legal aspects, as those banks are also public-listed company banks. The merger shall be affected by several Government's regulations of BI, Bapepam-LK and Diijen Pajak. Looking further ahead, the battle of the banking sector is determined by the ability of banks to acquire cheap third-party liabilities or deposits. With market competition, lending rates are at the same level. However, it is the banks that can get cheap deposits because of their branch networks and cash payment systems that will earn large interest margins and gain market share. It is the challenge of the new merged bank, BDII to show strong growth strategy and enhance the performance to compete with higher level bank, such as Bank Rakyat Indonesia with its vast rural branch network and Bank Central Asia with its network in commercial urban centers. However, the consolidation option under BI's Single Presence Policy, shall not be as viable as the option to sell one of the bank, which is Bli. The option of selling is considered to have better outcomes for Temasek since BIT's contribution in BDII shall not be as superior as Bank Danamon stand-alone's performance. The synergy calculation has also shown negative value for each scenario. Temasek's ownership in Bil is also minimal comparing to its ownership in Bank Danamon. On the other hand, merger plan proposal shall be facing a long way journey, as there is still collision in the Government's regulation. In fact, there has not been any merger"

"Pemberian kredit erat kaitannya dengan pemberian jaminan/agunan, pemberian jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah dengan menggunakan tanah, dengan telah terjadi univikasi dibidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan yang aman menggunakan hak tanggungan yang lelah diamanatkan oleh pasal 51 UUPA maka terbentuk UU No:4 tahun 1996 mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan. UUHT mempunyai sifat Droite de suite dan Droite de preferen, juga masih ada pembaharuan lain dibanding hipotek misalnya untuk tanah-tanah yang dapat diikat dengan hak tanggungan seperti hak milik, hak atas usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan untuk hipotek hanya tanah-tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, dalam hal pengikatan dapat dilakukan oleh pejabat Notaris dan PPAT, pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti melihat uraian tersebut diatas kiranya UUITT dapat meminimalisasikan kerugian yang akan timbul dari nasabah yang wanprestasi."