Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.

---

The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government's accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

This study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia."

"Tesis ini membahas pengaruh dari determinan institusional terhadap kinerja Pemerintah. Determinan yang digunakan adalah tingkat desentralisasi fiskal, penerapan e-government di Indonesia, tingkat pendidikan Kepala Daerah serta kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah. Penelitian dilakukan untuk periode tahun anggaran 2012 dan 2013 dengan menganalisis Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan penerapan e-government yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Variabel tingkat pendidikan Kepala Daerah dan kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemeritah Daerah.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of institutional determinants toward local governments'performance. The determinants are the degree of fiscal decentralization, e government implementation, head of the region's education level, and the head of the region's chance to be reelected for the second term. This research uses data of the year 2012 and 2013 with samples of city and regency local governments. The research technique used is multiple regression analysis.

The result shows that the degree of fiscal decentralization and e government implementation have significant influence toward the performance, while the other two determinants do not influence the performance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresi dengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization dan accountability of Financial Statements on level of corruption in local government in Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using panel data dan multiple regression with random effect model. The accountability of the Financial Statements variable contribute as a moderating variable that could be expected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level of corruption. accountability of financial statements variables measured with an audit opinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study finds that fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Audit rectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscal decentralization to the level of corruption."

"ABSTRAKPemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integralyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintahdaerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaefisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomiindonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kotatahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysisuntuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruhvariabel eksogen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kotadi wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintahkabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibandingwilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun dibeberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalahkabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalamwaktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup danrata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensidi Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecilcenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikantinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yangberada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luaskabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikanterhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politikpada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACTLocal government is the spearhead of regional development and an integral partthat can not be separated from national development. This study aims to analyze therelative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by usingdata of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis methodto measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenousvariables influence.The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is welldistributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. Inaddition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Anotherresults show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomesthe dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, thegovernment with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the numberof highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. Theexogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java andKalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happenedto the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dengan mengetahui hal ini memungkinkan Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya akuntabilitas sebagai nilai dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini merupakan penafsiran deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti menyarankan agar semua pihak membangunkomitmen bersama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mengidentifikasikan sasaranprogram, merumuskan dan melaksanakan tindakan dalam mencapai sasaran program danmengevaluasi sasaran program. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun lokakarya.Terakhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengenai pendekatan lainnya yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the village development accountability in Jangkar Asam Village in fiscal year 2015 and 2016. Knowing this, will allow the Jangkar Asam Village Government and stakeholders realizing the importance of accountability as a value in social changes process. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests all parties make the joint commitment in the form of written agreements for identifying the program objectives, formulating and implementing the actions to accomplish the program objectives and evaluating the program objectives. They also need to improve their competences by educational and training activities, technical guidances and workshops. The last suggestions, The Belitung Timur Local Government may have the consultation with Indonesian Development and Finance Supervisory Board on other approach that can be adopted to improve village development accountability in Jangkar Asam Village."

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012.

The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive.

This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance."

"Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability."

"Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran BPK dan DPRD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengusulkan pengukuran secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel LKPD pada periode 2016-2017 yang telah memenuhi kriteria, dengan total akhir observasi 984 LKPD. Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konten analisis berdasarkan karakteristik kualitatif dan pemberian skor untuk setiap item. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPK berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemberian rekomendasi yang tepat dan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk kompetisi politik, penelitian ini tidak menemukan hasil yang signifikan. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kompetisi politik pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

This study aims to empirically examine the role of BPK and DPRD in improving the quality of financial reports by proposing direct measurements quality of financial reports based on the qualitative characteristics. This study used LKPD as a samples in 2016-2017 that met the criteria, with a total observation of 984 LKPD. Quality of local government financial reports measure with content analysis based on the qualitative characteristics and each item will be given score. The results of this study also indicate that the BPK has a role in assisting local governments to improve the quality of their financial reports through the appropriate recommendations and can be followed up by local governments. For political competition, this study did not find significant results. However, additional testing shows that political competition in local governments that organize election (pilkada) is significantly positive related to the quality of financial."