Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah untuk perluasan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo yang di mulai tahun 2011 telah menyisakan masalah ganti rugi belum selesai atas bidang tanah. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini terdapat tindakan P2T yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala BPN nomor 3 Tahun 2007. Tindakan tersebut adalah melakukan pembayaran uang ganti rugi tanpa menggunakan hasil pengukuran yang sah yang berujung pada penolakan uang ganti rugi. P2T telah menggunakan hasil pengukuran yang dibuat oleh PT AP1 secara sepihak. P2T juga telah memanipulasi berita acara pembayaran ganti rugi tanggal 30 November 2011 nomor 03520/P2T/XI/2011. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan semangat pengadaan tanah secara cepat , transparan dan terbuka. Untuk menyelesaikan tanah sisa dalam pengadaan tanah ini, Pihak AP1 dapat melakukan pengadaan tanah skala kecil. Tanah dapat diperoleh melalui jual beli atau tukar menukar antara PT AP1 dan warga Gagaksipat.

---

The Land Procurement for the expansion of the Adi Soemarmo International Airport that began in 2011 has left the issue of compensation which has not been completed. This study are use analysis prescriptive with empirical juridical approach. The results of this research is P2T (The Land Procurement Committee) action are contrary to Article 20 paragraph (1) of BPN Regulation No. 3 of 2007. Such actions are making a payment of money compensation without a valid result of measurement culminates in rejection of the money compensation. P2T have used the results of measurements made by PT AP1 (PT.Angkasa Pura 1) unilaterally. P2T also had manipulated the official report of the compensation payment number 03520 / P2T / XI / 2011 dated November 30, 2011. Such actions are contrary to the land acquisition spirit; these are fast, transparent and open. To complete the remaining land in this land acquisition, PT.AP1 can undertake small-scale land acquisition. Land can be acquired through purchasing or exchanging between PT AP1 and Gagaksipat citizens."

"Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berarti bahwa semua tanah di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kepunyaan bangsa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan rakyat. UUPA mengatur berbagai hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Hak atas tanah Orisinal atau Primer yaitu hak atas tanah yang bersumber pada Hak Bangsa Indonesia dari yang diberikan oleh Negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak, dimana yang termasuk hak primer ini adalah Hak Pengelolaan. Melalui Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara tahun 1987, PT. Pelabuhan Indonesia II adalah sebagai yang berhak mengelola atas tanah yang terletak di Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. Namun dalam proses memperluas kawasan terminal peti kemas untuk menjadi Pelabuhan Internasional ditemukan adanya masalah yang berarti. Masalah itu adalah adanya pihak lain yang menganggap sebagian tanah yang pengelolaannya dimiliki PT. Pelabuhan Indonesia II adalah miliknya. Pihak tersebut adalah ahli waris dari Al haddad, dimana Almarhum Al Haddad pernah dimakamkan di kawasan tersebut. Masalah ini telah berlangsung lama dan puncaknya sampai menelan korban jiwa pada saat akan dilakukan penertiban makam Al Haddad. Seharusnya kejadian itu tidak akan terjadi, seandainya pihak dari ahli waris Al Haddad mau menyetujui apa yang sudah dimusyawarahmufakatkan dalam penyelesaian masalah ini. Karena sebenarnya ahli waris Al Haddad tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, tanah yang berasal dari Eigendom ini sudah melewati batas waktu untuk didaftarkan oleh ahli waris Al Haddad untuk menjadi Hak Milik, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian akhirnya pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II.

---

The entire territory of Indonesia is the unity of the homeland of all the Indonesian people, who are united as a nation Indonesia. It?s mean that all the lands in Indonesian Republic teritory was belong and used to Indonesian People. UUPA manage a variety of tenure rights over land in the National Land Law. Land rights Original or Primary namely land rights based on the Rights of the Indonesian people provided by the State in a way to get it through the right application, which included the right of this primer is Rights Management. By Certificate of Land Management Nomor 1/Koja Utara tahun 1987, PT. Pelabuhan Indonesia II is as entitled to manage on land located at Harbour Road, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. But in the process of expanding the container terminal region to become the International Port found any significant problems. That problem is the presence of others who consider some of the land is owned by its management. Pelabuhan Indonesia II is his. Such party is an heir of the Al Haddad, where the late Al Haddad ever buried in the area. This problem has lasted a long time and its peak until casualties during straightening will be the tomb of Al-Haddad. Should the incident would not happen, if the party of Al Haddad's heirs want to approve what is already dimusyawarah-mufakatkan in solving this problem. Because Al Haddad's actual heirs have no right to the land, soil derived from these Eigendom already passed the deadline for registration by the heirs of Al Haddad to become Freehold, thus becoming the ground state which is then finally custody of the PT. Pelabuhan Indonesia II."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri.

---

This thesis provides an overview of the implementation of compensation granting and consignment in land procurement for public purpose development. Compensation must be given to the rights holders of land, buildings, plants and other items which rights are taken in the land procurement, and is a form of respect for the people who had been carrying out their obligation to release the land to be used for the public purpose. This research is a qualitative descriptive analytic design.

The result showed that practically, there are some successful compensations granting which are succeed to be given directly to the right holders, while some of them are deposited in the district court."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited.

In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land.

Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006.

The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash.

It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted."

"Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik mengenai pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah guna kepentingan umum sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 dan Bagaimana perhitungan ganti kerugian pada pengadaan tanah sesuai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 ditinjau dari metode penilaian yang digunakan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Peraturan perundangan besarta peraturan pelaksanaanya di Indonesia yang menjadi dasar pengadaan tanah mengalami beberapa kali perubahan serta Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar kemanfaatanya dirasakan oleh seluruh rakyat harus memenuhi sebagaimana ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam penerapan penilaian Ganti Kerugian nilai fisik, Penilai melakukan penilaian berbasis nilai pasar. Disini, Penilai memiliki beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung nilai tanah. Di antaranya, pendekatan pasar (market approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan biaya (cost approach), dan metode atau teknik penilaian tanah lain yang sesuai.

---

The close relationship between land ownership and the social function of land implies that landowners have an obligation to use and utilize their land while considering public interests. An example of this is the situation in Langsa Regency, Aceh, where PTPN I (state-owned plantation company) received fair and lawful compensation based on the judge's considerations. The research problem formulation in this study is twofold: firstly, what are the provisions and procedures applicable to Public Appraisal Institutions regarding compensation for land acquisition for public purposes according to the Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021? Secondly, how is the calculation of losses in land acquisition according to the case study of Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021, considering the assessment methods used in accordance with prevailing standards in Indonesia? This study adopts a normative legal research approach. Secondary data is obtained through literature review and document studies. The problem-solving methods include legislative approach, case approach, and conceptual approach. The data analysis is qualitative, presented descriptively analytically, and conclusions are drawn through induction.The study concludes that the legislation and its implementing regulations in Indonesia, serving as the basis for land acquisition, have undergone several changes. The principles of land acquisition for development for public purposes, for the benefit of the entire population, must adhere to the latest regulations, particularly Law Number 2 of 2012. Regarding the application of the Compensation Assessment for physical value, the Appraiser conducts market-based assessments, considering various approaches such as market approach, income approach, cost approach, and other relevant land assessment methods or techniques."

"Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya sering kali masyarakat dirugikan dalam pengadaan tanah.Permasalahan yang kerap kali melatar belakangi timbulnya sengketa pengadaan tanah ialah penolakan masyarakat setempat terhadap lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berakibat kerugian terhadap pemegang hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo antara 43 warga Kulon Progo dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengabulkan gugatan warga Kulon progo tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo beserta dengan tahapan-tahapan pengadaan tanah ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundangan-undangan yang lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 07/6/2015/PTUN.YK tanggal 6 Juli 2015.Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah maupun norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan penulis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara Kulon Progo telah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum namun dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut yang tidak sempurna sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak.

---

According to the Land Acquisition Act Number. 02 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest?s activities to provide land by way of giving proper and fair compensation to those who are entitled to receive such proper compensation and fair to the entitled party. In practice most of the time the local communities suffer caused by land acquisition process. The origin problems are often the emergence of the dispute of the land acquisition is that local community rejected against the location of the land acquisition for development purposes which resulted lost to the title holders. The issues which often happen to be the background of the occurrence of the disputes in land acquisition is the rejection of the local communities towards the location of the land acquisition for the development which causes disadvantages for the land title holders.

This thesis discusses the dispute of the implementation land acquisition for the construction of a new airport in Yogyakarta, especially in the regency of Kulon Progo between 43 local citizens with the Governor of Special Region of Yogyakarta, by analyzing the Verdict of the Administration Court that has been in favor of the citizens of Kulon Progo.

This Study aimed to find out how the implementation of land acquisition for the construction of the Kulon Progo?s new Airport along with the stages of land acquisition in term of Law Number 2 of 2012 and determine how the application of Law No. 2 of 2012 and the laws and the regulations that reflected in The State Administrative Court?s Verdict number 07/6/2015 PTUK YK. Dated July, 6th 2015.This study forms a normative juridical research, which is based on library materials or secondary data.

This research uses library research based on literature data and legal norms written by reviewing the implementation of the rules and norms of the positive law. This type of research used by the author is explanatory.

The result showed that the implementation of land acquisition for the construction of airport Kulon Progo has been executed in accordance with the stages contained in Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest, but in the implementation of the steps has not sufficiently Implemented which, causes dispute between the parties."

"ABSTRAKEase of investing supports the competitiveness of the region. Currently the licensing process in Boyolali District has a number of problems, among others, not all head of regions/head of Departments agree to delegate their authority to the head of Department of the One Stop Integrated Service (DPM-PTSP), insufficient human resources, and conflict between the licensing agency in the region with the technical unit (formed by the decision of the District Head that consists of elements of the related Regional Work Unit in charge of carrying out the field examination, technical discussion and provide recommendations/considerations regarding a license). The purpose of this study is to describe the efforts of the regional government in solving problems in the delegation of authority to the DPM-PTSP, overcoming the limitation of human resources and the conflict between the technical unit of the licensing services, transparency, accountability and certainty for the applicant. This study is using the qualitative case study approach. Data collection methods were conducted through in-depth interviews, secondary data and field observations. For the validity of the data, the researchers perform data triangulation. The sources of this study are the Head of Boyolali District, the Head of DPMPTSP and its officers. For data processing, the researchers perform open coding, axial coding and selective coding. The findings of this research are that some of the problem are solved by issuing the Boyolali Head of District Regulation Number 10 of 2013 Regarding Implementation Guideline of the Head of District Regulation Number 4 of 2012 (on the Integrated Licensing and Non-Licensing of Boyolali District) to delegate the District Head authority and synchronize the OPD. To overcome the limitations of their human resources, an online licensing application was created to provide an effective and efficient licensing process in Boyolali District."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah serta upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi sosial dalam melakukan permukiman kembali. Untuk membahasnya, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. Mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang bergantung pada jenis kepentingan umum yang dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Serta proses yang harus dijalani pemerintah untuk mengembalikan kenikmatan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebelum adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah mekanisme dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih harus dilakukan kajian lebih lanjut akan kesiapan permukiman kembali yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

This study discusses the mechanism of land acquisition for development for the public purpose as well as the compensation offered by the government and government efforts to restore social functions in the implementation of resettlement. For study purpose, the author has conducted a study with the normative juridical type of explanatory type. Data have been collected through using secondary data relating to the regulation of land acquisition for public purpose in Indonesia.

The mechanism in implementing land acquisition depends on the type of public interest defined in regulations. As well as the processes which must be taken by the government to restore the benefit received by holders of the land prior to the acquisition of land for the public purpose. The conclusions which may be taken is that the mechanism of land acquisition for the public purpose need to be further reviewed in relation to the readiness of the resettlement program which has been given to the title holder of the acquired land."

"Tanah bagi bangsa Indonesia adalah sumber kehidupan, Oleh karena itu Sumber Daya Alam ini harus di jaga, dipelihara dengan sebaiknya karena tanah selain tidak bisa diperbaharui, dari waktu kewaktu kepentingan dan kebutuhan akan tanah selalu meningkat, hal ini dikarenakan Tanah saat ini memiliki beberapa dimensi, selain untuk pertanian, dan tempat tinggal, tanah juga berdimensi politik, pertahanan keamanan, investasi dan bahkan sering menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertical. Untuk mengatisipasi hal itu, Negara diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan nya dan pendistribusiannya agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan yang terus berkembang dan berkelanjutan. Berdasarkan pada tanah harus di distribusikan secara adil tanah juga memiliki fungsi sosial, oleh karena itu apabila tanah diperuntukan untuk kepentingan umum, maka seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah harus dengan rela melepaskan hak atas tanahnya melalui prosedur yang telah ditentukan dengan sistem pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mencabut hak atas tanah tersebut dan memberikan ganti rugi seseuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hak atas tanah adalah Hak Pakai yang diperoleh langsung dari tanah Negara yang memiliki karakteristik bersipat jangka waktu tertentu, sehingga begitu jangka waktu Hak Pakai habis dengan serta merta hak dan kewajiban di Atas Hak Pakai tersebut kembali kepada Negara, artinya yang berakhir adalah Status dari Hak atas tanah tersebut, sementara obyek hak atas tanah tetap melekat seperti semula yaitu menjadi tanah Negara, dalam arti tanah yang melekat sesuai dengan peruntukannya.

---

Land for the Indonesian nation is the source of life, therefore Natural Resources should be on guard, because the land should be maintained in addition can not be renewed, from time to time interest and demand for land is increasing, this is because the Land currently has several dimensions, in addition to agriculture, and housing, land is also a political dimension, defense and security, investment and often lead to conflict both horizontally and vertically. To anticipate this, the State has the authority to regulate the use, its use and distribution in order to align with the ideals of the Indonesian nation in running the evolving development and sustainable.

Based on the land should be distributed in a fair ground also has a social function, therefore if the land intended for public interest, the person or legal entity has the right to land should willingly relinquish their land rights through the procedures that have been determined by the land acquisition system in the public interest, by revoking land rights and provide redress seseuai with applicable regulations.

One of the rights is the right to use land obtained directly from the ground state that has the characteristics of having the character of a certain period, so that a period of right to use immediately discharged with rights and obligations in the Upper Right to Use the back to the State, it means the end is the Status of The land rights, while the object of land rights remain attached as before, namely into the ground state, in the sense of inherent soil as intended."

"Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

---

The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which has been specified."