Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Propinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datang ke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warga negara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali. Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempati lahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untuk menempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewa menyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatu upaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahan pustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjian pinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasa mengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asing datang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti dan seksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahi aturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannya jabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notaris wajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

---

Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of tourists who come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesian citizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law states that only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners were given the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings. But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land in Bali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to be a nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money she used for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as an attempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreement so that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study uses normative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research library materials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements include a statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorney to sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for the notary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there are indications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legal counseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are required to maintain public confidence and the country well."

"Risalah Lelang merupakan akta otentik yang membuktikan telah terjadinya lelang dan berfungsi sebagai alas hak untuk melakukan balik nama, khususnya dalam hal objek lelang berupa tanah dan bangunan. Seperti halnya akta notaris, Risalah Lelang dapat dibuat dalam bentuk minuta, salinan dan grosse. Minuta Risalah Lelang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara baik oleh Juru Lelang/Kantor Lelang. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul sebagai dampak dari diterbitkannya surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara, yang tidak memiliki minuta. Mengenai bidang tanah/bangunan yang telah dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara tersebut, bagaimanapun, telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain oleh Kantor Pertanahan sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan konversi tanah berdasarkan UUPA. Selain itu, sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah pula ditingkatkan menjadi Hak Milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur lelang dan proses konversi tanah yang telah dilakukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang hukum lelang dan pertanahan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipe diagnostik fact-finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat diagnostik analisis. Penulis menyimpulkan bahwa lelang yang telah dilakukan mengandung beberapa cacat prosedur dan surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun hanya sebagai bukti permulaan.

---

An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and it becomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser, particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, The Auction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and an engrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept and maintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of the issuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitute for an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. With regard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however, the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of other people based on the conversion policy of land titles in conformity with the Basic Agrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into the Ownership (Freehold) Rights.

This study aims to examine the suitability of the auction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and land regulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic. The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as to produce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws in auction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect and convincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence."

"Hak atas tanah merupakan hak yang melekat, dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hak atas tanah, antara lain adalah Hak Milik. Pengaturan pertanahan di Indonesia tegas menjelaskan bahwa Hak Milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara indonesia dan badan hukum dengan syarat. Oleh karena itu hak milik kepada orang asing dilarang, dan pelanggaran terhadap hal ini mengandung sanksi batal demi hukum dan hak atas tanahnya jatuh pada negara. Tulisan ini membahas sebuah kasus sengketa tanah antara WNA dan WNI, yang memperlihatkan telah terjadi peralihan hak melalui jual-beli dengan pinjam nama, serta pertimbangan hakim yang diklasifikasikan dalam dua tema oleh penulis yaitu mengenai kepemilikan tanah oleh WNA dan harta bersama dalam perkawinan campuran.Tulisan ini menggunakan metode kualiatatif dengan penelusuran data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang dibahas dengan metode analisis yuridis. Hasilnya bahwa perjanjian nominee dalam jual beli mengakibatkan jual beli tidak memiliki kekuatan hukum, warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah namun terbatas, yakni hanya diperbolehkan dengan status hak pakai dan hak sewa sebagaimana dijelaskan didalam pasal 42 dan 45 UUPA, tidak boleh hak jenis lain. Dan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia.

---

The right to land is an inherent right, and can not be eliminated just like that. Land rights, among others, is Hak. Administration of land in Indonesia firmly explained that the Property Rights of land reserved for Indonesian citizens and legal entities on the condition. Therefore the property to foreigners is prohibited, and a violation of the sanctions it contains a null and void and the land rights fall on the state. This paper discusses a land dispute between the foreigners and the citizen, which shows there has been a transfer of rights through the sale by borrowing the name, as well as consideration of the judge who is classified into two themes by the author of the ownership of land by foreign and joint property in marriage campuran. Tulisan the use of qualitative methods to search secondary data from primary and secondary legal materials, which are discussed with juridical analysis methods. The result is that the agreement nominee in buying and selling lead selling does not have the force of law, foreign citizens can have land rights but limited, which is only allowed with the status of the right to life and the right to lease as described in Article 42 and 45 of the BAL, may not be the right kind of other , And intermarriage without mating agreement could not have freehold land in Indonesia."

"Perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum karena perjanjian nominee tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian nominee dibuat untuk memberi kesempatan atau celah kepada warga negara asing untuk menguasai dan memiliki bidang tanah hak milik di Indonesia sehingga bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum serta menganalisis tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) yaitu suatu sebab yang halal. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum penguasaan atas tanah oleh warga negara asing tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum itu sendiri namun juga bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, maka terhadap notaris dibebankan pertanggungjawaban perdata berupa penggantian kerugian yaitu membayar biaya atau pengeluaran yang timbul dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban administratif berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak karena melanggar kode etik jabatan profesi serta dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Agreement nominee categorized as an agreement that has indications of creating legal smuggling because of the agreement nominee not regulated in the Civil Code. Agreement nominee created to provide an opportunity or loophole for foreign citizens to control and own land plots in Indonesia so that it is contrary to the objectives of the Agrarian Law. This research was conducted to analyze judges' considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act and analyze the responsibility of the notary who makes the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This research uses doctrinal research with an explanatory research typology. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which is then analyzed using qualitative methods. Judge's considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act in accordance with what is stated in Article 1365 of the Civil Code as well as failure to fulfill the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code paragraph (4), namely a lawful cause. The judge also considered that the unlawful act of controlling land by a foreign citizen not only conflicts with the rights of other people and is contrary to the law itself but also contrary to the norms of propriety and decency. Responsibilities of the notary who made the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, then the notary is charged with civil liability in the form of compensation for losses, namely paying costs or expenses incurred in the case, administrative responsibility in the form of warnings, warnings, temporary dismissal from association membership and dismissal without for violating the code of ethics for professional positions and deliberately violating the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries."

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok kepada PT. Roda Kencana Mandiri untuk melakukan pembayaran kembali atau pembayaran ulang atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.105/Kalibaru yang dikuasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dimana pihak Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok sebagai Pemegang HPL atas tanah objek sengketa tersebut. Penulisan tesis ini dengan metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma/asas-asas hukum dalam Putusan Pengadilan dan bahan hukum pustaka atau data sekunder (berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya mengenai pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/Pdt/G/2007 jo. No. 418/PDT/2007/PT.DKI. menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 454/Cilincing/1998 adalah sah dan berharga dan PT. Roda Kencana Mandiri dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 105/Kalibaru tersebut. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/Pdt/G/2007 jo. No. 418/PDT/2007/PT.DKI. tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai pemberian HGB di atas tanah HPL.

---

This thesis is to analyze the Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI concerning land dispute between PT. Roda Kencana Mandiri versus Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (now PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) and PT. Maju Terus Jaya which was caused by the petition of Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok towards PT. Roda Kencana Mandiri to perform re-payment or recompense onto land under Building Utilization Title Number 105/Kalibaru occupied by PT. Roda Kencana Mandiri by reason that the land under the Certificate of Right of Building (HGB) located within the area of Right of Management (HPL) whereas Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok as the holder of the Certificate of HPL to such disputed land.

This thesis writ with normative juridical research method to study and analyze the norms / principles of law on the Verdict and legal material libraries or secondary data (in form of legislations on the land sector, particularly regarding the provision of Right of Building upon Land under Right of Management). The Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI stated that the Sales and Purchase Deed Number 454/Cilincing/1998 is lawfully valid and recognized hence PT. Roda Kencana Mandiri declared as a rightful owner upon disputed land under the Certificate of Right of Building Number 105/Kalibaru. Juristical judgment provided by the Panel of Judges in the Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI is not in according with the prevailing laws and regulations regarding the issuance of HGB upon the HPL."

"Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang kepemilikan tanah hak milik di Indonesia termasuk didalamnya telah ditetapkan subjek hak milik dan akibat-akibat hukum jika hak milik jatuh ketangan pihak asing. Bentuk penyelundupan hukum yang umum dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian nominee. Praktek nominee agreement dapat menjadi bumerang bagi pihak asing karena sertipikat atas nama beneficiary maka secara jurudis mereka adalah pemilik sah tanah hak milik tersebut. Penulis berusaha menjelaskan resiko yang akan ditanggung oleh orang asing serta penulis berharap dapat memberikan saran bagi orang asing maupun kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan praktek nominee agreement.

---

The Indonesia Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria) article 20-27 regulate land ownership in Indonesia, including the owner and legal implications in the case that land ownership falls to the hand of foreign national. The normal practice to circumvent this obstacle is in the form of signing a Nominee Agreement. This practice may well be a boomerang for foreign national involved, due to the fact that the land ownership certificate is under the name of the nominee (beneficiary) thus legally they are the rightful owner of the land. The author attempts to discuss the risk towards the foreign national involved and in the same time wishes to convey suggestion to the Indonesian government in relation to the utilization of Nominee Agreement."

"Bali merupakan suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik, diantaranya adalah seni budaya yang beraneka ragam dan pantai-pantai indah yang tersebar di sana. Hal tersebut menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang sangat terkenal hingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak wisatawan asing yang tertarik untuk membeli tanah dan memilikinya dengan hak milik di daerah tersebut, balk untuk mendirikan rumah tempat tinggal maupun untuk investasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hukum tanah nasional melarang warga negara asing untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Hukum tanah nasional mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menyiasati hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Dengan menggunakan perjanjian nominee, warga negara asing dapat memiliki tanah dengan hak milik di Bali dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama warga negara Indonesia yang ditunjuknya sebagai Nominee. Penjanjian nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)namun timbul,tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPer. Dan berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee, yang digunakan oleh warga negara asing tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian hingga dianggap sah dan dapat dilaksanakan, walaupun latar belakang dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah suatu upaya untuk menyelundupkan ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh negara agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian nominee secara khusus."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"Saat ini masih banyak terjadi praktek jual beli yang dilakukan dibawah tangan atau tanpa dengan akta jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang tentunya tanpa akta tersebut masyarakat tidak dapat melakukan pendaftaran tanah atas peralihan hak tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Terdapat juga penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan tanpa disertai data yuridis maupun fisik yang benar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data diperoleh, dibaca serta ditafsirkan sendiri oleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dan perkara proses penerbitan sertipikat hak milik, khususnya dalam Perkara Nomor 305K/Pdt/1995 dan Perkara Nomor 23/K/TUN/2005. Hasil kajian ini menunjukan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum, namun untuk melakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Penerbitan sertifikat sebagai bukti hak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional juga harus didasari dengan data yuridis dan data fisik yang benar.

---

Currently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed of sale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, the people cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National Land Agency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agency unaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method, namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws and regulations in force in Indonesia.

The purpose of this study was to determine the validity of the sale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of property rights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. The results of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of sale PPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of a certificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridical data and physical data are correct."

"Tanah Partikelir merupakan tanah yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak swasta yang terdiri dari orang asing seperti golongan timur asing golongan eropa maupun golongan pribumi yang dianggap berjasa kepada VOC Tanah partikelir mempunyai hak hak keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sehingga dianggap sebagai suatu negara didalam negara berbagai upaya penghapusan dilakukan baik oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri maupun pemerintah Indonesia Upaya tersebut antara lain pembelian kembali tanah tanah partikelir kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir menegaskan bahwa tanah tanah partikelir maupun tanah tanah yang luasnya melebihi 10 bauw dihapuskan dan menjadi tanah negara dan kepada setiap pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian berupa uang maupun hak atas tanah Salah satu tanah negara bekas tanah partikelir adalah di daerah Kelurahan Jembatan Lima Jakarta Barat yang sampai sekarang masih dimiliki oleh pemilik atau ahli warisnya maupun oleh pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut yang dibuktikan dengan surat partikelir atau eigendom verponding Namun sejak berlakunya undang undang tersebut alat bukti kepemilikan tanah partikelir masih diakui dan merupakan suatu dokumen administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran sehingga secara de facto tanah partikelir masih diakui keberadaannya dan dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas tanah dan diberikan Sertipikat sebagai tanda bukti hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

Private land is land that was created by the Dutch colonial government, by selling the land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europe groups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rights have privileges that are contrary to the principles of social justice that is considered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutch colonial government itself and the Indonesian government. Such efforts include the repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No. 1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or lands which covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and the any private land owners are given compensation in cash or land rights. One former state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta, which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls the land physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since the enactment of this regulation such as, evidence of private land ownership was recognized and a number of documents required for registration so that the de facto private land still recognized and can be registered to obtain land rights and given certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997 On Land Registry."