Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembukaan akses rahasia bank merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum bagi wajib pajak. Ketentuan-ketentuan perbankan memberikan ruang bagi aparatur pajak untuk mengakses rahasia bank guna mendapatkan informasi terhadap rekening wajib pajak yang terbukti belum menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang pajak. Sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan pembukaan akses rahasia bank dalam rangka penerapan pemblokiran reking wajib pajak, maka ketentuan tersebut juga harus menekan seminimal mungkin terhadap adanya kemungkinan penyalahgunaan ketentuan penerobosan rahasia bank oleh aparat pajak itu sendiri. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah mengenai bagaiamana aturan dan mekanisme dalam penerapan pembukaan akses rahasia bank dalam penerapan pemblokiran rekening wajib pajak dan implikasi hukum terhadap penerapan kegiatan tersebut terhadap kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan sanksi pemblokiran rekeningnya oleh aparat pajak dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perbankan dan perpajakan yang berlaku di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat eksplanatoris, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada.

---

The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in the framework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers. The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to get information on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debt payment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening bank secrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision must reduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of bank secrecy by the tax authorities themselves.

Formulation of problem in the writing of final task is about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of bank secrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to the implementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctions by blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking and taxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and this research is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having nature to reinforce the existing hypothesis."

"Tesis ini membahas Analisa Hukum Tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak. Hal ini dilatar belakangi bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti prosedur dalam pelunasan tunggakan pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dan Jurusita Pajak melakukan penyitaan dengan pemblokiran rekening terlebih dahulu. Dalam upaya mengetahui prosedur dan keefektifitasan pemblokiran rekening bank Wajib Pajak,maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prosedur pemblokiran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan Undang-undang.

---

This Thesis discusses the legal analysis of the blocking of bank accounts of taxpayers. This is the reasons that many taxpayers who did not understand the procedures in the payment of tax arrears after the promulgation of decree letter less tax paid. And bailiff taxes do foreclosure with blocking of account in advance. In an attempt to find out the procedure and the efficiency of blocking taxpayer account then this research method is analytical and descriptive approach method used is the juridical sociological. Based on studies of the author answers to existing problems that the blocking procedure conducted by the Directorate General of Taxation not in accordance with the act."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang diatur dalam perjanjian internasional AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia melalui OECD untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan perlawanan pajak yang banyak sekali terjadi. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai pentingnya rahasia bank dalam kegiatan usaha bank, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, dan ketentuan-ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang berlaku dalam AEOI. Tesis ini juga membahas masalah-masalah yuridis yang terjadi dalam pemberlakuan pembukaan informasi bank. Adanya Perpu No. 1 Tahun 2017 memberikan solusi terhadap kegentingan yang memaksa Indonesia untuk melaksanakan komitmennya dalam AEOI. Namun, masalah-masalah yuridis yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat masih perlu untuk dipikirkan solusinya.

---

This thesis discusses the provisions of bank secrecy for tax purposes stipulated in the internasional agreement, AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI is an international agreement made by the countries of the world, through the OECD, to tackle the overwhelming problems of tax resistance. In this thesis will be discussed the importance of bank secrecy in banks rsquo business activities, tax as one of the largest sources of state revenues, and the provisions of bank secrecy for tax purposes that apply in AEOI. This thesis also discusses the juridical issues occur in the enactment of bank information disclosure. The existence of PERPPU No. 1 Tahun 2017 provides a solution to the urgency that forces Indonesia to implement its commitment in AEOI. However, juridical issues relating to public trust still need to be considered solutions."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito pada Kantor Cabang Bank KTH Syariah, yang dilakukan berdasarkan kebijakan KAP BBH Indonesia. Bank KTH Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang dibawahi oleh Grup Syariah Bank KTH. Evaluasi dilakukan dengan melakukan perbandingan kesesuaian prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP BBH Indonesia dengan Standar Audit (SA) dan kerangka evaluasi berdasarkan teori auditing. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan penutupan rekening Deposito telah sesuai dengan standar audit dan teori auditing yang berlaku. Proses pengujian pengendalian yang dilakukan untuk prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito secara keseluruhan telah konsisten sama. Perbedaan antara kedua prosedur tersebut terletak pada jenis dokumen yangdiperiksa serta jenis pengendalian yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate the process of testing control over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account at Bank KTH Sharia Branch Office, which is carried out based on the policy ofKAPBBH Indonesia. Bank KTH Sharia is one of the Sharia Business Units under the Sharia Group of Bank KTH. Evaluation is done by comparing the suitability of control testing procedures carriedout by KAP BBH Indonesia with Auditing Standards (SA) and auditing theory. Based on the evaluation conducted, the process of testing controls over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account is in accordance with auditing standards and applicable auditing theory. The control testing process carried out for the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account has been consistently the same. The difference between the two procedures lies in the types of documents examined and the types of control tested."

"ABSTRACTHubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana didasari oleh perjanjian pembukaan rekening yang memuat syarat dan ketentuan sebagai suatu perjanjian baku. Perlu disadari bahwa penggunaan perjanjian baku dalam industri perbankan sangat erat kaitannya dengan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank sebagai akibat dari posisi tawar yang tidak seimbang antara Bank dengan Nasabah. Lebih lagi di era teknologi ini, berkembang pesatnya digital banking yang bersifat self-service, membuat pihak Bank dengan Nasabah dapat menyetujui suatu perjanjian baku digital tanpa adanya tatap muka langsung dengan Bank dan Nasabah. Hal ini dapat merugikan nasabah bila terjadinya kesalahpahaman dari apa yang dimaksud oleh Bank dalam perjanjian tersebut, atau bahkan dapat pula termuatnya penyesatan oleh Bank dengan berlindung dibalik asas duty to read. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku digital dalam pembukaan rekening Jenius pada Bank BTPN. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang akan menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa belum ada peraturan yang khsusus mengatur perjanjian baku digital melainkan masih tersebar dalam peraturan-peraturan seperti UU ITE serta PP PSTE disamping UUPK, POJK PKJK serta SEOJK PB. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya Bank BTPN sudah mengupayakan terhindarinya kesalahpahaman dalam perjanjian baku digital yang dibuatnya tersebut. Namun demikian masih terdapat dua klausula dalam perjanjian baku digital pembukaan rekening Jenius yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP TIPB PDPN. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedua klausula dalam perjanjian baku digital tersebut untuk diubah dengan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUPK, POJK PKJK, SEOJK PB, serta PP TIPB PDPN.

---

ABSTRACTAbstractThe contractual terms between Bank and Depositary Customer is based on an account opening agreement that containing terms and conditions as a standard agreement. It should be recognized that the use of standard agreements in the banking industry is closely related to the abuse of the Bank rsquo s circumstances as a result of an unbalanced bargaining position between the Bank and the Customer. Moreover, in this era of technology, the rapidly expanding digital banking that is self service, enabling Banks and Customers to agree on digital standard agreement without face to face contact. This may be detrimental to the customer in the event of any misunderstanding of the Bank rsquo s true intention in the agreement, or may even contain misleading by the Bank by taking refuge behind the duty to read principle. Therefore, this thesis discusses the digital standard agreement in the opening of Jenius account at Bank BTPN. This thesis is a literature research that will deliver a descriptive research typology. This thesis found that there is no specific regulation about electronic digital standard agreement itself, but still scattered in the rules like UU ITE and PSTE beside UU PK, PP PKJK and SEOJK PB. In addition, this thesis found that basically BTPN has sought to avoid the misunderstandings in the digital standard agreement of opening the Jenius account, but there are still two clauses in the agreement that is not in accordance with the provisions in PP TIPB PDPN. Therefore the authors suggest that these two clauses in this digital standard agreement to be amended according to the the provisions contained in the UU PK, POJK PKJK, SEOJK PB, and PP TIPB PDPN."

"Rahasia bank penting untuk diteliti lebih lanjut karena rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam sektor perbankan di sisi lain pembatasan rahasia bank ternyata telah menjadi suatu kebutuhan dari perkembangan masyarakat saat ini Secara formal hukum yang berlaku yang mengatur rahasia bank adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana pengaturan rahasia bank menganut teori bahwa rahasia bank bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika ada suatu kepentingan kepentingan umum yang memaksa Salah satu pengecualian dari kerahasiaan bank di Indonesia adalah untuk kepentingan perpajakan namun hal tersebut saat ini dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP karena dianggap telah menghalangi usaha maksimal aparat pajak dalam pemungutan pajak sebab rumusan membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan terbatas pada pemeriksaan penyidikan pidana dan penagihan pajak Itulah sebabnya DJP meminta untuk diberikan kewenangan akses langsung data nasabah perbankan direct access sebagai pembanding melalui Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Internal Revenue Service memiliki akses langsung terhadap data nasabah bank Bahkan FATCA diberlakukan di Indonesia per Juli Tahun 2014 oleh Pemerintah Amerika Serikat Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah memberikan akses langsung bagi DJP untuk membuka kerahasiaan bank apakah dimungkinkan menurut hukum Indonesia dan apakah FATCA dapat diterapkan di Indonesia Hasil penulisan tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya kajian ilmu hukum perbankan.

---

Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is an important element in the banking sector, on the other hand restrictions of bank secrecy has become a necessity of development of today's society. Formally the applicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendment by Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to the theory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclose their clients if there is an interest in the public interest that force to do so. One exception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currently disputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have been blocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because the formulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to the examination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGT requested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access), as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) The Internal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCA even applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. The specific objective of this thesis is to determine whether providing direct access to the DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whether FATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to the legislators to make improvements to the legislation that already exists. The general objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science of banking law."

"[Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials., Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.]"