Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 208865 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fandy William Songgo
"Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib.
Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini. Pembangunan hukum menyangkut pembangunan stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu dipahami dalam tesis ini yang di maksud sebagai pembangunan hukum adalah substansi hukum.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiasn yuridis normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pembangunan hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan kebijakan publik. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa arah pembangunan hukum dan implementasi dalam pengaturan hukum daerah Kabupaten Poso.
Berdasarkan analisis, pembangunan hukum di kabupaten poso telah sesuai dengan asas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga disimpulkan bahwa implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini cukup baik, dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum daerah yang menunjang rencana pembangunan di kabupaten Poso.

With the implementation of regional autonomy in Indonesia, local governments have considerable authority in implementing regional development. The authority to implement the regional development should be aligned with the development of law in regions. The local and regent regulations as local laws are means for umbrella to the regional development in order to remain harmonious and orderly.
This research tried to analyze the development of law in Poso regency based on the principle of public policy. Besides, this research also analyzed the implementation of arrangement of law related to current development in Poso regency. The development of law involves development of law structure, law substance, and law culture. It needs to be understood that in this thesis, what is meant as development of law refers to law substance.
The writer used juridical normative research method with an emphasis on the study application of rules and norms in the development of law and various literature relevant to development problems and public policy. Another method used to answer the problems was by describing and analyzing the development of law and the implementation of arrangement of law in Poso regency.
Based on the analysis, the development of law in Poso regency has been in accordance with the public policy and led to the development of security and order, economic development, and development of people's welfare. With the release of a variety of local laws that supported the development plans in Poso regency, it was concluded that the implementation of arrangement of law regarding development in Poso regency is currently quite satisfied.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1989/90-1993/94,
R 338.959 83 Ind p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Widiyastuti Nurfadilah
"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Sulthoanuddin Akbar
"Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi berlimpah, Indonesia memiliki berbagai macam komoditas unggul untuk diberdayakan guna memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemetaan geografis dan ekonomi, Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Kawasan Barat Indonesia KBI dan Kawasan Timur Indonesia KTI, adapun KTI yang terdiri dari 11 provinsi membentang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Papua dan merupakan kawasan berbasis kemaritiman. Namun, potensi yang terdapat di daerah tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemanfaatan yang menyebabkan adanya kesenjangan wilayah regional inequality sebesar 95,56 KBI dan 4,44 KTI dari segi pembangunan industri dan infrastruktur, fenomena ini terjadi karena minimnya pemanfaatan komoditas untuk pembangunan kawasan industri sehingga berpengaruh pada kegiatan minimnya bongkar muat logistik dari KBI ke KTI.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana kawasan timur dapat berkembang dengan melakukan analisis permodelan wilayah industri manufaktur beserta biaya investasi agar dapat memacu pembangunan KTI dengan metode location quotient LQ dan pairwise comparison chart PCC dalam menentukan industri manufaktur dan produksi prioritas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 11 Provinsi di KTI kedepannya akan di kembangkan beberapa jenis industri manufaktur dan produksi yaitu pabrik pertanian, peternakan, dan kayu; pengolahan perikanan modern; smelter hasil tambang dan penggalian mentah; Produksi batubara, migas, dan panas bumi; dan manufaktur beton precast dan aspal dengan total biaya investasi sebesar Rp300.794.756.555.344,00-.

Indonesia as archipelagic country that stores high numbers of commodity, could increase the economic growth by maximizing potential in form of industrial sector. Geographically and Economically, Indonesia is divided into two segmental area ldquo Western Area of Indonesia KBI and Eastern Area of Indonesia KTI, specifically for KTI which consists of 11 provinces spanning from Nusa Tenggara Province to Papua and well known as strategic maritime region. However, the potential commodity that occupies those regions does not represent optimum utilization which implies to regional inequality with percentage is 95,56 KBI and 4,44 KTI on industrial and infrastructure aspect, these phenomena occurs due to minimum logistic loading and discharging activity from KBI to KTI.
Hence, to cope within this phenomenon this research is aimed how the eastern region could accelerate the development into another form of massive manufacturing region by analyzing regional model including initial cost for the construction. Several methods are conducted, location quotient method exposes several alternatives of potential sector based on regional's GDP and for the next iteration will be investigated in pairwise comparison chart PCC in determining final decision for manufacturing and production sector on each province. As the result, it shows that 11 provinces of KTI will be developed in several major industrial types such as agricultural, livestock, and timber manufacturing mineral mining and raw material smelting industry coal, oil gas, and geothermal refining industry and precast concrete and asphalt batching plant manufacturing. At last, to develop KTI as a center of manufacturing and production in Indonesia is estimated 22,560,170,745.92 for construction cost, its component corresponds to initial cost including land, industrial building, land clearing, manufacturing machinery equipment, and infrastructure expenses.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S68396
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muharram
"Mandailing Natal merupakan kabupaten muda, dari pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan yang berpusat di Panyabungan sebagai pusat administratifnya, kini melakukan kendali administratif sendiri sesuai dengan potensi daerahnya secara struktural, kultural, sosial dan psikologis mengalami perubahan dari sebelumnya. Perubahan ini terlihat begitu jelas, terutama pembangunan pisik, mendahului pembangunan bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial bahkan religiositas (sifat keberagamaan). Khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan akan berawal dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang baik.
Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah; (1). Mengapa IPM Kabupaten Mandailing Natal masih rendah. (2). Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan IPM didaerah ini.
Tujuan penelitian ini adalah; (1). Mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai IPM di Kabupaten Mandailing Natal. (2). Menganalisis upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan IPM.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah; wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, audio dan visual serta studi pustaka. Dengan analisis deskriptif dimana data?data mentah yang masih berupa kata-kata, kalimat, statement, perilaku, kejadian, uraian, paparan akan diolah agar mudah dipahami dalam bentuk informasi.
Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah; Indeks Pembangunan Manusia, Cara mengukur IPM, Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja, Kebijakan, Pengambilan, Keputusan, Pembangunan manusia dalam meningkatkan kualitas masyarakat, Hubungan antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi, Ketahan Daerah.
Sektor IPM. IPM di Mandailing Natal pada saat ini berada pada urutan 29 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. IPM yang berada dibawahnya adalah Nias urutan ke 30, Nias Utara urutan 31, Nias Selatan urutan 32, Nias Barat urutan 33, sedang Indek Pembangunan Manusia tertinggi di Sumatera Utara adalah Pematang siantar berada pada urutan ke 1. Posisi ini terlihat jauh tertinggal dalam 25 tahun terakhir, karena sebelumnya Daerah Mandailing Natal dikenal menjadi basis Sumber Daya Manusia untuk Sumatera Utara. Pemerintah mengupayakan peningkatan IPM di Mandailing Natal termasuk peningkatan kualitas guru/pendidik, Hal ini disadari harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan dinamis.
Dengan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya guru merupakan faktor langsung bagi peningkatan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia. SDM merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembangunan, untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas dan baik. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas tidak bisa lepas dari pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan baik, kualitas pendidikannya juga harus baik, termasuk ketersediaan perangkat pisik, sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung, guru yang berkualitas, kurikulum dan alat-alat pendidikan juga suasana belajar yang kondusif guna mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Peningkatan Kualitas SDM, bisa melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa, maka apabila perhatian Pemerintah Daerah berkurang terhadap dunia pendidikan maka pendidikan itu sendiri akan mengalami kemerosotan, sehingga pembangunan di daerah tersebut juga akan mengalami kemerosotan. Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas SDM, apabila tingkat pendidikan rendah maka kualitas SDM juga akan rendah, kualitas SDM yang rendah akan menyebabkan kualitas hidup rendah yang akan meningkatkan kemiskinan sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Maka seyogianya Pemerintah mengambil peran besar dalam memajukan dunia pendidikan di daerah Mandailing Natal. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar atas kemajuan pendidikan untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan baik di Kabupaten Mandailing Natal, meskipun hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat.
Sektor kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal saat ini sudah baik, dengan adanya dukungan anggaran DAK dari pusat yang diambil dari APBN. Dukungan APBN dapat membantu pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, karena prioritas pembangunan kesehatan baik pisik, non pisik maupun peralatan sesuai dengan petunjuk teknis. Anggaran dari APBN dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas, rehab Puskesmas, pembangunan Poskedes untuk tempat tinggal bidan desa. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Poskedes, sedangkan kesiapan lahan dari masyarakat. Kesehatan tidak hanya merupakan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan tetapi peran serta dari masyarakat juga sangat diharapkan untuk mendukung tercapaianya tingkat kesehatan yang baik di Kabupaten Mandailing Natal. Sejak adanya pemekaran Kabupaten pada tahun 1998 kondisi sarana pisik, peralatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal kondisinya membaik.
Sektor Pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2012 sudah mencapai angka 6,4 %, tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,7 % berarti kategori cukup bagus khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol adalah sektor pertanian, karena tingkat pertumbuhan ekonomi paling maju adalah yang ditopang oleh sektor pertanian. Kemudian perkebunan dan sektor lainnya tiap tahun berubah, seperti perdagangan, jasa, meskipun sebagai sektor yang paling lemah terutama jasa perhotelan. Peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada sektor pertanian karena yang menopang perekonomian sebagian besar adalah pertanian, dalam hal ini yang paling berperan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian setiap tahun sudah memprogramkan pelatihan petani, dalam bentuk sekolah lapangan yang dipandu oleh penyuluh-penyuluh dan setiap tahunnya diupayakan untuk menambah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Mandailiang Natal, agar bisa memberikan pengarahan, bimbingan, tuntunan kepada para petani yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
Hasil menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan dan pendapatan sangat berperan dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia. Dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Pendidikan mempunyai peranan dalam pertahanan keamanan karena aspek pedidikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat terhadap jiwa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, dan rasa lebih mencintai daerahnya sendiri. Dari aspek kesehatan, masyarakat yang sehat lebih berkualitas dari pada masyarakat yang tidak sehat hal ini akan berpengaruh terhadap ketahanan daerah, keluarga dan ketahanan diri, sehingga ketahanan daerahnya dapat lebih terjamin. Dari aspek pendapatan masyarakat yang lebih baik pendapatannya akan berpengaruh terhadap ketahanan daerah, ketahanan keluarga dan ketahanan pribadi, dengan demikian ketahanan daerah tersebut akan lebih baik. Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah yang baik tidak terlepas dari peran serta dari pada pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Mandailing Natal is a young district, from district division based in South Tapanuli Panyabungan as its administrative center, is now doing its own administrative control of the region in accordance with the potential structural, cultural, social and psychological changes from the previous. This change is made apparent, especially physical development, precedes the development of other fields such as education, health, economic, social and even religiosity (religious nature). Particularly in education, health, income will be started from the quality of Human Resources (HR) its good.
The problems that exist in this research are: (1). How HDI District Mandailing Natal remains low. (2). What will be done by the District Government Mandailing Natal to improve the HDI in this area.
The goal of this research are: (1). Describe and analyze in depth the District IPM in Mandailing Natal. (2). Analyzing the efforts that have been implemented and will be implemented Mandailing Natal regency administration to improve the HDI.
The methodology used in this study are; interview, observation/observation, documentation, audio and visuals as well as the study of the literature. With descriptive analysis where the data raw is still in the form of words, sentences, statements, behavior, events, descriptions, exposure will be processed in order to be easily understood in the form of information.
The theory is used to support this research are: the Human Development Index, HDI measure Way, Education, Health, Income, Economic Growth, Labor, Policy, Decision, Decisions, Human development in improving the quality of society, relationship between HDI and economic growth, Resilience areas HDI sector. IPM in Mandailing Natal at this time are on the order of 29 of the 33 districts/municipalities in the province of North Sumatra. IPM that are below it is number 30 Nias, North Nias order of 31, South Nias sequence 32, 33 West Nias sequence, being the highest Human Development Index in North Sumatra is Siantar was ranked 1. This position looks far behind in the last 25 years, since before the Regional Mandailing Natal is known to be bases of Human Resources for North Sumatra.
The government effort to improve IPM in Mandailing Natal including improving the quality of teachers / educators, This is realized must be done in accordance with the continuous development of science and technology that is fast and dynamic. Knowing full well that the teacher resource is a direct factor for improving the Human Development Index. HR is a major factor in achieving development goals, it is necessary and good quality human resources. To obtain the qualified human resources can not be separated from education because education is one of the major factors in improving the quality of human resources, to ensure the recruitment of qualified and good, quality education should also be good, including the availability of the physical, educational facilities, such as buildings, teachers quality, curriculum and educational tools are also conducive learning environment to support teaching and learning activities. Improved quality of human resources, either through formal and non-formal education. Because education is one of the major factors in the successful development of a nation, the Local Government reduced if attention to the world of education, the education itself will decline, so that development in the area will also decline.
Education is a big influence on the quality of human resources, low levels of education if the quality of human resources will also be low, the low quality of human resources will lead to lower quality of life will increase poverty so that people will find it hard to get a good education. So the government should take a larger role in promoting education in the area Mandailing Natal. Mandailing Natal District Education Office has the duty and responsibility in carrying out the duties of Local Government in the field of education. Therefore, the Department of Education have a duty and a great responsibility for the advancement of education to obtain a good quality human resources and in the District of Mandailing Natal, although it is the responsibility of all components, both government and society.
Health sector . The condition of health infrastructure in the district Mandailing Natal is good now, with the support from the central budget DAK taken from the state budget. Budget support can help procurement of health infrastructure , health priorities well as physical, non- physical and technical equipment according to the instructions . Budget of the budget is used for the construction of facilities and infrastructure health center , health center rehabilitation, development Poskedes to stay midwife. The government prepared a budget for the construction Poskedes, while the readiness of the public lands. Health is not just the responsibility of the Regional Government in this case the Department of Health , but the participation of the community are also expected to support tercapaianya level of good health in the District Mandailing Natal. Since the division of the district in 1998 physical condition of facilities, equipment, health services in the District of Mandailing Natal condition improved.
Income sector. The rate of economic growth in the District Mandailing Natal for 2012 has reached 6.4%, in 2013 is expected to reach 6.7% means the category is quite good, especially in the District Mandailing Natal. The most prominent economic growth is the agricultural sector, as the most advanced level of economic growth is sustained by the agricultural sector. Then the estate and other sectors changed each year, such as trade, services, although as the weakest sector, especially hospitality services. Increasing the rate of economic growth is projected to sustain the agricultural sector as the economy is mostly agricultural, in this case the greatest role is the Department of Agriculture and Food Security. Department of Agriculture each year already programmed training of farmers, in the form of a field school hosted by the extension-extension and every year sought to increase the number of extension workers in the district Mandailiang Natal, in order to provide direction, guidance, guidance to farmers in the district Mandailing Natal.
The results showed that education, health and income play an important role in improving the Human Development Index. Viewed from the aspect of education, health and income. Education has a role in security and defense aspects of the education because it can provide a better understanding to the people of spirit nationalism, love for the homeland, and a sense of its own country more love. From the aspect of health, a healthy society is more qualified than the people who are not healthy it will affect the local resistance, and resilience in the family, so that the region can be assured durability. From the aspect of people's income better earnings will affect regional resilience, family resilience and personal resilience, thus the resilience of the area would be better. From the above explanation suggests that the Human Development Index has a very important role in enhancing regional resilience. Resilience is not a good area in spite of the participation of the education, health and income.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Thanthowi Jauhari
"Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berupa kekhususan bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan. Sebagai format penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh dan bermartabat dengan pendekatan pembangunan sosial. Penelitian ini untuk memastikan adanya pelaksanaan, institusionalisasi dan efektifitas pembangunan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menunjukkan bahwa pembangunan sosial termuat dalam peraturan perundang-undangan. Proses dan hasil pelaksanaan pembangunan sosial telah dapat menjadi alat integrasi sosial, menghasilkan alat peningkatan pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, serta dapat menjadi alat untuk memberikan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk maju dan berkembang melalui peningkatan lapangan kerja produktif dan pengurangan pengangguran. Institusionalisasi pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk implementasi kebijakan otsus dalam pemerintahan dan budaya masyarakat Aceh. Reintegrasi dan rekonstruksi sudah diterima masyarakat dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Terdapat pencapaian peningkatan HDI, terdapat kemajuan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan.

Special Autonomy for Local Government of Aceh is different government application from the other provinces in Indonesia. The differences include specialty in political, governmental, economy, social cultural and financial. Special autonomy is a form of problem solution in Aceh generally and pride with social development approach. This research is to make sure the implementation, institutionalization, and how effective social development. This research used qualitative research approach with descriptive research. The result of research presents that social development in the regulation is already match with the aspiration of society, Government of Aceh and country. Process and result of the implementation of social development could become social integration tool, needs improvement tool and life improvement tool, and also could become tool to give the same access for all member of society to develop through. Institutionalization of social development in special autonomy for local government of Aceh has been implemented in the policy of special autonomy in government and culture of Aceh. Re-integration and re-construction has been accepted by society and the result already has been used by society of Aceh. About the achievement of increasing the number of HDI is already good, in education, health and society income."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
340 JHP
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Madison
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah Dalam
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum Keuangan
Publik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam hal
mendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat
memberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.
Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Di Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminan
tersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan
Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,
efisien dan akuntabel.

ABSTRACT
This thesis discusses the provision of Government Guarantees in
Infrastructure Development Financing in Indonesia According to the Public
Finance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushing
the wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide government
guarantees , the government must be based on legislation applicable is the law of
public finances . Provision of Government Guarantees in Infrastructure
Development Financing in Indonesia should be through the mechanism of the
state budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , the
government must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of such
guarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in Infrastructure
Development Financing in Indonesia should be done with the proper , efficient
and accountable."
2016
S64359
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
H. Rahardjo Adisasmita
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
338.9 RAH p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
David Pulung
"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.
Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>