Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 200534 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pardede, Feisha Gracia Nouvita
"Saat ini masih banyak terjadi praktek jual beli yang dilakukan dibawah tangan atau tanpa dengan akta jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang tentunya tanpa akta tersebut masyarakat tidak dapat melakukan pendaftaran tanah atas peralihan hak tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Terdapat juga penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan tanpa disertai data yuridis maupun fisik yang benar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data diperoleh, dibaca serta ditafsirkan sendiri oleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dan perkara proses penerbitan sertipikat hak milik, khususnya dalam Perkara Nomor 305K/Pdt/1995 dan Perkara Nomor 23/K/TUN/2005. Hasil kajian ini menunjukan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum, namun untuk melakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Penerbitan sertifikat sebagai bukti hak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional juga harus didasari dengan data yuridis dan data fisik yang benar.

Currently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed of sale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, the people cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National Land Agency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agency unaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method, namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws and regulations in force in Indonesia.
The purpose of this study was to determine the validity of the sale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of property rights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. The results of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of sale PPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of a certificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridical data and physical data are correct.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43073
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angga Adhyaksa Suryaputra
"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum dari penandatanganan akta jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan agar supaya kita jangan terlalu gampang meminjamkan sertipikat kepada orang lain sebagai alas untuk meminta kredit dan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih cermat dan teliti dalam memastikan apakah obyek jual beli tersebut telah sesuai dengan Asas Terang, Tunai dan Riil atau Nyata. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat analitis kualitatif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala- gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesalahan yang berupa persetujuan dalam akta jual beli terhadap tanah dan bangunan dapat mengakibatkan hak milik atas tanah dan bangunan jadi berpindah ke orang lain.

This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit's request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia's legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42679
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Willyardi Winata
"Tanah Partikelir merupakan tanah yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak swasta yang terdiri dari orang asing seperti golongan timur asing golongan eropa maupun golongan pribumi yang dianggap berjasa kepada VOC Tanah partikelir mempunyai hak hak keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sehingga dianggap sebagai suatu negara didalam negara berbagai upaya penghapusan dilakukan baik oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri maupun pemerintah Indonesia Upaya tersebut antara lain pembelian kembali tanah tanah partikelir kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir menegaskan bahwa tanah tanah partikelir maupun tanah tanah yang luasnya melebihi 10 bauw dihapuskan dan menjadi tanah negara dan kepada setiap pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian berupa uang maupun hak atas tanah Salah satu tanah negara bekas tanah partikelir adalah di daerah Kelurahan Jembatan Lima Jakarta Barat yang sampai sekarang masih dimiliki oleh pemilik atau ahli warisnya maupun oleh pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut yang dibuktikan dengan surat partikelir atau eigendom verponding Namun sejak berlakunya undang undang tersebut alat bukti kepemilikan tanah partikelir masih diakui dan merupakan suatu dokumen administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran sehingga secara de facto tanah partikelir masih diakui keberadaannya dan dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas tanah dan diberikan Sertipikat sebagai tanda bukti hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Private land is land that was created by the Dutch colonial government, by selling the land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europe groups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rights have privileges that are contrary to the principles of social justice that is considered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutch colonial government itself and the Indonesian government. Such efforts include the repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No. 1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or lands which covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and the any private land owners are given compensation in cash or land rights. One former state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta, which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls the land physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since the enactment of this regulation such as, evidence of private land ownership was recognized and a number of documents required for registration so that the de facto private land still recognized and can be registered to obtain land rights and given certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997 On Land Registry.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43077
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Wahyu Tanaji
"Risalah Lelang merupakan akta otentik yang membuktikan telah terjadinya lelang dan berfungsi sebagai alas hak untuk melakukan balik nama, khususnya dalam hal objek lelang berupa tanah dan bangunan. Seperti halnya akta notaris, Risalah Lelang dapat dibuat dalam bentuk minuta, salinan dan grosse. Minuta Risalah Lelang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara baik oleh Juru Lelang/Kantor Lelang. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul sebagai dampak dari diterbitkannya surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara, yang tidak memiliki minuta. Mengenai bidang tanah/bangunan yang telah dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara tersebut, bagaimanapun, telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain oleh Kantor Pertanahan sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan konversi tanah berdasarkan UUPA. Selain itu, sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah pula ditingkatkan menjadi Hak Milik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur lelang dan proses konversi tanah yang telah dilakukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang hukum lelang dan pertanahan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipe diagnostik fact-finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat diagnostik analisis. Penulis menyimpulkan bahwa lelang yang telah dilakukan mengandung beberapa cacat prosedur dan surat keterangan sebagai pengganti salinan Risalah Lelang tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun hanya sebagai bukti permulaan.

An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and it becomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser, particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, The Auction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and an engrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept and maintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of the issuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitute for an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. With regard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however, the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of other people based on the conversion policy of land titles in conformity with the Basic Agrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into the Ownership (Freehold) Rights.
This study aims to examine the suitability of the auction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and land regulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic. The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as to produce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws in auction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect and convincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42676
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maulida Illiyani
"Hak atas tanah merupakan hak yang melekat, dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hak atas tanah, antara lain adalah Hak Milik. Pengaturan pertanahan di Indonesia tegas menjelaskan bahwa Hak Milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara indonesia dan badan hukum dengan syarat. Oleh karena itu hak milik kepada orang asing dilarang, dan pelanggaran terhadap hal ini mengandung sanksi batal demi hukum dan hak atas tanahnya jatuh pada negara. Tulisan ini membahas sebuah kasus sengketa tanah antara WNA dan WNI, yang memperlihatkan telah terjadi peralihan hak melalui jual-beli dengan pinjam nama, serta pertimbangan hakim yang diklasifikasikan dalam dua tema oleh penulis yaitu mengenai kepemilikan tanah oleh WNA dan harta bersama dalam perkawinan campuran.Tulisan ini menggunakan metode kualiatatif dengan penelusuran data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang dibahas dengan metode analisis yuridis. Hasilnya bahwa perjanjian nominee dalam jual beli mengakibatkan jual beli tidak memiliki kekuatan hukum, warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah namun terbatas, yakni hanya diperbolehkan dengan status hak pakai dan hak sewa sebagaimana dijelaskan didalam pasal 42 dan 45 UUPA, tidak boleh hak jenis lain. Dan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia.

The right to land is an inherent right, and can not be eliminated just like that. Land rights, among others, is Hak. Administration of land in Indonesia firmly explained that the Property Rights of land reserved for Indonesian citizens and legal entities on the condition. Therefore the property to foreigners is prohibited, and a violation of the sanctions it contains a null and void and the land rights fall on the state. This paper discusses a land dispute between the foreigners and the citizen, which shows there has been a transfer of rights through the sale by borrowing the name, as well as consideration of the judge who is classified into two themes by the author of the ownership of land by foreign and joint property in marriage campuran. Tulisan the use of qualitative methods to search secondary data from primary and secondary legal materials, which are discussed with juridical analysis methods. The result is that the agreement nominee in buying and selling lead selling does not have the force of law, foreign citizens can have land rights but limited, which is only allowed with the status of the right to life and the right to lease as described in Article 42 and 45 of the BAL, may not be the right kind of other , And intermarriage without mating agreement could not have freehold land in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45872
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meliana Gunawan
"Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok kepada PT. Roda Kencana Mandiri untuk melakukan pembayaran kembali atau pembayaran ulang atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.105/Kalibaru yang dikuasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dimana pihak Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok sebagai Pemegang HPL atas tanah objek sengketa tersebut.
Penulisan tesis ini dengan metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma/asas-asas hukum dalam Putusan Pengadilan dan bahan hukum pustaka atau data sekunder (berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya mengenai pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/Pdt/G/2007 jo. No. 418/PDT/2007/PT.DKI. menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 454/Cilincing/1998 adalah sah dan berharga dan PT. Roda Kencana Mandiri dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 105/Kalibaru tersebut. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/Pdt/G/2007 jo. No. 418/PDT/2007/PT.DKI. tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai pemberian HGB di atas tanah HPL.

This thesis is to analyze the Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI concerning land dispute between PT. Roda Kencana Mandiri versus Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (now PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) and PT. Maju Terus Jaya which was caused by the petition of Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok towards PT. Roda Kencana Mandiri to perform re-payment or recompense onto land under Building Utilization Title Number 105/Kalibaru occupied by PT. Roda Kencana Mandiri by reason that the land under the Certificate of Right of Building (HGB) located within the area of Right of Management (HPL) whereas Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok as the holder of the Certificate of HPL to such disputed land.
This thesis writ with normative juridical research method to study and analyze the norms / principles of law on the Verdict and legal material libraries or secondary data (in form of legislations on the land sector, particularly regarding the provision of Right of Building upon Land under Right of Management). The Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI stated that the Sales and Purchase Deed Number 454/Cilincing/1998 is lawfully valid and recognized hence PT. Roda Kencana Mandiri declared as a rightful owner upon disputed land under the Certificate of Right of Building Number 105/Kalibaru. Juristical judgment provided by the Panel of Judges in the Verdict of North Jakarta District Court Number 71/PDT/G/2007 jo. Number 418/PDT/2007/PT.DKI is not in according with the prevailing laws and regulations regarding the issuance of HGB upon the HPL.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46701
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prasasti Budi Putri
"Propinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datang ke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warga negara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali. Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempati lahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untuk menempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewa menyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatu upaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahan pustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjian pinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasa mengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asing datang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti dan seksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahi aturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannya jabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notaris wajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of tourists who come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesian citizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law states that only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners were given the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings. But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land in Bali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to be a nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money she used for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as an attempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreement so that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study uses normative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research library materials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements include a statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorney to sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for the notary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there are indications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legal counseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are required to maintain public confidence and the country well.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Septian Nugroho
"ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para
pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan
kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis,
lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk
mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang
berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya
buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun
dan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang
didaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun
dalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan.
Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas)
Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyak
permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang Hak
Milik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan
Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena
memperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusi
dari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat
membantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuan
permohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT
The increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising number
of disputes over the land property control between the parties who have vested
interest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, the
law that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 Concerning
Basic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government to
implement land registration, in addition to the obligation of the landowners to register
property rights. The system of land registration in Indonesia is a system of
registration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership.
The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holder
of the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of this
study has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificates
by means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellation
of certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, the
author has used the method of normative legal research or legal research literature,
namely the legal research done by examining library materials or secondary data.
Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in the
one hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they should
be because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they have
purchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail to
provide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process of
registration of land property in accordance with the law of land registration in
Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Adi Nugraha
"Transaksi jual beli benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) diperlukan catatan kepemilikan seperti akta autentik sebagai bukti hukum yang sah terjadinya jual beli, yang selanjutnya dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB), Fakta yang ada di lapangan, masyarakat melakukan jual beli tanah tanpa melampirkannya pada akta PPAT atau akta dibawah tangan. Akta ini akan memiliki kekuatan pembuktian apabila kedua pihak mengakui kebenaran atas akta dan transaksi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1857 KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai kekuatan jual beli di bawah tangan dalam peralihan hak sebelum pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat di bawah tangan dan surat pernyataan waris dari pewaris setelah meninggal dunia dalam perjanjian jual-beli tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses perjanjian. Akibat yang ditimbulkan apabila transaksi terjadi pada objek yang bermasalah adalah berpotensi menimbulkan sengketa terkait dengan proses jual beli tanah yang dilakukan.

The sale and purchase transaction of immovable objects (land or buildings) requires ownership records such as an authentic deed as legal evidence of a sale and purchase, hereinafter known as a Sale and Purchase Deed (AJB). on the PPAT deed or underhanded deed. This deed will have the power of proof if both parties acknowledge the truth of the deed and the transactions that have occurred. This is in accordance with Article 1857 of the Civil Code which states that the private deed has the same evidentiary power as the authentic deed. In connection with the case of position in the study, it will be discussed about the power of buying and selling under the hand in the transfer of rights before the testator dies. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The data analysis method in this study is qualitative, namely by managing and analyzing the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data. The results of the study indicate that the private letter and the statement of inheritance from the testator before death in the sale and purchase agreement do not have legal force in the agreement process. The consequences if a transaction occurs on a problematic object is that it has the potential to cause a dispute related to the process of buying and selling land carried out"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simon Reinaldo Marlin
"Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak dapat dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah prosedur pencatatan peralihan hak atas tanah sertipikat hak milik yang dilakukan oleh pembeli secara sepihak dalam jual beli tanah berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby serta bagaimana kekuatan hukum atas kuitansi jual beli kepemilikan hak atas tanah sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Pengumpulan data juga dilakukan secara studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan ialah prosedur pencatatan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Ampel yang dilakukan di bawah tangan, yaitu setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby bersifat Inkracht/ berkekuatan hukum tetap, Pengurusan Akta Jual Beli di PPAT harus segera dilakukan dimana PPAT wajib melakukan pengecekan PBB, validasi BPHTB. Selain itu dengan adanya Putusan Pengadilan pembeli dapat meminta Berita Acara Eksekusi kepada Pengadilan guna mendaftarkan sendiri peralihan haknya di Kantor Badan Pertanahan tanpa melalui PPAT. Kuitansi dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi unsur hukum adat dimana jual beli dilangsungkan secara terang, tunai, dan rill. Terjadinya kesepakatan antara para pihak yang lahir dari jual beli dengan bukti kuitansi tersebut merupakan implementasi dari syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kuitansi bermaterai yang merupakan surat di bawah tangan dan menjadi kunci utama dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby memiliki kekuatan pembuktian yang sah, karena tidak ada pihak yang menyangkalnya walaupun tidak sesempurna bukti autentik.

The process of transferring ownership rights from the seller to the buyer according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (Law No. 5 of 1960) requires the government to hold land registration/registration of transfer of rights throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia to ensure certainty. law for rights holders. However, in practice there are several things that cause the transfer of land rights cannot be carried out. The formulation of the problem in this study is the procedure for recording the transfer of land rights to a certificate of ownership that is carried out by the buyer unilaterally in the sale and purchase of land based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby and how the legal force of the sale and purchase receipt of land rights as evidence in court based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. The research method used in this research is descriptive analytical method. Data collection was also carried out by means of a literature study. The conclusion obtained is the procedure for recording ownership of the Certificate of Ownership Number 278/Ampel which is carried out under the hands, namely after the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby is Inkracht / has permanent legal force, Management of the Sale and Purchase Deed in PPAT must be carried out immediately where PPAT is obliged to check PBB, validate BPHTB. In addition, with the Court's Decision, the buyer can request the Minutes of Execution to the Court to register the transfer of his rights at the Land Agency Office without going through PPAT. Receipts in the sale and purchase of land and buildings are in accordance with the Civil Code which in the implementation of the sale and purchase has fulfilled the elements of customary law where the sale and purchase is carried out in an open, cash, and real manner. The occurrence of an agreement between the parties born from the sale and purchase with the receipt is an implementation of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. A stamped receipt which is an underhand letter and is the main key to the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby has valid evidentiary power, because no party denies it even though it is not as perfect as authentic evidence."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>