Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tumpang tindih sertipikat di atas suatu lahan akibat kesalahan administratif. Sertipikat yang cacat hukum administratif adalah sertipikat yang mengandung kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lain yang bersifat administratif. Sertipikat yang cacat hukum administrative dapat memberikan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh pendaftararan tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Bojonegara pernah terjadi Penerbitan Sertipikat yang cacat hukum administratif yaitu penerbitan Sertipikat HPL atas Nama PT. Pelabuhan Indonesia II yang terletak di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

---

The focus of this Thesis is Overlapping Certificate of Right on Land as a result of an Administrative Law Deformed.Administrative Law Deformed Certificate is the certificate with the inaccuracy of procedure, the regulation application, the right subject, the right type, the width calculation, the incorrect judicial or physical data or other administrative inaccuracy. The administrative Law deformed certificate may cause the uncertainty of law as it is expected by the Land Registry in Indonesia. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. The research result shows that in Bojonegara, has ever issued the Administrative Law Deformed Certificate, which was the issuing of Certificate HPL upon the name of PT. Pelabuhan Indonesia II, located in Bojonegara District, Serang City."

"Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti mengenai kasus tumpang tindih pada Putusan Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Certificate as a strong admissible evidence instrument, in it is issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In connection with the widespread occurrence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these fact the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) Decision of District Court of Palembang Number : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis’ writings is using qualitative analysis method."

"Latar Belakang: Terdapat dua teknik dalam reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV yaitu teknik jahitan ujung ke ujung end-to-end dan tumpang tindih overlapping. Beberapa penelitian berbeda menunjukkan keterbatasan data untuk membandingkan teknik ujung ke ujung dengan tumpang tindih terhadap kejadian inkontinesia fekal. Tujuan: Mencari perbedaan antara kedua teknik reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV secara Fungsional Berdasarkan Skoring Inkontinensia Fekal. Metode: Penelitian potong lintang ini dilakukan dengan mengulas data rekam medis RSCM periode 1 Januari 2011 - 31 Desember 2015. Empat puluh delapan rekam medis dengan 39 subjek mendapatkan teknik tumpang tindih dan 9 subjek mendapatkan teknik ujung ke ujung. Dilakukan penilaian skoring inkontinensia dengan SIKC Skoring Inkontinesia Klinik Cleveland dan SSKF Skala Skoring Kontinensia Fekal dan dilakukan analisa Chi-Square dengan alternatif Fischer. Hasil: Tidak terdapat perbedaan antara teknik ujung ke ujung dengan tumpang tindih berdasarkan skoring SSKF p = 0,627 dan SIKC p = 0,627 . Berdasarkan SSKF terdapat 2,1 Inkontinensia Komplit dan 79,2 Kontinensia Komplit pada teknik tumpang tindih dan 18,8 Kontinensia Komplit pada teknik ujung ke ujung. Berdasarkan SIKC terdapat 2,1 Inkontinensia Komplit, 6,2 Kontinensia Baik, 72,9 Kontinensia Sempurna pada Teknik Tumpang Tindih dan 18,8 Kontinensia Sempurna pada teknik lainnya. Kesimpulan: Didapatkan bahwa 2,1 menderita inkontinensia fekal pada teknik tumpang tindih, sementara tidak didapatkan inkontinensia fekal pada teknik ujung ke ujung.

---

Background: There are two technique in repairing perineal ruptured grade IIIb IV which is End to End Technique and Overlapping Technique. Some studies showned differents outcome and also limited data that compare these two technique based on fecal incontinence.

Purpose: To show that there is a different between both technique on perineal reparation by functional based on Fecal Incontinence Scoring.

Methods: This cross sectional was done by reviewing medical record in RSCM from January 1st 2011 until 31st December 2015. Forty nine medical record taken as sample and found that 39 with overlapping technique and 9 with end to end technique. Performed by incontinencia fecal scoring using CCIS Cleveland Clinic Incontinence Scoring and FCSS Fecal Continence Scoring Scale and analyzed by Chi Square witn Fischer as alternative.

Results: There is no different between overlapping technique and end to end technique by FCSS p value 0,627 and CCIS p value 0,627 . Based on FCSS there are 2,1 compkete incontinence and 79,2 complete continence in Overlapping technique and 18,8 complete continence I End to End technique. Based on CCIS there are 2,1 complete incontinence, 6,2 good continence, 72,9 perfect continence in Overlapping technique and 18,8 perfect continence in other technique.

Conclusion: There are 2,1 found fecal incontinence in Overlapping technique, while no fecal incontinence in End to End technique."

"Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sertipikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat beschikking yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Pendaftaran di Propinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru dikenal alat bukti bawah tangan berupa alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang merupakan bukti peralihan hak bagi pemegangnya. Masalah yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah berupa tumpang tindih antara alas hak atas tanah dan Sertipikat dimana dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi seperti permasalahan yang diangkat dimana terhadap tanah dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Desa Umban Sari seluas 17.000 m yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Permasalahan penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. sengketa dapat dilihat dari peran tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional BPN serta penyelesaian sengketa administratif pertanahan. Penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan prosedur yang cermat dan teliti mengakibatkan cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat, yang menyebabkan pembatalan penerbitan sertipikat yang bersangkutan.

---

Law Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Law UUPA aimed at providing legal certainty guarantee. In a purpose to provide the legal certainty guarantee then the land registrasion is performed which its activity final result is in form of a Certificate. Implementation of the land registrasion is performed by the Badan Pertanahan Nasional BPN Head of Land Office on city level having governmnetal duties in land affairs. The certificate represents a form of decision beschikking in nature issued by Land Office as the Official of the State Administration serving as a solid evidence. In the Registration in Riau Province, particularly Pekanbaru Municipality known as a privately made evidence known as privately made evidence in form of the base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR which represents an evidence of transfer of right for its bearers.

The issues is frequently happened in the land registration in form of overlapping between the base of right on land and Certificate where in its issuence there is an administrative defect such as issues raised where toward the land with base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR upon it Property Certificate Right Number 566 Desa Umban Sari was issued of area 17.000 m issued by the Land Office Pekanbaru. The problem dealt by the author in examining the isuse by using reserach method which is normative juridical by library reserach. Dispute can be seen from the role of duties and function of the Badan Pertanahan Nasional BPN and the settlement of land administrative disputes. The issuance of certificate whic is not in compliance with the thorough and careful procedure resulting in the administrative defect in the issuance of Certificate, leading to the cancellation in the issurance of the certificate concerned. "

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."