Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam memutuskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. tidak bersalah serta perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010 telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Dalam hal Majelis Hakim pada pengadilan tingkat Kasasi no.1860 K/Pid/2010 membebaskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. dari tuntutan melakukan tindak pidana "turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik? karena tidak terbukti memalsukan surat autentik sebagaimana diatur pada pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Simpulannya adalah dalam menjalankan profesi sebagai Notaris diharapkan tetap mentaati Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 17 ayat (1) dan kode etik profesi Notaris. Maksudnya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Perkumpulan sebaiknya ikut upgrading dan refreshing dari Ikatan Notaris Indonesia. Notaris Tjondro Santoso, S.H. lalai dalam hal mencantumkan kalimat/kata-kata telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta no.2 dan no.3 tanggal 6 Januari 2006 baru mendapat pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006.

---

Notary is a public official who has the authority to make Authentic Act set out in the Law of the Republic of Indonesia no. 2 of 2014 on the Amendment of the Law no. 30 of 2004 concerning Notary. A case study is conducted on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1860 K / Pid / 2010 in the case of legal reasoning of the Supreme Court Judge in deciding notary Tjondro Santoso, SH innocent and notary acts that can be categorized as Unlawful Acts. The method used is normative.

Conclusions from this research is that notary act can be categorized as Unlawful acts in Supreme Court Decision number 1860 K / Pid / 2010 has been regulated in Article 17 paragraph ( 1 ) of Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 on the Department of the things the judges at the court of cassation no.1860 K / Pid / 2010 frees notary Tjondro Santoso, SH of claim crime " participated send false information put into Authentic Act " because it was not proven falsifying authentic letters as provided in Article 266, paragraph ( 1 ) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code to - 1.

The conclusion is in their profession as a notary is expected to remain in compliance with Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 concerning Notary, in particular article 17, paragraph ( 1 ) and the code of professional conduct notary. Which means to avoid acts that violate the law. Society should follow the upgrading and refreshing of Indonesian Notary Association. Notary Tjondro Santoso, SH in the case of default include sentences / words have been approved by the authorities, when the act no.2 and no.3 dated January 6, 2006 just got confirmation on 16 March 2006."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, notaris harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Pembuatan akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otentisitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris San Smith, SH dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 2010 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris San Smith, SH telah menerbitkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dengan sengaja memasukkan data yang berbeda dengan data yang diberikan oleh salah satu pihak penghadap. Maka mengakibatkan Akta yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena Notaris sudah melanggar kewajibannya dan tanggung jawab yang diberikan kepada Notaris San Smith, SH dalam hal ini berupa sanksi pidana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan penelitian pada data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis.

---

The notary as a public officer appointed by the State have a duty which is set specifically in the law on Notary Office. A notary must act honestly, thoroughly and impartially. Honesty is crucial because if a notarial act by dishonesty will be lots of events to the detriment of the community. In providing services, the notary has to be responsible to themselves and to society. Responsible to yourself means that the notary public work due to moral integrity, intellectual and professional as a part of his life. In providing service, a notary public always maintain the lofty ideals of the profession in accordance with the obligations of his conscience. The making of deed issued by a notary public has the perfect proof strength based on the wishes of the parties and is made in accordance with the legislation in force. Manufacture of notary deed which is not in accordance with the laws and other regulations will create a loss of authenticity certificate. As with any violations committed by notaries San Smith, SH the Supreme Court's ruling of the Republic of Indonesia Number 1099 K/PID/2010 29 June 2010 in the ruling explained that the notary public San Smith, SH has published a Deed Binding Yourself to do the Selling with accidentally entering different data with the data provided by one of the parties. It resulted in a Deed made to be annulled by law because the notary has already breached its obligations and responsibilities provided to Notary San Smith, SH in this form of criminal sanction. This research was compiled by using the juridical normative methods, focussing research on secondary data on legal data i.e. written legal norms."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa. Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perlindungan Hukum kepada Notaris saat melaksanakan Tugas Jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/PID/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawasan Notaris dan dari segi perlindungan hukum martabat dan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menghadapi penegakan hukum dan guna melindungi pelaksanaan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus membuat akta dengan Integritas moral yang baik, ketelitian, keterampilan yang baik dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis is motivated by a notary who has reportedly falsified the presence of one party in the Minutes by one of the parties and accused the notary of falsifying the minutes of the meeting. The complainant in this case can not prove his allegation against the deed made by the Notary and therefore the notary reports back the party on allegations of defamation by libel to the officer while performing his duties and for false complaints to the authorities.

This thesis will discuss the legal protection of Notary Public as the General Officer making the deed according to the formal requirement in terms of the Notary Law and Legal Protection Law to Notary when performing the Duty of Office based on Supreme Court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K PID 2013. The method used is juridical normative research and analytical descriptive research type.

The results obtained from this study are notaries in carrying out their positions based on the Law of Notary Publicity supervised by the Supervision Board of Notary and in terms of legal protection of dignity and the position of Notary is implemented by the Honorary Council of Notaries. In the face of law enforcement and to protect the performance of his position as a Notary, a Notary must make a deed with good moral integrity, accuracy, good skill and is made in accordance with the correct rules and regulations."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."

"Pada hakekatnya jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat yang kemudian diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara khususnya dalam hal membuat akta-akta otentik. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Notaris melanggar Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik, dan Sumpah Jabatannya. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Profesi Notaris yaitu bekerja sama dengan kawan Notaris lainnya untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan klien mereka. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu pertama bagaimana perbutan dan keabsahan pembuatan Akta No. 823/XII/2002 tertanggal 20 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Notaris X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris ?. Dan yang kedua bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1731 K/PDT/2013 Juncto Nomor 2290 K/PDT/2008/MARI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Menggunakan Metode penelitian yaitu penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan atau akta tersebut menjadi akta dibawah tangan oleh Hakim yang berwenang mengadili. Jika dalam Amarnya Hakim menyatakan bahwa Akta tersebut dibatalkan maka konsekuensinya Akta tersebut tidak lagi berlaku sejak putusan Hakim tersebut ditetapkan, sedangkan jika Hakim menyatakan Akta tersebut batal demi hukum, maka Akta itu dianggap tidak pernah ada sehingga pihak-pihak yang menyebabkan kekacauan harus mengembalikan kekacauan tersebut ke keadaan semula. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris.

---

In effect the post of Notary born out of necessity that were then appointed by the Government that derive attributive authority of the State, especially in terms of making authentic deeds. However, in practice, not least a rule violation Notary Notary, Code of Ethics, and the oath of office. One example of violations can be done by the Notary profession by working with other comrades Notary using the ignorance or weakness of their clients.

Based on these descriptions writer formulate the main problem in this writing is first how perbutan and the validity of making Deed No. 823 / XII / 2002 dated December 20, 2002, before a Notary X in terms of the draft Civil Code, Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code?. And secondly how legal considerations in Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision No. 1731 K / PDT / 2013 Juncto No. 2290 K / PDT / 2008 / MARI against the actions undertaken by the Notary X in terms of the provisions of the Civil Law Act ?.

Using a research method that juridical-normative research and secondary data. Analysis is conducted qualitative analysis. The results of this study, it is known that these things can lead deed made becomes irreversible, null and void, and it becomes a deed or deed under hand by a judge with jurisdiction over . If the verdict the judge stated that the deed was canceled consequently Act is no longer applicable since the Judge's decision is set, whereas if the judge expressed This amendment is null and void, then deed it has never been considered so that the parties that caused chaos must restore the chaos to its original state. As for Notary concerned may sanction either civil, criminal sanctions and administrative sanctions from the Supervisory Council of Notaries."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan wanita karier dan ibi rumahtangga sebagai solusi mencegah ketidakharmonisan keluarga

---

."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum. Dalam hal ini Notaris membuat 2 dua akta yang nomor, tanggal, dan pihaknya sama, namun berbeda isi materinya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, akibat hukum terhadap akta-akta tersebut, dan bentuk tanggung jawab Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, tipologi penelitian bersifat deskriptif analistis, dan penelitian ini dilakukakan dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Pada kasus dalam putusan tersebut, Penggugat tidak memintakan Notaris dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan dibuatnya 2 dua akta yang nomor, tanggal, serta pihak yang sama namun berbeda isi materinya, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJNP. Akibat hukum terhadap akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UUJNP, dan dalam kasus ini Akta Pengikatan Penyerahan Hak tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sedangkan Perjanjian Penyerahan Hak batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada Notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif.

---

Notary in the conduct of his her position as a general has authorized to make authentic deed that required to be cautious, precise, and acurate, according to the truth, law, and justice based on good will and full of responsibility in order to avoid mistake or defect of law. On this case, notary made 2 two aunthentic deeds that has the same number, date and the parties, but has the different content. The problem statement that point out bt the author is whether the act commited by the notary are unlawful, the consequent of law over the deeds, and the responsibility of notary.

This research is judicial normative, the typology research is decriptive analytical, and this research is done by examining the secondary data from primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials that all of the results of the data will be analyze as qualitatively to obtain the answer of the problem statement that has been point out. On the verdict of this case, the plaintiff didn't ask require the notary to be declared who that commits an unlawful act, but in the consideration of the panel of the judges stated that the notary is doing something wrong that against the law, because the notary made 2 two authentic deeds that has the same number, date, and the parties, but has the different content, and that case is not accordance with the Article 16 provision 1 clause a of UUJNP.

The consequent of law to the deed which is not precise with regulatory provisions, so the power of proof is only as a private deed as mentioned in Article 41 UUJNP, on this case the deed of Pengikatan Penyerahan Hak doesn't have the power of law and not binding, meanwhile the deed of Perjanjian Penyerahan Hak is null and void. The responsibility of notary which are able to form civil sanctions, criminal sanction, and administrative sanctions."