Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum atas investasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum bagaimana investasi keuangan syariah dalam perspektif hukum Islam (syariah) dan pengaturan perlindungan hukum investasi keuangan syariah baik dari aspek kepastian hukum maupun dari aspek hukum Islam (syariah). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatik hukum. Hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa investasi keuangan syariah merupakan bagian kegiatan jasa keuangan, di mana sejak terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesimpulannya, investasi keuangan syariah masuk ke dalam hukum amaliyah bidang muamalah, dimana dalam bermuamalah harus memengang prinsip-prinsip syariah, yakni, tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya; tidak menzalimi dan tidak dizalimi; memperhatikan keadilan dalam distribusi kemakmuran; dalam bertransaksi harus didasari atas ridha sama ridha; dan terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. OJK diberi kewenangan pengaturan dan pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin kepastian hukum investasi keuangan syariah di Indonesia. Pada aspek syariah, perlindungan hukum investasi keuangan syariah dengan membuat peraturan oleh otoritas dengan didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

---

This thesis discusses the legal protection of Islamic financial investment in Indonesia. It also aims to address the issue how the law of Islamic financial investment protection in Indonesia is compatible to Islamic Law (Shariah) and regulation the legal protection of Islamic financial investment both from the aspect of legal certainty and the aspect of Islamic Law (Shariah). This study employs normative juridical which is a type of research that is common in legal science development activities commonly referred to as dogmatic law.

The result of the study will be the answer of Islamic financial investment it is part of financial service activity, since the Law Number 21 year 2011 about Financial Service Authority (OJK), all the authority rules and activity supervision will be held by integrity of Finacial Service Authority.

The research found that the Islamic Financial Investment will be in Amaliyah Law, Muamalah section, where in muamalah have to adherence to Islamic law principles, like, no find the forbidden things even the way how to get it; no persecute and be persecuted; based on the the justice of prosperity distribution; basic of this transaction is willingly each other; and relieved from riba, masyir, and gharar.

The authority was given to OJK in the frame work of arrangement and supervision, investigation, and consumen protection in order to ensure legal centainty Islamic financial investment in Indonesia. In the aspect of Shariah, the Islamic Financial Investment has rules that made by the authority that based on fatwa that published by DSN-MUI and the protection by DPS."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah, melakukan pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melakukan pelanggaran, pengajuan gugatan ke Pengadilan dan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) serta yang terbaru adalah mengeluarkan ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund. 2. Disgorgement dan disgorgement fund adalah ketentuan untuk pengembalian dana kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan agar pelaku tidak dapat memakai atau menikmati uang atau dana yang didapatkan secara melawan hukum atau illegal di mana OJK berperan sebagai pengawas yang dimana seluruh kegiatan disgorgement dan disgorgement fund sebagai upaya perlindungan bagi investor atas kerugian akibat adanya bentuk pelanggaran hukum dalam investasi, khususnya terkait investasi ilegal melalui pengembalian dana yang diderita oleh investor di pasar modal.

---

This research discusses the protection provided by the Financial Services Authority to investors regarding illegal investments and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for investors involved in illegal investment practices through disgorgement and disgorgement funds using a juridical normative research method, which can then lead to the conclusion that: 1. The Financial Services Authority provides preventive legal protection by educating potential investors, mandating licenses for investment companies, and forming a Task Force for Handling Allegations of Unlawful Actions in Fundraising and Investment Management. They also offer repressive legal protection by providing customer complaint services, revoking business licenses for companies that commit violations, filing lawsuits in court, establishing the Investor Protection Fund through the Indonesia SIPF, and regulations on Disgorgement and Disgorgement Funds. 2. Disgorgement and disgorgement fund are provisions for the mandatory return of loss funds to be paid by wrongdoers to victims who have suffered damage, preventing wrongdoers from using or enjoying money obtained unlawfully. OJK acts as a supervisor where all disgorgement and disgorgement fund activities serve as efforts to protect investors against losses resulting from legal violations by returning funds to the affected investors."

"ABSTRAKTesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumendan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usahapenghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenistransaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami olehkonsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yangdapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasakeuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yangsemuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan.Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangatdibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJKbersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan DugaanTindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat danPengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yanglebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection andthe society of the financial services industry especially about fund-raising effortsand the management of financial investment . The existence of these kinds ofcomplicated financial transactions and make so many misunderstanding for someconsumers and the society, potentially causing crime that make many bad impactsfor the society. The concept of consumer protection in the financial services FSAconducted with preventive and repressive measures which all lead to financialinclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressivemeasures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case. In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force HandlingAllegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and InvestmentManagement , which is expected to provide a better protection to the society andconsumers."

"

Tesis ini mengkaji mengenai aturan terkait perlindungan hukum kegiatan penggalangan dana  yang dilakukan dengan menggunakan platform Donation based  Crowdfunding.  Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 namun aturan ini belum mengenal penggalangan dana dengan menggunakan pihak ketiga seperti platform donation based crowdfunding. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi analisis bentuk badan usaha yang dapat digunakan oleh situs pengelola donation based crowdfunding sehingga mempunyai legal standing di Indonesia, bentuk perlindungan dan pengawasan terkait risiko dan juga perbandingan aturan dan perlindungan hukum donation based crowdfunding di Amerika, Uni Eropa dan India. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature, dan buku-buku yang relevan dengan Donation Based Crowdfunding.

 

---

This thesis examines the rules regarding law enforcement of fundraising activities carried out using the donation based crowdfunding platform. Fundraising activities are basically governed by Law No.9 of 1961 and PP No. 29 of 1980, however these rules does not recognize fundraising using third parties such as donation based crowdfunding platforms. The problem examined in this thesis include the analysis of business entity forms that can be used by donation based crowdfunding management sites so that they have legal standing in Indonesia, in terms of risk protection and supervision and also comparison of donation based crowdfunding legal protection and rules in United States, European Union and India. This thesis is compiled using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on existing literature studies and positive laws. This study uses a legal approach accompanied by literature studies to get a more comprehensive understanding. The types of data needed in this thesis are secondary data obtained through library studies, such as legislation, official documents, literature, and books that are relevant to Donation Based Crowdfunding.

 

"

"Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan hanya dari internal koperasi dan eksternal koperasi yaitu dinas koperasi, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang. Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi KarangAsem di Bali, Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta dan Koperasi di Pinrang. Menurut Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010, yang memutuskan dibentuknya Satuan Tugas secara periodik dan insidentil dalam penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kedua, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan rate bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini. Ketiga adalah diperlukan pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam. Beberapa kasus yang terjadi di atas masih dalam proses beracara di pengadilan.

---

The role of Savings and Loan Cooperatives is a forum as the cornerstone to improve life welfare of the members joined with fate in common, namely the similarity condition of weak economic conditions based on democratic economy by raising and distributing funds to society. Oversight is carried out only from the internal and external cooperative that is cooperative service, so in practice, problems arise in particular concerning the cooperative distorted.

Several cases of Savings and Loan Cooperatives which serve as background occurrence of irregularities in conduct of business activities are KarangAsem Cooperative in Bali, Guyub Raharjo Cooperative in Yogyakarta and Cooperatives in Pinrang. According to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number: Kep-208/BL/2007 dated June 20, 2007 and the Decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-328/BL/2010, which decided the establishment of the Task Force periodically and incidental in the handling cases of illegal Fund Raising and Investment Management.

Therefore, this thesis will discuss about three things, are the setting Statutory Regulations relating legal protection for members of savings and loan cooperatives on unlawful acts in the field of fund raising and investment management. Second, the role of government in overseeing against the cooperative in determining the interest rate on savings and loan cooperatives at this time. Third is required supervision from the financial institutions involved in monitoring and addressing unlawful acts in the field of society fund raising and investment management to the member of savings and loan cooperatives. Some cases are still in the proceedings in court."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan terhadap pengambilan keputusan keuangan yang dalam hal ini adalah keputusan investasi dengan melihat jumlah dari variasi investasi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah data yang bersumber dari 298 responden dan diolah melalui metode statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap keputusan keuangan (investasi) di Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan seseorang, maka semakin banyak pula jumlah variasi investasi yang dimilikinya. Selain itu, inklusi keuangan lebih berpengaruh terhadap jumlah variasi investasi dibandingkan dengan literasi keuangan, namun keduanya masing-masing berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan yaitu berdasarkan jumlah variasi investasi.

---

This study aims to determine the influence of financial literacy and the level of financial inclusion on financial decision making, in this case is the investment decision by looking at the amount of variation on investment. This study uses a quantitative method with the amount of data sourced from 298 respondents and processed through multiple linear regression statistical methods. The results of this study show that financial literacy and financial inclusion are significantly influence towards financial decisions (investment) in Indonesia. In other words, the higher the level of financial literacy and the level of financial inclusion of a person, the more the variation of investment he has. In addition, financial inclusion is more influence the number of variations on investment than financial literacy, but each has a significant influence on the amount of investment variation."

"Reksa Dana merupakan salah satu instrument Pasar Modal di Indonesia. Reksa Dana paling dominan yang berlaku di Indonesia adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Masih banyak ketentuan yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur KIK, khususnya ketentuan mengenai persyaratan hukum dalam proses penerbitan. Selain itu, beberapa karakteristik KIK yang memenuhi karakteristik suatu Badan Hukum menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum KIK dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan informasi mengenai persyaratan hukum KIK, kedudukan hukumnya dalam perundang-undangan Indonesia, dan kesesuaian norma-norma hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan komparatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum sepenuhnya mengatur ketentuan mengenai persyaratan hukum dalam proses penerbitan, serta kedudukan hukum dari KIK. Kemudian, norma hukum dalam peraturan yang mengatur KIK belum sesuai dengan praktik investasinya. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertegas persyaratan hukum, serta kedudukan hukum KIK melalui berbagai media informatif seperti buku pedoman OJK, maupun melalui Surat Edaran. Selain itu, baik OJK, investor, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, perlu melakukan perbandingan hukum praktik Reksa Dana dengan negara lain yang dapat menjadi sumber untuk mengevaluasi praktik Reksa Dana, serta menilai kesesuaian norma hukum KIK di Indonesia.

---

Mutual Funds is one of the Capital Market instrument in Indonesia. The dominant types of Mutual Funds is the Collective Investment Contract Mutual Funds (CIC). There are still many provisions that have not been regulated in regulations governing CIC, especially the provisions regarding legal requirements in issuance process. In addition, several characteristics of CIC that fulfill the characteristics of a Legal Entity raise questions regarding the legal standing of CIC in Indonesian legislation. For this reason, this research aims to explain information on the legal requirements of CIC, its legal standing in Indonesian legislations, and the suitability of its legal norms. This research is a normative and comparative legal research that uses descriptive analytical research methods. This research found that Financial Services Authority (POJK) Regulation No.23/POJK.04/2016 on Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts does not fully regulates provisions regarding legal requirements in the issuance process, as well as the legal standing of CIC. Then, the legal norms of CIC are not suitable with its investment practices. Thus, the Financial Services Authority (FSA) needs to emphasize the legal requirements, as well as the legal standing of CIC through various informative media such as the FSA handbook, or through Circular Letters. In addition, all parties needs to conduct a legal comparison of Mutual Fund practices with other countries which can be a source for evaluating the practice of Mutual Funds, as well as assessing the suitability of the legal norms of CIC in Indonesia."

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"ABSTRAKSalah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasidan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dandegradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation andForest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besartelah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-programtersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adatperlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saatini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adatdari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasandan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yangmemberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalamREDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACTOne cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forestdegradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation,emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have beenactive in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have animpact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected.Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective toprovide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementationof REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy ofregulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ whichprovides protection to the public according to the indicators in the fulfillment ofREDD+ Social Safeguard."