Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur terhadap pelanggaran pasalpasal tertentu yang dapat dikenakan sanksi degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik baik yang dibuat dalam minuta akta atau akta in originali, dalam bentuk akta partij atau akta pejabat memuat perbuatan hukum para pihak. Degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan sepanjang ada pelanggaran terhadap ketentuan otentisitas yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan perbuatan hukum yang disebut dalam akta tidak diharuskan dituangkan dalam bentuk akta otentik dan akta itu ditandatangani oleh semua pihak yang disebut dalam akta. Hilangnya otentisitas suatu akta otentik mempunyai implikasi kebatalan yang bervariasi terhadap perbuatan hukumnya. Jika akta otentik kehilangan otentisitas, perbuatan hukumnya menjadi non eksisten jika aktanya mempunyai fungsi sebagai formalitas kausa, jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, maka perbuatan hukumnya tetap sah sepanjang ditandatangani oleh semua pihak, dan jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, tapi ada surrogat tanda tangan atau para pihak tidak menandatangani akta pada akta pejabat, maka aktanya menjadi non eksisten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi kasus terhadap putusan pengadilan secara keliru telah menafsirkan degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan tanpa mengkaji implikasi terhadap perbuatan hukumnya.

---

Civil Law Notary regulates that the violations of certain paragraphs could be sanctioned with authentic strength degradation of an evidenceinto illegal certificate. Notarial deeds as an authentic certificate, either made in the form of minuta or in originali, partij or official deeds, carry certain legal actions for the parties concerned.Strength degradation of an authentic evidence into illegal certificatemay be given, as long as there are violations to the authenticity provisions regulated in the Civil Law Notary, and the legal acts mentioned in the certificate do not need to be written in the form of authentic certificate and signed by all parties concerned. The loss of authenticity of a certificate implies various nullifications of its legal acts. If an authentic certificate loss its authenticity, its legal acts become nonexistent if the certificate has the function as a formality causa. If the legal acts do not need to be expressed in the authentic certificate, the legal acts are still valid as long as it is signed by all parties concerned. And if the legal acts do not need to be written in the form of an authentic certificate, but there exists a surrogate signing or the parties concerned do not sign the official deeds, the certificate becomes nonexistent. This research is conducted using the normative juridical method from secondary sources. The instrument of data collection is documents studies. The study case on the High Court Ruling mistakenly interprets the strength degradation of anauthentic evidenceinto illegal certificate without reviewing the implications on its legal actions."

"Notaris merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk kemudian menyimpan akta yang dibuatnya kedalam protokol Notaris karena dalam hal kemudian Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, maka Notaris yang menggantikan dan menerima protokolnya dapat mengetahui apa saja akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 293/Pdt/2010/PT.BDG. Pencatatan dalam protokol merupakan suatu kewajiban bagi Notaris, namun kewajiban tersebut t idak memiliki implikasi hukum terhadap produk yang dibuat oleh Notaris yaitu akta.

---

Notary are state officials who have the authority to make an authentic deed as specified by Law. In Notary's authority to make such an authentic deed, notary has a duty to save the deed that his or her made into a protocol as in the case of Notary retired or die, the Notary which replaces and receive protocol can figure out what the deed has been made by the Notary. The method used in this research is normative juridical research method is to examine the Bandung High Court Decision No. 293 / Pdt / 2010 / PT.BDG. Recording of the protocol is an obligation for the Notary, but this obligation does not have the legal implications of the products made by the Notary which is the deed."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity."

"Akta wasiat (testament acte) merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak angkat, maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapat harta peninggalan pewasiat kecuali diberikan kepadanya hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) adalah meninggalkan warisan dalam wasiat dengan menunjuk orang tertentu untuk mewarisi barang tertentu. Namun dalam pemberian hibah wasiat, harus memperhatikan kepemilikan objek hibah wasiat tersebut dan hibah wasiat kepada anak angkat dipastikan tidak melebihi bagian mutlak ahli waris (legitieme portie) sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengangkatan anak baru sah apabila telah memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan dan harus dengan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sempurna yaitu dengan mentaati peraturan perundang-undangan terkait terutama pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Akibat hukum dari kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat, akta wasiat tersebut batal demi hukum. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan putusan pengadilan, adalah tidak sah.

---

Testamentary is a declaration of one's will to be done after he died and determine what is happening with their wealth after death. Inheritance can only occur in the blood relationship and marriage. If in a marriage there is an adopted child, the adopted child is not entitled to inheritance except with grant probate. Grant probate is to leave a legacy in the will to appoint a specific person to inherit a particular item. But it should pay attention to the ownership of the grants object and certainly a testament to the adopted child does not exceed an absolute part of the heir (legitieme portie) as in the Civil Code. Adoption of child is valid if they have complied the legislation and must be approved of the Chairman of the Court or the Religious Court.

Notary has a very important role in making a will deed by complying with the relevant legislation, especially article 16 of Law office of Notary. This study uses normative legal research with case studies District Court No. 80 /Pdt.G/2013/PN.Bdg. The legal consequences of the negligence of the notary deed in making a will, the deed will be null and void. While adoption is not done by the court decision, was invalid."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta notaris yang memuat kesepakatan mengenai hak asuh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk meneliti mengenai keabsahan akta yang notaris yang memuat kesepakatan hak asuh anak di bawah umur terhadap putusan pengadilan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak dalam UU Perkawinan dan KHI, dan menganalisis keabsahan akta notaris yang berisi kesepakatan mengenai hak asuh anak secara bersama berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak asuh anak berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan keabsahan akta notaris yang memuat kesepakatan mengenai hak asuh anak secara bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan type deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa akta Notaris yang dipertentangkan di pengadilan menunjukkan bahwa para pihak yang membuat akta tersebut tidak menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri. Oleh karenanya keabsahan akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh majelis hakim dikarenakan unsur kesepakatan dalam pembuatan perjanjian menjadi hilang. Saran dari penelitian ini adalah dalam hal akta yang sudah dibuat dibawa ke pengadilan yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan dari para pihak terhadap akta yang mereka buat sendiri, maka penulis melihat sangatlah penting bagi para pihak yang terlibat untuk membuat akta baru dikarenakan akta yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tidak sah.

---

This thesis discusses the validity of the notary deed which contains an agreement regarding custody of minors. This study aims in general to examine the validity of a notary deed which includes an agreement on custody of minors against court decisions. In particular, this study aims to analyze the prevailing regulations in Indonesia concerning child custody in the Marriage Law and KHI, and analyze the validity of notary deeds that contain agreements regarding child custody together under the Marriage Law and KHI. The main problem of this research is how is the regulation regarding child custody based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and how is the validity of the notary deed which contains an agreement regarding child custody together. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical properties using secondary data through literature.The results of this study found that the Notary deed contested in court showed that the parties who made the deed did not carry out the agreements they had made themselves. Therefore the validity of the deed becomes invalid and can be canceled by the panel of judges because the element of agreement in making the agreement is lost. Suggestions from this research are in the case that the deed that has been made is brought to court which shows the disagreement from the parties regarding the deed that they made themselves, so the authors see it is very important for the parties involved to make a new deed because the deed that was previously made is not legitimate."

"ABSTRAKSistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Ali Soetanto selaku pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya dan Bank OCBC selaku kreditor pemegang hak tanggungan setelah pengadilan tinggi bandung memutuskan menyatakan cacat hukum dan tidak berlaku 13 sertifikat hak milik sebagai mana dalam putusannya nomor 348/Pdt/2015/PT.Bdg. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tidak ada perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan namun ia dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat penjual karena dianggap sebagai penjual beritikad buruk dan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, berupa pemenuhan prestasi secara tidak baik. Sedangkan perlindungan terhadap kreditor yang objek hak tanggungannya dibatalkan pengadilan yaitu hutang debitor masih tetap ada namun kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren bukan lagi sebagai kreditor preferen sehingga tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Untuk menghindari hal tersebut kreditor dapat meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti berupa tanah yang lain yang dimiliki sendiri oleh debitor atau milik pihak ketiga sampai ?utangnya lunas demi kepentingan kreditor.

---

ABSTRACTThe Publication system in land registration that is used in national land laws is a negative publication system which consist positive constituent causing land rights is possible to be canceled. The third parties in good faith make the transition over land rights or provied a guarantee often disadvantaged when the certificate is canceled. It is as happened to Ali Soetanto as a buyer is in good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate and OCBC Bank as creditor that hold Mortgage Right after The Jakarta High Court stated as a legal defect and is not valid for the 13 property right certificate as in the verdict number 348 Pdt 2015 PT.Bdg. This research was done by studying the regulations and literature searches that relating to the cases, so that the type of this thesis is normative juridical. There is no legal protection against buyer 39 s good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate which stated as a legal defect and is not valid by court, but he can make legal effort to sue the seller is deemed to have bad faith and he has been do defaults and breaks the agreement, by compliance the achievement badly. While protection against creditors that the object of mortgage right canceled by court is the debtor debts still remain but debtor debts still remain no longer as a preferred creditor, so he did not have the privilege to take precedence payment. To avoid it, the creditor can ask the debtor to replace the guarantee with other land. Land owned by the debtor or owned by third parties until the debt is paid off in the interest of creditors."

"Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai bentuk substansi dan fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat yuridis dalam Pendaftaran tanah serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT yaitu sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, sedangkan fungsi akta PPAT yaitu harus menjadi syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkannya pada kantor pertanahan sesuai dalam peraturan mengenai pendaftaran tanah dan Implikasi dari cacat yuridis akta PPAT pada Putusan berakibat perbuatan hukum yang dilakukan yaitu jual beli tidak mempunyai akibat hukum, Akta Jual Beli dianggap tidak pernah lahir meskipun telah didaftarkan sebelumnya, hal itu berimplikasi pada kantor pertanahan yang mengharuskan mengembalikan hak atas tanah dikarenakan sebelumnya telah didaftarkan oleh kantor pertanahan menjadi kembali seperti semula sebelum Akta Jual Beli tersebut lahir.

---

This thesis discusses the form and substance of the juridical defect of the Act of Land Deed Making Officials examined in the perspective of the nullification and degradation of the strength of evidence. The subject matter is regarding the legal defect of the Sale and Purchase Act and its implications in the court's decision regarding the legal defect of the Sale and Purchase Act. The author conducted research with normative juridical research methods, typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study it was concluded that the form of substance and function of the PPAT deed in land registration that is in accordance with the case of the decision, the form of legal action or formal form of the sale and purchase act is in the form of Deed of Sale and Purchase which is a PPAT product that is as proof of the implementation of certain legal actions regarding land rights while the PPAT deed function must be a requirement that the transfer of land rights can be registered at the land office in accordance with the regulations regarding land registration and Implications of jurisdictional defects of the PPAT deed on the Decision resulting in legal actions carried out namely the sale and purchase has no legal consequences, the Deed of Sale and Purchase considered to have never been born even though it has been registered before, it has implications for the land office which requires returning land rights because it was previously registered by the land office to be back to where it was before the Buy and Sell Act was born."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai pertanahan salah satunya Akta Jual Beli. Selain bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, PPAT juga wajib memiliki perilaku profesional dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. PPAT tidak hanya bertanggung jawab mengenai dirinya sendiri tetapi juga dalam seluruh aspek jabatannya seperti mengenai hubungan hukum antara PPAT dengan pegawai kantornya. Penulis membahas permasalahan yang pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG, yaitu mengenai pembuatan Akta Jual Beli tanah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab hukum PPAT dan Pegawai Kantor Notaris/PPAT berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan studi kepustakaan. Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta autentik sebagai alat bukti sempurna. Segala akibat dari tidak sahnya AJB mengakibatkan perbuatan hukum lainnya tidak berlaku. Pegawai kantor PPAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. PPAT dalam menjalankan jabatannya bertanggung jawab mengenai kebenaran formil yang diberikan kepadanya dari penghadap. Pada kasus ini telah terjadi kerugian yang dirasakan akibat AJB yang dibuat oleh PPAT. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam sumpah jabatan seorang PPAT. Sehingga, PPAT dalam menjalankan juga harus memperhatikan kecermatan, kehatihatian, serta wajib mengikuti prosedur dalam membuat akta autentik serta mengenai pegawai kantornya yang juga harus dituntut memiliki sifat yang jujur karena seorang PPAT selaku pemberi kerja juga bertanggung jawab atas bawahannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

---

Land Deed Officials(PPAT) in carrying out their positions has the authority to make an authentic deed regarding land, one of which is the Land Sale and Purchase Deed. In addition to being responsible for the deed he made, PPAT is also have professional behavior and work with a full sense of responsibility. PPAT is not only responsible for himself but also in all aspects of his position such as regarding the legal relationship between PPAT and his office employees. The author discusses the problems in the Bandung High Court VerdictNumber 379/PDT/2019/PT.BDG, namely regarding the making of the Sale and Purchase Deed of land according to applicable legal provisions and the legal responsibilities of PPAT and his office employees based on the verdict. This research was conducted using the normative juridical method by collecting secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, namely the applicable laws and regulations and literature study material. LandSale and Purchase Deed (AJB) is an authentic deed as a perfect proof. All consequences of AJB's illegality result in other legal acts being invalid. PPAT’s office employees have committed acts against the law. PPAT in carrying outhis position is responsible for the formal truth given to him from the appellant. In this case there has been a perceived loss due to AJB made by PPAT. This is contrary to what is said in the PPAT oath of office. So,PPAT in carrying out his positions must also pay attention to the accuracy, prudence, and must follow the proceduresin making authentic deeds as well as regarding his office employees who must also be required to have an honest character because a PPAT as an employer also responsible for his employee in accordance with Article 1367 KUHPerdata."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta hibah dan akta hibah wasiat yang dibuat dengan akta autentik maupun dibawah tangan untuk suatu objek yang sama. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari kedua akta tersebut dan syarat-syaratnya agar akta dapat berlaku dan sah menurut hukum. Jika penghibahan atau hibah wasiat dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat timbul masalah dan akta dapat diancam batal. Salah satu permasalahannya adalah pada satu objek tertentu dibuat akta hibah dibawah tangan dan akta hibah wasiat untuk orang yang berbeda, sehingga terdapat dua pihak yang merasa memiliki objek tersebut. Seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan No. 371/PDT.2017/PT.DKI dimana alm. Janda Augustha Alexandra Johanna Lumanauw pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah tersebut ia berikan kepada keponakannya Charlotte Meity Wairisal Lumanauw pada tahun 1996 dengan akta hibah dibawah tangan. Kemudian pada tahun 1999 tanah yang sama diberikan juga kepada Johanna V. Lumanauw dan Novie Mandas yang merupakan keponakannya yang lain dengan akta hibah wasiat. Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukan akta hibah yang dibuat dibawah tangan pada kasus ini batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta hibah wasiat yang dibuat pada tahun 1999 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

---

This thesis aimed to review deed of grant and deed of testamentary grant that was made with authentic deed or privately made for the same object. The provision on the strength of proof from the two deeds and the requirements for the deed to be valid and lawful. If the grant or the testamentary grant was made not in accordance with the applicable provisions then it can cause problem and the deed can be threatened void. One of the problems is that on one particular object is created privately made deed of grant and deed of testamentary grant for different person, so there are two parties who feel that they own the object. As in the High Court rsquo s Verdict of South Jakarta Number 371 PDT.2017 PT.DKI where deceased widow Augustha Alexandra Johanna Lumanauw in her lifetime had a plot of land, and she gave that plot of land to her niece Charlotte Meity Wairisal Lumanauw on 1996 with privately made deed of grant. Then, on 1999 the same land also given to Johanna V. Lumanauw and Novie Mandas who is her other niece with the deed of testamentary grant. The writing method that was used by the author to discuss and review this writing more deeply is judicial normative approach method. The result of this research is based on Indonesian Civil Code, the privately made deed of grant on this case is void ab initio, because it doesn rsquo t meet the provision prescribed by the law. While the deed of testamentary estate that was made on 1999 is the authentic deed made by authorized official, so the deed is legitimate and has a strong evidentiary power."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dibawah tangan yang disahkan oleh notaris terhadap pihak ketiga dan harta perkawinan dalam perkawinan campuran dengan Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan harus dikesampingkan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tersangkut serta mengenai keabsahan dari harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ini perjanjian perkawinan dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak sah dan mengikat para pihak dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang memperbolehkan dibuatnya dalam bentuk dibawah tangan dan ketentuan diadakan setelah perkawinan dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, perjanjian perkawinan tidak dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Oleh karena Para Pihak yang ternyata sudah bercerai, maka akta pengesahan perjanjian kawin dibawah tangan yang disahkan Notaris (akta authentik) menjadi “tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan”. Adapun Perjanjian Kawin dibawah tangan tersebut tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga hanya berlaku secara intern (suami-istri) dan selama belum didaftarkan terhadap pihak ketiga beranggapan perkawinan itu masih sah dengan kebersamaan harta perkawinan. Adanya kebersamaan harta dalam perkawinan campuran, WNI yang menikah dengan WNA tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik atas tanah berdasar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

---

This thesis discusess about the legal validity of a prenuptial agreement under-hand which was ratified by a Notary to a third party and marital asset in intermarriage based on DKI Jakarta High Court Judgement case number 477/PDT/2019/PT.DKI. The decided that the legalization of the marriage agreement does not apply toward a third party and must be ruled out, therefore the autor is interested in discuss the legal consequences of the third party involved and the validity of the marital asset that is obtained during the marriage. To solve these problems, a normative juridical method with a typology of descriptive analytical was used. The data analysis was carried out using a statute approach and a case approach. Based on the result of this research show that an under-hand marriage agreement made by legitimate parties and binds the parties with the condition of section 29 subsection (1) of the Marriage Law, which allows it to be made under hand and provisions to be held after marriage can be justified based on the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XII / 2015 dated 27 October 2016, where the marriage agreement is not interpreted as an agreement made before marriage (prenuptial agreement) but can also be made after the marriage takes place (postnuptial agreement). Because the parties are already divorced, the deed of ratification of the marriage agreement under-hand of a Notary (authentic deed) become “.. doesn’t have the value of evidentiary and must be ruled out”. The marriage agreement under-hand is considered not validated by a marriage registrar or a notary that is only valid internally (husband-wife) and as long as it has not been registered with a third party it is consider that the marriage is still valid with togetherness of marital assets. The existence of togetherness of assets in intermarriages means that Indonesian citizens who are married to foreigners are not allowed to have ownership rights to land based on the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA)."