Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"Tesis ini mencermati peran diaspora dalam politik internasional dan fokus terhadap pengetahuan substantif tentang Diaspora Indonesia, serta keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia. Dewasa ini, Diaspora membuat suatu gebrakan dalam hubungan internasional. Perannya dalam memperkuat dan mempertahankan suatu negara kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk menciptakan kesejahteraan negara. Menurut Delano dan Gamlen, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami relasi negara dengan diasporanya yaitu dengan melihat potensi dan perkembangan diaspora, merangkul transnasionalisme, dan pengelolaan diaspora secara global. Pada kasus Diaspora Indonesia, ketiga hal tersebut mempengaruhi perkembangan diaspora Indonesia serta kebijakan publik dan kebijakan luar negeri yang dibuat cenderung mengarah kepada kepentingan negara. Pemerintah Indonesia berupaya mengkonstruksikan Diaspora Indonesia sebagai potensi besar untuk kemajuan Indonesia dengan tujuan memajukan Indonesia. Komunitas Epistemik, Pelajar, Pengusaha, dan berbagai golongan membantu terciptanya tujuan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan substantif terhadap diaspora yang baik dan justru menciptakan permasalahan lain dalam tubuh Diaspora Indonesia sendiri.

---

This thesis examines the role of Diaspora in International Politics and focuses on substantive knowledge of the Indonesian Diaspora, as well as the engagement of Indonesian government. Nowadays, Diaspora makes a breakthrough within International Relations. Its role to empower and strengthen the state is being used by every element about prosperity. According to Delano and Gamlen, there are several things that have to be concerned in understanding the relations between state and its diaspora, looking at its development and potential, embracing transnationalism, and governing global diaspora. In Indonesian Diaspora case, the three aspects influence the development of the Indonesian Diaspora and public and foreign policy that have been made tends to be focused on gaining the national interest. Indonesian government tries to construct Indonesian Diaspora as potential source to better Indonesia. Epistemic community, students, entrepreneurs, and several groups help the government to reach that purpose. However, the lack of substantive knowledge of the Indonesian Diaspora creates other problems for the Indonesian Diaspora itself."

"Tesis ini membahas permintaan Diaspora Indonesia kepada pemerintah mengenai kewarganegaraan ganda tidak terbatas dimana sistem hukum Indonesia saat ini hanya mengakui dwi kewarganegaraan terbatas hanya untuk anak-anak sampai mereka berusia 18 tahun dan harus memilih kewarganegaraan setelah itu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat dampak positif dan negatif dari permintaan dwi kewarganegaraan Diaspora Indonesia dilihat dari perspektif keimigrasian serta bagaimana solusi dari dampak negatif terhadap politik hukum dwi kewarganegaraan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pembuat kebijakan dalam bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kebijakan Kewarganegaraan Ganda merupakan pilihan strategis untuk mengakomodasi kebutuhan para Diaspora untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusinya yang besar di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, pendidikan dan pariwisata.

---

This thesis disserts about the inquiry from Indonesian Diasporas towards the government on the subject of unlimited double citizenship whereas Indonesian Law at the moment only recognizes limited double citizenship for children until they turn 18 years old and have to choose which nationality they want after.

The purpose of this thesis is to see the positive and negative impact of the inquiry on double citizenship from the Indonesian Diasporas viewed from Immigration's Perspective and how to solve the negative impact towards Law Politics of double citizenship.

This research is a qualitative type with a descriptive design. Analyst Model of this research uses a few questions that contains analyst unit which becomes the foundation of the data accumulation. The informant of this research consists of policy-makers in the area of citizenship and immigration.

Based on the results of the research, it could be concluded that the policy of double citizenship is a strategic choice to accommodate the needs of the Diasporas to actively act in the Indonesian national socio-economic development, especially through an abundant contribution in the area of economy, trade, investments, technology, education and tourism."

"Tesis ini membahas politik hukum pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Secara khusus, proses pembahasan dilakukan terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan dari era orde lama sampai dengan orde reformasi, dimana pengaturan masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk hukum yang mengatur kewarganegaraan, pada nantinya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi warga negara, serta mampu memberikan jaminan dan perlindungan hak terhadap warga negara.

---

This thesis discussed law politic of citizenship in Indonesia, specifically concering consideration proceess of citizenship regulations ranged from Old Order to Reformation era which those kind of regulations need to seriously noticed. The reason underlied discussion of citizenship will cause mutual relationship between State and citizens. Thus, this research focused on descriptive analysis which produced some propositions for citizenship regulations. So that citizenzhip regulations will no longer cause unlawfully problems and guarantee the protection of citizens’s human rights."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kcwarganegamannya pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tcntang kewarganegaraan. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan tmtuk mcmfasilitasi keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap anak. Pemerintah Indonesia memperjclasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 untuk pelaksanaanya. Pengcrtian mcngeuai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan tangga hierarki motivasi manusia dad Abraham Maslow tentang kebuluhan akan aktualisasi diri yang akan digunakan dalam mcneliti persoalan tersebut_ Penelitian ini bersifat kualilalif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancaxa, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. I2 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kcpada anak dari pcrnikahan beda ncgara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan peran orang tua dalam keluarga dalam membantu anak dalam fungsinya membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan rlari kebijakan yang ditctapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang tclah ditetapkan bagi anak untuk memilih dan konsekucnsi yang harus dilerima secara hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual citizenship in determining the citizenship status at the time that has been determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning citizenship.

Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its implementation.

Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization needs to be used in researching the issue. This study is qualitative and the methods used are interviews and literature study.

From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. I2 in 2006 was created to give rights to the child from phisher parents' marriage different countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in helping children in its function of helping children find their social status (citizenship) and the clarity ofa policy set by the state in terms ofa predetermined time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws."

"Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukunm tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukunl status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam daktu lima tahun berturut-turut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan barn akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi. manusia telah dilanggar? dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya_ yang berada diluar negeri- Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak 'bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 17 huruf (k) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seharusnya tidaklah serta merta nenghilangkan kewarganegaraan seorang warga negara Indonesia, terutama dalam konteks kealpaan untuk menyatakan kembali kewarganegaraan Indonesia. Walaupun telah diatur beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara prinsip undang-undang kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengenal bahkan mencegah apa yang dinamakan tanpa kewarganegaraan atau stateles S . Yang artinya suatu kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak otomatis terjadi apabila karena kehilangan tersebut seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan."