Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetimpangan pendapatan telah menjadi masalah yang terus berkembang selama dua dekade terakhir. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan keresahan sosial. Dalam kasus Indonesia, koefisien Gini terus menunjukan tren yang positif. Jaminan sosial merupakan salah satu elemen utama dalam kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak jaminan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan data panel dengan efek tetap di 33 provinsi dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaminan sosial di Indonesia berdampak negatif terhadap ketimpangan sosial karena sebagian besar manfaat dari jaminan sosial dinikmati oleh golongan menengah keatas. Dalam kasus ini, pemerintah sebaiknya memperbaiki proses administrasi dalam pemberian jaminan sosial untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat sebelum anggaran kebijakan sosial ditingkatkan.

---

ABSTRACTIncome inequality has become a growing concern over the last two decades. High level of inequality could potentially cripple economic growth and increase social distress. As for the case in Indonesia, the Gini coefficient shows an upward trend of income inequality. Sincesocial security is one of the central elements of public policy to reduce inequality, this paper examines the impact of social security spending towards inequality in Indonesia using panel data with fixed effect method across 33 provinces from 2001-2012. The results suggest that social security spending has positive correlation with income inequality. Previous studies indicate that social security spending in Indonesia has negative impact because it benefits mostly for the non-poor.In this case, the government should improve the administration process to eliminate the errors in identifying the intended beneficiaries before the budget allocated to social security is increased."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara penerimaan pajak dan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Dengan menggunakan pendekatan fixed-effect, penelitian ini menyimpulkan bahwa total penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, sistem dan struktur perpajakan yang ada di Indonesia saat ini, baik secara nasional maupun regional belum mampu berkontribusi terhadap upaya pemerataan pendapatan. Sementara itu, jika dilihat secara komposisi, baik penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan menandakan karakteristik dari mayoritas jenis pajak konsumsi pembentuk komponen Pajak Daerah yang cenderung regresif dan menambah ketimpangan.

---

This study examines the relationship between tax revenues and income inequality at the provincial level in Indonesia from 2011 to 2019. Applying a fixed-effect approach, this study finds that total tax revenue has no significant effect on income inequality. This result implies that Indonesia's current tax system and structure, both national and regional, have been unable to contribute to efforts toward income distribution. Likely due to their composition, both income tax and value-added tax revenues have an insignificant effect. However, the ratio of local taxes to GRDP has a considerable positive effect on income inequality, indicating that the majority of consumption taxes in the local tax component are regressive and increase inequality."

"Literatur yang mempelajari hubungan antara pembangunan keuangan dan ketimpangan pendapatan memberikan kesimpulan yang tidak sama. Tesis ini menganalisis dampak pemnbangunan keuangan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2010-2020. Analisis eksplorasi data spasial mengindikasikan adanya ketergantungan spasial pada koefisien Gini dan juga mengidentifikasi adanya kluster wilayah dengan nilai koefisien Gini yang relatif sama. Kami menemukan hubungan positif yang signifikan antara pembangunan keuangan dan ketimpangan pendapatan setelah mengaplikasikan ketergantungan spasial dengan menggunakan kredit dan jumlah kantor cabang bank sebagai ukuran pembangunan keuangan. Hasil tersebut teruji menggunakan spesifikasi regresi panel yang berbeda.

---

Literature on the relationship between financial development and income inequality suggests mixed findings. This thesis investigates the impact of financial development on income inequality in Indonesia for the period 2010-2020. Our exploratory spatial data analysis suggests a significant spatial autocorrelation of the Gini coefficients and identifies the local clusters of similar Gini values. Using private credit and the number of bank branches to proxy financial development, we find a significant positive relationship between financial development and income inequality after implementing spatial considerations. The results are robust for different specifications of the spatial panel regression."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi antar-daerah di Indonesia yang dibagi ke dalam Wilayah Pesisir Kota, Pesisir Non Kota, dan Non Pesisir. Ketimpangan pendapatan yang terjadi tersebut digambarkan oleh kecenderungan wilayah pesisir yang lebih maju dibanding non pesisir serta keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir itu sendiri. Dengan menggunakan Fixed Effect dan Random Effect Model pada data panel, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah lebih besar dibandingkan ketimpangan antar-wilayah, dimana perbedaan struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing wilayah.

---

This research aims to analyze the income inequality between regions in Indonesia which are divided into the Urban Coastal, Non-Urban Coastal, and Non-Coastal. Income inequality is described by the tendency of coastal region that is more advanced than non-coastal region as well as the diversity of characteristics possessed by the coastal region itself. By using the Fixed Effects and Random Effects Model in the data panel, the conclusions of this research indicate that income inequality within region is greater than inequality between region, where differences in economic structure has a positive effect on income inequality in each region."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy.

---

The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat provinsi. Kualitas institusi diukur menggunakan dua indikator terpenting yang paling menggambarkan kualitas institusi di Indonesia: tingkat korupsi dan kualitas demokrasi. Dalam studi ini, tingkat korupsi diukur berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengujian empiris dilakukan dengan menggunakan regresi random effect dan data dari 2009-2016. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas institusi menentukan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Tingkat korupsi memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, sementara demokrasi menunjukkan korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Korelasi negatif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh besarnya sektor informal dan sifat korupsi developmental di Indonesia. Sebaliknya, korelasi positif demokrasi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya captured democracy karena hubungan patron-klien dalam politik dan kurangnya kontrol publik terhadap pemerintah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan, PDRB per kapita, persentase penduduk perkotaan, dan belanja pemerintah untuk modal, perumahan dan infrastruktur, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

---

This study aimed to investigate the impact of institutional quality on income inequality in Indonesia at the provincial level. Institutional quality is measured using two most important indicators that shape the institutional quality in Indonesia level of corruption and the quality of democracy. In this study, level of corruption is measured by Audit Board 39s opinion on government 39s financial statements, whereas democracy is measured by Indonesia 39s Democracy Index IDI. Empirical evidence was tested using random effects regression and data from 2009 2016.

The results indicate that institutional quality determines income inequality at the provincial level. Level of corruption tends to reduce income inequality, while democracy tends to increase income inequality. The negative correlation between corruption and income inequality is caused by the large size of informal sector and the nature of developmental corruption in Indonesia.

In contrast, the positive correlation of democracy and income inequality is caused by the captured democracy due to clientelism and lack of public control on government. Other than that, income inequality is determined by other socio economic factors, including education level, GRDP per capita, urban population, and government spending in capital, housing and infrastructure, social support bantuan sosial, and social security jaminan sosial."

"[ABSTRAKTarif pajak tetap telah menjadi salah satu reformasi pajak yang popular di banyak negara. Kesederhanaan dan tarif pajak tetap yang rendah dapat mengurangi biaya kepatuhan, mengurangi penggelapan pajak, mengurangi disintesif, dan memberikan rasa keadilan. Namun tarif pajak tetap juga diyakini dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Penelitian ini menguji efek dari tarif tetap pajak penghasilan pribadi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Dengan menggunakan teknik simulasi mikro, diketahui bahwa efek dari tarif tetap pajak penghasilan pribadi bisa mengakibatkan peningkatan atau penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Penerapan tarif pajak tetap di bawah 9% akan menghasilkan peningkatan ketimpangan pendapatan; Sebaliknya, jika tarif pajak rata lebih dari 10% diterapkan, ketimpangan pendapatan akan berkurang. Dua hasil yang berbeda ini disebabkan lebih dari 53% populasi rumah tangga memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena beberapa pengurangan dan pengecualian penghasilan yang dikenakan pajak.

---

ABSTRACTA flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012. Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions.;A flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012. Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions., A flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012. Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions.]"

"The internet has become more important and integrated with our life because many activities are connected to the internet. Not to mention, economic activities also affected by technological advances. Good access to the internet can help people to boost productivity and improve their standards of living. However, there are still so many people who have limited access to the internet. Only the one with privilege that has the tools to access the internet properly and use it for productive activities. This is feared to be capable of driving inequality in society. The purpose of this study is to explain the impact of the digital divide on income inequality. This study uses panel data regression with a fixed effect model to find out the relationship between those variables. The data used is on the provincial level which includes 33 provinces in Indonesia from 2011 to 2017. The result of this study shows that the gap in internet access significantly affect income inequality to become even worse in Java and Sumatra islands.

---

Internet saat ini memiliki peran penting dan semakin terintegrasi dengan kehidupan kita karena banyaknya kegiatan yang terhubung ke internet. Belum lagi, kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Akses internet yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, masih banyak orang yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet. Hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang memiliki alat untuk mengakses internet dan menggunakannya untuk kegiatan produktif. Ini dikhawatirkan mampu mendorong ketimpangan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak kesenjangan digital terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model fixed effect untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Data yang digunakan adalah data tingkat provinsi yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses internet secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan menjadi lebih parah di pulau Jawa dan Sumatra. "