Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah dengan menggunakan akad murabahah berdampak pada angsuran yang tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berpotensi terjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan harga rumah yang cenderung selalu meningkat yang merupakan volatilitas komoditas harga rumah sepanjang periode pembiayaan. Berbeda dengan kredit perumahan di bank konvensional yang menggunakan suku bunga floating (mengambang) sebagai dasar untuk menetapkan besarnya angsuran sehingga besarnya angsuran setiap bulan akan berbeda tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pola pembiayaan perumahan murabahah atau kredit perumahan konvensional bisa mengatasi volatilitas harga rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. Data yang digunakan adalah data angsuran pembiayaan perumahan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah serta angsuran kredit perumahan konvensional berdasarkan bunga kredit konsumtif pada Bank Swasta Nasional. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah maupun kredit perumuhan konvensional mengalami capital loss yang disebabkan oleh karena adanya volatilitas harga rumah di mana nilai pasar rumah setelah pembiayaan jatuh tempo lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun kredit konvensional.

---

Home ownership financing in Islamic banks using the murabaha contract affects the installment that can not be changed during the term of the financing could potentially be a gap when compared with home prices tend to increase the volatility of commodity prices which is home throughout the period of financing. In contrast to conventional housing loans in banks that use a floating interest rate as the basis for establishing the amount of the installment so that the installment amount each month will vary depending on interest rates in the time payment is made.

The purpose of this study was to determine whether the pattern of housing financing murabaha or conventional mortgages can overcome the volatility of house prices after the maturity of the financing. The data used is the housing finance murabaha installment in Bank Syariah Mandiri and Bank BRISyariah and conventional housing loan installment consumer loan interest is based on the National Private Bank.

The study says that housing finance murabaha at bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah and conventional mortgages experienced a capital loss caused due to the volatility of house prices where the market value of the home after the maturity of the financing is higher than the value of the house based on murabaha financing and conventional loans."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.

---

So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."

"Tesis ini mengevaluasi suatu program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan program FLPP tahun 2013 di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP Context, Input, Process, Product . Dari hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan hasil pelaksanaan program FLPP di Kabupaten Karawang tahun 2013 berjalan cukup baik namun belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dari sisi stakeholder yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan program FLPP di tahun-tahun berikutnya.

---

This thesis evaluates the housing finance program for low income people MBR called Housing Finance Liquidity Facility FLPP which conducted by the Government through the Ministry of Housing. The evaluation focused on the implementation of the FLPP program in 2013 at Karawang Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative analytical while the evaluation model used CIPP model Context, Input, Process, Product . From the overall evaluation results showed that FLPP program in Karawang Regency in 2013 went good enough but not optimal because there are still constraints of the stakeholders that need follow up to repair FLPP program in subsequent years."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengembangan strategi pemasaran dalam konteks pasar perumahan. Transformasi global, perubahan kebijakan pemerintahan,masalah yang muncul dari kemiskinan, inflasi harga, dan krisis keuangan menyarankan ide untuk merumuskan model bisnis baru yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan bagi keluarga berpenghasilan menengah-ke-bawah membeli rumah yang layak. Membeli rumah dianggap investasi terbesar dari anggaran keluarga. Terutama di negara-negara berkembang, hal ini sudah sejak lama berlaku. Melalui evolusi model bisnis yang berfokus pada kebijakan perumahan dan subsidi, model GDB dikembangkan. Perumusan model bisnis ini bergantung pada tiga faktor penting, yaitu pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang.Ketiga faktor penentu diatas saling mempengaruhi dan tentu saja berakibat kepadakeluarga berpenghasilan menengah-ke-bawah. Penerapan model GDB di pasar perumahan Indonesia terbukti berguna dengan kontribusinya dalam menangani masalah keterjangkauan atau anggaran keuangan keluarga berpenghasilanmenengah-ke-bawah. Temuan ini menunjukkan bahwa model GDB menekan harga perumahan, menjamin ketersediaan perumahan yang layak, danmeningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang, dan manajer dalam konteks pasar perumahan.

---

ABSTRACT

his paper discusses the development of marketing strategy in the context ofhousing market. The global transformation, change in governance policy, theemerging issue of poverty, the price inflations, and the financial crisis suggests theidea to formulate a new business model in which addressed to cope with thedifficulties of middle to low income families in buying decent houses. Purchasinga house is considered to be the single largest investment of a family rsquo s budget.Especially in developing countries, such matter has been particularly true.Through the evolution of business model focusing on housing policy andsubsidies, the GDB model is developed. The formulation of this business modelrelies on three important determinants, namely government, banking sector, anddevelopers. These three determinants affect each other and consequently themiddle to low income families as well. The implementation of GDB model inIndonesian housing market proves to be useful with its contribution in dealingwith the issue of middle to low income families rsquo affordability or budget issue.The finding shows that GDB model suppress housing prices, ensures theavailability of decent housing, and increases cooperation between government,banking sector, developers, and managers in the context of housing market."

"Penelitian ini mengkaji perubahan perilaku pengembang dalam menyediakan produk perumahan sebelum dan sesudah kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Perubahan kebijakan Bank Indonesia untuk membebaskan rasio kredit terhadap nilai (LTV) untuk pembelian rumah pertama dengan luasan lebih dari tujuh puluh meter persegi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan properti perumahan. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan masyarakat khususnya pembeli rumah pertama dalam membayar uang muka. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus multiple case holistic design dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data kualitatif didapat dari wawancara mendalam kepada sembilan pengembang.Temuan dalam penelitian ini adalah sebagian pengembang akan mengubah segmentasi pasar ke segmen yang lebih rendah (hunian tipe 36 m2) dari yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan pelonggaran rasio LTV ternyata tidak dapat banyak membantu pengembang jika kondisi ekonomi makro masih kurang baik.

---

This research examines changes in housing developer behavior in providing the housing products before and after the loan to value ratio (LTV) easing policy. The changes in Bank Indonesia policy to free the loan to value ratio for the purchase of first homes with an area of more than seventy square meters is one of the government's efforts to encourage the growth of residential property. This issue is due to the difficulty of the society, especially the first home buyer in paying the down payment. The design of this research uses a case study of multiple case holistic design with qualitative analysis methods. Qualitative data collection was obtained from in-depth interviews with nine developers.

The findings in this research are that mostdevelopers will change their market segmentation to lower segments (housing type 36 m2) than previously set. The main conclusion in this researchis that with the LTV ratio easing policy turns out that it cannot help much developers if the macroeconomic conditions are still not good."

"Tesis ini membahas hubungan harga properti residensial dan kredit perbankan 14 provinsi di indonesia menggunakan pendekatan panel VAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan Panel VAR dikarenakan berdasarkan kajian teoritis dan empiris, terdapat hubungan yang timbal balik atau kausalitas antara harga properti residensial dan kredit perbankan di mana model VAR merupakan alat analisis yang sangat berguna untuk estimasi adanya hubungan timbal balik di antara variabel-variabel ekonomi. Untuk data panel 14 Provinsi dan Pulau Jawa, memperlihatkan adanya hubungan satu arah antara Kredit Perbankan dengan Harga Properti Residensial, di mana kredit dipengaruhi oleh Harga Properti Residensial. Hasil estimasi Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD) menunjukkan bahwa sampai periode ke 10, respon yang diberikan oleh variabel harga properti residensial terhafdap impulse yang diberikan kepada variabel kredit perbankan untuk Panel 14 provinsi dan pulau Jawa masing-masing hanya sebesar 0,8% dan 1,18%. Sebaliknya, sampai periode ke 10, impulse yang diberikan kepada variabel harga properti di 14 provinsi dan pulau Jawa mampu menjelaskan masing-masing 5,58% dan 14,60% fluktuasi variabel kredit perbankan. Untuk data panel Pulau Sumatera menunjukkan hasil yang sama di mana variabel kredit perbankan dipengaruhi oleh variabel harga properti residensial namun tingkat signifikansinya rendah. Untuk data panel Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali bahkan memperlihatkan tidak adanya hubungan antara variabel kredit perbankan dan variabel harga properti residensial. Hasil ini memiliki implikasi di mana untuk tingkat nasional dan Jawa, kebijakan yang dikeluarkan yang berdampak mengurangi fluktuasi harga properti residensial akan menyebabkan dampak yang cukup besar kepada penyaluran kredit perbankan. Sementara untuk regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, fluktuasi harga properti dan perubahan kredit perbankan tidak mempunyai dampak yang signifikan karena perkembangan kredit dan harga properti residensial lebih disebabkan perubahan dalam variabel makroekonomi yaitu PDRB sehingga kebijakan yang lebih tepat adalah melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

---

This Thesis discussed residential property price and banking credit relationships of 14 provinces in Indonesia using a panel VAR approach. This study uses a Panel VAR approach because based on theoritical and empirical study there is a reciprocal relationship or causality between residential property prices and banking credit in which teh VAR Model is a very useful analytical tool to estimate the existence of reciprocal relationship between economic variables. For panel data of 14 Provinces and Java Island, shows a one-way relationship between Banking Credit and Residential Property Prices, where credit is affected by Residential Property Price. The Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition (VD) estimates show that up to the 10th period, the response given by the residential property price variable to the impulse given to the banking credit variable for Panel 14 of the provinces and the island of Java is only 0,8% and 1,18% respectively. Conversely, up to the 10th period, the impulse given to the property price variables in 14 provinces and the island of Java was able to explain about 5,58% and 14,60% the fluctuations in the banking credit variables. For Sumatra Island panel data shows the same result in which the variable of bank credit is influenced by residential property price variable but the level of significance is low. For panel data of Kalimantan Island, Sulawesi and Bali even showed no relation between banking credit variable and residential property price variable. These results have implications for which for the national and Java levels, the policies issued that have an impact on reducing fluctuations in residential property prices will have a substantial impact on bank lending. As for Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Sumatra regions, fluctuations in property prices and changes in bank lending do not have a significant impact as the development of credit and residential property prices is more due to changes in macroeconomic variables ie GRDP so that more appropriate policy is through increased regional economic growth."

"Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab masih adanya hambatan dalam upaya mencapai tujuan tersebut, salah satu diantaranya adalah masalah perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah.Dalam rangka pemerataan pembangungan perumahan, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam mengembangkan perumahan yang layak, sehat, aman, dan serasi, baik secara tunai maupun melalui fasilitas kredit pemilikan rumah, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.Untuk menarik minat masyarakat, pengembang memasarkan produknya melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui brosur perumahan. Informasi yang diterbitkan pengembang dalam bentuk brosur begitu tendensiusnya, sehingga tidak jarang menyesatkan (misleading information) dan merugikan konsumen.Tahap akhir dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dirasakan sangat jauh dari harapan konsumen untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang dimanatkan oleh Pasal 4 Undang- undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999), sarana dan prasarana yang tidak memadai, aparat yang kurang, serta belum dibentuknya lembaga yang menerima pengaduan maupun penyelesaian sengketa konsumen seperti yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, sedangkan kendala yang ditemukan adalah faktor yang berasal dari diri konsumen sendiri seperti faktor sosial budaya, pendidikan, tingkat ekonomi serta kekuatan tawar menawar konsumen ketika berhadapan dengan produsen. Faktor dari luar konsumen seperti faktor hukumnya walaupun secara normatif UU Perlindungan Konsumen telah berlaku, namun agaknya belum tampak lembaga yang representatif yang memperjuangkan hak-hak konsumen dan tidak adanya aparat yang peduli terhadap kondisi dan posisi konsumen yang lemah kedudukannya daripada pengembang.

---

One of the goals establishment of Republic of Indonesia is to protect all Indonesian people and to move all general welfare forward based on Pancasila. To attain the goal, seriousness is needed either by government or all levels Indonesian people because there are obstacle in the effort of them is the protection concern on consumers in the agreement of house-owned credit.

In order to distribute the housing development, the Goverments offers confidence to private parties in developing the proper, healthy, safe, and harmonious dwelling and housing, either by cash or facility of house-owned credit, consistent with the mandate of Article 5 section (1) of the Act 1992, Number 4 on Dwelling and Housing.

To attract publics interest, developers market their product through a variety of media, one of them is by brochures about housing. Information published by developers in the form of housing brochures is do tendentious, so that they sometimes provide misleading information and make consumers disadvantageous.

The final stage of study concludes that the law protection for consumers in the agreement of house-owned credit is supposed to be very far from the consumers expectation to get their rights as mandate by Article 4 of Consumer Protection Act (Act 1999 Number 8). This can be seen because of the absence of regulation particularly protecting the housing consumers of house owned-credit, unappropriate structure and infra structure, less apparatus, and institutions receiving or settlement of consumer dispute as mandated by Consumer Protection Act whereas obstacles found are factors derived from the consumers themselves like conditions of social-culture, education, economic level, and bargaining power of the consumer when dealing with the producers. External factors such as legal factor, despite normatively the Consumer Protection Act put into effect, a representative institution would not presumably appear to struggle for consumer rights and no apparatus who have concern on weaker condition and position of consumer than the developers, Role of Local Government, provides assurance of rights and protection for house-owned credit consumers by giving permit and supervision to the developers periodically carried out."