Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"[ABSTRAKHampir 20 tahun berlalu sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh adanya jumlah utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Hal tersebut telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri korporasi non-bank, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol utang luar negeri melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dengan 3 komponennya yakni lindung nilai, likuiditas, dan peringkat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, dengan didukung data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skudner, dan tersier. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi non-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indoensia, serta implementasi kebijakan tersebut oleh bank Indonesia dan penerapannya pada PT. X. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. X wajib melakukan lindung nilai.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84ABSTRACTAlmost 20 years have passed since the monetary crisis in 1997-1998 caused bythe uncontrolled amount of private foreign debt. It has provided a valuable lessonfor Indonesia. With the increasing number of foreign debt by the non-bankcorporation, Bank Indonesia issued a number of regulations aimed at controllingthe foreign debt through the application of the prudential principle, with threecomponents namely hedging, liquidity, and debt rating. The method used in thisthesis is juridical-normative, supported by secondary data, which consists ofprimary legal materials, secondary, and tertiary. This thesis will discuss theapplication of hedging for non-bank corporations in Indonesia through BankIndonesia Regulation, as well as the implementation of these policies by BankIndonesia and its application to the PT X. Based on the analysis that has beendone, hedging is required for PT X.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84, HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84]"

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."

"Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan ketentuan yang memaksa, namun tidak berarti pelanggaran akan prinsip tersebut akan serta-merta menimbulkan sanksi pidana. Namun, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kerap dianggap sebagai perbuatan Tindak Pidana Perbankan. Pada kasus yang terjadi di Bank Permata, pegawai bank dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dikarenakan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia dalam rangka mencegah kredit yang menggunakan dokumen palsu dan implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 UU Perbankan. Ketiga pasal tersebut memberi ketentuan mengenai prinsip yang tidak bersifat memberikan ancaman atau sanksi pidana. Selain itu, UU Perbankan merupakan administrative penal law yang mengedepankan sanksi administratif dimana penerapan sanksi pidana baru diberlakukan ketika penegakan sanksi administratif sudah tidak efektif.

---

One of the principles that must be applied by banks in carrying out their business activities is the prudential banking principle. The prudential banking principle itself is a coercive provision, but the violation of this principle will not automatically result in criminal sanctions. However, imprudence in applying the prudential banking principle is often considered as a banking crime. In the case that occurred at Permata Bank, bank employees were deemed to have violated the provisions of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. This thesis discusses about the regulations of prudential banking principle regarding lending by banks in Indonesia to prevent credits by using forged documents and its implementation in court decisions. The research method is juridical- normative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of the study concluded that the regulation regarding the prudential banking principle in providing credit by banks in Indonesia is regulated in Article 2, Article 8, and Article 29 of the Banking Law. The three articles provide provisions regarding principles that do not provide threats or criminal sanctions. The Banking Law is an administrative penal law that prioritizes administrative sanctions in which the application of criminal sanctions is only applied when the enforcement of administrative sanctions is no longer effective."

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."

"[ ABSTRAKMenurut hukum perbankan Indonesia, bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat dan ketentuan Letter of Credit (L/C) sebelum melakukan pembayaran. Namun dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), terdapat ketentuan yang memuat mengenai hal-hal yang dibebaskan dari tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatianperbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum perbankan Indonesia, dihadapkan dengan adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab bank dalam transaksi L/C yang diatur dalam UCP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun menurut hukum perbankan Indonesia bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UCP yang memuat mengenai hal-hal yang dapat membebaskan bank dari tanggung jawab hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dalam transaksi L/C. Dimana bank dibebaskan dari tanggung jawab atas hal-hal terkait efektifitas dokumen, yaitu, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen serta kesalahan penerjemahan.

---

ABSTRACTAccording to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank?sobligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia?s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia?s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank?s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation., According to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank’sobligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia’s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia’s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank’s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation.]"

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Sebagai lembaga intermediasi, bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian termasuk dalam kerjasama Channeling dengan Fintech Lending, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dalam penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu 1) bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada bank dan Penyelenggara fintech lending sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam memberikan fasilitas kredit 2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui kerjasama channeling antara Bank dan Fintech Lending. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam memberikan kredit diatur oleh regulasi yang ketat dan baku, hal ini berbeda dengan fintech lending yang diatur oleh regulasi yang lebih dinamis 2) Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kerjasama Channeling, Bank melakukan penilaian terhadap Aspek Operasional, Aspek Hukum Penyelenggara fintech lending, selain itu penerapan prinsip kehati- hatian dalam kerjasama channeling diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara bank dan fintech lending dengan mewajibkan fintech lending untuk memitigasi risiko yang meliputi adanya kewajiban penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, penerapan prinsip Know Your Customer.

---

This thesis discusses the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. as an intermediary institution, banks must implement the principle of prudence including in Channeling cooperation with Fintech Lending, this aims to identify, monitor and control the risks. In view of such topic, the author proposes the following main issues: 1) the application of Prudential Principle regulations upon banks and fintech lending companies as intermediary institutions, specifically in providing credit facilities 2) the implementation of the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. The research conducted in developing this thesis uses a normative juridical literature approach. The conclusions attained are as follows: 1) in providing credit to debtors, banks must comply with strict regulations, this is different from fintech lending, which is regulated by a more ‘dynamic’ regulation. 2) As a form of prudential principle implementation in channeling cooperation, Banks are assessing the operational and legal aspects of fintech lending companies. Such prudential principle is also applied in cooperation agreements by banks and fintech lending companies, the agreements of which include the obligation to assess the viability of the proposed borrower and the application of the Know Your Customer principle."