"[ABSTRAKSkripsi ini menganalisis tentang penerapan kegiatan digital forensic dalam pelaksanaan audit investigasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan ini dilakukan dengan meneliti unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan digital forensic dimulai dari sumber daya manusia Inspektorat Jenderal, software digital forensic yang digunakan, dan prosedur pelaksanaan audit dengan digital forensic. Data didapatkan dari hasil observasi kegiatan di lapangan, wawancara dengan para auditor serta melakukan walkthrough terhadap kegiatan digital forensic. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan digital forensic dalam audit investigasi di Inspektorat Jenderal sudah dilaksanakan dengan baik namun dapat dioptimalkan dengan meningkatkan peran sumber daya serta penggunaan fitur dalam digital forensic software yang lebih baik.

---

ABSTRACTThis study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigative audit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysisis gathered through review of all elements related to digital forensic activities suchas human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used inauditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data weregathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors andperforming walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows thatdigital forensic implementation in Inspectorate General has been properlyimplemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and thebetter usage of digital forensic software features.;This study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigativeaudit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysisis gathered through review of all elements related to digital forensic activities suchas human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used inauditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data weregathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors andperforming walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows thatdigital forensic implementation in Inspectorate General has been properlyimplemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and thebetter usage of digital forensic software features., This study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigativeaudit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysisis gathered through review of all elements related to digital forensic activities suchas human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used inauditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data weregathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors andperforming walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows thatdigital forensic implementation in Inspectorate General has been properlyimplemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and thebetter usage of digital forensic software features.]"

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menganalisis terkait peranan audit investigatif dalammengungkap kasus kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Lebihkhusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku, menganalisispelaksanaan audit investigatif, menghitung kerugian negara dan rekomendasihukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pelaku. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap kecurangan dalampertanggungjawaban perjalanan dinas dalam jabatan yang dilakukan oleh KepalaKanwil XYZ. Hasil penelitian terhadap kasus ini adalah terjadi penyalahgunaanwewenang dengan motif yang dijelaskan dengan segitiga fraud dan adanyakegagalan pada pelaksanaan pengendalian internal. Pemeriksaan investigatifdilakukan untuk membuktikan kasus tersebut. Auditor melakukan pengumpulanbukti pemeriksaan berupa dokumentasi, konfirmasi, wawancara dan melakukanperhitungan terhadap kerugian negara yang terjadi, sehingga pada akhirnya atasperbuatan pelaku diberikan rekomendasi hukuman disiplin berat berupapembebasan dari jabatan. Pengungkapan kasus fraud ini akan berdampak padaunsur pendidikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pegawai lain agar tidakmelakukan hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze Role of Investigative Audit to Reveal Fraud Case ThatResult State Loses. More specifically the study aims to analyze the motives of theperpetrators, to analyze the implementation of the investigative audit, calculate theloss to the state and recommendations of disciplinary punishment meted out to theperpetrators. This study is a qualitative research approach in a case study of fraudin office accountable official travel undertaken by the Head of the Regional Officeof XYZ. The study of these cases is the case of misuse of authority with a fraudtriangle motif and a failure on the implementation of internal controls.Investigative examination conducted to prove the case. Auditors to collectevidence in the form of documentation checks, confirmation, interview andperform calculations on losses that occur, so in the end the acts of the perpetratorgiven recommendations severe disciplinary punishment exemption from office.Disclosure of the fraud case will have an impact on the educational element ofdeterrent and a warning to other employees not to do so."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"

 

Nama	:	Syanni Yustiani
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Judul	:	Transformasi Fungsi Audit Internal Sebagai Dampak  Penerapan Tata Kelola Berbasis Sistem Informasi. Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai dampak penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara rinci mengenai tekanan-tekanan terhadap Inspektorat Jenderal untuk menerapkan tata kelola pada level makro,  asumsi pengendalian dalam Sistem Informasi DJP yang berdampak pada perubahan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai auditor Intern, upaya penyelarasan antara SIDJP sebagai logics dengan prinsip tata kelola dan Fungsi Audit Intern, adaptasi yang dilakukan oleh Inspektorat Umum setelah SIDJP diimplementasikan di Direktorat Jenderal Pajak dan pengaruh adaptasi yang dilakukan terhadap legitimasi Inspektorat Jenderal sebagai fungsi auditor internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori institusional dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara atas narasumber kunci yang mewakili pihak regulator, asosiasi profesi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada awal pelaksanaan SIDJP adalah resisten (defiance), kemudian dengan didirikannya audit unit TI pada tahun 2014 maka respon strategis ITJEN berubah menjadi kompromi (compromise) setelah semakin meningkatnya kapabilitas SDM ITJEN melalui berbagai pelatihan dan pendidikan maka Inspektorat Jenderal berubah menggunakan Strategi penerimaan (acquiescence). Strategi tersebut membuat beberapa perubahan pada ruang lingkup dan praktik Inspektorat Jenderal, struktur, persyaratan keahlian auditor, alat audit, ukuran audit, hubungan dengan departemen TI sementara sumber audit dan hubungan dengan auditor eksternal tetap sama.

 

Kata Kunci:

Audit Intern; sistem informasi; institutional theory; institutional logics; isomorphism.

 

---

ABSTRACT

 

 

Name	:	Syanni Yustiani
Program	:	Master of Accounting
Judul	:	Transformation of Internal Audit Function as Impact of  Information System Based Governance Implementation. Case Study: Inspectorate General of the Ministry of Finance.

The purpose of this study is to analyze the transformation of  Inspectorate General of Ministry of Finance as impact of Direktorat Jenderal Pajak’s System Information (SIDJP) implementation, To elaborate the phenomena this study will analyze this into detail on what is the macro-governance pressures for Inspectorat General, what is the SIDJP’s control assumption that impact Inspectorate General as it’s internal audit function, how is the alignment between SIDJP logic with governance principles and Internal Audit Function, how the Inspectorate General adaptation after SIDJP is implemented in the Directorate General of Taxation and how the adaptation carried out affects the legitimacy of the Inspectorate General as a function of internal auditor. This study uses case study and qualitative approach and uses institutional theory in studying the phenomenon studied. Data collection is done through content analysis and interviews with key informants representing regulator, Directorate General of Taxation, Supreme Audit Board and Inspectorate General. This study shows that the strategy used by Inspectorate General in order to adapt with SIDJP implementation, at the beginning of SIDJP implementation the responsive strategy given is Defiance, then in 2014 as IT Audit Unit was founded, the strategic response by ITJEN turn into compromise. After ITJEN HR capabilities improved then Inspectorate General using Acquiescence Strategy. The strategy that was taken make some changes on Inspectorate General’s Scope and practice, structure, auditor skill requirement, audit tools, audit size, relationship with IT department while audit source and relation with external auditor are remain the same.

 

Keywords:

Internal Audit; system information; institutional theory; institutional logic; isomorphism.

 

"

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dari perspektif auditan. Data diperoleh melalui kuesioner kepada auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan auditan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penugasan audit dan reviu laporan keuangan. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi antara auditor dan auditan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal yang disebabkan karena persepsi auditan terhadap manfaat audit lebih tinggi jika auditor menanggapi feedback auditan serta dapat menjaga hubungan profesional yang baik selama proses audit berlangsung. Sementara itu, empat variabel lainnya yaitu kompetensi auditor internal, independensi auditor internal, dukungan manajemen auditan atas audit internal, dan pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate terhadap efektivitas audit internal disebabkan kurangnya pemahaman auditor mengenai manfaat dari CCH TeamMate sehingga CCH TeamMate lebih dianggap sebagai beban untuk mencapai target indikator kinerja dan belum maksimal dimanfaatkan sebagai alat bantu audit."

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan korupsi yang diurai secara komprehensif menggunakan teori criminological verstehen, perilaku kejahatan korupsi dipelajari dan diurai menggunakan teori differential association, profil pelaku korupsi dianalisa menggunakan teori white collar crime dan penulis menawarkan solusi untuk mengungkap korupsi menggunakan teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen dalam audit investigasi dengan pendekatan teori prisma kejahatan yang menjelaskan bahwa kejahatan korupsi sifatnya tersembunyi atau berada di prisma bagian bawah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 3 tahap yaitu studi pustaka, wawancara serta delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen memiliki hambatan dalam penerapannya di lapangan, namun memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan. Dengan menggunakan teknik digital forensic, dapat membantu dalam pengumpulan bukti yang bermuara pada korupsi, meskipun masih memerlukan payung hukum yang tepat serta penanganan bukti digital yang tepat agar dapat diterima di Pengadilan. Hasil analisis intelijen dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun masih memerlukan serangkaian prosedur agar dapat dijadikan bukti, selain itu dapat digunakan sebagai prediksi langkah pelaku jika informasi yang diperoleh memadai dan tepat.

---

This study discusses corruption crimes that are comprehensively parsed using the verstehen criminological theory, the behavior of corruption crimes is studied and analyzed using the differential association theory, the profiles of corruption perpetrators are analyzed using white collar crime theory, and the authors offer solutions to reveal corruption using digital forensic techniques and intelligence analysis techniques in an investigative audit with a crime prism theory approach which explains that corruption crimes are hidden and in the lower prism. The research was conducted using a qualitative method with 3 stages, namely literature study, interview and Delphi. The results showed that digital forensic techniques and intelligence analysis techniques had obstacles in their application in the field, but had a great opportunity to be applied. Using digital forensic techniques can help in gathering evidence that leads to corruption, but it still requires the right law and proper handling of digital evidence in order to be accepted in court. The results of intelligence analysis can be used as a guide, but it still requires a series of procedures so that it can be used as evidence, besides that it can be used as a prediction of the perpetrator's steps if the information obtained is adequate and accurate."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."

"Penelitian ini merupakan studi kasus bertujuan untuk menganalisis peran internal audit sektor publik dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian dilakukan dengan observasi kondisi dan analisis data. Analisis dilakukan dengan membandingkan upaya pencegahan dengan kejadian-kejadian dan/atau temuan-temuan audit yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan internal audit telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian kejadian fraud, tetapi pengendalian internal yang ada masih belum mampu mencegah kejadian fraud. Sebagai salah satu tujuan pengawasan dari inspektorat jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko semua pelaksanaan fungsi dan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan, oleh karena itu perlu adanya dibentuk pengendalian tambahan yang memperkuat pengendalian yang sudah ada. Sistem pengendalian kecurangan adalah pengendalian yang dikembangkan dan dirancang untuk mencegah, menangkal dan mengungkap kejadian fraud. Sistem ini dihasilkan dari penguatan atau pendalaman sistem tata kelola yang ada serta dipengaruhi oleh kondisi masing-masing organisasi.

---

This research is a case study aimed at analyzing the role of internal audit in preventing corruption in public sector. The study was conducted by observing the condition and data analysis. The analysis is done by comparing the efforts made with the occurrences and or audit findings that occurred. The results show that internal audit has made prevention and detection efforts related to fraud events, but there are weaknesses in internal controls that still have not been able to prevent fraud events. As one of the objectives of supervision from the inspectorate general of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is to improve the effectiveness of internal control and risk management of all execution of functions and duties within the Ministry of Health, therefore it is necessary to design additional controls that strengthen existing controls. A fraud control system is a control developed and designed to prevent, deter and disclose fraud events. The system results from strengthening or deepening of existing governance systems and is influenced by the conditions of each organization."

"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

---

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.

Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.

The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously."