Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 82751 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aulia Adila
Deportasi sebagai sebuah bentuk migrasi paksa: Analisis biopower dalam kebijakan "Pay-To-Go" Jepang (2009) = Deportation as a form of forced migration : Analysis of biopower in Japan?s Pay-to-Go Program (2009)
"Amandemen kebijakan imigrasi tahun 1990 berdampak pada peningkatan warga negara asing di Jepang, terutama yang merupakan keturunan darah Jepang. Warga negara asing yang memiliki keturunan darah Jepang, atau disebut nikkeijin, memiliki kesulitan untuk berasimilasi dan membaur ke dalam masyarakat Jepang. Resesi ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 memicu pelaksanaan program pay-to-go yang bertujuan mengirim kembali para nikkeijin ke negara asal mereka. Penelitian ini akan melihat nikkeijin dalam posisi sebagai homo-sacer yang menjadi target praktik biopower oleh pemerintah Jepang.
The Ammandement of Immigration and Refugee Recognition Act in 1990 impacts the raise in foreign population in Japan, especially those with Japanese descendant. Foreigners who is a Japanese descendant, called nikkeijin, have difficulty to assimiliate as well as intergrate into the Japanese society.Economical recess that hits Japan in 2008-2009 triggers the implementation of the pay-to-go programme whose goal is to send back the nikkeijin to their original country. This research will be focusing on how nikkeijin seen as a homo-sacer and how Japanese government implement their biopower through pay-to-go programme."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S58378
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Narisa Nurazizah
Praktik Performative Regulation dan Village Biopower dalam Pengaturan Seksualitas Perempuan di Desa Mekarwaru = Performative Regulation and Village Biopower Practice in the Regulation of Female Sexuality in Mekarwaru Village, Indramayu District
"Tiap masyarakat tentunya berbeda-beda dalam mengonstruksi seksualitas mereka dan hal tersebut tercermin pada norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Saya berusaha menjelaskan hubungan antara konstruksi masyarakat Mekarwaru tentang seksualitas perempuan dalam titik ini pengawasan dan pengaturan seksualitas kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, metode life-history, observasi partisipan, dan wawancara mendalam dengan melibatkan tidak hanya para perempuan sebagai subjek yang diawasi dan diatur, tapi juga orang tua, aparat desa, remaja Karang Taruna, serta masyarakat sekitar yang saya kategorikan menjadi gossipers sebagai bentuk triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian saya, ada dua hal yang menjadi alat untuk mengontrol seksualitas perempuan Mekarwaru, yakni pertalian rasa malu (kinship of shame) dan gosip. Rasa malu nyatanya tak dapat muncul begitu saja, tetapi diaktifkan menggunakan gosip. Tulisan ini juga ingin menunjukan bahwa aliran kekuasaan tidak melulu secara top-down ataupun bottom-up, tapi juga horizontal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan apel malam serta bekerjanya pertalian rasa malu [kinship of shame] dan gosip sebagai praktik village biopower untuk mewujudkan performative regulation.
Each community constructs their ows sexuality, which could be reflected in their social norms that they carries and applies. Through this writing, I explained the connections between the social construction in the village of Mekarwaru regarding their women’s sexuality with the surveillance and sexuality regulation for women. I use ethnographic approach, life-history methods paired with participant observation and in-depth interview to not only the women as the subject that are being watched and regulated, but also their parents, village apparatus, Remaja Karang Taruna, and the community members that I categorizes as ‘the gossiper’ as a form of triangulation. My research shows that there’s two things that plays the role as a ‘tool’ to control Mekarwaru’s women’s sexuality, that are kinship of shame and gossip. The shame aspect could not stand by itself without the active role of gossip. Through this writing, I would also like to show that power flow is not as stagnant as ‘top-down’ or ‘down-top’, but could also be horizontal, which proven through the ’apel malam’ activity, and the work of kinship of shame with gossip as a practice of village biopower to manifest the performative regulation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahayuwati
Keterlibatan affect dan biopower dalam pengambilan keputusan terhadap vaksinasi COVID-19: tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Asih = Involvement of affect and biopower in decision making on COVID-19 vaccination: health workers at Puskesmas Kecamatan Asih
"Program wajib vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Namun, program vaksinasi Covid-19 tersebut mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat, sebagian menyambut dan menerima dengan suka cita, namun sebagian lain menaruh keraguan dan berakhir pada keputusan untuk menolak vaksinasi Covid-19. Perbedaan keputusan tersebut ternyata terjadi tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada tenaga kesehatan. Banyak faktor terlibat di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat keterlibatan affect dan biopower sebagai faktor yang secara signifikan mendorong tenaga kesehatan dalam memutuskan keputusannya terhadap vaksinasi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Asih. Studi pustaka, observasi partisipan, dan wawancara mendalam dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.
The Covid-19 vaccination program is one of the efforts made by the Government of Indonesia to break the chain of spread of the Covid-19 virus. However, the Covid-19 vaccination program received various responses from the public, some welcomed and accepted it, but others put their doubts and ended up with the decision to refuse the Covid-19 vaccination. These differences in these decisions occur not only in the general public, but also in the health workers. Many factors are involved in the decision-making process. This study found that affect and biopower were involved as factors that significantly encourage the health workers in their decision-making process regarding Covid-19 vaccination. This research is an ethnographic research conducted at Puskesmas Asih Kecamatan Asih. Literature study, participant observation, and in-depth interviews were conducted as data collection techniques in this study."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Aurelia Putri Dehars
Matahara sebagai bentuk ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja Jepang = Matahara as gender inequality form in Japanese work environment
"Skripsi ini membahas tentang berbagai bentuk ketidaksetaraan gender di Jepang dengan fokus utama adalah matahara atau maternity harassment yang terjadi di lingkungan kerja Jepang. Penulis menggunakan teori feminisme radikal untuk menganalisa bagaimana budaya masyarakat Jepang terkait dengan matahara. Analisis menunjukkan bahwa sistem patriarki dalam masyarakat Jepang bukan menjadi pemicu utama terjadinya matahara, tetapi faktor ekonomi lah yang menjadi faktor utama terjadinya matahara di perusahaan Jepang. Matahara dan ekonomi saling berhubungan karena matahara menyebabkan penurunan populasi dan menurunnya populasi menyebabkan ekonomi Jepang dalam kondisi stagnan.
This undergraduate thesis examines about forms of gender inequality in Japan and focusing on matahara or maternity harassment that happens on Japanese work environment. The writer uses radical feminism theories to analyze how Japanese culture relates with maternity harassment. The analysis shows that patriarchy in Japanese society is not the main cause of maternity harassment. It is economic factor which becomes the main factor of maternity harassment in Japanese companies. Maternity harassment and economy corresponds to each other because maternity harassment causes the declining of youth population and this declining population causes Japan economy stuck in a stagnant condition. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S62956
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasian, Siagian Bramy Vicky Chiefo
Penggusuran Paksa sebagai Bentuk Viktimisasi Struktural: Studi terhadap Penggusuran Paksa di Indonesia dalam Periode Tahun 2016 - 2023 = Forced Evictions as a Form of Structural Victimization: A Study of Forced Evictions in Indonesia in the Period 2016 - 2023
"Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi berbagai jenis hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak menemui permasalahan, yaitu fenomena penggusuran paksa di berbagai wilayah Indonesia. Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola, penyebab, dan dampak penggusuran paksa yang berfokus pada kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi berdasarkan sumber data sekunder, seperti berita, laporan penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh Non Governmental Organization (NGO), artikel jurnal, dan kanal berita di youtube. Hasilnya menemukan bahwa penguasaan tanah oleh negara telah membuka ruang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang menimbulkan penggusuran paksa permukiman warga. Penggusuran paksa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia diinisiasi oleh negara, sedangkan korban penggusuran paksa adalah warga negara, khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, telah terjadi viktimisasi struktural terhadap para korban penggusuran paksa, yaitu penderitaan dan kerugian yang dialami berdasarkan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam struktur masyarakat.
Based on human rights principles, states have an obligation to protect, respect and fulfill various types of human rights, one of which is the right to adequate housing. However, in reality, efforts to fulfill the right to adequate housing have encountered problems, namely the phenomenon of forced evictions in various regions of Indonesia. This final project tries to describe the patterns, causes and impacts of forced evictions, focusing on cases that occurred in various regions of Indonesia in the period 2016 to 2023. This writing uses a content analysis method based on secondary data sources, such as news, research reports and publications by Non Governmental Organization (NGO), journal articles, and news channels on Youtube. The results found that land control by the state has opened up space for the development of infrastructure development and spatial planning which has the potential to lead to forced evictions of residential areas. The forced evictions that occurred in various regions of Indonesia were initiated by the state, while the victims of forced evictions were citizens, especially lower class people. Therefore, there has been structural victimization of the victims of forced eviction, namely the suffering and losses experienced based on their disadvantageous position in the structure of society."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qinthara Nafisah Azzahra
Analisis Forced Labour sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di Malaysia = Analysis of Forced Labour as a Form of Violence against Indonesian Women Migrant Domestic Workers in Malaysia
"Keterdesakan ekonomi telah menjadi faktor utama yang mendorong perempuan Indonesia untuk bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga migran di Malaysia. Selama proses migrasi, perempuan pekerja rumah tangga migran rentan menghadapi terjadinya pelanggaran hak seperti eksploitasi dan kekerasan. Eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran merupakan fenomena global yang terus berulang. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan realitas forced labour yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga migran Indonesia di Malaysia. Dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, penulis menemukan bahwa perempuan pekerja rumah tangga migran mengalami viktimisasi akibat dari situasi forced labour yang dihadapi selama bekerja. Forced labour dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran karena telah merugikan perempuan melalui dampak fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Kekerasan ini telah memaksa perempuan untuk terus bertahan dalam kondisi buruk tanpa adanya pilihan untuk keluar. Teori feminis Marxist digunakan untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme dan patriarki telah mempengaruhi penindasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran. Kapitalisme terus mengedepankan eksploitasi tenaga kerja perempuan untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan perbedaan kelas dalam masyarakat, sementara patriarki meminggirkan posisi perempuan.
Economic desperation has been a major factor driving Indonesian women to work as migrant domestic workers in Malaysia. During the migration process, women migrant domestic workers are vulnerable to rights violations such as exploitation and violence. Exploitation and violence against women migrant domestic workers is a recurring global phenomenon. This paper aims to describe the reality of forced labour experienced by Indonesian women migrant domestic workers in Malaysia. Using a qualitative content analysis method, the author found that women migrant domestic workers experience victimization as a result of the forced labour situation faced during their work. Forced labour is seen as a form of violence against women migrant domestic workers because it has harmed women through physical, psychological, economic, and social impacts. This violence has forced women to continue to endure bad conditions without the option to leave. Marxist feminist theory is used to explain how capitalism and patriarchy have influenced the oppression of women migrant domestic workers. Capitalism continues to prioritize the exploitation of women's labor for profit and creates class differences in society, while patriarchy marginalizes the position of women."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aldila Mesra
Bentuk pertanggungjawaban atas tumpahan minyak dari aktivitas anjungan minyak lepas pantai dalam kasus tumpahan minyak montara tahun 2009 = Form of liability on oil spill resulting from offshore oil rig activity in the case of montara oil spill in 2009
"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam kasus tumpahan minyak dari anjungan minyak Montara pada tahun 2009. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses penyelesaian antara Indonesia dan PTTEP. Namun karena tumpahan minyak melintas batas ke perairan Indonesia di Laut Timor, maka kerja sama negara dinilai penting dalam mengupayakan pertanggungjawaban satu pihak di dalam yurisdiksinya kepada pihak yang dirugikan. Pendekatan yang dilakukan melalui hukum internasional (prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian antarnegara) hukum nasional masing-masing negara, dan melalui wawancara. Ketentuan yang sekarang ini hanya sebatas mengatur proses penanganan pencemaran, bukan mengenai ganti rugi dan kompensasi.
This thesis describes the parties liability on Montara oil spill case in 2009. So far, the case remains an ongoing matter between Indonesia and PTTEP. However, having transboundary element that the spill incident transferred to Indonesian water on Timor Sea, it is essential for the states to cooperate in order to seek liability of a party if it is under their jurisdiction. The approach is through international law (principles, conventions, and states’ agreements), respective national laws, and interviews. Currently, the available regulations merely govern the pollution handling, not regarding the liabilities and compensation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57099
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andani Fauzita Vidyandari
Kaitenzushi sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas dalam bidang kuliner Jepang = Kaitenzushi as the form of efficiency and effectiveness in the culinary culture of Japan
"[ABSTRAK
Penelitian ini membahas peranan Kaitenzushi dalam bidang kuliner Jepang, dan pengaruhnya
terhadap perkembangan hidangan sushi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan
peran Kaitenzushi dalam merubah sushi dari makanan mewah yang terbatas menjadi
makanan informal dan dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak. Metode yang dipakai adalah
metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaitenzushi berhasil
mempopulerkan hidangan sushi dan merupakan cerminan budaya efektivitas dan efisiensi
dari masyarakat Jepang dalam bidang kuliner.ABSTRACT This study discusses the role of Kaitenzushi in Japan?s culinary culture, and its influences on
the development of sushi. The purpose of this study is to explain the role of Kaitenzushi in
transforming sushi from a luxurious and limited dish to into an informal and accessible for
everyone. This study uses the method of descriptive analysis research. The result of this study
is that Kaitenzushi succeeded at popularizing sushi dishes and is a reflection of Japanese
efficiency and effectiveness in the culinary culture.;This study discusses the role of Kaitenzushi in Japan?s culinary culture, and its influences on
the development of sushi. The purpose of this study is to explain the role of Kaitenzushi in
transforming sushi from a luxurious and limited dish to into an informal and accessible for
everyone. This study uses the method of descriptive analysis research. The result of this study
is that Kaitenzushi succeeded at popularizing sushi dishes and is a reflection of Japanese
efficiency and effectiveness in the culinary culture., This study discusses the role of Kaitenzushi in Japan’s culinary culture, and its influences on
the development of sushi. The purpose of this study is to explain the role of Kaitenzushi in
transforming sushi from a luxurious and limited dish to into an informal and accessible for
everyone. This study uses the method of descriptive analysis research. The result of this study
is that Kaitenzushi succeeded at popularizing sushi dishes and is a reflection of Japanese
efficiency and effectiveness in the culinary culture.]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
M. Fahrizal
Implementasi Kebijakan Kriminal dalam UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan
"Pesawat udara secara sifat aslinya adalah moda yang tidak aman. Ia tidak bisa berhenti seketika diudara semaunya, dan bisa jatuh. Namun statistik menunjukkan, bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling aman. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang ketat dan ditaati. Oleh karena itu, peraturan penerbangan nasional harus ditegakkan secara ketat dalam rangka mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat. Sejalan atas kepentingan tersebut, maka hukum dalam konteks implementasi kebijakan kriminal (criminal policy) diperlukan, sebagai alat untuk melindungi manusia agar bisa hidup dengan selamat tanpa ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan.
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka muncul permasalahan yang harus diteliti yakni apakah implementasi kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan dapat dilaksanakan, dan bagaimana kebijakan Perundang-Undangan dalam konteks implementasi kebijakan kriminal di bidang Penerbangan di masa yang akan datang.
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan Metode Penelitian Sosio-Legal yang merupakan penelitian interdisipliner terhadap hukum, dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah: studi kepustakaan dan wawancara.
Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) bahwa kebijakan perundang-undangan yang menerapkan kebijakan kriminal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, akan sangat sulit untuk diterapkan; (2) Untuk masa yang akan datang, agar kebijakan perundang-undangan yang menerapkan dimensi kebijakan kriminal di bidang penerbangan harus benar-benar selaras, seiring, sejalan, sinkron, dan harmonis dengan ketentuan perundangan lain yang berlaku, mentaati asas-asas hukum pidana, memperhatikan efek keberlakuan dan upaya penegakan hukumnya, serta dapat menunjang sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Karena dengan demikian, barulah dimensi dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur/dianut dalam UU Penerbangan dapat diterapkan penegakan hukumnya, sehingga kemudian pendekatan kebijakan kriminal di bidang penerbangan dapat memberikan kontribusi berguna, dalam kaitan peningkatan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan.
Aircraft in its original nature represents unsafe mode. It cannot stop instantly in the air at will, and can fall down. But statistic data show that the aircraft is the safest mode of transportation. This is due to strict regulations and adhered to. Therefore, the national aviation regulations must be enforced strictly in order to realize a secure and safe aviation. In line with the interest, the law in the context of the implementation of criminal policy is required, as a means to protect people to live safely without the threat of dangerous actions and conditions.
Based on the background as presented above, it appears that the problems should be investigated whether the implementation of criminal policy in Law No. 1 Year. 2009 on Aviations can be implemented, and how policy legislation in the context of the implementation of criminal policy in the field of aviation in the future will be.
Method of research in this thesis uses the Socio-Legal Research Methods which represents interdisciplinary study of laws, executed by using descriptive qualitative methods, with a normative juridical approach. The employed data collection method is literature study and interviews.
Departing from the results of research that has been done, the study concludes: (1) that the legislation policy that applies criminal policy as stipulated in Law No. 1 Year 2009 on Aviation will be very difficult to implement, (2) In the future, the legislation policies that apply criminal policy dimension in the field of aviation should be in tune, in concomitant with, in line, synchronized to, and harmonized with other prevailing provisions, adhering to the principles of criminal law, considering the applicability effect and law enforcement efforts, and able to support integrated criminal justice system in Indonesia. And hence, the dimensions and implementation of criminal policies which are governed / adopted in the law of Aviation becomes applicable, so that the approach to criminal policies in the field of aviation can provide useful contributions, in terms of improving aviation safety and security factors."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29685
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alexia Sonia Danusubroto
Pemblokiran Rekening sebagai Bentuk Upaya Paksa atas Dugaan Tindak Pidana Korporasi oleh Organ Korporasi = Account Blocking as a Form of Forced Measures for Alleged Corporate Crimes Committed by Corporate Organs
"Berkaitan dengan penanganan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi saat ini tidak hanya terfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan, namun juga terhadap korporasi ataupun organ korporasi. Guna mencegah terus dilakukannya tindak pidana, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni salah satunya pemblokiran rekening. Dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, pemblokiran rekening menjadi kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan yang dimana dalam KUHAP kewenangan penyidik terbatas pada pelaksanaan upaya paksa. Dengan tidak diaturnya pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa, menjadikannya sulit bagi pihak ketiga yang dalam hal ini korporasi untuk dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan pemblokiran rekening milik korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini membahas mengenai apakah pemblokiran rekening dapat dikategorikan sebagai suatu upaya paksa menurut konsep KUHAP, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporas untuk dapat memperoleh kembali rekening yang diblokir. Dengan menggunakan penelitian doctrinal dan perbandingan hukum, diketahui bahwa pemblokiran rekening memiliki konsep serupa dengan upaya paksa dalam pengaturan KUHAP yang dimana saat ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi atas rekening yang diblokirnya hanya sebatas pada pengajuan gugatan perdata secara mandiri atau penggabungan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh organ korporasi. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk mengatur pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa dalam pengaturan perundang-undangan hukum acara di Indonesia guna menghasilkan pengaturan yang lebih detail beserta dengan segala upaya hukumnya.
In connection with the handling of criminal acts, especially in economic crimes, currently not only focuses on criminal acts committed by individuals, but also on corporations or corporate organs. In order to prevent criminal acts from continuing to be commited, there are several efforts made by law enforcement officials, one of which is account blocking. In the laws on money laundering and corruption, account blocking is the authority given to investigators in the investigation stage, where in the Criminal Procedure Code the authority of investigators is limited to the implementation of forced act. By not regulating account blocking as a forced act, it makes it difficult for third parties (in this case are corporations) to be able to take legal remedies related to the blocking of corporate-owned accounts for criminal offenses committed by corporate organs for their personal interests. This thesis discusses whether account blocking can be categorized as a forced act according to the concept of KUHAP, as well as how legal remedies can be taken by corporations to be able to recover blocked accounts. By using doctrinal research and comparative law, it is known that account blocking has a similar concept to coercion in the Criminal Procedure Code, where currently the legal remedies that can be taken by corporations are limited to filing civil lawsuits independently or combining with the handling of criminal cases committed by corporate organs. Thus, it is important to regulate account blocking as a coercive measure in the statutory regulation of procedural law in Indonesia in order to produce a more detailed regulation along with all legal remedies."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>