Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran negara dalam pembangunan sektor kedelai di Indonesia dan India. Indonesia mengeluarkan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negerinya karena produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Sebaliknya India dapat memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri melalui swasembada berkelanjutan. Kasus ini dianalisis menggunakan teori otonomi relatif dan kebijakan publik. Kegagalan pencapaian swasembada kedelai di Indonesia disebabkan oleh peran negara yang otonom relatif. Peran negara yang otonom relatif ini mempertahankan skema impor kedelai di Indonesia sehingga berdampak pada tingkat produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Sebaliknya India berperan secara lebih otonom sehingga negara menggerakan struktur melalui kebijakan sektor kedelainya sehingga India mampu mencapai swasembada berkelanjutan.

---

This thesis discusses the role of the state in the development of the soybean sector in Indonesia and India. Indonesia issued an imports of soybean policy to fulfill its domestic needs because the production of this comodity is low. On the other side India can fulfill the needs of domestic soybean through the sustainable selfsufficiency. These cases analyzed with autonomy relative and public policy theory. The failure of achieving self-sufficiency in Indonesia due to the relatively autonomous role of the state impacted the capacity of production of this comodity. On the other hand, India played more autonomous role so the countries can shift through the structure of the soybean sector policies and finally India achieved a sustainable self-sufficiency."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana proses keberhasilan yang diraih di dalam implementasi proyek REDD yang dilaksanakan di kawasan Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan yang dimaksudkan adalah tercapainya target-target yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Korea Selatan, serta adanya dampak positif yang dihasilkan dalam proyek ini. Implementasi REDD megacu kepada multi-level governance yang mengharuskan terjalinnya multiple linkage dari level nasional ke sub-nasional hingga lokal. Selain itu di dalamnya juga diharuskan adanya integritas yang terjalin antar aktor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan keberhasilan terletak dari kemampuan pihak pelaksana melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi seluruh aktor yang ada di dalam pelaksanaan REDD tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis explains how the process of success achieved in the implementation of REDD in Rinjani, Lombok West Nusa Tenggara from 2009 2014. The intend success is the achieved targets that desired by the both parties, Indonesia and South Korea, as well as the positive impacts that happened because of the project. The implementation of REDD refers to multi level governance that required multiple linkage from national levels to sub national to local levels. Other than that in that multi level governance also required the integrity that existed between actors. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study found success lies in the ability of the implementing parties to involve not only the government but all actors in the implementation of REDD."

"Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi.

---

In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met."

"[Skripsi ini membahas peran dari program Systematic Voters Education andElectoral Participation (SVEEP) dalam peningkatan partisipasi pemilihperempuan di India periode tahun 2009-2014. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik serta konseppemberdayaan perempuan. Program SVEEP yang dibentuk dan diaplikasikanpada tahun 2009, baik di tingkat lokal maupun nasional berkontribusi dalampeningkatan partisipasi pemilih perempuan yang selama ini terhalang olehhambatan kultural dan struktural. Temuan dari penelitian ini adalah programSVEEP yang dikeluarkan oleh Election Commission of India serta pendidikanpolitik yang yang dilakukan melalui Anganwadi Workers (AWW) menjadikanperempuan semakin berdaya dan memiliki kontrol atas suaranya.;This undergraduated thesis examines the role of Systematic Voters Education andElectoral Participation (SVEEP) program in increasing women votersparticipation in India 2009-2014. This study uses a qualitative method. This studyuses the theory of political participation and the concept of women'sempowerment. SVEEP program established and applied in 2009, both at nationaland local level provides a large increase in the participation of women voters whohave been hindered by cultural and structural barriers. This study finds SVEEPprogram reselased by Election Commission of India and political educationAnganwadi Workers (AWW) through political education makes women moreempowered and have control over his voice., This undergraduated thesis examines the role of Systematic Voters Education andElectoral Participation (SVEEP) program in increasing women votersparticipation in India 2009-2014. This study uses a qualitative method. This studyuses the theory of political participation and the concept of women'sempowerment. SVEEP program established and applied in 2009, both at nationaland local level provides a large increase in the participation of women voters whohave been hindered by cultural and structural barriers. This study finds SVEEPprogram reselased by Election Commission of India and political educationAnganwadi Workers (AWW) through political education makes women moreempowered and have control over his voice.]"

"Produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) dan produktivitas faktor tunggal (Single Factor Produktivity/SFP) diyakini sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat produktivitas. Masing-masing metode pengukuran memiliki keunggulan tersendiri yang tergantung pada tujuan pengukuran dan ketersediaan sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tersebut. Studi empiris menunjukkan bahwa kinerja ekonomi suatu negara dapat diukur melalui metode tersebut. Ekonomi Indonesia yang terdiri dari 11 sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di antara 11 sektor tersebut terdapat beberapa sektor yang memliki kontribusi terbesar di dalam PDB nasional. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor manufaktur, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Namun demikian, PDB nasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 11 sektor tersebut. Salah satu faktor pendukung tingkat produktivitas suatu ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis peranan infrastruktur terhadap produktivitas di sektor manufaktur di Indonesia serta menganalisis jenis infrastruktur apa yang memberikan kontribusi signifikan dalam produktivitas. Tesis ini akan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja sebagai salah satu bentuk dari produktivitas faktor tunggal/SFP. Untuk mengetahui sejauh mana peranan infrastruktur dalam produktivitas sektor manufaktur di Indonesia selama kurun waktu 2000-2009, pendugaan dilakukan dengan menggunakan satu set data panel yang mencakup semua provinsi. Hasil pendugaan menunjukkan bahwa metode terbaik untuk mengestimasi model adalah dengan metode Efek Acak (Random Effect). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa semua variabel yang diamati menunjukkan tanda positif walaupun beberapa variabel tidak signifikan. Analisis dalam level provinsi juga dilakukan untuk menguji apakah kondisi geografis juga berpengaruh terhadap produktivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2000 hingga 2009, produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur di Indonesia telah menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap infrastruktur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur di Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan memiliki peranan yang paling dominan dalam menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur. Dalam tataran kebijakan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di seluruh provinsi terutama yang terkait dengan sektor manufaktur. Upaya tersebut tidak hanya sebatas perbaikan dan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas infrastruktur, tetapi juga meningkatkan penyediaan infrastruktur secara lebih merata. Dengan demikian, melalui efek pengganda (multiplier effect), tingkat kesejahteraan secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

---

Both SFP and TFP are believed as tools to measure productivity. This means that those measurements can be used to assess economic performance. However, each measurement has its own superiority, which relies on the purposes and the availability of sources to calculate it. Indonesia’s economy which consists of 11 sectors shows a positive growth in around last 10 years. Those sectors are manufacturing sector, agriculture sector and trade sector. Among those sectors, there are several sectors having bigger share on national GDP compare to the rest. However, the magnitude of each sector share in GDP is not solely determined by the sector itself, but it also influenced by other factors.

One believed as the supporting factor is infrastructure. Therefore, this paper will examine the role of infrastructure on the productivity in manufacturing sector in Indonesia and analyze which kind of infrastructures that highly contributes to the productivity. The paper is measuring productivity labor productivity as one form of SFP. Based on the calculation, this paper excludes the TFP calculation as the productivity measurement due to unconvincing result.

To assess the role of infrastructures in productivityin the manufacturing sector in Indonesia during 2000-2009, by using a panel data set which includes all provinces, the estimation is conducted. The result shows that the best method to estimate the model is Random Effect method. Further analysis reveals that all of observed variables show a positive sign but some of those variables are insignificant. Province level analysis also conducted to examine whether geographical condition also have effect to productivity.

To sum up, the results signify that during the period of 2000 to 2009, labor productivity in manufacturing sector in Indonesia shows a positive and significant relation to infrastructures. It can be concluded that labor productivity in manufacturing sector in Indonesia is influenced by infrastructure provisions. Moreover, government of Indonesia should improve infrastructures provisions across provinces which related to manufacturing sector. Not only improvements in the quantity and quality of infrastructures, but also reduce the inequality and uneven infrastructure distribution. By improving the infrastructures related to manufacturing sector, it can increase welfare through multiplier effects not only for the labor but also for the society."

"

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, meskipun mapan, bersifat heterogen. Sumber heterogenitas tidak hanya berasal dari faktor sosial ekonomi tetapi juga dari struktur pertumbuhan output itu sendiri. Di Indonesia, sektor sekunder tampak inferior dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan sektoral terhadap kemiskinan di Indonesia dengan perhatian khusus pada disagregasi sektor sekunder, dan juga menganalisis sensitivitas relatif terhadap penanggulangan kemiskinan dari sektor padat karya dan non padat karya. Analisis empiris yang digunakan adalah analisis data panel provinsi di Indonesia dari tahun 2003-2018 dengan metode pooled OLS.

Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan sektoral tidak banyak berpengaruh terhadap perbaikan kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Namun demikian, menarik kesimpulan langsung dari hasil tersebut berpotensi tinggi untuk tidak tepat sasaran. Kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai hubungan pertumbuhan sektoral dan kemiskinan bisa didapatkan jika kondisi provinsi-provinsi yang didorong oleh pertambangan dan non-pertambangan di Indonesia diperhitungkan.

 Di provinsi non-pertambangan, pengaruh sektor sekunder terhadap pengentasan kemiskinan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor jasa. Disagregasi enam sektor ekonomi (dengan atau tanpa mengontrol efek distribusi melalui intensitas tenaga kerja) menunjukkan bahwa di dalam sektor sekunder, memang tidak semua sub-sektor secara signifikan mengurangi kemiskinan. Subsektor yang secara signifikan mengurangi kemiskinan di provinsi non-pertambangan adalah pertambangan dan konstruksi. Namun, provinsi yang digerakkan oleh pertambangan tidak menunjukkan adanya hubungan pertumbuhan-kemiskinan sektoral. Peran signifikan dari intensitas tenaga kerja dalam menentukan karakteristik pro-poor dari pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa kebijakan yang cenderung membuat bisnis enggan mempekerjakan tenaga kerja tidak disarankan. Sejalan dengan kebijakan yang mendorong lapangan kerja, kebijakan pengembangan keterampilan diperlukan untuk memastikan respons pasar kerja yang tepat terhadap permintaan dari setiap sektor.

---

The relationship between economic growth and poverty reduction, although well established, is heterogeneous. The source of heterogeneity not only comes from socio economic factors but also from the structure of output growth itself. In Indonesia, secondary sector seemed to be less poverty reducing than other sectors. This study aims to examine the impact sectoral growth on poverty in Indonesia with particular attention to disaggregated secondary sector, and also analyzes the relative sensitivity on poverty reduction from labor intensive sector and non-labor intensive one. The empirical analysis uses provincial panel data of Indonesia from 2003-2018 and employs pooled OLS method. The results show that sectoral growth has little effect to the improvement of the poors condition in Indonesia. Nevertheless, this conclusion has a high potential to be preposterous. A more comprehensible conclusion of sectoral growth-poverty linkage can be found if the condition of mining and nonmining-driven provinces in Indonesia is taken into account. In nonmining-driven provinces, secondary sector pales in comparison to services in alleviating poverty. Six sector disaggregation of the economy (with or without controlling the distributional effect through labor intensity) reveals that within secondary sector, indeed not all the subsectors are significantly poverty reducing. The subsectors that significantly reduce poverty in nonmining-driven provinces are mining and construction. Mining-driven provinces, however, does not display a sectoral growth-poverty linkage. The significant role of labor intensity in determining pro-poor characteristic of sectoral growth suggests that malformation of policies that leans towards discouraging businesses to employ labor is inadvisable. In line with policies that induce labor employment, skill development policy is needed to ensure a correct response of the labor market to the demand from each sector.

"

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."

"[Peningkatan jumlah kasus Dowry dan Dowry Death di India yang semakin lama semakin bertambah membuat isu ini menjadi signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan budaya dan teori pengaruh lingkungan tetangga dan kesulitan ekonomi terhadap kekerasan domestik sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Praktik Dowry dan Dowry Death merupakan bentuk dari sistem patriarki yang ada dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan pemerintah India dan aktor non pemerintah yaitu media dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan Dowry dan Dowry Death. Meskipun dalam data belum terlihat penurunan jumlah kasus yang signifikan, setidaknya telah ada usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah dalam menghadapi permasalahan Dowry dan Dowry Death.;Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death., Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death.]"

"[Tesis ini membahas tentang prioritas kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014. Kebijakan Luar Negeri (KLN) India telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Diawali dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan idealisme, KLN India dalam perkembangannya bergeser menjadi kebijakan yang pragmatis. Pragmatisme dalam KLN India terlihat dalam prioritas KLN negara tersebut terhadap Pakistan. Pada awal masa kemerdekaan kedua negara, hubungan India-Pakistan relatif berada dalam tensi tinggi. Setelah memasuki periode 2000an, India terlihat memilih strategi yanglebih bersifat kooperatif terhadap Pakistan. India menilai cara ini lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif yang selama ini dilakukan.Melalui analisis menggunakan kerangka pemikiran dari Kaarbo, Lantis, Beasley, dan Kumar didapatkan kesimpulan bahwa dijadikannya bidang militer, terorisme, dan ekonomi sebagai prioritas dalam KLN India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah kepentingan nasional dan strategi pemerintah India dalam memperjuangkan kepentingan tersebut. Dan faktor eksternal adalah hubunganIndia – AS, hubungan India - Rusia dan hubungan Pakistan – Tiongkok;This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in the period of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Since it changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmatic nowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning of their independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. In the period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan. Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesis finds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into three subjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are caused by internal and external factors. The internal factors are India's national interests and the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations of India - US, India - Russia, and Pakistan - China., This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in theperiod of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Sinceit changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmaticnowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning oftheir independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. Inthe period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan.Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesisfinds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into threesubjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are causedby internal and external factors. The internal factors are India's national interestsand the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations ofIndia - US, India - Russia, and Pakistan - China]"