Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan illegal downloading lagu di internet dan untuk mengetahui upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam menanggulangi illegal downloading sebagai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa unduh lagu melalui media internet. Selain Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga membahas mengenai perlindungan terhadap suatu ciptaan yang diumumkan atau diperbanyak melalui media internet. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka setiap kegiatan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

---

This thesis discusses the implementation of Law No. 28 of 2014 About Copyright associated with illegal downloading of songs on the internet and to know the efforts of Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia (Communications) in tackling the illegal downloading of copyright infringement committed by service providers download song via the Internet. In addition to Law Copyright Indonesia, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions also discuss the protection of an invention that is announced or propagated through the internet. With the existence of such protection, then any announcement or propagation activities conducted through an Internet site without permission of the creator or copyright holder can be categorized as an infringement of copyright."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap aksi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs penyedia layanan streaming film gratis di internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming film gratis, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang hak cipta ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet.

---

This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the copyright owners of cinematographic works towards copyright infringement conducted by online free movie streaming sites. The problems under this study are the legal aspects of distributing films through online streaming sites without a license agreement or authorization from the copyright owners, what kind of legal protection that can be obtained for the copyright owners as stipulated in Copyright Act No. 28, 2014 and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet."

" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

---

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."

"Motif batik kahuripan Purwakarta berawal dari keinginan Bupati Purwakarta untuk memiliki batik yang bermotif khas Purwakarta pada pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta. Terciptanya motif batik kahuripan menimbulkan persoalan bagi pencipta motif batik kahuripan, yaitu mengenai kepemilikan motif batik kahuripan. Peneliti merumuskan 1 Apakah karya seni batik kahuripan merupakan motif batik tradisional atau motif batik kontemporer berdasarkan UUHC 2014? 2 Siapa pencipta dan pemegang hak cipta karya seni batik kahuripan? 3 Apakah dengan adanya peraturan bupati mengenai motif batik kahuripan dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah logika induktif. Motif batik kahuripan merupakan motif batik kontemporer. Pencipta karya seni batik kahuripan adalah Herry, Ita, dan Eden secara bersama-sama menghasilkan motif batik kahuripan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta atas karya seni batik kahuripan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena terciptanya motif batik kahuripan berdasarkan hubungan dinas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta, mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya.

---

A batik kahuripan Purwakarta motif starts with desire of regent Purwakarta to have batik patterned Purwakarta in uniform civil servants kabupaten Purwakarta. The creation of batik kahuripan generated problems for the creator of a batik kahuripan, about possession that batik. Researchers formulate 1 is artwork batik kahuripan a traditional batik or a contemporary batik based on Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 2 who is the creator and copyright holder for artwork batik kahuripan 3 is the regulation on batik kahuripan can cause of deprived of the economy This research uses statute approach. Researcher uses primary law and secondary law. Data collection technique a study literature and interview. Techniques used in analyzed data is logic inductive. Batik kahuripan is a batik contemporary. Creator artwork batik kahuripan is Herry, Ita, and Eden are jointly produce batik kahuripan that is unique and personal. Copyright holders of artwork batik kahuripan is district government Purwakarta, because the creation of batik kahuripan based on relationship department. The establishment of Bupati regulation Purwakarta Number 33, 2009 about the motives and use batik purwakarta kahuripan district, resulting in the creator deprived of the economy rights."

"Motif batik kahuripan Purwakarta berawal dari keinginan Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta untuk memiliki batik yang bermotif khas Purwakarta pada pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta, sehingga diadakan perlombaan yang diikuti oleh semua instansi pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Motif batik kahuripan menjadi juara dalam perlombaan tersebut dan digunakan sebagai motif batik pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta. Motif batik kahuripan merupakan sebuah karya seni hasil kreasi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta. Hal ini memungkinkan motif batik kahuripan khas Purwakarta dapat dilindungi UUHC 2014, karena telah diketahui penciptanya. Terciptanya motif batik kahuripan menimbulkan persoalan bagi pencipta motif batik kahuripan, yaitu ketidakjelasan mengenai kepemilikan motif batik kahuripan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan munculnya persoalan yang berlanjut yaitu siapakah yang berhak untuk menggandakan motif batik kahuripan. Saat ini, motif batik kahuripan yang ada di Purwakarta beragam motifnya dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan pemaparan dan uraian di atas, peneliti merumuskan (1) Apakah karya seni batik kahuripan merupakan motif batik tradisional atau motif batik kontemporer berdasarkan UUHC 2014? (2) Siapa pencipta dan pemegang hak cipta karya seni batik kahuripan? (3) Apakah dengan adanya peraturan bupati mengenai motif batik kahuripan dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah logika induktif. Karya seni batik kahuripan khas Purwakarta merupakan motif batik yang memenuhi unsur Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC 2014 yaitu pencipta dan waktu penciptaannya diketahui serta motif batik kahuripan merupakan karya inovatif hasil pengembangan dari motif batik tradisional, sehingga motif batik kahuripan merupakan motif batik kontemporer. Pencipta karya seni batik kahuripan adalah Herry, Ita, dan Eden secara bersama-sama menghasilkan motif batik kahuripan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta atas karya seni batik kahuripan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena terciptanya motif batik kahuripan berdasarkan hubungan dinas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta, mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya, dikarenakan hak ekonomi pencipta beralih kepada pemegang hak cipta yaitu Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

---

A batik kahuripan Purwakarta motif starts with desire of Dedi Mulyadi as regent Purwakarta to have the batik patterned Purwakarta in uniform civil servants kabupaten Purwakarta, so that held a competition that followed by all government agencies in kabupaten Purwakarta. A batik kahuripan motif become a champion in the competition and used as a batik uniform civil servants kabupaten Purwakarta. A batik kahuripan motif is an artwork the results of creation civil servants Dinas Peternakan dan Perikanan in kabupaten Purwakarta. This allows a batik kahuripan Purwakarta protected by Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 having been known the creator. The creation of a batik kahuripan generated problems for the creator of a batik kahuripan, namely obscurity about possession of a batik kahuripan. This lack of clarity has drawn problems that continues namely who is entitled to double a batik kahuripan.

Currently, a batik kahuripan has various motive in Purwakarta and not based on Bupati regulation Purwakarta number 33, 2009 about the motives and use batik kahuripan Purwakarta district. Based on explaination and the information above, researchers formulate (1) is artwork batik kahuripan a traditional batik or a contemporary batik based on Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014? (2) who is the creator and copyright holder for artwork batik kahuripan? (3) is the regulation on a batik kahuripan can cause of deprived of the economy?

This research uses statute approach. The researcher uses legal material such as primary law and secondary law. Data collection technique in this research uses a study literature and interview. Techniques used in analyzed data is logic inductive. Artwork batik kahuripan Purwakarta is a batik fulfilling the article 40 (1) letters j Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 the creator and creation time are known as well as a batik kahuripan is the work of innovative the development of a batik traditional, so a batik kahuripan is a batik contemporary.

Creator artwork batik kahuripan is Herry, Ita, and Eden are jointly produce a batik kahuripan that is unique and personal. Copyright holders of artwork batik kahuripan is the district government Purwakarta, because the creation of a batik kahuripan based on the relationship department. The establishment of Bupati regulation Purwakarta Number 33, 2009 about the motives and use batik purwakarta kahuripan district, resulting in the creator of deprived of the economy rights, because of the economic rights creator transferred to copyright holders the government district Purwakarta."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentunya mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Karena perkembangan teknologi, karya-karya baru yang tidak ada di masa lalu sekarang ada. Jenis pelanggaran baru yang bisa dilakukan di internet juga bertambah. Belakangan ini ada jenis lagu baru yaitu lagu remix. Lagu Remix adalah lagu yang dalam komposisinya telah dilakukan aransemen sehingga lagu yang dihasilkan menjadi versi yang berbeda genre dari aslinya. Dalam penelitian ini, Penulis akan fokus pada bagaimana implementasi lagu remix di Indonesia, yang mencakup praktik yang dilakukan oleh produser remix dan kepatuhannya terhadap Undang-Undang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para produser dan pencipta lagu remix untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan praktiknya. Penelitian ini dilakukan melalui studi normatif dan empiris yang diperoleh melalui studi pustaka dan juga wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik lagu remix. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah, dapat dipahami bahwa praktik lagu remix belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Namun, sebenarnya pencipta lagu tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya lagu remix.

---

The vast development of technology certainly affects our life, including intellectual property law. Due to the development of technology, new kind of works that did not exist in the past now exist. A new type of infringement that can be done on the internet is now emerging. In recent days, there has been a new type of song, which is a remix song. A remix song is a song that has had arrangements in its compositions so that the song results in a different version from the original one. In this research, the Author will focus on how the implementation of remix songs in Indonesia, namely the practice done by remix producers and its compliance with the Law. Hopefully, this research can be a source of knowledge for remix producers and songwriters to know their rights and responsibilities in conducting their practice. This research is done through normative and empirical study, obtained through literature study and interviews with parties related to the practice of remixing songs. Then, it can be concluded that the practice of remixing songs has not been thoroughly conducted according to the Law. However, songwriters do not object to it as it brings no harm to them."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"Seni tato Dayak Kenyah di Desa Pampang merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke genarasi sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang agar tidak punah, selain itu juga sebagai bentuk status sosial dan sebagai penerang setelah mati. Seni tato Dayak Kenyah berbeda dengan tato Dayak lainnya karena pada umumnya tato digunakan oleh laki-laki, berbeda dengan suku Dayak Kenyah yang menggunakan tato adalah perempuan. Seni tato tradisional merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK dan seni tato tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Rumusan permaslaahan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional dan bagaimana upaya dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melindungi seni Tato Dayak Kenyah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun sangat disayangkan seni tato Dayak Kenyah belum terinventarisir dari aspek hukum hak cipta dan aspek hukum pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai bentuk perlindungan positif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan belum mengeluarkan Peraturan Daerah terkait perlindungan budaya. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan inventarisasi seni tato Dayak Kenyah, selain itu juga perlunya sosialisasi pada masyarakat adat dan sinergi antar instansi terkait dalam bidang kebudayaan.

---

The art of Dayak Kenyah tattoos in Pampang Village is a cultural heritage that is passed down from generation to generation as a form of appreciation to ancestors so that they do not become extinct, as well as a form of social status and as a light after death. Dayak Kenyah tattoo art is different from other Dayak tattoos because tattoos are generally used by men, in contrast to the Dayak Kenyah tribe who use tattoos are women. Traditional tattoo art is part of traditional cultural expressions regulated in Copyright Law Number 28 of 2014 which is further explained in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 13 of 2017 concerning KIK Data and traditional tattoo art as objects of cultural advancement is regulated in Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. The formulation of the first problem is what is meant by an inventory of Objects of Cultural Advancement, the next is what is meant by an inventory of Traditional Cultural Expressions and what are the efforts of the Regional Government of East Kalimantan Province in protecting the art of Dayak Kenyah Tattoos based on the Copyright Act and the Law on Cultural Promotion. However, it is very unfortunate that the Dayak Kenyah tattoo art has not been inventoried from the aspect of copyright law and the legal aspect of cultural promotion by the Regional Government of East Kalimantan Province. As a form of positive protection, the Kalimantan Provincial Government has not issued a Regional Regulation related to cultural protection. The Regional Government of East Kalimantan Province will immediately conduct an inventory of the Dayak Kenyah tattoo art, in addition to the need for socialization to indigenous peoples and synergy between related agencies in the field of culture"

"Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat bahwa di negara barat/ western, penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Konsep HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha di mana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Maka dengan Metode normatif, penulis akan menulis tentang bagaimana hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan modal di luar negeri, dan bagaimana apabila hal ini diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta yang baru memberikan peluang dan sudah mengatur tentang sistem ini, dan hak ini tinggal dilanjutkan bagaimana sistem pengaturan tentang penjaminan Hak Cipta dapat berjalan di Indonesia, dan apakah dapat selaras dengan pengaturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Dalam tahun-tahun terakhir, telah semakin nyata di dalam kebutuhan pembangunan harus bersandarkan pada industry yang menghasilkan nilai gagasan tinggi. Terutama setelah gagasan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

---

The historical background of the Intellectual Property Rights (IPR) is seen that in the west country / western, respect for intellectual property, or any results if the individual has a very long thought applied in their culture which is then translated into legislation. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) for the western society is not just a legal device used only for the protection of one's intellectual work but used as a strategic tool for businesses where a discovery commercial or intellectual property, allowing the creator or inventor can exploit creation / discovery economically. So with normative method, the authors will write about how copyright as Intellectual Property Rights can be utilized as part of an effort to raise capital abroad, and what if it is applied in Indonesia.

Copyright Act gives new opportunities and are already set on this system, and the right to continue living how the system settings on guaranteeing Copyright can run in Indonesia, and whether it can be aligned with the existing legal arrangements in Indonesia. The growing conception of wealth on intellectual works also eventually lead to protect or maintain such property. In turn, this need produce to the conception of the legal protection of wealth before, including the recognition of the rights to it. In accordance with the essence Anyway, Intellectual Property Rights is classified as private property rights that are intangible.

In recent years, it has been increasingly evident in the development needs should be based on industries that produce high-value ideas. Especially after the idea of MEA (ASEAN Economic Community) as well as the participation of Indonesia as a member of the WTO, have demonstrated the seriousness of the Government in supporting the economic system which is free or open, and indirectly spur companies in Indonesia to further enhance its competitiveness."

"[The Republic of Indonesia which consists of various ethnic and culture for certain possesses various priceless cultural heritages. The protection to cultural products which can be considered as traditional cultural expression have become an urgent issue for Indonesia because of the threats in the form of exploitation to the traditional cultural expression products that emerged along with the development of technology and information.Ulos as a textile product which is preserved by the Batak society is a form of traditional cultural expression which is possessed and need to be protected by Indonesia. In the development of providing protection to the traditional cultural expressions through Intellectual property legal framework, Indonesia incorporated the protection of the traditional cultural expression to the Copyright legal framework which previously regulated by the law no 19 of 2002.In 2014 the Indonesian government enacted law no 28 concerning Copyright which intended to complete the provisions which was missing and have yet to be regulated in the previous law, and included in the new law is the provisions on protection of the cultural value and the manufacturer of traditional cultural expression product., Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tentu memiliki ragam kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Perlindungan terhadap karya budaya yang merupakan ekspresi budaya traditional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ancaman dalam bentuk eksploitasi terhadap produk produk ekspresi budaya tradisional semakin bermunculan.Ulos sebagai kerajinan tekstil yang dilestarikan oleh masyarakat Batak adalah salah satu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilindungi. Dalam perkembangan pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim hukum yang berkembang pesat, Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Cipta yang pada sebelumnya diatur pada Undang Undang no 19 tahun 2002.Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengesahkan undang undang no 28 tentang hak cipta untuk melengkapi peraturan peraturan yang belum diatur didalam Undang Undang sebelumnya, dan termasuk didalamnya adalah peraturan tentang perlindungan terhadap nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.]"