Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagaisalah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan. Indonesiamerupakan negara yang memberikan kontribusi pendanaan kedua terbesar dalamAIF, setelah Malaysia. Dengan keadaan infrastruktur yang masih belumberkembang dan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dalam negeri yangtermasuk minim, tindakan Indonesia ini menjadi sebuah hal yang dapatdipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Indonesiadalam AIF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki duakepentingan utama dalam AIF, yaitu kepentingan ekonomi dan"

"Penelitian tesis ini adalah tentang analisis kesiapan industri Reksa Dana Indonesia dalam menghadapi implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi aspek-aspek Pasar Modal dan Reksa Dana kepada Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian dengan SWOT analysis menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terletak pada Kuadran 3 (stabil) dengan peluang pasar yang sangat besar. Sedangkan Total Skor Faktor Strategis Internal dari hasil perhitungan bobot, rating dan skors pada matriks Internal Eksternal adalah Pasar Modal di Indonesia terletak pada sel 5 (lima). Strategi pada sel 5 (lima) adalah stability strategy, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan produk-produk Reksa Dana yang inovatif dengan potensi imbal hasil yang menarik, meningkatkan kapasitas dan kemampuan perusahaan Manajer Investasi, dan koordinasi kebijakan yang baik antar Regulator yang berkepentingan terhadap implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN.

---

This research is to analyze the Readiness of Indonesia Mutual Fund Industry in Facing the Implementation of ASEAN Capital Market Integration in year 2015, where it was conducted by distributing questionnaires containing the aspects of Capital Market and Mutual Fund. The questionnaires were given to the selected Investment Managers and the Authority Financial Services (AFS). The SWOT analysis result is showed that Indonesia Capital Market is located on the 3rd Quadrant (stable) with huge market potential. Meanwhile, the result of Internal Strategic Total Score Factor on the Internal-External matrix after weighted calculation, ratings and scores is the Indonesian Capital Market lies in the fifth cell. The strategy of 5th cell is to have stability strategy, which is by doing market penetration, create innovative mutual fund product development with attractive potential return, improve the capacity and capability of Fund Manager, and a good policy coordination among related Regulator."

"PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi.Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero melakukan Reasuransi, serta membahas pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yurudis-normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Reasuransi, namun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai perusahaan yang menjalankan Penjaminan secara operasionalnya dimungkinkan melakukan Reasuransi.

---

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has important role in the implementation of Government Guarantee related to infrastructure projects with Public Private Partnership rsquo s scheme. Funding mechanism that Indonesia Infrastructure Guarantee Fund runs today is with Recourse mechanism that can be claimed to Contracting Agency CA. This study aims to review the better way on funding strategy of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, namely with Reinsurance.

This study discusses the possibility whether Indonesia Infrastructure Guarantee Fund can proceed Reinsurance to their funding strategy, as well as discussing the rule of law relates to these Reinsurance. This study is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive.

The results of this study concluded that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has no legal basis to review conduct reinsurance, but the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as the company that operates as a Guarantee company, Reinsurance is possible to do. "

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."

"Perpajakan atas Jaminan Hari Tua di Indonesia memiliki perbedaan yang jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di samping itu, Peraturan perpajakan atas pembayaran jaminan hari tua memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dapat mempengaruhi take home pay pensiunan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program jaminan hari tua dan perbandingan perlakuan perpajakan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Perbedaan tujuan sistem jaminan sosial menyebabkan perbedaan perlakuan atas perpajakan atas jaminan hari tua di negara-negara ASEAN.

---

Taxation on Provident Fund in Indonesia has a Difference compared to ASEAN countries. Besides, Tax regulations on provident fund withdrawal have significant changes, thus affecting pensioners? take home pay. The purpose of this study is to describe provident fund program and compare it with ASEAN countries. This study uses qualitative approach. Data assembling technique used in this study is library research and thorough interviews. Differences on social security?s purpose and system caused differences with taxation treatment on provident fund in Indonesia andASEAN countries."