Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pencantuman klausula baku pada jenis perjanjian sewa beli, khususnya sewa beli kendaraan bermotor. Penelitian ini penting khususnya sebagai bentuk kesadaran masyarakat karena klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian baku ini sangat lekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Posisi masyarakat yang lebih inferior dalam hubungan ekonomi dengan para pelaku usaha mendorong perlu dibentuknya aturan yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi setiap konsumen terutama dalam hal menghadapi perjanjian-perjanjian baku yang cenderung meletakan konsumen pada posisi yang sangat rentan terjadinya kerugian baik materil maupun immateril. Penelitian ini adalah peneltian preskriptif yang memaparkan penggunaan doktrin dan teori sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di dalam menentukan adanya pelanggaran dalam pencantuman klausula baku pada perjanjian sewa beli benda bergerak atau kendaraan bermotor.

---

ABSTRACT

, This thesis define about inclusion standard clause in hire and purchase

agreement. Particularly motor vehicle purchase and agreement. This

research is important especially as a form of public awareness because the standard clause that include in standard contract attached in human

economic daily activity. Society position as a consumer which more

inferior in economic relations with businessman encourage the need for

establish the rules that can protect each consumer in terms of encounter with standard contract which tends to lead consumer to a vulnerable position to disadvantage possibility both material and immaterial. This is a qualitative research with a prescriptive designe define the use of doctrine and theory as a supplementary provisions upon Consumer Protection Law in defining violation in inclousion standard clause in the term of hire and purchase agreement.]"

"[ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen atas itikad baik dan sikap jujur pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab usahanya, mengetahui bagaimana bentuk upaya tanggung jawab pelaku usaha yang dapat dilaksanakan kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk yang memiliki cacat tersembunyi dan mencari solusi terhadap bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya dalam penegakan asas keseimbangan pelaku usaha dan konsumen dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan BPSK tersebut terdapat berbagai ketidak cermatan dalam pengambilan putusannya dimana banyak hak-hak pelaku usaha yang disimpangi.

---

ABSTRACT

, This Mini Thesis aims for understanding the implementation of Consumer Protection Law in relation with Balancing the position of Entrepreneur and Consumer on principle of good faith and the honesty to do its liability, to know how the form of entrepreneur liability on the consumer loss which caused by product that has a hidden defect and to find the best solution on entrepreneur liability to enforce the principle of balanced position in associated with Supreme Court which has come out and legally binding. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. The conclusion based on the research that the Supreme Court verdict which reinforce the BPSK verdict has lack of thorough in the decision making which result of many entrepreneur right ignored. On this matter should the entrepreneur and consumer aware against the right and duty which has been asigned by the agreement beetween them and the law.

]"

"ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan jalan litigasi bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 48 UUPK. Putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan suatu pertentangan dari sudut masing-masing pihak, dalam putusan yang dihasilkan ada pihak yang merasa dirugikan dan ada juga pihak yang merasa diuntungkan akibat putusan Arbitrase ini. Putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana kekuatan dan keabsahaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri dibawahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini memberikan saran kepada BPSK untuk mengadopsi ketentuan Arbitrase yang berlaku di Indonesia, sehingga BPSK hadir sebagai pilihan penyelesain sengketa diluar pengadilan dapat berjalan maksimal.

---

ABSTRACT Current dispute resolution, can be resolved through judicial channels or outside the court. Law No. 8 of 1999 established the Consumer Legal Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). (BPSK) has the duties and authority in essence is a variety of resolutions can be seen in UUPK namely Settlement by way of litigation can be seen in the provisions of Article 48 UUPK. The decisions produced by BPSK with this arbitration will provide contradictions from the point of view of each party, in the resulting decision there are parties who are disadvantaged and there are also parties that are profitable in this Arbitration award. The Arbitration Award issued by BPSK raises questions, about the strength and validity of the Decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, and how to process the law from the Supreme Court Decision that returns the BPSK Decision and the District Court below. This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and using a data converter tool used in this study is the study of documents or library materials and interviews. The results of this study provide advice to BPSK to implement the provisions of Arbitration that apply in Indonesia, so BPSK is present as a resolution option."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait hal tersebut guna mendukung perlindungan konsumen guna penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dimana keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, seperti yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat 2 sangat kontradiktif, karena Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa ldquo;Terhadap putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan rdquo;. Oleh sebab itu penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah putusan BPSK dapat dijadikan alasan keberatan untuk diajukan di pengadilan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan dokumen. Dari hasil penilitian menunjukkan bahwa Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum dapat melindungi konsumen karena terjadi ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

---

ABSTRACTUnder the provisions of Article 1 number 1 UUPK, stated that consumer protection is any effort that ensures the existence of legal certainty to provide protection to consumers. In relation to this matter in order to support consumer protection for the settlement of consumer disputes, a Consumer Dispute Resolution Agency BPSK was established to resolve consumer disputes in which the decision of BPSK is final and binding, as referred to in Article 54 paragraph 3 of Law no. 8 Year 1999 on Consumer Protection. The provision in connection with the provision of Article 56 Paragraph 2 is very contradictory, since Article 56 Paragraph 2 states that Against the decision of BPSK can be filed objection to the court . Therefore, the authors formulate the subject matter in this writing is How can the decision of BPSK be the reason for objections to be filed in court In answering the question the authors use normative juridical research methods with data collection techniques literature study, and documents. The results of the research indicate that the final and binding BPSK Decision has not been able to protect the consumers due to conflicting provisions regarding the meaning of the final and binding decision of BPSK."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw."

"ABSTRAKPeranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demiterciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan olehmasyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yangmemiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung danbagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Aktatersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalamputusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa sajadampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. sertauntuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual danpendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakankesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuanutang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkanadanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidakadanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan aktamenjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe role of judge decision should be placed on the element of legal certainty inorder to create justice based on law so that it can be felt by the community,especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legalcertainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact ofthe decision to the parties, wide community. As well as to know what is the causeof the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and acase approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake ofwriting in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition ofthe debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regardingthe deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."