Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang diplomasi Indonesia dalam sengketa Irian Barat sejak penetapan Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin menjadi jawaban atas kegagalan Indonesia memperjuangkan Irian Barat pada masa Demokrasi Parlementer. Diplomasi Indonesia selanjutnya diimplementasikan dengan cara konfrontatif untuk menekan Belanda. Perubahan kebijakan diplomasi Indonesia dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sistem Demokrasi Terpimpin memungkinkan Presiden Sukarno mengonsolidasikan unsur-unsur dalam negeri untuk mendukung pemerintah dalam perjuangan Irian Barat. Kedua, situasi Perang Dingin memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik dukungan dari dua adikuasa, Uni Soviet dan AS. Diplomasi ini terbukti berhasil ketika Irian Barat masuk kedalam kekuasaan Republik Indonesia lewat mediasi AS dan PBB.

---

This thesis describes Indonesian diplomacy during the West New Guinea dispute since the confirmation of the Guided Democracy. This system became a worthwhile respond toward the failure of Indonesia in struggling for the West New Guinea handling in Parliamentary Democracy. Furthermore, Indonesian diplomacy was implemented with confrontation way to make Dutch in under pressure. The changing of those manner was affected by two factors. Firstly, Guided Democracy enabled President Sukarno consolidated whole internal substances to maintain the government in West New Guinea struggling. Secondly, the cold war gave opportunity to Indonesia in dwell some supports from superpower countries, Soviet Union and United States of America. This diplomacy was proved right when West New Guinea integrated into Indonesia sovereignty through United States and United Nations mediation."

"Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) berdiri pada tanggal 20 Oktober 1945. Pendirian GPII merupakan jawaban atas tidak adanya organisasi pemuda yang tumbuh pada masa telah Proklamasi 17 Agustus 1945, yang memiliki ideologi Islam sebagai landasan perjuangannya. Sementara di lain pihak tumbuh keinginan dari kalangan Islam (tokoh-tokoh Masyumi jaman Jepang dan para pemuda Islam STI) pada masa itu, untuk membentuk suatu organisasi pemuda Islam yang berjuang berlandaskan Islam. Suatu hal yang wajar apabila dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta disebutkan, GPII satu-satunya organisasi pemuda Islam yang bergerak dalam bidang politik. Kiprahnya sebagai organisasi pemuda yang mencetak kaderkader yang memiliki tanggung jawab terhadap Islam mendapat hambatan yang serius dari kalangan yang anti terhadap Islam. Dalam perkembangan akhimya kemudian keterlibatannya dalam organisasi pemuda, bersinggung dengan kalangan komunis. Tindakan PKI melalui organisasi pemudanya, Pemuda Rakyat, juga berusaha untuk memberantas organisasi pemuda yang dianggap kontra revolusioner melalui hasutan dan pengucilan. GPII sebagai organisasi pemuda Islam yang memiliki cita-cita idealis yang ingin mewujudkan suatu kehidupan yang berdasarkan Islam di Indonesia adalah salah satu contoh organisasi pemuda yang diincar untuk dijatuhkan dari perjuangan mencapai cita-citanya dalam negara Indonesia. GPII sebagai organisasi pemuda Islam yang memiliki cita-cita idealis itu dijadikan sasaran utama sebagai pelajaran bagi organisasi pemuda lainnya agar tidak mengoposisi kebijakan pemerintah. Karena hal itu dianggap akan merugikan kepentingan PKI. Tuduhan kontra-revolusi terhadap GPII adalah karena GPII dianggap sebagai organisasi pemuda yang tidak mendasarkan perjuangannya pada Manipol-Usdek. Ketidaksetujuan GPII disebabkan karena GPII sejak awal menentang ideologi komunis sernentara Soekarno melindungi PKI dengan memberikan kesempatan padanya duduk dalam lembaga-lembaga negara. Pembubaran GPII oleh Soekarno disebabkan karena GPII dituduh terlibat dalam peristiwa percobaan pembunuhan terhadapnya, dalam Peristiwa Cikini dan Peristiwa Idul Adha, dan dianggap tidak pernah dengan resmi menyalahkan anggotaanggotanya yang terlibat. Dengan tuduhan-tuduhan itu GPII dianggap sebagai organisasi yang menghambat penyelesaian revolusi. Dari kenyataan yang ada dan dari bukti-bukti yang-ada pembubaran GPII yang dikaitkan dengan dua peristiwa pencobaan pembunuhan terhadap Soekarno tidak terbukti. Dengan kata lain tuduhan GPII organisasi kontra revolusi adalah untuk menjatuhkan GPII."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses pembentukan pasar lelang tembakau Indonesia di Bremen sebagai sebuah keberhasilan diplomasi ekonomi. Pemutusan hubungan ekonomi maupun politik Indonesia dengan Belanda pada tahun 1958 berpengaruh terhadap kemacetan ekspor tembakau Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia harus memindahkan pasar lelang tembakaunya yang semula dipusatkan di Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1959 pasar lelang tembakau Indonesia akhirnya dipindahkan ke Bremen, Jerman Barat. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman Barat berhasil membentuk lembaga DITH Deutsch-Indonesische Tabak Handellschaft yang mana badan tersebut memiliki hak monopoli untuk memasarkan tembakau hasil produksi PPN dan perkebunan rakyat. Kesuksesan diplomasi ekonomi tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi ataupun sosial. Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap berani tersebut menjadi penanda bangkitnya ekonomi Indonesia yang mandiri dan terlepas dari penetrasi Belanda. Melalui penelitian dengan menggunakan sumber tertulis maupun tidak tertulis, tesis ini menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya peranan diplomasi ekonomi dalam membangun perekonomian nasional pada masa Sukarno.

---

ABSTRACTThis thesis describes about the process of the establishment international tobacco auction market in Bremen as a successful diplomacy economy. Discontinuance of economic and politic relation between Indonesia and the Netherlands in 1958 influence toward stagnation of Indonesian tobacco export. As consequences, Indonesian government should to move tobacco auction market from Amsterdam, Netherlands to another country. Finally in 1959, Indonesian tobacco auction market was moved to Bremen, West Germany. Indonesia and West Germany government establish the DITH Deutsch Indonesische Tabak Handellschaft committee that has monopoly right to sell all of Indonesian tobacco export from PPN The Estates Company of the Country and farmers. The successful of the establishment above has big impact for the countries and tobacco farmers especially in economy and social field. The brave decision taken by Indonesian government became the sign of the birth of Indonesian independent national economy that regardless from the Netherlands. Pass through using written and non written sources, this thesis describes the important of diplomacy economy to build national economy in Sukarno rsquo s era. "

"Penelitian mengenai Depernas dilakukan berdasarkan kerangka teori ilmu-ilmu sejarah, yaitu menggambarkan Depernas sebagai lembaga negara dan kemudian memberikan interpretasi terhadap data-data yang didapat. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan wawancara. Dengan berdasar data tersebut dilakukan deskripsi _analisa, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Depernas mempunyai kedudukan yang cukup penting yaitu sebagai satu lembaga negara yang bertugas merancang Pembangunan Nasional Semesta Berencana serta bercita-_cita mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Keanggotaan Depernas lebih mengutamakan Golongan Fung_sional. 3. Depernas bertugas mendampingi kabinet dan apabila ka_binet jatuh Depernas tetap berdiri."

"ABSTRAKMasalah Irian Barat merupakan satu-satunya masalah yang tertinggal antaraIndonesia dan Belanda pasca KMB 1949. Hal tersebut membuat Indonesiaberusaha untuk merebut Irian Barat dengan berbagai cara. Salah satunya adalahdengan meminta bantuan ke negara-negara lain seperti Uni Soviet. Tanpa didugaUni Soviet dibawah pemerintahan Khruschev setuju untuk memberikandukungannya ke Indonesia. Skripsi ini membahas tentang latar belakangdukungan Uni Soviet, bentuk dukungan apa yang diberikan dan dampak daridukungan tersebut terhadap penyelesaian masalah Irian Barat. Metode yangdigunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik,interpretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACTWest Irian Dispute is the only left problem between Indonesia and Dutch afterKMB (The Round Table Conference) in 1949. Because of that reason Indonesiatried to wrest West Irian through various efforts. One of the ways is to ask forhelp from other countries such as Soviet Union (USSR). Fortunately, the SovietUnion under Khruschev agreed to give their support toward Indonesia. The aim ofthis thesis is to explain about the background of support from Soviet Uniontoward Indonesia such as kinds of support given by Soviet Union and the impactof that support on Resolution of West Irian Dispute. The methods used by thisthesis is historical method such as heuristic, criticism, interpretation, andhistoriography."

"The USA has significan contribution on negotiation of West Papua dispute. President John F. Kennedy changed the USA policy in West Papua dispute from passive neutral policy into active mediation policy. By this policy the USA and UNO supported and managed negotiations between Dutch and Indonesia. As a result, the representative of the countries signed the New York Agreement in 1962. The role of the USA diplomacy on the negotiation of West Papua dispute connecting with its interest in preventing communism in Indonesia. In case, America problem is how to eliminate communist influence in Indonesia. In connecting with the problem, the dissertasion has two research questions that what is the background of active mediation policy and how is the process of mediation diplomacy in West Papua dispute. The dissertasion would like to describe and analyse the negotiations process between Dutch and Indonesia in Middleburg, the USA. The negotiations process have inportant value in Indonesia and America diplomacy history. These will give informations in West Papua history-especially it was looked from the USA perspective. The dissertasion used historical methods in understanding America diplomacy in relationship with negotiation on West Papua dispute. The dissertasion produced conclusions that the USA diplomacy in West Papua dispute has relationship with containment policy in Cold War. The USA and UNO have great contribution to West Papua negotiation and New York Agreement. Consequently, they have moral obligations to West Papua. Their Intervention into West Papua problem is something possible in the future when Indonesia can not solve social dan political problems in there. It should be anticipated by great anttention to West Papua."

"The USA has signifikan contribution on negotiation of West Papua dispute. President John F. Kennedy changed the USA policy in West Papua dispute from passive neutral policy into active mediation policy. By this policy the USA and UNO supported and managed negotiations between Dutch and Indonesia. As a result, the representative of the countries signed the New York Agreement in 1962. The role of the USA diplomacy on the negotiation of West Papua dispute connecting with its interest in preventing communism in Indonesia. In case, America problem is how to eliminate communist influence in Indonesia. In connecting with the problem, the dissertasion has two research questions that what is the background of active mediation policy and how is the process of mediation diplomacy in West Papua dispute.

The dissertasion would like to describe and analyse the negotiations process between Dutch and Indonesia in Middleburg, the USA. The negotiations process have inportant value in Indonesia and America diplomacy history. These will give inforrnations in West Papua history-especially it was looked from the USA perspective. The dissertasion used historical methods in understanding America diplomacy in relationship with negotiation on West Papua dispute. The dissertasion produced conclusions that the USA diplomacy in West Papua dispute has relationship with containment policy in Cold War. The USA and UNO have great contribution to West Papua negotiation and New York Agreement. Consequently, they have moral obligations to West Papua. Their Intervention into West Papua problem is something possible in the future when Indonesia can not solve social dan political problems in there. It should be anticipated by great anttention to West Papua."

"ABSTRAKDalam masa revolusi (1945-1949) perjuangan dalam bidang diplomasi memainkan peranan yang sangat penting, selain perjuangan bersenjata Diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam usaha untuk memperolah pengakuan terhadap kemerdekaan dari negara-negara lain. Pemilihan cara diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan didasarkan pada keinginan Indonesia untuk menghindari pertumpahan darah, terutama dan pihak rakyat Indonesia. Selain itu, Indonesia tidak memiliki kekuatan persenjataan yang kuat untuk menandingi kekuatan persenjataan Belanda. Sehingga cara diplomasi dianggap sebagai cara yang paling rasional. Walaupun demikian, tidak semua golongan menyetujui cara diplomasi. Kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka tidak menyetujui cara diplomasi. Mereka menginginkan perjuangan bersenjata. Salah seorang yang dianggap memainkan peranan penting dalam perjuangan diplomasi adalah Sutan Sjahrir. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia pertama dan salah seorang tokoh pergerakan nasional. Pandangannya mengenai diplomasi diuraikannya dalam pamflet Perdjoeangan Kite' Menurut pendapatnya, cara terbaik dalam mernperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara diplomasi yang luwes dan pintar. Dalam masa pemerintahannya, Sjahrir melakukan diplomasi dengan cara melakukan perundingan dengan, Belanda dan melakukan hubungan dengan negara lainnya untuk mendapatkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Salah satu negara yang menjadi tujuan dalam kebijaksanaan diplomasi Sutan Sjahrir adalah Amerika Serikat. Menurut Sjahrir, setelah berakhirnya Perang Dunia II Amerika Serikat telah menjadi kekuatan yang paling besar di Pasifik. Dengan demikian, Amerika memainkan peranan penting dalarn menyelesaikan masalah internasional, terutama di Pasifik. Namun dalam melakukan diplomasi dengan Amerika, Sjahrir menghadapi dua kendala, yaitu: dari dalam negeri dan dari Amerika Serikat. Dari dalam negeri, kendalanya adalah adanya kelompok yang menentang kebijaksanaan diplomasi yang dilakukan Sjahrir. Sedangkan dari Amerika adalah sikap Amerika yang tidak ingin ikut campur dalam masalah Indonesia. Dalam diplomasinya terhadap Amerika Serikat, Sjahrir berusaha bersikap bersahabat dengan Amerika sehingga dapat memperoleh simpati Amerika. Selain itu, Sjahrir juga menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dengan Amerika, seperti bekerja sama dengan blok komunis yang merupakan musuh Amerika Dari usaha-usaha yang dilakukan Sjahrir tersebut, ia berhasil memperoleh simpati dari Amerika. Sesudah Linggarjati ditandatangani Amerika Serikat memberikan pengakuan kedaulatan secara de facto kepada Indonesia. Dan pads saat Sjahrir mengundurkan diri, Amerika Serikat mengirim aide memoire kepada KNIP yang isinya menyatakan bahwa Amerika mendukung Sjahrir. Namun pesan tersebut sampai setelah Sjahrir mengundurkan diri, dan Sjahrir menolak untuk ditunjuk kembali.

---

"

"Berakhirnya Perang Dunia II menempatkan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam konteks Internasional. Pendaratan rentara Sekutu serta ancaman Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia, telah mendorong Republik Indonesia untuk segera menampilkan eksistensi perjuangan kemerdekaannya pada Dunia. Dua tujuan utama sebagai berikut: mempertahankan kemerdekaan, dan memperjuangkan pengakuan Dunia bagi kemerdekaan tersebut, merupakan factor-_faktor yang menentukan sehingga para Pemimpin Republik Indonesia menganggap penting keberadaan diplomasi sebagai sarana perjuangan. Penyebab hambatan yang dihadapi Indonesia dalam usaha penerapan strategi diplomasi tidak saja datang dari perilaku pihak Belanda, tetapi datang pula dari dalam negeri. Kesulitan strategi diplomasi untuk segera dapat memperlihatkan manfaat penerapannya, telah menyebabkan timbulnya ketidakpuasan serta anggapan bahwa pelaksanaan diplomasi hanya memperlemah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Makin terhadap mamfaat jangka panjang penggunaan strategi diplomasi, maka Pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk melanjutkan pelaksanaan strategi tersebut, sambil memperhitungkan kembali faktor pendukung dari dalam."