Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarapada dasarnya melarang adanya pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP).Skripsi ini mengkaji tentang apakah pemegang saham asing dalam suatuperusahaan Penanaman Modal Asing dapat menggugat secara perdata suatuKeputusan Tata Usaha Negara. Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Mineraldan Batubara Proyek Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi dari PT Indo MultiNiaga kepada PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo merupakan studikasus dari skripsi ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasilpenelitian menunjukan bahwa dalam hal Indonesia memiliki Bilateral InvestmentTreaty dengan negara asal pemegang saham asing dan pemegang saham asingyang bersangkutan diakui sebagai pemegang saham dari negara asalnya sesuaidengan Bilateral Investment Treaty tersebut, maka pemegang saham asingtersebut dapat menggugat secara perdata suatu Keputusan Tata Usaha Negaradengan syarat terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 1365 KUHPerdata. Hasilpenelitian juga menunjukan bahwa Emperor Mines PTY Ltd., sebagai pemegangsaham asing pada PT Indo Multi Niaga, tidak memiliki kepentingan sebagaipemegang saham dan hak untuk menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negarakarena Emperor Mines PTY Ltd. tidak memenuhi ketentuan mengenai PenanamanModal Asing di Indonesia. Namun karena unsur-unsur dalam pasal 1365KUHPerdata telah terpenuhi maka Emperor Mines PTY Ltd. dapat menggugatsecara perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BupatiBanyuwangi terkait pemindahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraProyek Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi dari PT Indo Multi Niagakepada PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo.

---

ABSTRACTLaw number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining prohibits the transfer ofmining licenses. This thesis examines whether or not the administrative decisionspublished by the administrative officer can be sued by the shareholder of foreigninvestment company in the civil court. The Transfer of Tujuh Bukit, TumpangPitu, Banyuwangi Project Mining License from PT Indo Multi Niaga to PT BumiSuksesindo and PT Damai Suksesindo is the case study of this thesis. By usingnormative methods, research result shows that on condition that Indonesia hasBilateral Investment Treaty with the country of origin of foreign shareholder andthe foreign shareholder is recognized as the foreign shareholder from their countryof origin by Bilateral Investment Treaty, therefore the foreign shareholder can suethe administrative decisions in civil court as long as the law action meet theelements of KUHPerdata article 1365. The research result also shows thatEmperor Mines PTY Ltd., as a foreign shareholder of PT Indo Multi Niaga, hasno involvement as a shareholder and right to sue in administrative court sinceEmperor Mines PTY Ltd doesn’t fulfill the provisions on foreign investment inIndonesia. Nevertheless, because the elements of KUHPerdata article 1365 hasbeen fulfilled, therefore Emperor Mines PTY Ltd. can sue the administrativedecisions published by administrative officer regarding the transfer of TujuhBukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi Project Mining License from PT Indo MultiNiaga to PT Bumi Suksesindo and PT Damai Suksesindo in the civil court."

"Emas merupakan komoditas logam yang dibutuhkan berbagai sektor industri, sehingga permintaan produksinya kian meningkat. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan produksi emas di pertambangan terbuka adalah faktor keselamatan. Faktor keselamatan erat kaitannya dengan masalah kestabilan lereng, di mana keadaan lereng yang tidak stabil berpotensi mengakibatkan keruntuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas massa batuan, tipe keruntuhan, dan kondisi kestabilan lereng pada setiap lereng tunggal di lokasi penelitian. Penelitian ini dimulai dengan pengambilan data yang meliputi orientasi bidang diskontinuitas, geometri lereng, sampel batuan, pengujian kuat tekan batuan, dan data sekunder lainnya. Data tersebut kemudian diintegrasikan dan diolah untuk mengetahui nilai kualitas massa batuan, analisis kinematika, dan analisis kestabilan lereng. Pengolahan data kestabilan lereng mengacu pada kerentanan lereng terhadap keruntuhan non-circular dilakukan melalui simulasi perangkat lunak Swedge, dan RocPlane. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas massa batuan di daerah penelitian termasuk ke dalam kelas II (good rock). Tipe keruntuhan non-circular yang didapatkan melalui analisis kinematika menunjukkan bahwa keruntuhan baji berpotensi terjadi pada setiap lereng tunggal di lokasi penelitian. Potensi keruntuhan planar juga ditemukan pada lereng tunggal 2. Kestabilan lereng daerah penelitian menunjukkan kondisi stabil dan aman, dimana nilai faktor keamanan yang didapatkan bernilai lebih dari 1,3 (FK>1,3).

---

Gold is a metal commodity that is needed by various industrial sectors, so demand for its production is increasing. One factor that needs to be considered when implementing gold production in open-pit mining is the safety factor. The safety factor is closely related to the problem of slope stability, where an unstable slope has the potential to cause collapse. The aim of this research is to determine the quality of the rock mass, type of failure, and slope stability conditions on each single slope at the research location. This research began with data collection which included discontinuity plane orientation, slope geometry, rock samples, rock compressive strength testing, and other secondary data. The data is then integrated and processed to determine rock mass quality values, kinematic analysis and slope stability analysis. Processing of slope stability data which refers to the vulnerability of slopes to non-circular failure is carried out through Swedge and RocPlane software simulations. The analysis results show that the quality of the rock mass in the research area is included in class II (good rock). The non-circular failure type obtained through kinematic analysis shows that wedge failure has the potential to occur on every single slope at the research location. The potential for planar collapse was also found on single slope 2. The stability of the slope in the research area showed a stable and safe condition, where the safety factor value obtained was more than 1.3 (FK>1.3)."

"Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat dilakukan jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pencabutan IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

---

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investments in Indonesia’s mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of IUP can be conducted after the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as IUP holder. While the revocation of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT RTM does not fulfill its obligation to have Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activities in forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and Governor in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing. Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This research is normative.

The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures."

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method.

The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum PT MMP atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah didapatkan melalui SK Menteri ESDM No. 3109 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Pembatalan tersebut disebabkan oleh tidak dipenuhi-nya Izin Pemanfaatan Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh PT MMP dan juga terdapat kesalahan dari instansi yang berwenang yakni Kementerian ESDM dan Kementerian kelautan dan Perikanan yang tidak dapat memberikan Izin Pemanfaatan Pulau Kecil kepada PT MMP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pemberian Izin Usaha Pertambangan PT MMP sejati-nya telah sesuai dengan Pasal 65 UU No. 4 Tahun 2009. Kedua, Putusan Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mencabut Izin Usaha Pertambangan PT MMP telah sesuai dalam menerapkan hukum, akan tetapi Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Ketiga, Perlindungan terhadap PT MMP selaku pelaku usaha yang Izin Usaha Pertambangan-nya dicabut adalah perlindungan secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009.

---

The focus of this thesis regarding the protection of PT MMP over its Mining Business Licenses which get through from Ministry of Energy and Mineral Resources Decree No. 3109 of 2014 but then got annulled by the Administrative Court Jakarta Verdict No. 211/G/2014/P.TUN.JKT dated July 14, 2014, jo. High Administrative Court Jakarta Verdict No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT dated December 14, 2015, Jo. Cassation Verdict by the Supreme Court No. 255 K/TUN/2016 dated August 11, 2016. The annulment is caused by the Permission of Isle Utilization from Ministry of Marine Affairs and Fisheries is not fulfilled by PT MMP and also there is a mistake from the authorized institution such as Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Marine Affairs and Fisheries which cannot provide the Permission of Isle Utilization to PT MMP. This research is a legal research adopting normative juridical approach. The result of the research showed that: First, Mining Business Licenses of PT MMP is in accordance with the Article 65 to Law No. 4 of 2009. Second, the Verdict of The Court that has annulled the Mining Business Licenses of PT MMP is appropriate regarding to its implementation of law, but Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Marine Affairs and Fisheries should be responsible for the annulment. Third, the legal protection of PT MMP regarding to the revocation of its Mining Business Licenses is only criminal protection which has been regulated in Article 165 to Law No. 4 of 2009."

"ABSTRAKIndustri pertambangan emas di Kawasan Tumpang Pitu diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, pada praktiknya kehadiran industri pertambangan justru mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal dekat lokasi pertambangan. Hal ini ditandai oleh kehancuran dan kerusakan ekologis, hilangnya lahan pekerjaan, mengancam keberlangsungan sistem ruang budaya, dan kriminalisasi di Kawasan Tumpang Pitu. Tugas Karya Akhir ini mengidentifikasi masalah ini sebagai kajian kekerasan menggunakan teori State Corporate-Crime, untuk menganalisis bagaimana negara dan perusahaan turut serta menimbulkan korban dalam aktivitas pertambangan di Kawasan Tumpang Pitu. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi berbagai bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan lambat. Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan merupakan sebuah kejahatan negara-perusahaan.

---

ABSTRACT

The gold mining industry in the Tumpang Pitu area is expected to bring prosperity to the community and contribute to economic growth. However, in practice the presence of the mining industry actually threatens the lives of people who live near mining sites. This is marked by ecological destruction and damage, loss of employment, threatening the sustainability of the cultural space system, and criminalization in the Overlapping Area. This Final Project identifies this problem as a study of violence using the theory of State Corporate-Crime, to analyze how countries and corporate participate in causing casualties in mining activities in the Overlapping Area. In the end, this research found that various forms of violence have occurred, namely direct violence, structural violence, and slow violence. The absence of public welfare and the occurrence of various forms of violence is a state-corporate crime.

"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkait

kebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat

catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACT

This study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement of

recommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data

collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court

decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated"

"Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal, di mana telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan hukum dalam bidang perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pemegang saham pinjam nama atau nominee shareholder dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya dalam PT Indo. Pemegang saham pinjam nama merupakan bentuk nyata daripada konsep nominee yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara Common Law, di mana Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law tidak mengenal konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Konsep nominee tersebut dilakukan antara warga negara asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia dengan warga negara Indonesia yang hanya dipinjam namanya sebagai pemegang saham terdaftar berdasarkan hukum formil Indonesia dan Anggaran Dasar perseroan. Warga negara asing tersebut hanya bertindak sebagai beneficiary, yaitu, pihak yang menerima kenikmatan atau kemanfaatan dari nominee shareholder yang tercatat namanya sebagai pemegang saham perseroan. Lahirnya konsep tersebut di Indonesia adalah salah satunya dilatarbelakangi untuk menghindar dari pengaturan suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan asing. Konsep nominee tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi ada larangan terhadapnya yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

---

Indonesia is one of the most strategic nations for foreign investors to perform indirect investment activities, in which has affected some legal aspects within the nation?s company law. This effect is evidenced by the existence of nominee shareholder within Limited Company in Indonesia, especially within PT Indo. Nominee shareholder is commonly known and used in nations which has Common Law legal system. Indonesia has Civil Law legal system that does not recognize the use of nominee shareholder in its laws and regulations. Based on this problem, a normative juridical approach is used as a method to analyse this research accordingly. The use of nominee shareholder was conducted among foreign nationals who simply borrowed Indonesian nationals? name as a registered shareholders in Limited Company regulated by formal laws of Indonesia and the company's article. Foreign nationals are acting as a beneficiary, that is, those who receive pleasure or usefulness of nominee registered shareholders as shareholders of the company. The existance of the nominee shareholder in Indonesia is caused by foreign nationals who wants to avoid foreign companies classification. The use of nominee shareholder is not recognized in Indonesian law, but there is a prohibition against the provision regulated in Article 33 paragraph (1) of Indonesian Capital Investment Law No. 25 Year 2007."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."