Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa pengaruh yang besar pada hampirseluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah adanya fenomena dilayangkannya gugat ceraiatau cerai talak melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service). Banyak perdebatandikalangan ulama terkait hal ini, apakah melakukan gugat cerai atau cerai talak melalui SMS bisadianggap sah dan jatuh talaknya baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun1974. Dan apakah SMS bisa dijadikan salah satu alat bukti dalam kasus perceraian. Metode yangdigunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitisditunjang dengan wawancara untuk memperkuat data yang telah didapatkan penulis melalui studikepustakaan bertujuan mengklarifikasikan permasalahannya sehingga memudahkan prosesanalisa dan pengambilan keputusan. Analisa terhadap Putusan No.0253/Pdt.G/2013/PA.Bkldapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara si Pemohon dan Termohon adalah ceraifasakh yaitu perceraian dimana si suami merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahuisebelum berlangsungnya perkawinan.Si istri atau Termohon telah melakukan perbuatan fasid(rusak) yaitu mengaku telah berzina dengan lelaki lain sebelum menikah dengan si suami atauPemohon. Kemudian Majelis Hakim dapat menerima bukti SMS yang dikirimkan oleh si istrisebagai alat bukti dalam pertimbangannya dan memutus verstesk kasus ini karena si istri sebagaiTermohon tidak pernah memenuhi panggilan sidang di Pengadilan AgamaBangkalan.Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islammelalui ijtihad beberapa ahli fiqih sepakat bahwa talak melalui surat itu efektif jatuh talak, begitupula dengan talak melalui SMS karena memiliki intensitas yang sama. SMS dapat dianalogikanatau diqiyaskan dengan hukum cerai melalui tulisan biasa (bil kitabah) sebab ada kesamaandiantara keduanya yaitu merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan).Sedangkan menurut UU No.1/1974 perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilanagama sebagimana dijelaskan dari Pasal 39-41. Disisi lain, berdasarkan UU No. 11/2008 tentangInformasi dan Teknologi, pada Pasal 5 dan Pasal 6, SMS dapat dijadikan sebagai alat buktielektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

---

ABSTRACTThe development of information technology has brought big influence on almost all aspects oflife . One of the phenomenon is divorcing via text message or SMS ( Short Message Service ) .Among scholars still debating in this regard, whether the conduct of divorce via SMS can beconsidered valid according to Islamic Law and Law No. 1 in 1974. And if the SMS can be usedas one type of evidence in divorce cases . The method used in this paper is a normative researchmethod with descriptive analytic supported by interviews to strengthen the data that has beenobtained through the study of literature authors aimed to clarify the matter so as to facilitate theprocess of analysis and decision .Analysis to Decision No.0253 / Pdt.G / 2013 /PA.Bkl can beconcluded that the divorce occurred between petitioner and defendant is fasakh divorce divorcewhich is the husband feel cheated on things that have not been known before the marriage. Wifeor defendant has done fasid ( defective) that claimed have committed adultery with another manbefore she married her husband . The judges may accept proof of SMS sent by the wife asevidence in considering and deciding verstesk this case because the wife as the defendant neverthe court. Based on this study , it can be concluded that according to Islamic law through ijtihadsome jurists agree that divorce through the letter effective fall divorce , as well as divorce bySMS because it has the same intensity . SMS can be analogous with divorce law through regularposts ( bil kitabah ) because there are similarities between the two that a divorce via text messageinstead of verbal ( oral ) . Meanwhile, according to Law No.1 / 1974 divorce shoukd be donebefore the trial court as explained in Article 39-41 . On the other hand , based on Law No.11/2008 on Information and Technology , in Article 5 and Article 6 , SMS can be used aselectronic evidence in a divorce case in religious courts."

"Penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan melalui layanan pesan singkat (sms). Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Saat ini di masyarakat sudah muncul fenomena perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms seiring dengan perkembangan teknologi.Maka dari itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms ini sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 UU Perkawinan No . 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak yang dilakukan melalui layanan pesan singkat adalah tidak sah kecuali kedua belah pihak kemudian mengurus hal tersebut di Pengadilan. Dalam kasus pun Hakim terlihat terlalu buru-buru dalam menetapkan putusan karena bukti yang diajukan sebenarnya tidak cukup lengkap untuk membuktikan bahwa Tergugat benar mengirimkan SMS yang berisi talak kepada Penggugat.

---

Research in this thesis is about the validity of the divorce via short message service. This research is a juridical normative legal reseach using library research approach with written legal norms and case study. The divorce is evolve with the development of technology that makes a phenomenon of divorce via short message service.

Therefore, it needs to be further investigated, whether the divorce via sort message service is in accordance with the Marriage Law No. 1 of 1974 and also the Compilation of Islamic Law. According to Article 39 of the Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 113 Compilation of Islamic Law stated that a divorce can only be done at the Court after the Ccourt had tried to reconcile both of sides, but did not work.

Based on this research, it can be conclude that the divorce done through short message services is invalid unless both sides then took the matter to the Court. In this case, the judge look too quick take a decision because the evidence presented on the Court was not complete enough to prove that there is an sms containing a request to divorce."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak khususnya pasca perceraian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1575/Pdt.G/2014/PA.JS dan bagaimana penyelesaian masalah, apabila ayah tidak melaksanakan putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai nafkah anak tidak dilaksanakan maka ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut sesuai dengan Pasal 195, 196 dan 197 HIR.

---

This thesis discusses the implementation of court decisions regarding postdivorce child maintenance in particular. The main problem in this study is how the legal consequences of divorce affect children according to Islamic Law and the Law No. 1 of 1974, the basic considerations of the judge in determining the amount of child maintenance costs in South Jakarta Religious Court decision No. 1575 / Pdt.G / 2014 / PA.JS and how the settlement of the problem, if the father did not carry out the judge's decision regarding the payment of a child maintenance after a divorce. The study method used is the method of literature study with secondary data that is juridical normative. In the case of the religious court decisions regarding child maintenance is not implemented then the mother can apply for the execution of that decision in accordance with Article 195, 196 and 197 HIR."

"Di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka terdapat syarat mengenai batas umur dalam melangsungkan perkawinan. Sementara itu dalam pembatasan umur tersebut terdapat suatu dispensasi dari syarat umur agar suatu perkawinan dapat berlangsung. Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah Dispensasi Perkawinan dapat diberikan jika mempelai masih dibawah umur, dan menganalisa penerapanya dalam penetapan di pengadilan negeri dan agama. Dalam skripsi ini maka didapat kesimpulan hakim adalah hal utama diberikanya atau tidaknya dispensasi. Dalam penelitian ini maka menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, Dimana bahan penelitian berasal dari bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai topik yang dibahas.

---

In Law of Marriage No. 1 Year 1974 and Islamic Law Compilation, there are conditions regarding the age limit to hold a marriage. Meanwhile, with the age dispensation a marriage can take place. This Thesis discusses about how dispensation can be given if the bride or groom still underage, and analyze the circumstance in court determination. In thesis conclusion the judge is the main determinant in giving the dispensations. In this study the use of normative juridical method. Normative juridical scrutiny is done through the study of literature,where the research material comes from reading material that can provide a general overview and knowledge of the topics discussed."

"Skripsi ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB mengenai seorang ibu yang hanya mengambil hak hadhanah satu orang anak dari ketiga anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 dua belas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis data primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai hak hadhanah merupakan permasalahan yang besar karena menyangkut mengenai perlindungan anak khususnya anak dari korban perceraian orang tuanya yang rentan berpengaruh kepada masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sebagai pemutus perkara harus memutuskan perkara hak hadhanah ini secara cermat dan adil.

---

This thesis brought up problems on the religion court verdict number 2139 Pdt.G 2014 PAJB about a mother who just took hadhanah right on one of her three underage mumayyiz children. Research method be used in this thesis is in form of normative juridical research dan using primary, secondary, even tertiary data especially marriage and Islamic law compilation law enactment number 1 of 1974. Hadhanah right dispute is very substantial because it concerned about protection of the divorce victim child which affect their future. Therefore, judge council judgement in this hadhanah right case must be thorough and impartial."

"Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage that basically aims to establish an eternal family a happy and can break up for many reasons one of which is divorce Divorce can be bad for children born out of marriage which is about who has the right to maintain educate children and keep their belongings The issue in this research is how regulation of Islamic law Act No 1 of 1974 and a compilation of Islamic law on marriage breakdown as a result of divorce on child custody and how its application in judicial practice in Indonesia especially in the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS The research method used in this study is library research method with secondary data juridical normative research that refers to the legal norms contained in laws and norms in force and binding on people s lives Compilation of Islamic Law in the event of divorce then distinguished between maintenance custody of the children who have not mumayyiz not yet 12 years old with children who have mumayyiz Custody of the child who has not mumayyiz handed to the mother while the child who already mumayyiz entitled to choose one of the two parents whether to join her mother or father The factors on which the judge considered in determining custody is granted to the father if the mother proved at the trial no longer meets the requirements for child maintenance hadhanah such as maintaining incompetent children have morals and good behavior are not apostasy Spender thieves do not have the time to nurture the child and his whereabouts are unknown to the family goib Therefore the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS in accordance with applicable law which is based on Islamic Law and Islamic Law Compilation"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis No. 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1/3 bagian untuk istri dan 2/3 bagian untuk suami. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta bersama dan pembagiannya dalam hal terjadi perceraian?; 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan mengenai pembagian harta bersama kepada hukumnya masing-masing, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Peneliti juga memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurang tepat karena istri juga telah berkontribusi dengan baik dalam usaha mendapatkan harta bersama sehingga berhak untuk mendapat bagian harta bersama yang sama dengan suami.

---

This thesis focuses on how joint assets are regulated, both in Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. According to the Article 97 of Compilation of Islamic Law, the division of joint assets are determined half portions for each husband and wife, but the Bengkalis Religious Court Judgment No. 0282/Pdt.G/2015/PA.Bkls gave a different portion from what has been determined in Compilation of Islamic Law, 1/3 for the wife and 2/3 for the husband. Based on the preceding, the Writer formulated and discussed the following problems: 1. How Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law regulates the joint asset and its distribution as a result of divorce?; 2. Is the judge in the Bengkalis Religious Court Judgment No. 0282/Pdt.G/2015/PA.Bkls had a proper legal considerations based on Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law? This research is in the form of a normative juridical with the type of descriptive analytical research.

At the end, the Writer arrived at the conclusion that Law No. 1 of 1974 handed regulations regarding the joint assets division to the respective laws, while the Compilation of Islamic Law regulates that each husband and wife get half of the joint assets. The Writer also came to the conclusion that the judge?s legal considerations in the judgment discussed in this research are less proper because the wife has contributed well in the attempt to gain the joint assets so she is entitled to get a same portion of the joint assets with her husband."

"Pada skripsi ini dibahas mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga belum memenuhi masa 'iddah atas perkawinan sebelumnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi pembatalan perkawinan serta definisi masa 'iddah yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Aspek pembatalan perkawinan yang diteliti adalah apakah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah mempelai perempuan atas perkawinan terdahulunya dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan bagaimanakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkara ini dilihat dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan didukung wawancara dengan instansi terkait. Hasil analisis ini menyatakan bahwa (1) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah dapat diajukan pembatalan namun dengan pembuktian yang jelas, (2) Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam putusannya belum dapat memenuhi idealnya suatu putusan dimana putusan yang sesuai adalah putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

---

In this thesis are discussed regarding the nullification of marriage lawsuit filed by a husband against his wife who allegedly has not finished her waiting period of previous marriage. In this thesis are described as to the definition of marriage, the definition of marriage nullification as well as the definition of the masa ‘iddah associated with the conditions set forth in the regulations of Islamic law, Islamic Law and the compilation of law No. 1 of 1974. Aspects of the marriage cancellation examined is whether a marriage which was carried out without fulfilling the masa 'iddah of the bride from her previous marriage may be cancelled by the Court and how the ruling issued by the Supreme Court related to this matter is viewed from a Compilation of Islamic law, Islamic law and Law No. 1 of 1974. This research uses the juridical-normative methods and supported the interview with relevant agencies. The results of this analysis revealed that (1) the Marriage was carried out without fulfilling the cancellation may be filed masa ‘iddah but with a clear proof, (2) the decision of the Supreme Court had quashed the verdict in the Superior Court of Bandung but the award has not been able to meet an award where ideally corresponding verdict is a verdict by Religion Court of Bandung were made."

"Perkawinan menurut Hukum Islam itu dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat. Salah satu akibat dari Perkawinan tersebut adalah dengan timbulnya Harta Bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengaturan Harta Bersama ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diadakan penelitian dengan didukung oleh wawancara kepada pihak yang berkompeten terhadap permasalahan skripsi ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengenal konsep Harta Bersama, namun para pihak yang bersengketa dapat melakukan Syirkah Inan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dengan jelas dalam Pasal 29 yang menjelaskan bahwa Para Pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan harus dilakukan secara tertulis secara sah dan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua pihak. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian perkawinan akan lebih mudah mengatur harta masing-masing. Apabila terjadi perceraian, maka Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat dibagi dua sesuai dengan keputusan Pengadilan, walaupun pada kenyataannya Penetapan Pengadilan tidak selalu membagi dua harta tersebut.

---

According to the Islamic Law, a marriage is considered legal when it has fulfil the prequisites of "rukun" and "syarat". One of the cosequences of a marriage is the existence of a common asset. Common asset is asset(s) acquired both by husband and wife together throughout the period of their marriage. The thesis discuss the arrangement of common asset in accordance with Law no 1 year 1974 on Marriage and how common asset is managed under the Islamic Law. Competent party was interviewed, in order to answer the issue at hand. Normative judicial research is used in this research where it emphasizes the use of primary and secondary data. The research concludes that Islamic Law does not identify with the concept of a common asset, however, conflicting parties can conduct Syirkah Inan. Meanwhile, the Law no 1 year 1974 on Mariage stated clearly in article 29 that a prenuptual agreement should be done in writing, legally andit can not be changed during a marriage unless agreement is reached by both party. Consequently, a prenuptual agreement would make asset management far less complicated. According to Islamic Law Complilation and Law no 1 year 1975 when a divorce takes place, any common asset would be divided equally in accordance with a court's decision, eventhough, in reality, the court's decision does not always divide the assets equally. "

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atasnamakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there's often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there's a problem regarding the legal status of wife's assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife's assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there's no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."