Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai merger control terhadap merger operator telekomunikasi di Indonesia, dengan studi kasus merger XL dan Axis. Analisis difokuskan pada pendapat KPPU atas dampak pelaksanaan merger XL dan Axis terhadap persaingan di industri telekomunikasi seluler, beserta tindakan yang diambil oleh Menkominfo selaku otoritas di industri telekomunikasi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat merger. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU telah menganalisis dampak merger XL dan Axis menggunakan prospective analysis dengan cukup baik secara substansial. KPPU juga harus memberikan syarat yang lebih jelas dan dapat diukur terhadap pelaksanaan merger. Sementara itu, Menkominfo sendiri sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mengalokasikan pita frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas di industri telekomunikasi seluler, sehingga merger tidak menyebabkan adanya pemusatan penguasaan frekuensi pada XL.

---

This research answers the problem of the merger control towards the merger of telecommunication operator in Indonesia, by using case study of a merger between XL and Axis. The analysis is focused on KPPU opinion for XL and Axis merger effects toward competition on cellular telecommunication industry, and also the actions that has accomplished by the Minister of Communication and Informatics as the authority in telecommunication industry to prevent bad competition as the result of the merger. This research is a normative legal research which is conducted by using literature study.

The results of this research show that KPPU has properly analyzed the effects which could have been caused by XL and Axis merger using prospective analysis, although there are some factors that were not included by KPPU on its analysis. It is also suggested that KPPU has to give clear and measurable requirements towards the merger to prevent confusion in the future evaluation of the merger. On the other hand, the Minister of Communication and Informatics has played his role wisely in allocating the limited radio frequency band, by ensuring that the merger would not cause negative effects toward the industry, such as dominancy of the control of radio frequency by XL after the merger which could have cause stagnancy of other competitors."

"Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan uang dilakukan oleh XL maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Setelah pengambilaihan saham sampai dengan saat ini, XL hanya menguasai 30% (tiga puluh tiga persen) pangsa pasar selular di Indonesia. Namun terjadi peningkatan konsentrasi pasar setelah pengambilalihan saham, sehingga terdapat potensi terjadinya coordinated effect pasca pengambilalihan saham. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap perkembangan industri selanjutnya untuk mencegah timbulnya praktek persaingan usaha yang tidak sehat di dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia.

---

Different from the merger,the acquisition of shares does not cause the other party broke up as a legal entity. The companies that are involved in the acquisition, legally still stands and operates independently, but there has been a transfer of control by the acquirer. Axis taken over by XL through post merger notification, in order to be effective, it is suggested that the process of mergers and acquisitions is done by pre-notification process which required amandement of the Act No. 5 of 1999. The Commission believes that in this case is XL must report market developments, products and rates every 3 (three) months for a period of 3 (three) years. If in the future there are anti-competitive behavior made by XL or it subsidiary, then the behavior is not excluded from the Act No. 5 of 1999. After the acquisition up to this time, XL only has a 30% (thirty three percent) of shares of the mobile market in Indonesia. However, there is an increase in market concentration after the acquisition, so there are potential for coordinated effects to occur after takeover. Therefore, the oversight to the development of the next industry practice to prevent unhealthy competition in the mobile telecommunications industry in Indonesia is necessary."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan merger control di Indonesia dalam menilai tindakan merger yang dilakukan pelaku usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia untuk menilai apakah merger yang dilakukan memiliki dampak antipersaingan atau tidak. Merger control yang dilakukan di Indonesia memiliki sistem post notification merger dan menerapkan sistem "konsultasi" sebagai adopsi dari pre notification merger yang dilakukan secara sukarela. Untuk melakukan tes subtansi, sistem merger control di Indonesia menganut sistem gabungan antara SLC Test dan Dominance Test. Merger yang dilakukan oleh PT. XL Axiata dan PT. Axis Telekom Indonesia mengakibatkan pasar terkonsentrasi tinggi dan diindikasikan merger yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha ini dapat berdampak buruk terhadap persaingan.

---

This thesis discussed about the implementation of merger control in Indonesia in assessing act of merger that industry player does by Supervisory Commission of Trade Competition (KPPU) in Indonesia to asses whether merger done has anticompetition effects or not. Merger control performed in Indonesia had the post notification merger system and implementing "consultation" process as an adoption of pre merger notification system undertaken voluntary. For conducting substantive test, the system of merger control in Indonesia adheres to a combination between SLC Test and Dominance Test. A merger carried out by PT. XL Axiata and PT. Axis Telekom Indonesia resulting in high concentrated market and indicated the merger carried out by both actors of this attempt can have adverse impact on competition."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap akuisisi pelaku usahaa industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi. Analisis difokuskan kepada pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dampak pelaksanaan akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi terhadap persiangan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta dampak langsung pada cadangan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam wilayah kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research answers the problem on the assessment of shares acquisition by Komisi Pengawas Persaingan Usaha towards the acquisition of upstream oil and gas operator in Indonesia, by using the case study of the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi. The analysis is focused on the opinion of Komisi Pengawas Persaingan Usaha for the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi and its impact on upstream oil and gas industries,also its direct impact on oil and gas reserves in the work area. This research is a normative legal research which si conducted through literature study."

"Skripsi ini membahas tentang dampak dari merger antara PT. XL Axiata dan PT. Axis Telekom Indonesia terhadap kesejahteraan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa elastis permintaan konsumen pada layanan telekomunikasi GSM dengan menggunakan Fixed Effect Model. Selanjutnya nilai elastisitas harga dan elastisitas pendapatan digunakan untuk menghitung dan menganalisis dampak perubahan harga akibat dari adanya merger antara PT. XL Axiata dan PT. Axis Telekom Indonesia terhadap kesejahteraan konsumen menggunakan metode Compensating Variation. Terdapat beberapa penemuan penting dalam penelitian ini. Pertama, permintaan pelanggan telekomunikasi seluler GSM bersifat inelastis terhadap perubahan harga dan bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan. Kedua, merger yang dilakukan oleh PT. XL Axiata dan Axis Telekom Indonesia mengakibatkan peningkatan harga pada tahun 2015 sehingga menyebabkan kesejahteraan konsumen berkurang.

---

This thesis discusses the impact of the merger between PT. XL Axiata and PT. Axis Telekom Indonesia to consumer?s welfare. This research was conducted in order to measure consumer?s demand elasticity in the GSM telecommunications services using the Fixed Effect Model. Furthermore, price elasticity and income elasticity is used to calculate and analyze the impact of price changes as a result of the merger between PT. XL Axiata and PT. Axis Telekom Indonesia to the consumer?s welfare using the Compensating Variation method. There are several substantial findings in this study. First, the GSM mobile telecommunication consumer?s demand is inelastic to price changes and is elastic to income changes. Second, the merger is done by PT. XL Axiata and Axis Telekom Indonesia resulted in an increase in prices in 2015 resulting in reduced consumer welfare."

"ABSTRAKAkuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupunrangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atauhorizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadapintegrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persainganusaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason.Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage(IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum PersainganUsaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilaiintegrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT.IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan PendapatKPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU,Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang LaranganIntegrasi Vertikal.

---

ABSTRACT"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said""market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by""acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Pendapat KPPU sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU atas dasar kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap post-notification MKA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan pada Perkom No. 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Tidak diberikannya kesempatan pengajuan keberatan terhadap Pendapat KPPU menunjukkan bahwa tidak adanya sarana kontrol terhadap Pendapat KPPU.Sistem notifikasi yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu merupakan sistem post-notification memiliki potensi merugikan pelaku usaha apabila tidak terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan yang memperlihatkan bahwa Pendapat KPPU sebagai suatu pendapat hukum memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa MA, Pendapat Hukum KPI serta Pendapat Komnas HAM namun memiliki kemiripan dengan pendapat mengikat lembaga arbitrase. Dalam segi hukum persaingan usaha, Pendapat KPPU merupakan produk hukum KPPU yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan tidak terdapat kesempatan pengajuan keberatan terhadapnya. Apabila dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang dianut oleh negara negara Rusia dan Korea Selatan memperlihatkan kedudukan Pendapat KPPU yang tidak memiliki sarana kontrol seperti yang terdapat pada hasil penilaian notifikasi MKA di negara Rusia dan juga Korea Selatan yang menyediakan kesempatan pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian notifikasi tersebut.

---

This study focuses on the position of Legal Opinion issued by the Business Competition Supervisory Commision based on their authority to assess postnotification of merger, consolidation or acquisition of shares. Regulations stated on Perkom No. 2 of 2013 as the implementing regulations of PP No. 57 of 2010 does not give an opportunity to the parties connected to the merger, consolidation or acquisition to raise objections to the Commission's Opinion . Not given the opportunity of filing objections to the Commission's opinion suggests that the absence of a means of control over the Commission's Opinion.Notification system adopted by Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010 is a postnotification system that has the potential to disadvantage entrepreneurs if there are no effort that can be taken to object to the Commission's Opinion. In this study, the comparison shows that the Commission's opinion as a legal opinion is more powerful than Fatwa MA, KPI Legal Opinion and Komnas HAM Legal Opinion but has similarities with binding opinion of arbitration institution. In terms of competition law, the Commission’s Opinion is a product of the Business Competition Supervisory Commision that has binding force under Article 28 and 29 of Law No. 5 Year 1999 jo. PP No. 57 in 2010 and there are no chance of filing an objection to it. When compared to the competition law adopted by the Federation of Russia and the Republic of South Korea show the position of the Commission's opinion does not have the means of control as well as on the results of the assessment of merger notification in Russia and South Korea that provides the opportunity for filing an objection to the output of assessment of the notification."

"[Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah melaluipenggabungan usaha. Konsolidasi industri melalui penggabungan usahamerupakan hal yang wajar terjadi. Hal itu juga yang melatarbelakangi inisiasipenggabungan XL dan Axis. Namun hal tersebut juga memunculkan berbagaikekhawatiran munculnya potensi praktik monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat sebagai dampak dari perubahan struktur pasar. Penggabungan usahadikhawatirkan dapat meningkatkan monopoly power XL sehingga berpotensimengakibatkan munculnya unilateral effect melalui penyalahgunaan posisidominan yang dapat mengakibatkan munculnya praktik monopoli dan persainganusaha tidak sehat di industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Selain itu,semakin terkonsentrasinya struktur industri telekomunikasi seluler sebagai akibatberkurangnya pemain di pasar juga dapat mempermudah dilakukannya koordinasiantar pemain untuk mengurangi intensitas persaingan (coordinated effect) untukmencapai kinerja yang optimal.Terlebih lagi, kondisi persaingan di industritelekomunikasi yang berada dalam kerangka multimarket competition sehinggamemungkinkan para pemain melakukan kontak di berbagai pasar (multimarketcontact) sehingga memfasilitasi terjadinya tacit collusion. Oleh karena itu perludilakukan kajian secara komprehensif untuk menganalisis sejauh manapenggabungan XL Axis akan mempengaruhi kondisi persaingan usaha di IndustriTelekomunikasi Seluler di Indonesia, Merger is one of company’s strategies to improve competitiveness. It was alsobecome a reason for the initiation of merger XL and Axis. In the other hand, italso raised a variety of concerns about potential monopolistic practices and unfairbusiness competition as a result of market structure changes. The merger mayincrease the monopoly power of XL and potentially result the emergence ofunilateral effects through abuse of a dominant position that could lead intomonopolistic practices and unfair business competition in the MobileTelecommunication Industry in Indonesia. In addition, the concentrated marketstructure of the Mobile Telecommunication Industry can also facilitatecoordination among the players and reduce the intensity of competition(coordinated effects) to achieve high operational performance. Even more, theframework of multimarket competition in Mobile Telecommunication Industryallowed the firms to make contact in various markets may facilitate the occurrenceof tacit collusion. Therefore it is necessary to do a comprehensive study to analyzewhether the merger of XL Axis will influence the condition of competition in theMobile Telecommunication Industry in Indonesia.]"

"ABSTRAKPerusahaan telekomunikasi mencapai titik kritis. Tingginya tingkat investasi, kompetisi dari perusahaan teknologi dan keinginan pelanggan yang dinamis membuat perusahaan harus  melakukan strategi agar perusahaan dapat tetap tumbuh dan dapat menjalankan bisnisnya. Peningkatan pendapatan diiringi dengan efisiensi pada beban operasional yang mendasari PT XL Axiata Tbk (XL) untuk melakukan merger dan akuisisi terhadap PT Axis Telekom Indonesia (AXIS) di tahun 2014. Penelitian ini menganalisis dampak dari bergabungnya dua perusahaan melalui analisis sinergi serta melihat apakah ada peluang tumbuh bagi XL setelah terjadinya akuisisi. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada kinerja keuangan XL periode sebelum akuisisi 2011-2013 hingga lima tahun setelah akuisisi 2014-2018.Berdasarkan hasil evaluasi sinergi dengan menggunakan metode DCF menunjukan bahwa nilai transaksi akuisisi lebih tinggi dari harga pasar wajar. Sinergi pendapatan dan sinergi beban untuk beberapa aspek menunjukan nilai yang positif. Sedangkan sinergi finansial dengan pengukuran nilai tambah pada perusahaan setelah akuisisi ditemukan rata-rata negatif. Growth opportunity XL memiliki nilai positif pada saat masa integrasi akuisisi namun menunjukan nilai negatif pasca akuisisi.

---

ABSTRACTTelecommunication companies reach a critical point. The high level of investment, competition from technology companies, and dynamic customer behavior make the company have to make a strategy so that the company can continue to grow and be able to run its business. PT XL Axiata Tbk (XL) to conduct merger and aqcuisition towards PT Axis Telekom Indonesia (AXIS) in 2014. This research links it with connecting it with two companies engaged in the analysis field post-aqcuisition. Evaluations carried out in this study were published in the XL period before aqcuisition (2011-2013) up to five years after aqcuisition (2014-2018).Based on the results of the synergy effects using the DCF method, the value of the acquisition transaction is higher than the fair market price, the results of revenue synergies and the synergy of cost for several aspects (semi-variable cost & fixed cost) showed positive values, while financial synergy found a negative value (on average).  The opportunity for XL's growth was positive during integration but shows negative post-aqcuisition."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang pembatalan putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) dan 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam melakukan kerjasama bancassurance bersama perusahaan asuransi rekanan dalam penyediaan produk Kredit Pemilikan Rumah. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. BRI dan perusahaan asuransi rekanannya merupakan pewujudan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan PBI Manajemen Risiko Bank, sehingga termasuk kedalam Pasal 50 huruf a yang dikecualikan dari Undang-Undang ini. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif.Hasil penelitian menujukan bahwa kerjasama yang dilakukan para pelaku usaha termasuk ke dalam tying agreement, namun dengan menggunakan pendekatan rule of reason kerjasama tersebut tidak terbukti menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak termasuk ke dalam kegiatan/perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis discussed about the cancellation of decision of KPPU by the Central Jakarta District Court which stated that PT. Bank Rakyat Indonesia in not proven to have violated Article 15 paragraph (2) and 19 a on Law Number 5 of 1999 in coorperation with the partner insurance companies (bancassurance) in supplying product home loan agreement. The judges declared that the agreement made by PT. BRI and its partner insurance companies is the realization of the implementation of the precautionary principle and bank?s risk management as stipulated in the Banking Law and PBI Risk Management Bank, so belongs to Article 50 a that excluded from this law. Based on above problems, do reasearch using normative juridicial method.

Results of research addressing that coorperation that made by the business actors classified into tying agreement, but by using rule of reason such coorperation is not proven to cause unfair competition and is not classified inte the activities/agreements aimed at implementating the legislation as Article 50 a of Law Number. 5 1999."