Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan efisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkat kemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatan maka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut.

---

This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralization and local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes the pooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. This study is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis is conducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants on spending efficiency score. The result points out along with modern fiscal decentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local owned revenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can be concluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structure exhibits more efficient the local spending."

"Penelitian ini mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD meliputi belanja modal, dana perimbangan, serta kemandirian fiskal untuk dinilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa periode 2006-2010. Penelitian ini juga menguji pengaruh Human Development Index (HDI), pertumbuhan jumlah penduduk, statistik politik, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel.Hasil pengujian menyatakan bahwa kemandirian fiskal, HDI, dan statistik politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempted to collect empirical evidence related to certain components of local budget which are capital expenditure, intergovernmental transfer, and fiscal autonomy to analyze its influence towards local economic growth of regencies/municipalities in Java for the period 2006-2010. Moreover, this study tried to evaluate the effect of Human Development Index (HDI), population growth, political statistics, and quality of local government's financial management. This study is a quantitative study using panel data.

This study concluded that fiscal autonomy, HDI, and political statistics influence local economic growth. In addition, capital expenditure, intergovernmental transfer, quality of local government's financial management, and population growth do not influence local economical growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah daerah provinsi terhadap kesempatan kerja dan output di pulau Jawa. Menggunakan analisis data panel dengan data dari tahun 1990 sampai dengan 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan positif dan mempunyai pengaruh paling besar terhadap output dibandingkan variabel lainnya, namun mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja. Hasil lainnya adalah realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan mempunyai pengaruh paling besar terhadap terhadap kesempatan kerja dibandingkan variabel lainnya output dan juga. Realisasi penanaman modal asing (PMA), kapasitas angkatan kerja, tingkat keahlian dari angkatan kerja mempunyai hubungan positif terhadap kesempatan kerja maupun output. Variabel dummy krisis menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah krisis terhadap kesempatan kerja maupun output.

---

This study is attempts to determine the relationship between local government spending on employment and output in Java, using panel data analysis with data from 1990-2007. Results indicate that govemment spending positively affects on output and have the largest impacts than other variables, but has negatively affect on employment. In addition, realization of domestic direct investment have the largest impacts and positively affects on employment. Realization of foreign direct investment, size of labor force, skill level of labor force positively affects output and employment. Dummy crisis variable indicates there is no different between before and after crisis on output and employment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"ABSTRAKDi sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.

---

ABSTRACTIn water services sector, planning and budgeting is the authority of local government, as well as monitoring on PDAM performance. Bi policy direction in water service aims at the universal access to water 100 and fulfilment of minimum service standard. The identification of important factor variable in achieving these objectives shown that important variables from PDAM performance are i Non revenue water ii Replacement of water meter iii Effective billing process and, iv quality of water. In the further analysis, the study applied descriptive approach using illustrative table to compare the consistency between the important variable factor with the planning and budgeting decision by the Provincial Government Central Java . The budgeting decision will define which PDAM will receive budget support from the Provincial Government Water program Budget Support . These analyses summarize findings of inconsistency in the planning and budgeting decision by the Provincial Government with the identified variable, as well as the achievement of objectives in improving coverage to universal access and fulfilment of minimum service standard.Both analysis quantitative and qualitative descriptive confirm how the planning and budgeting by Provincial Government of Central Java has not applied the evidence as reference to its decision. Thus, in the future policy decision, it is recommended that the local government will utilize the evidence identification with support from field report or other supporting documentation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar terjadi fenomena flypaper effect atau tidak untuk studi kasus di Indonesia, menganalisis jenis belanja mana yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat, serta menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam menanggapi apabila terjadi peningkatan atau pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Analisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah dibagi menjadi nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Objek penelitian ini adalah 542 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 93 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan, yaitu belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, variabel independen yang digunakan, antara lain DAU, DAK, DBH, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah PNS Daerah, variabel dummy DBH (1 = DBH Naik; 0 = DBH Turun), variabel dummy (1 = daerah maju ; 0 = daerah tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten dalam hal belanja modal dan belanja pegawai terjadi fenomena flypaper effect dan pemerintah daerah kurang menggali potensi penerimaan daerahnya. Respon pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat bersifat simetris, implikasinya pengurangan dalam transfer pemerintah pusat akan mengurangi belanja pemerintah daerah. Namun, untuk belanja barang dan jasa tidak terjadi fenomena flypaper effect dan peningkatan maupun pengurangan dari transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa. Belanja daerah yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat adalah belanja pegawai secara nasional.

---

This study aimed to test whether the true phenomenon of the flypaper effect or not to case studies in Indonesia, analyzing the type of expenditure which are the most affected by the intergovernmental transfer, analyze the behavior of the local government in response to an increase or a decrease in intergovernmental transfers from the Central Government. Analysis of intergovernmental transfer is divided into National, Provincial Government, City Government, and Regency Government. The object of the research is 542 local government consisting of 34 Provincial Government, 93 City Government, and 415 Regency Government during the years 2011-2017. The dependent variables used, i.e., capital expenditures, personel expenditures, goods and services expenditures. Meanwhile, the independent variable used, i.e., DAU, DAK, DBH, PAD, area, population, the number of civil servants of the region, dummy variables (1 = increased of DBH; 0 = decreased of DBH), dummy variables (1 = for developed regions; 0 = for underdeveloped regions). The results showed that the National, Provincial Government, City Government, and Regency Government in terms of capital expenditures and personel expenditures occurring phenomenon of flypaper effect and local government less seeking to find the potential PAD. Local government response to the intergovernmental transfer of Central Government are symmetrical, the implications of reduction in the transfer of Central Government will reduce local government spending area. However, for goods and services expenditures is not occurring the phenomena flypaper effect and the increase or reduction of the intergovernmental transfers from the Central Government has insignificant affect to the realization of expenditure goods and services. Type expenditures which most affected by the intergovernmental transfers from Central Government is personel expenditure nationally."