Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS) di Bandara Internasional Kualanamu Medan merupakan Kereta Api Bandara pertama yang ada di Indonesia dan diselenggarakan oleh PT. Railink sejak bulan Juli 2013 dan nantinya akan diadakan di bandara di kota ? kota besar di Indonesia lainnya. Dalam penyelenggaraan perkeretaapian bandara tersebut, tentunya akan timbul permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan hukum yang mungkin timbul antara lain implikasi iklan kereta ARS yang menyatakan ketapatan waktu 99,9% yang dalam hal ini PT. Railink menyalahahi aturan UU Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab keterlambatan kereta ARS serta potensi keterlambatan pesawat bagi konsumen yang alam hal ini dilakukan dengan baik oleh PT. Railink . Upaya ? upaya yang dapat dilakukan konsumen Kereta Api Bandara dalam menghadapi permasalahan kereta api antara lain menyampaikan keluhan serta saran dan kritik kepada PT. Railink, meminta kompensasi atau ganti rugi atas kesalahan teknis Kereta Api Bandara yang mengakibatkan keterlambatan, meminta santunan jika terjadi musibah kecelakaan Kereta Api Bandara, mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau mengajukan gugatan yang dapat dilakukan di luar pengadilan (BPSK) atau di dalam pengadilan.Airport Railway Service (ARS) at the Kualanamu International Airport Medan is the first airport train in Indonesia and organized by PT. Railink since July 2013 and will be held at other big cities airport in Indonesia. In the airport railway operation there will be legal issues that can cause consumers to feel at disadvantage. Legal issues that may arise among other implications are airport train ad stating train punctuality of 99.9% which in this case PT. Railink violate Consumer Protection Act and ARS train delay responsibilities and potential flight delays for consumers that in this case is done well by PT. Railink. Efforts that consumers could do in order to deal with legal issues in railway operation are give complains, suggestions, and criticism directly to the PT. Railink, ask for compensation or damages for technical errors resulting train delays, request compensation in the event of accidental injuries in airport rain, complain to the Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), or file a lawsuit that can be done outside the court (BPSK) or in court."

"Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

---

Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. Consumers themselves need to be more aware of their rights and should be more willing to fight for their rights that are not being met (fulfilled) or violated."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan merupakan hal yang lazin dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pangan. Ketentuan mengenai bahan tambahan pangan oleh Pemerintah kini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Namun sayangnya, masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan tersebut. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, namun sayangnya banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya tersebut. Sehingga, penggunaan zat yang yang dinyatakan dilarang dan berbahaya sebagai bahan tambahan pangan pada makanan dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi.

---

The use of food additives in foods is a common habit do by the food entrepreneurs. Provisions regarding addictives by the Government now is set in a regulation of the Minister of health no. 033 in 2012 About Food Additives. But unfortunately, still found entrepreneurs that violates the terms of use of the food additives. In terms of Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers, it is a violation of the rights of consumers, but unfortunately there are still consumers who do not know the rights they have. Thus, the use of substances that are declared prohibited and dangerous as food additives in foods can be declared as an illegal act that must be subject to the lebal sanctions."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna jasaATM dalam industri perbankan. Bahwa dalam prakteknya transaksi denganmenggunakan mesin ATM sering bermasalah. Masalah yang biasa dialamikonsumen adalah mengenai kartu ATM yang tertelan mesin ATM, kemudianterjadi penarikan tunai (cash advance) yang tidak dilakukan oleh konsumen,namun transaksi tersebut tercatat dalam data bank. Dalam hal ini posisi konsumensangat lemah, karena pihak bank umumnya sulit dimintakan pertanggung jawabanterhadap hilangnya dana tersebut. Hal ini terlihat dari hubungan hukum antarakonsumen dengan bank berdasarkan perjanjian dalam formulir pembukaanrekening yang didalamnya berisikan klausula baku yang menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha. Untuk itulah pentingnya intervensi pemerintah untukmelindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.Akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakanberlaku secara efisien dan efektif seperti dalam putusan Mahkamah AgungNo.769 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukumnormatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasilpenelitian ini menyarankan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen agar lebih menjamin kepastian hukum bagikonsumen dan pelaku usaha, kemudian juga perlu dilakukan upaya preventif baikoleh bank maupun konsumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadaphak-hak konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal protection of ATM user in the banking industry. Inpractice, a transaction with an ATM machine often causes problems. The commonproblem is when an ATM machine swallows an ATM card, followed by anunauthorized cash withdrawal/cash advance which is, however, recorded by thebank. In this case, consumers’ position is very weak since It is generally difficultto request for banks accountability of missing funds. This is evident from the legalrelationship between the consumer and the bank under the agreement reflected inthe opening account form that contains a standard clause. in which theresponsibility of business operators is removed. For this reason, there is animportant need for government’s intervention to protect consumers through lawsand regulations. However, in practice, these rules can not be said to have beenapplied efficiently and effectively as with the case of Supreme Court's decisionNo.769 K/Pdt.Sus/2011. The research in this thesis is a normative legal researchusing qualitative approaches for the data analysis. The results of this studysuggests that there is an existence for a legislation evaluation in the field ofconsumer protection. in order to ensure legal certainty for consumers and businessoperators and to avoid the violation of the rights of consumers."

"Chiropractic sejatinya merupakan bentuk dari kegiatan pengobatan tradisional yang mana bertitik fokus diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit-penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal serta dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan secara umum yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk dapat mengetahui terkait pengaturan dan juga bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas chiropractic yang merugikan konsumen. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan informasi terkait chiropractic yang mana menarik minat masyarakat namun masih tidak jelas diketahui terkait keamanan, pengaturan dan juga pengawasan atas pengobatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Pengaturan terkait jasa pengobatan tradisional di Indonesia terkhususnya pengobatan chiropractic; (2) Perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atas praktik chiropractic, serta upaya hukum yang dapat diajukan atas praktik yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Peneli Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif,pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang mana diketahui telah ada pengaturan dan pedoman secara lengkap dalam Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 dan Mercy Center Guidelines. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atauchiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional. Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata.

---

Chiropractic is actually a form of traditional medicine activity which focuses on the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the neuromusculoskeletal system and the impact of these diseases on health in general in which there is an emphasis on manual techniques, including adjustments and/or manipulation. joints, with a particular focus on subluxations. The background of this research is to be able to find out about regulations and also how legal protection and legal remedies can be taken by consumers for chiropractic that is detrimental to consumers. This needs to be done considering the development of information related to chiropractic which attracts public interest but is still not clearly known regarding the safety, regulation and supervision of this treatment. Departing from this, several problem formulations emerged, including: (1) Regulations related to traditional medical services in Indonesia, especially chiropractic treatment; (2) Consumer protection and accountability chiropractic practices, as well as possible legal remedies for practices that cause harm to consumers. Researchers The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. A comparison was made with the United States where it is known that there are complete arrangements and guidelines in the Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 and the Mercy Center Guidelines. The position of a chiropractic therapy serviceprovider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 17 of 2023.The legal status of clinics and health service facilities providingchiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in theRegulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementationof Complementary Traditional Medicine. In addition, it is known that the legal responsibilities of chiropractic service providers in clinics and health care facilities are administrative, criminal and civil."

"abstrakPerlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjaminadanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yangmelahirkan suatu benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yangmerugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.Pengenaan service charge dianggap sebagai aktivitas bisnis yang dilakukan olehpelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lainnya, dengan konsumen selakusubjek pajak sebagai objeknya. Dalam kaitannya dengan Pajak, pengenaan servicecharge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa. Peneilitan inimembahas terkait perlindungan hukum atas pengenaan service charge (uang servis)pada usaha restoran terhadap konsumen, yang dimana belum terdapatnya aturanmengenai pengenaan service charge yang diterapkan kepada konsumen selakusubjek pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif danyuridis empiris. Kesimpulan yang didapatkan yaitu terkait dengan pengenaanservice charge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa,sedangkan diketahui bahwa service charge bukan merupakan pungutan pajak,karena service charge diatur bukan oleh Undang-Undang. sebagaimana diketahuibahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur oleh undangundang.Saat ini yang ada hanya aturan mengenai uang servis yang merupakanpendapatan non upah, yang dibagikan kepada Pekerja/Buruh guna mensejahterakanPekerja/Buruh. Dalam hal yang demikian, konsumen dibenarkan untuk menolakatau meminta keringanan pembayaran service charge, dan melakukan upaya-upyahukum atas pembebanan service charge yang dibebankan kepadanya.

---

abstractLegal protection for consumers is the effort that guarantees legal certaintyto provide protection to consumers, which create a fortress to eliminate arbitraryactions which are detrimental to businessmen only for the sake of consumerprotection. The imposition of a service charge is considere a business activitycarried out by a businessmen to gain other benefits, with the consumer as thesubject and tax as the object. The relation with taxes, the imposition of a servicecharge is considered a tax levy because it is coercive. This research is related tothe legal protection of the imposition of service charges (service money) in therestaurant towards consumers, for which there are no rules regarding theimposition of service charges that are applied to consumers as tax subjects. Thisstudy use a normative and empirical juridical approach. The conclusion is thatrelated to the imposition of service charges are considered as tax levies becausethey are coercive, whereas it is known that the service charge is not a tax, becauseservice charges are regulated not by law. as it is known that taxes and other leviesthat are coercive must be regulated by law. In this current time the rules is onlyregarding service fees which constitute non-wage income, which is distributed toWorkers / Laborers to prosper Workers / Laborers. Therefore, the consumer isjustified in refusing or requesting the relief of the payment of the service charge,and making legal efforts for the imposition of the service charge charged for them"

"ABSTRAK“From email to Jail ”, inilah perkara yang menimpa Prita Mulyasari pada pertengahan tahun 2008, seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu memiliki dua (2) anak balita, Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun harus menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga digugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang oleh Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang atas perbuatan melawan hukum karena telah menyampaikan keluhannya melalui email terkait buruknya pelayanan jasa kesehatan dari Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang. Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari dokter atau pihak rumah sakit yang telah merawatnya, disamping itu dokter atau pihak rumah sakit harus memberikan isi rekam medis kepada pasien yang bisa dipergunakan untuk mendapatakan second opinion dari dokter dan rumah sakit lain. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Perkara Prita Mulyasari dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan sehingga dalam mengatasi keluhan dari pasien dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan bersahabat serta berusaha menghindari proses hukum pidana maupun perdata, dengan demikian terjalin hubungan timbal balik yang baik antara dokter, rumah sakit dan pasien.

---

ABSTRACT“From email to Jail ”, this is a case that befell Prita Mulyasari in mid 2008, a housewife with two young children, Ananta three years old and Ranarya one year old. She must have become an accused on an alleged criminal act of defamation. In addition to that, Prita was also sued by OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital for an act against law due to her complaint via email on the poor health service of OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital. Based on Article 4 section (c) Act No. 8 Year 1999 On Consumers Protection, Consumers should get clear, correct and honest information from doctors or the hospital that have given medical care to her. In addition to that, the doctors or the hospital must give medical records to their patients which can be used to get the second opinion from other doctors or hospitals. The research methode used in this thesis is yuridical- normative approach. It uses secondary data collecting technics and descriptive- qualitative data analysis. The case of Prita Mulyasari can be a valuable lesson for business actors in the health service. They can address the complaints from their patients in a good and friendly manner and avoid criminal as well as private legal processes. Thus, it enables the establishment of mutual relationship between doctors, hospitals, and the clients."