Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus pada diskusi ini merupakan hacktivism sebagai bentuk tingkah laku kolektif yang dilakukan pada cyberspace memiliki dua jenis aktivitas, salah satunya melibatkan aktivitas ilegal dan satunya lagi dilakukan melalui inovasi terhadap teknologi informasi. Kedua jenis aktivitas pada hacktivism ini akan dibahas berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh Telecomix dan Anonymous di Mesir. Data diperoleh dari media massa online seperti Huffington Post dan BBC News. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hacktivism dapat ditentukan sebagai cybercrime berdasarkan adanya aktivitas ilegal pada hacking.The focus of this discussion is hacktivism as the form of collective behavior that occurs on cyberspace has two types of activities, one of them involving illegal activity and the other one is done by innovation towards information technology. These two types of hacking on hacktivism will be discussed based the activity that is done by Telecomix and Anonymous on Egypt. The data were collected from online news such as Huffington Post and BBC News. The result of this research concludes that hacktivism could be decided as cybercrime based on illegal activity that found on hacking."

"Media sosial berpeluang menjadi medium terjadinya Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG), seperti revenge porn yang tidak terlepas dari objektifikasi dan komodifikasi seksual serta dominasi dan kontrol laki-laki atas perempuan dan tubuhnya sesuai dengan perspektif feminis radikal. Tulisan ini menggunakan metode analisis konten kualitatif untuk menilai reaksi yang ditimbulkan para pengguna Twitter terhadap uraian kasus revenge porn yang dialami oleh korban melalui bot Anonymous Chat di Telegram. Sebanyak 41.6% warganet memberikan dukungan pada korban, sementara 58.4% warganet memberikan opini yang mengarah pada viktimisasi sekunder dan akan dikategorikan ke dalam lima skala viktimisasi sekunder, yakni minimization of the victim’s suffering, avoidance of the victim, blaming the victim, attractiveness of the victim, dan derogation of the victim.

---

Social media has the opportunity to become a medium for Gender-Based Cyber Violence (GBCV), such as revenge porn which cannot be separated from sexual objectification and commodification, as well as men’s domination and control over women and their bodies by a radical feminist perspective. This article uses a qualitative content analysis method to assess the reactions caused by Twitter users to the description of the revenge porn case experienced by the victim via the Anonymous Chat bot on Telegram. As many as 41.6% of netizens provide support for victims. In comparison, 58.4% of netizens who provide opinions that lead to secondary victimization will be categorized into five scales of secondary victimization, namely minimization of the victim’s suffering, avoidance of the victim, blaming the victim, the attractiveness of the victim, and derogation of the victim."

"Keberadaan Kebun Binatang Surabaya sebagai tempat untuk menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah menuai kritik karena terdapat indikasi adanya kekejaman terhadap satwa di dalamnya. Melalui sudut pandang species justice, manusia seharusnya bertanggung jawab terhadap spesies lain, namun berdasarkan kasus yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya manusia merupakan subjek utama yang melakukan kekejaman terhadap satwa. Berbagai kasus yang menjadi temuan data dalam tulisan ini menunjukkan adanya bentuk kekejaman terhadap satwa yang berupa kematian satwa, kehilangan, dan kelalaian yang menyalahi kondisi positif dari animal welfare. Penulis menyimpulkan bahwa pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya telah melakukan pelanggaran hak-hak satwa karena lalai menyediakan perlindungan terhadap satwa di dalamnya sehingga perlu dilakukan penindakan dengan tegas. Meskipun uraian data mengenai kondisi satwa Kebun Binatang Surabaya tergolong kekejaman terhadap satwa, namun belum ada payung hukum yang kuat. Penggolongan kekejaman terhadap satwa sebagai tindak pelanggaran pidana dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kekejaman terhadap satwa lainnya.

---

The existence and role of Surabaya National Zoo as a safe haven for endangered species intice many critics due to indications of acts of cruelty against animals practiced inside the zoo by the its staff and management. Based on the perspective of species justice, humans are responsible for the well-being of other species. However, based on the case that took place at Surabaya National Zoo, humans were the main perpetrators of acts of cruelty against animals. Many cases included in this paper indicates acts of cruelty that inflicts harm to the extent of causing death, the loss of animals from captivity, and the unprofessionalism in the zoo keeping practices which violates the possitve conditions of animal wellfare.

The author of this paper concluded that the zoo's management have committed violations against animal rights due to their failure in providing safe haven for the animals under their captivity and must be severely punished. Even though the data in this paper are categorized as acts of cruelty against animals, there has yet to be any law that protects animals from said cruelty. The construction of animal cruelty as a violation against the law may be the solution in preventing other and/or possible cases of acts of cruelty against animals."

"Pada jurnal yang berjudul Perkembangan Sepakbola Mesir ini, dibahas beberapa hal yang menjadikan sepakbola Mesir terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dimulai dari terbentuknya Asosiasi Sepakbola Mesir pada tahun 1921, lalu penjelasan sistematika liga antarklub di Mesir, informasi tentang klub sepakbola di Mesir, sejarah tentang tim nasional Mesir, dan atlet-atlet terbaik di sepakbola Mesir. Pada penyusunan Jurnal ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dari beberapa buku teks dan e-book dan juga situs resmi yang terkait. Teori pada penulisan ini adalah sejarah sepakbola. Mesir adalah salah satu negara yang sedang mengembangkan bidang sepakbola. Perlahan Mesir mulai berbenah diri dan membentuk badan administrasi sepakbola yang bertugas untuk menaungi serta mengawasi kegiatan sepakbola yang ada di Mesir. Setelah terbentuknya Asosiasi Sepakbola Mesir, perlahan Mesir menjadi salah satu negara yang ditakuti di Benua Afrika. Tim nasional Mesir juga terus meraih prestasi baik di Piala Afrika maupun pencapaiannya di Piala Dunia.

---

In a journal entitled The Development of Egyptian Football, discussed several things that make Egyptian football continues to grow over time. Starting from the establishment of the Egyptian Football Association in 1921, then the systematic explanation of league clubs in Egypt, information about football clubs in Egypt, history of the national team of Egypt, and the best athletes in Egyptian football. In the preparation of this Journal the method used is a qualitative method by using literature review of several textbooks and e-books and also related official website.

The theory at this writing is the history of football. Egypt is one country that is developing the field of football. Slowly Egypt began to improve itself and form a football administration body that served to oversee and oversee the activities of football in Egypt. After the formation of the Egyptian Football Association, Egypt slowly became one of the dreaded countries on the African Continent. The Egyptian national team also continues to achieve good performances in the African Nations Cup and its achievements in the World Cup."

"Fase transisi Mesir diwarnai dengan menguatnya kekuatan Islam politik, terutama kelompok Salafi yang memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu parlemen Mesir yang digelar dalam bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Perolehan suara dalam Parlemen memberikan kesempatan kepada kelompok Salafi untuk merealisasikan pemikiran dan pandangan Salafisme kedalam realitas politik Mesir pasca revolusi. Fase transisi Mesir juga diwarnai dengan meningkatnya intensitas konflik antara kekuatan Islam politik, dalam hal ini adalah koalisi Ikhwanul Muslimin dan kekuatan politik Salafi, dengan faksi Nasionalis-Liberal dalam hal mempengaruhi arah transisi Mesir. Konflik antar elit politik juga memicu bentrokan di level grassroot yang menyebabkan situasi transisi Mesir menjadi semakin tidak menentu. Beberapa isu yang menjadi penyebab konflik adalah tentang amandemen konstitusi Mesir serta isu-isu berbau sektarian seperti perlindungan terhadap agama minoritas dan thariqah sufi, dimana kelompok Salafi memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.Sementara itu al-Azhar, sebagai sebuah institusi pendidikan dan keagamaan Sunni yang cukup prestisius dikalangan masyarakat Mesir, mencoba untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Mesir dengan memperlihatkan sikap serta menyumbangkan pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana mengelola fase transisi. Sikap dan pandangan ulama al-Azhar termuat dalam beberapa dokumen yang dirilis oleh al-Azhar dimana dokumen-dokumen tersebut mendapatkan apresiasi dari beberapa kekuatan politik untuk menjadi inspirasi dan framework bagi amandemen konstitusi Mesir. Dalam hal ini muncul perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi tentang beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir serta perlindungan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufisme.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kelompok Salafi terkait dengan amandemen konstitusi Mesir dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta bagaimana perbedaan pandangan ulama al-Azhar atas pandangan dan pergerakan kelompok Salafi terkait dengan isu-isu tersebut. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang transisi, fundamentalisme Islam dan Islam moderat (wasathiyah), teori agama tentang kepatuhan terhadap pemimpin, serta peranan agama dalam perubahan sosial.Temuan dalam penelitian ini adalah terjadi perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir, antara lain dalam pasal 1, 2, 4, serta pasal 219, dimana pasal-pasal tersebut mengatur hubungan antara agama dan negara. Selain itu muncul perbedaan pandangan antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan perlindungan dan perlakuan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufi dimana selama fase transisi intensitas konflik antara kedua komunitas ini dengan kelompok Salafi semakin meningkat.

---

Egypt's transition phase was marked by the strengthening the power of political Islam particularly the Salafi group that gained a significant vote in Egypt's parliamentary elections which held December 2011 until January 2012. The vote in Parliament provides the opportunity for salafi to realize the Salafism thoughts and views into the political realities of Egypt post-revolution. Egypt's transition phase is characterized by the increasing intensity of conflict between the forces of political Islam, in this case is a coalition of Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) and Salafi political power against the Nationalist Liberal faction in terms of influencing the direction of Egypt's transition. Conflict between the political elite also sparked clashes in the grassroots level that causes the Egypt’s transition situation even more uncertain. Some of the issues that caused the conflict is about the Egyptian constitutional amendments and smelled sectarian issues such as protection of minorities and thariqah Sufi, which Salafi groups give more attention on this issue.

On the other side, al-Azhar University, as an educational institution and a fairly prestigious Sunni religious among the Egyptian people, try to contribute to the Egyptians by contributing insights related on how to manage the transition phase. Attitudes and insights of the scholars of al-Azhar contained in a document released by al-Azhar where these documents got such appreciation from some political forces to be an inspiration and a framework for the amendments to the Egyptian constitution. In this case, appears quite differences fundamental of view among scholars of al-Azhar and Salafi groups on several articles in the Egyptian constitutional amendments towards the protection of minority religious groups and tariqah Sufism.

This study aims to examine how the point of views of Salafist groups linked to the Egyptian constitutional amendments and the protection of minorities, and also the dissent of al-Azhar scholars on the view and the movement of Salafist groups linked to these issues. Some of theories used in this study include transition theories, Islamic fundamentalism and Islamic moderate (wasathiyah), the theory of adherence to religious leaders and the role of religion in social change.

The author found fundamental disagreement between the scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to several articles in the Egyptian constitutional amendments, by the following article 1, 2, 4, and Article 219 where the following articles set the relationship between religion and the state. In addition, there is a difference of views between scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to the protection and treatment to minorities and thariqah Sufi where conflict intensity of both groups increased during transition phase."

"Penelitian ini merupakan kajian kriminologi yang melihat pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia. Berfokus pada kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik seperti anggota DPR RI, partai politik dan kepala daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan kajian terhadap dokumen persidangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Penjelasan terkait dengan pola memperdagangkan pengaruh pada penelitian ini menggunakan teori pola kejahatan oleh Brantingham (1981). Penelitian ini menemukan bahwa pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia, dapat dijelaskan dengan teori pola kejahatan. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesempatan struktural yang muncul dari proses sah yang kemudian mampu menyebabkan terjadinya korupsi dengan pola memperdagangkan pengaruh.

---

Current research is a criminological study that examines the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia. Focusing on cases involving political actors such as members of the Indonesian Parliament, political parties and regional leaders. Current research's approach is qualitative utilizing scientific literature, trial documents studies and interviews as data collection techniques. The explanation related to the pattern of trading influence in this study uses the theory of crime patterns by Brantingham (1981). This study found that the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia, can be explained using theory of crime patterns. Furthermore, current study found structural opportunities arising from legal processes which were then able to cause corruption by trading patterns of influence."

"Tesis ini membahas mengenai proses inklusi pada partai Salafi dan moderasi sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus partai al-Nour di Mesir. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses inklusi dan dimensi-dimensi yang ada di dalamnya membuat partai al-Nour yang berideologi Salafi berubah menjadi semakin moderat. Tesis ini menemukan bahwa hanya moderasi perilaku yang terjadi secara signifikan pada partai al-Nour, sedangkan moderasi ideologi hanya terjadi pada perubahan cara pandang terhadap demokrasi. Kendati demikian, hakikat dari apa yang terjadi pada partai al-Nour bukanlah pragmatisme politik melainkan murni moderasi karena 3 unsur pragmatisme tidak ada.

---

This thesis explores the inclusion-moderation process taking place in Salafi party and its moderating effect. This research is qualitative research concerning a case study of al-Nour party in Egypt. The research findings suggest that inclusion process and its dimensions generate moderation in Salafi ideological-based parties, namely al-Nour party.

This thesis finds that while significant behavioral moderation occurs, ideological moderation is not as significant and consists of only a shift in how the party views democracy. Rather than political pragmatism, the shift which al-Nour party went through constitutes moderation due to the absence of three required committements of pragmatism."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi diplomasi digital Amerika Serikatyang dijalankan melalui kebijakan 21st Century Statecraft, yang dicanangkan olehMenteri Luar Negeri Hillary Clinton di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.Tujuan dari strategi diplomasi ini adalah untuk mengadaptasikan kemajuan teknologiyang telah mempengaruhi dinamika hubungan internasional ke dalam implementasikebijakan luar negeri AS dalam rangka penyelenggaraan soft power negara ini. Duastudi kasus yang dipakai di dalam penelitian ini adalah implementasi 21st CenturyStatecraft di dalam protes pemilihan presiden Iran (2009-2010) dan revolusi Mesir(2011), di mana AS mendukung penciptaan kebebasan Internet dan membantupenyediaan kapabilitas teknologi informasi bagi gerakan-gerakan masyarakat dikedua negara ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategidiplomasi digital tidak hanya dapat digantungkan pada konsep network society(Manuel Castells) yang menyebutkan bahwa dengan terbentuknya jaringan antaranegara dan masyarakat, maka pesan/naratif akan lebih mudah untuk disebarkan danditerima oleh publik internasional. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi,seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus, yaitu kontrol pemerintahan terhadapinfrastruktur teknologi informasi dan frame of thinking masyarakat. Di samping itu,penelitian ini juga menemukan bahwa diplomasi digital berkontribusi padapenyelenggaraan soft power AS dengan berperan untuk membentuk pesan dan naratifmengenai AS bagi publik internasional; penyediaan dukungan jaringan dankapabilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan penyediaan dukungan bagikebebasan Internet.

---

ABSTRACTThis research explores United States? digital diplomacy strategy through 21st

Century Statecraft policy, which was launched by Secretary of State Hillary Clinton

under Obama Administration. This research is analyzing the implication of this

strategy toward the manifestation of US soft power through comparative study cases

of Iranian presidential election (2009-2010) and Egyptian revolution (2011), where

the US supported the Internet freedom and helped to increase the information

technology capabilities of civil society movements in both countries. The research

shows that US digital diplomacy?s success (or lack thereof) cannot depend on the

notion that today?s world has turned into a ?network society? (Manuel Castells),

which, arguably, makes messages/narratives easier to spread and be acceptedf by

foreign public. Instead, there are other various factors that influence its

implementation. As shown by the cases of Iran and Egypt, the main factors are the

government?s control toward IT infrastructure and respective public?s frame of

thinking. In the later analysis, this research also finds that digital diplomacy

contributes to the implementation of US soft power through its roles: creation of

narrative/message on US for international public; provision of network and

information & communication technologies support; and the ensuring of Internet

freedom for civil society."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang Pemberitaan kasus “Maharani” : Kajian Kriminologis Terkait Eksploitasi Perempuan dalam Media Online (studi kasus pemberitaan pada tempo.co.id). Alasan penulis memilih tema ini karena representasi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemberitaan di media khususnya media online dapat memberikan beragam makna kepada pembacanya. Di dalam menganalisa hasil penelusuran berita, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Yvonne Jewkes tentang nilai-nilai berita dan teori representasi dari Stuart Hall. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa penelusuran data dengan memasukkan kata kunci di mesin pencari google. Dari hasil analisa didapat bahwa pemberitaan yang terkait dengan skandal sangat menarik minat pembaca dan representasi yang ditampilkan oleh media dapat membawa dampak media semakin mengeksploitasi dan mencari keuntungan atas pemberitaan tersebut.

---

This final paper is discussing on the reporting "Maharani" case: Criminological Studies Related The Exploitation of Women In Online Media (case study reports on tempo.co.id). The writer finally choose this theme because representation could describe on how news report in media particularly through online media could build any senses to the audience. To analyze the news search, the writer use Yvonne Jewkes’ theory on news values and theory of representation from Stuart Hall.

The methode used to collect the data is data retrieval by put the keywords on the google search engine. From analysis, it turns out that the news report related with scandal is much more atracted the audience and the representation revealed by media could exploit and try to earn the benefit from the news report."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hacktivism sebagai bentuk aktivisme digital yang dilakukan oleh IT Army dalam melawan invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong legitimasi dari hacktivism yang dilakukan oleh IT Army tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja etis untuk operasi peretasan sebagai kerangka analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hacktivism yang dilakukan oleh IT Army dalam melawan invasi Rusia terhadap Ukraina dapat dibenarkan karena adanya ancaman terhadap hak hidup masyarakat Ukraina yang dilakukan oleh Rusia. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh penyerangan jaringan digital yang dilakukan oleh IT Army kepada Rusia juga sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Namun, terdapat implikasi negatif yang tidak dapat dihindari dari hacktivism yang dilakukan oleh IT Army di mana pihak-pihak yang tidak terlibat dalam invasi yang dilancarkan oleh Rusia turut merasakan kerugian dari bentuk aktivisme digital tersebut, khususnya kerugian atas pelanggaran hak privasi yang menjadi bagian dari HAM.

---

This research discusses the implementation of hacktivism as a form of digital activism conducted by the IT Army against the Russian invasion of Ukraine in 2022. The purpose of this research is to analyze the factors that can encourage the legitimacy of hacktivism conducted by the IT Army. This research uses an ethical framework for hacking operations as its analytical framework. The results of this research indicate that the hacktivism conducted by the IT Army can be justified because of the threat against the right to life of the Ukrainian people conducted by Russia. The losses caused by the digital network attack conducted by the IT Army against Russia are also comparable to what Russia did to Ukraine. However, there are unavoidable negative implications of hacktivism carried out by the IT Army where parties who were not involved in the Russian invasion also feel the loss from this form of digital activism, especially the loss for violations of privacy rights which are part of human rights."