Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan hunian syariah di Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dan Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PAPSI 2013 No.V.2 tentang Pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan transaksi pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan hunian syariah tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI, dan telah sesuai dengan PSAK 106 dan PAPSI 2013 No.V.2.

---

This study explains the practice of Musharaka Mutanaqisah and accounting treatment on residential financing sharia in Bank XYZ, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 on Musharaka Mutanaqisah and DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah and the related accounting regulations, namely PSAK 106, Accounting for Musharaka and PAPSI 2013 No.V.2 on Musharaka Financing. The result shows that the implementation of musharaka mutanaqisah financing on residential financing sharia are still discrepancy against Fatwa DSN MUI, and accordance with PSAK 106 and PAPSI 2013 No.V.2;"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

---

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."

"Skripsi ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia dalam produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK). Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam PHSK dengan perundang-undangan dan fatwa, bagaimana penerapan akad Ijarah didalamnya, serta bagaimana masalah kepemilikan sertifikat objek pembiayaan PHSK. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundang-undangan dan fatwa terkait. Penerapan ijarah pun telah sesuai karena ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman nama nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan prinsip syariah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja.

---

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in Bank Muamalat Indonesia in Partnership Sharia Residential Financing product (PHSK). In this study the authors examined the suitability of application of the Musharaka contract in PHSK Mutanaqisah with legislation and fatwa, how the application of Ijarah contract therein, as well as the issuing of certificates of PHSK object. The research was carried out legally normative, using qualitative methods, and the results are in analytical explanatory.

In this study it was found that PHSK complies with legislation and related fatwa. Application of Ijara have been appropriate because it was found that the lease is done to the goods bought by partnership contribution, not only customer?s. Inclusion of the customer's name in the certificate is also made to facilitate the take over process and to avoid a double charge. Regulations are expected in the future to be more clearly and to facilitate the application of Islamic principles, not only the conventional."

"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

---

AbstractIslamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah.

---

This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation.

Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.

---

This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lending rate konvensional terhadap tingkat ekuivalensi imbal hasil bank syariah di Indonesia pada periode 2009-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Model dianalisis dengan menggunakan Regresi Linier sederhana. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan ekuivalensi imbal hasil murabahah (ERMB) dapat dijelaskan oleh perubahan model sebesar 80,43%. (R-squared model). Perubahan ekuivalensi imbal hasil musyarakah (ERMK) dapat dijelaskan oleh perubahan model sebesar 90,02%. (R-squared model). Dilihat dari besarnya persentase hasil pengujian kedua model, hal ini mengindikasikan bahwa sulit menyatakan bahwa terdapat variabel lain yang menyebabkan perubahan ekuivalensi imbal hasil murabahah dan musyarakah selain lending rate konvensional.

---

This study aimed to analyze the effect of lending rate of conventional bank to the equivalence of sharia banking in Indonesia for the period 2009-2012. The data used are secondary data obtained from Bank Indonesia. The model was analyzed using simple linear regression. The results using simple linear regression analysis showed that changes murabaha equivalent rate (ERMB) are affected positively by the conventional interest rate by 80,43%. Changes of musharaka equivalent rate (ERMK) are affected positively by the conventional interest rate by 90,02%. From the percentage of test these findings, indicate that the lending rate is almost become the only determinant of the equivalent rate for Islamic banking."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengukur tingkat risiko kredit dan menganalisis faktor yang memengaruhi default pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan KPR Murabahah di Bank Syariah ABC periode Januari 2012 ? Februari 2016. Pengukuran tingkat risiko kredit dilakukan menggunakan metode Credit Risk+. Analisis faktor yang memengaruhi default KPR dengan menggunakan metode Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukan tingkat risiko kredit yang meningkat selama periode penelitian dan terdapat perbedaan tingkat risiko kredit antara KPR MMQ dan KPR Murabahah. Tingkat risiko kredit KPR MMQ lebih tinggi dibandingkan KPR Murabahah. Faktor yang signifikan memengaruhi default pembiayaan KPR Bank Syariah ABC berbeda untuk KPR MMQ dan KPR Murabahah, kecuali faktor rasio Financing to Value (FTV) yang berpengaruh signifikan pada kedua akad tersebut

---

ABSTRACTThis study to measure level of credit risk and to analyze factors that influence mortgage default based on Musharaka Mutanaqisah (MMQ) and Murabaha contract at ABC Islamic Bank in the period January 2012-February 2016. Credit risk measurements using CreditRisk+. To analyze factors that influence mortgage default using Logistic Regression. The results showed that level of credit risk has increased and there is a difference between the level of credit risk mortgage based on MMQ and Murabaha contract. Credit risk in mortgage based on MMQ contract is higher than Murabaha contract. Factors that significantly influence on those mortgage default are different, except Financing to Value (FTV) ratio that has significant influence on both contract"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."